Laman

Sabtu, 16 Oktober 2010

KEKERASAN TERHADAP SISWA TERJADI LAGI

JAMBI EKSPRES:
Wali Murid Takut Lapor ke Polisi

Pemukulan terhadap siswa kembali terjadi. Aksi itu bahkan dilakukan seorang petugas Satuan Keamanan (Satpam) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kelurahan Olakkemang, Kecamatan Pelayangan, yang kerap dipanggil Bojen (40).

Informasinya, lebih dari 30 siswa dipukul Bojen. Aksi ini bahkan sempat terekam di dalam salah satu handphone siswa. Peristiwa ini terjadi Rabu (13/10) lalu, sekitar pukul 08.00. Pemukulan dilakukan karena beberapa siswa dianggap melanggar, karena datang terlambat dan tidak memasukkan baju seragam ke dalam celana.

“Ceritonyo gini Bang. Pagi itu ado beberapa siswa yang datang telambat. Selain itu, ado jugo siswa idak masukin baju. Nah, Bang Bojen yang sudah nunggu di pintu gerbang sekolah langsung nendang dan mukul siswa yang telambat datang,” ungkap beberapa siswa MAN Olakkemang, kemarin (15/10).

Menurut pengakuan beberapa siswa yang melihat kejadian itu, ada lebih dari 30 siswa yang menjadi korban Bojen. Bahkan, tak sedikit yang mengeluh sakit di bagian perut dan mengalami memar.

Tak terima diperlakukan seperti itu, beberapa siswa mengadu pada orang tuanya. Puncaknya, seluruh siswa MAN yang berjumlah sekitar 314 siswa menggelar aksi pada Kamis (14/10) pagi. “Kamis pagi semua siswa demo. Kami minta kepsek nyari solusi. Kami dak terimo dibuat semena-mena. Waktu itu, ado jugo beberapa orang tua yang ikut menemui kepsek,” beber siswa yang tak mau namanya ditulis itu.

Namun, belum ada tindak lanjut dan solusi dari pihak sekolah. “Walau kami sudah demo dan beberapa orang tuo kami datang ke sekolah, tapi belum ado solusi dari kepsek,” keluh siswa ini. Sementara itu, Bojen tak berhasil dikonfirmasi. Pihak sekolah terlihat melindungi dan terkesan menutupi kasus ini.

Namun demikian, salah satu rekan Bojen, yang juga seorang satpam bernama Zulhadi, membenarkan pemukulan tersebut. Katanya, tindakan Bojen wajar. Sebab menurutnya, satpam bertugas menjaga ketertiban sekolah. Zulhadi juga menilai kalau satpam terlalu emosi saat melihat siswa bandel dan tidak disiplin, hingga secara tidak sadar melakukan tindakan itu.

“Peraturan melarang datang terlambat. Siswa juga harus disiplin, menjaga kerapian pakaian, rambut rapi dan memakai ikat pinggang. Mereka ini sudah terlalu sering dinasehati, namun tetap saja bandel. Saya kira itu tindakan yang masih wajar. Ibaratnya seorang ayah yang memecut anaknya jika bandel. Itu dilakukan untuk kebaikan anaknya juga. Tolong jangan ditafsir dengan yang tidak-tidak,” kata Zulhadi.

Namun, tidak ada yang melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. “Intinya ini hanya selisih paham saja. Pagi itu juga para orang tua melakukan mediasi dengan pihak sekolah. Bahkan, orang tua mereka malah minta maaf dengan kepala sekolah, sebab apa yang dilakukan oleh satpam itu sudah benar. Semuanya sudah clear dan jangan diperpanjang,” bebernya.

Terpisah, Kepala Sekolah MAN Olakkemang Husniyati, saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, masalah yang menimpa anak didiknya ini telah diselesaikan. “Masalah sudah kami selesaikan dengan orang tua siswa. Semuanya sudah saling memaafkan,” katanya singkat.

Terkait keberatan dari para wali murid sehingga siswa menggelar demo, dibantah Husniyati. “Tidak ada demo,” tegasnya. Di sisi lain, beberapa wali murid ketika ditemui Jambi Independent mengaku tak puas dengan penjelasan Husniyati. “Pemukulan ini tidak patut dilakukan. Apalagi terjadi di lembaga pendidikan,” kata wali murid yang minta namanya tak disebut.

Sebenarnya dia ingin memperkarakan peristiwa itu ke jalur hukum. Namun lantaran takut dan tak banyak wali murid yang se-ide dengannya, maka dia enggan melanjutkan niatnya. “Para wali murid banyak yang takut jika anaknya dikeluarkan dari sekolah, dan terjadi hal yang tak diinginkan,” katanya.

GEMBONG BAJAK LAUT TERTANGKAP DI HOTEL MUARO SABAK

JAMBI EKSPRES:

Diduga Terlibat Pembunuhan Polisi

MUARASABAK - Setelah sekian lama kabur, gembong bajak laut bernama Agus alias Babat alias Kasang (30) akhirnya ditangkap polisi. Warga Desa Kualasimbur Naik, Kecamatan Muarasabak Timur, Kabupaten Tanjab Timur, telah menjadi buronan Polres Tanjab Timur sejak 2007 atas kasus pembunuhan serta perampokan di Desa Telukkijing, Kecamatan Nipahpanjang, Kabupaten Tanjab Timur.

Agus ditangkap Kamis (14/10) lalu, sekitar pukul 02.15 di pelataran parkir motor Hotel Novita, Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Penangkapan Agus ini berawal saat polisi mendapat informasi, bahwa bajak laut itu sedang berada di Kota Jambi bersama istri keduanya.

Mendapat informasi itu, Tim Buser Polres Tanjab Timur kemudian meluncur ke Kota Jambi dan terus mengamati gerak-gerik Agus. Saat itu, polisi tidak ingin gegabah menyergapnya. Pasalnya, Agus diketahui memiliki senjata api. Akhirnya pada hari penangkapan, polisi melihat Agus yang lengah saat hendak menuju motornya di parkiran hotel. Tanpa perlawanan berarti, Agus kemudian digelandang ke Mapolres Tanjab Timur.

Kapolres Tanjab Timur AKBP Budi Wasono, melalui Kasat Reskrim AKP R Manalu, saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan itu. “Kami memang tidak mau gegabah, karena informasi terakhir yang kami dapat, tersangka memiliki senjata api,” kata Manalu, kemarin (15/10).

Menurutnya, Agus merupakan otak dari beberapa kejahatan yang terjadi sejak 2004. “Komplotan bajak laut ini terdiri dari tujuh orang, dan Agus sendiri adalah otak sekaligus pimpinan komplotan,” katanya. Menurutnya, tujuh rekannya saat ini sudah ditahan setelah menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Muarasabak.

Sementara ini, polisi menduga Agus ikut terlibat dalam pembunuhan salah seorang anggota polisi di Kecamatan Kualajambi beberapa waktu lalu. ”Seperti kasus pembunuhan anggota kita di perairan Kualajambi, kemudian kasus pemerkosaan di Kecamatan Muarasabak Timur. Pokoknya tersangka ini diduga terlibat lebih dari 10 kasus kriminal,” tandas Manalu.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Agus bakal dijerat dengan pasal 365 dan pasal 339 KUHP. Saat ini, polisi masih mengembangkan kasus ini. Bahkan, kata Manalu, tidak menutup kemungkinan polisi akan menangkap sejumlah bajak laut lainnya.

FATTAH MANTAN BUPATI BATANG HARI MENOLAK PANGGILAN KPK TERKAIT KORUPSI DAMKAR

JAMBI EKSPRES:

JAMBI - Mantan Bupati Batanghari Abdul Fattah tidak memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) tahun 2004 lalu. Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan Fattah pukul 09.00, kemarin (15/10). Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Hingga malam tadi belum diketahui alasan ketidakhadiran Fattah. Pihak KPK juga tak bisa dimintai keterangannya. Namun, dari beberapa sumber menyebutkan, Fattah tidak hadir karena sudah mengajukan penundaan pemeriksaan dirinya ke KPK hingga tanggal 23 Oktober mendatang. Karena sekarang dia sedang sibuk berkampanye.

Saat dikonfirmasi pagi kemarin, Fattah tidak mau mengomentari soal pemanggilan dirinya sebagai saksi oleh KPK. ”Kalau itu no comment,” ujarnya. Saat ditemui di kediamannya pukul 09.00, kemarin. Begitu juga saat ditanya soal informasi dia meminta penundaan pemeriksaan. ”Saya ingin fokus hingga tanggal 23 (pencoblosan). Saya tidak ingin konsentrasi terganggu,” kata mantan Ketua DPD Golkar Batanghari, yang pagi itu terlihat santai dengan baju kaos dan kain sarung.

Meski Fattah tidak hadir, kemarin, tiga penyidik KPK tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap dua orang pejabat Pemkab Batangari. Yakni Muhammad Zen, Kasi Keselamatan Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Batanghari dan Usman Sargawi, Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari.

Usman Sargawi dan M Zen tiba secara bersama di Polda Jambi sekitar pukul 08.30. Padahal pemeriksaan sendiri baru akan dilaksanakan pukul 09.00. Menjelang diperiksa, M Zen dan Usman terlihat hilir mudik dan beberapa kali keluar masuk kamar kecil.

Tak seperti para saksi lainnya yang enggan dan terkesan menolak saat diwawancarai wartawan. M Zen justru terlihat begitu antusias menanggapi pertanyaan dari sejumlah wartawan.

Kepada Jambi Independent, M Zen yang mengenakan kemeja warna biru bergaris menjelaskan agenda kedatangannya ke Mapolda Jambi. Kata dia, kehadirannya saat itu guna memenuhi surat panggilan pemeriksaan oleh KPK yang diterimanya beberapa hari lalu.

M Zen yang kala itu menjabat sebagai staf pemadam Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari mengaku diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Hari Sabarno, terkait proyek pengadaan damkar tahun 2004 lalu. Versi M Zen, proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Batanghari bermula dari diterimanya radiogram dari Mendagri Hari Sabarno kepada beberapa kepala daerah se-Indonesia, termasuk di dalamnya Bupati Batanghari tahun 2004 lalu.

Isi radiogram tersebut adalah sebuah instruksi agar para bupati/wali kota dan gubernur mengambil mobil damkar kepada PT Istana Sarana Raya, selaku rekanan. Radiogram diterima langsung oleh bupati yang ketika itu dijabat oleh Abdul Fattah. Setelah radiogram diterima, bupati selaku pimpinan tertinggi mendisposisikan instruksi itu kepada Usman T, yang saat itu menjabat sebagai Kadis Tata Kota Kabupaten Batanghari.

Menindaklanjuti Disposisi Bupati, lalu Usman T membentuk tim proyek pengadaan mobil damkar dengan menunjuk Usman Sargawi yang kala itu menjabat Kabid Tata Ruang Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari sebagai pimpinan proyek (pimpro). Sedangkan M Zen yang saat itu sebagai staf pemadam Dinas Perkotaan ditunjuk sebagai bendaharawan pimpro.

“Beberapa hari setelah dibentuk panitia proyek, mobil damkar tiba di daerah,” katanya. Menurut M Zen, Kabupaten Batanghari tidak pernah menganggarkan dana untuk pengadaan mobil damkar. Anggaran itu baru diajukan setelah mobil damkar diterima.

“Padahal mulanya tidak ada APBD untuk pengadaan mobil damkar. Maka, dianggarkan lah dana pembelian mobil damkar tersebut lewat ABT,” ujarnya seraya mengatakan mobil damkar telah tiga bulan diterima baru dana pembeliannya dianggarkan. Bukankah hal ini merupakan penyelewangan? “Wah, saya tidak tahu itu. Kita hanya menjalankan tugas,” ujarnya.

Wawancara sempat terpotong, lantaran M Zen memenuhi pemeriksaan oleh penyidik KPK. Dia diperiksa di ruang Sat II selama dua jam dari pukul 09.00 hingga pukul 11.00.

Usai diperiksa, M Zen mengaku dicecar penyidik KPK dengan 20 pertanyaan. Lalu, apa saja materi yang diperiksa? “Di antaranya tentang berapa nilai dana yang dianggarkan Pemkab Batanghari lewat ABT untuk pengadaan mobil damkar tersebut. Lalu saya jelaskan kalau nilainya lebih kurang Rp 1.198.750.000, belum termasuk PPn dan PPh,” ungkapnya, seraya menambahkan bahwa dia tidak paham betul berapa harga dasar mobil damkar tersebut.

M Zen menambahkan, proses pembayaran dilakukan secara langsung ke rekening PT Istana Sarana Raya, selaku rekanan pengadaan mobil damkar tersebut. “Dalam pengadaan mobil damkar tersebut, tidak ada taksiran harga. Daftar harga langsung dari PT Istana Saranaraya selaku pemasok barang. Harga tersebut merupakan harga pas, tidak bisa ditawar lagi,” jelasnya.

“Harga bervariasi antara masing-masing daerah. Tapi saya tidak tahu mengapa ada variasi harga untuk masing-masing daerah. Padahal dengan produk dan spek mobil yang sama,” urainya lagi seraya mengatakan telah tiga kali memenuhi pemanggilan KPK terkait kasus damkar tersebut.

Keterangan Usman Sargawi tak jauh berbeda dengan M Zen. Dia menegaskan kembali dalam proyek pengadaan mobil damkar tersebut, ia hanya menjalankan perintah atasan dalam hal ini Usman T selaku pimpinannya di Dinas Perkotaan.

“Saya hanya menjalankan perintah atasan. Waktu itu saya ditunjuk sebagai pimpro. Anggaran pengadaan mobil damkar tersebut sekitar Rp 1,2 miliar. Dana sebesar itu dianggarkan lewat ABT setelah mobil damkar diterima selama tiga bulan lebih,” pungkasnya.

PELURU NYASAR KENAI KEPALA BOCAH 10 TAHUN

JAMBI EKSPRES:

Jenis Senjata Belum Dipastikan

JAMBI - M Surya nyaris tewas. Bocah usia 10 tahun yang masih duduk di bangku kelas V SDN 131, Kelurahan Pematangsulur, Kecamatan Telanaipura, terserempet peluru nyasar saat sedang tidur di rumah kakeknya Jalan A Thalib Lorong Jatra, RT 03, Kecamatan Telanaipura.

Peristiwa yang terjadi Kamis (14/10) malam lalu, sekitar pukul 20.00 tersebut, membuat Surya mengalami luka robek di atas telinga sebelah kanan. Menurut Ayah kandung Surya, M Sukur, peristiwa tersebut begitu cepat. Malam itu sebelum kejadian, dia sedang menontong televisi, sementara istrinya, Yayuk (38), dan kedua anaknya yaitu Surya serta Siva (4) di kamar tidur.

Sekitar pukul 20.00, tiba-tiba terdengar suara keras dari kamar. Spontan Sukur langsung menuju kamar. Alangkah terkejutnya Sukur saat melihat plafon rumah, yang sudah berlubang. Kepanikan Sukur bertambah, saat melihat kepala Surya sudah berlumuran darah.

Tanpa pikir panjang, dia langsung melarikan Surya ke Rumah Sakit Kambang. “Lukanya sekitar dua sentimeter, dan ada tiga jahitan,” katanya saat diwawancara kemarin (15/10). Saat itu, Sukur dan istrinya belum tahu apa yang dialami anak sulungnya. Belakangan, dia baru mengetahui kalau Surya terluka akibat puluru.

Hal itu setelah salah satu kerabatnya, Hendra, menemukan proyektil peluru di kamar rumah. Menurutnya, kejadian itu sudah dilaporkannya ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sementara, Sukur saat dimintai keterangan mengaku kepalanya masih terasa pusing. Diceritakannya, saat kejadian dia bermimpi kepalanya membentur dinding. “Waktu bangun, darah sudah mengalir dan sakit,” kata cucu Purnawirawan Brigjen TNI M Chairun itu.

Terpisah, Wakasat Reskrim Polresta Jambi AKP Dhoni Agustama, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. “Kita belum mengetahui jenis peluru tersebut, karena selongsong peluru belum ditemukan,” katanya. Rajimin, Ketua RT setempat, mengaku tidak tahu peristiwa itu. “Malam itu saya di pangkalan ojek, dan tidak mendengar ada suara letusan,” katanya.

HAJRIN NURDIN MENNJAGOKAN ZUMI ZOLA SEBAGAI BUPATI TANJAB TIMUR

JAMBI EKSPRES:
Zumi ZolaZumi Zolazumi zola
Bentuk Tim Pemenangan di 11 Kecamatan di Tanjabtim

MUARASABAK - Ketua DPW PAN Provinsi Jambi akan all out mendukung Zumi Zola maju pada Pemilukada Tanjab Timur. Kemarin (15/10), adik kandung Zulkifli Nurdin itu turun langsung ke Tanjab Timur membentuk tim pemenangan Zumi Zola, yang juga keponakannya itu, di 11 kecamatan di Tanjab Timur.

Hazrin memberikan tempo waktu selama tiga hari kepada 11 orang koordinator bagi tiap-tiap kecamatan. Mereka berasal dari pengurus PAN, yang kini duduk di kursi parlemen Tanjabtim berjumlah 11 orang. Untuk wilayah Muarasabak Barat dikoordinir oleh Romi Hariyanto yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Tanjab Timur. Lalu untuk wilayah Sabak Timur dikoordinir oleh Yudi Heriyanto, Ketua Komisi B DPRD Tanjab Timur.

Sembilan koordinator lainnya, yaitu Ma’ruf (Geragai), H. Robby (Mendahara Ilir), Ambo Tang (Nipah Panjang), Budiadi (Rantau Rasau), Gusrianto (Berbak), dan Ridwan (Mendahara Ulu). Kemudian Jamil Akbar (Dendang), Agus Rama (Sadu), dan Habibah (Kuala Jambi).

Kepada 11 koordinator tersebut, Hazrin menginstruksikan dalam tempo tiga hari sudah mampu merekrut minimal 100 orang untuk mensolidkan kekuatan di tiap-tiap titik di kecamatan. Hazrin juga mengingatkan agar dalam pelaksanaannya nanti, tim yang bergerak dan bekerja harus kenal betul wilayah yang akan dimasuki. Sehingga tidak salah masuk ke wilayah basis kekuatan massa lawan.

“Tolong nanti jangan salah masuk kamar. Masuk ke wilayah orang lain.” ujar Hazrin. Pada kesempatan itu, Romi sempat meminta diberi tempo lima hari untuk merekrut dan membentuk tim itu. Namun, ditolak Hazrin. “Itu kan mudah, tidak perlu harus lebih dari tiga hari.” kata Hazrin saat dikonfirmasi Jambi Independent.

Dia juga membeberkan hasil survei yang telah dilakukan Jambi Polling Centre (JPC), Zumi Zola berada pada peringkat teratas, atau unggul dari kandidat lainnya. Sedangkan survei untuk pendamping Zumi Zola, baru dimulai kemarin (15/10). “Survei untuk wakil pendamping Zumi dimulai hari ini (kemarin, red). Dan hasilnya akan diketahui pada 23 Oktober nanti,” terangnya.

Setelah mengetahui hasil survei calon wakilnya tersebut, keeseokan harinya, pada 24 Oktober, Zumi Zola dan pasangannya akan mendaftar ke KPUD Tanjab Timur. Menurut jadwal, KPUD Tanjab Timur mulai membuka pendaftaran cabu-cawabup pada tanggal 24 Oktober nanti.

Menurut Hazrin, selain diusung PAN yang memiliki 12 kursi di DPRD Tanjabtim, Zumi Zola juga sudah melakukan kesepakatan koalisi dengan PDK yang saat ini punya dua kursi di Parlemen Tanjabtim.

MAFIA KASUS

JAMBI EKSPRES:


Gayus Halomoan Tambunan memberikan keterangan saat menjadi saksi pada sidang dengan terdakwa AKP Sri Sumartini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/8/2010).

Gayus Halomoan Tambunan mengakui telah menyerahkan uang total sekitar Rp 25 miliar kepada Haposan Hutagalung selama proses penyidikan kasus korupsi dan pencucian uang yang menjeratnya tahun 2009. Menurut Gayus, uang itu diminta oleh Haposan untuk diserahkan ke penyidik Bareskrim Polri, jaksa, hakim, dan tim pengacara.

Gayus merinci penyerahan uang itu saat bersaksi di sidang terdakwa Haposan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (15/10/2010). Haposan, kata Gayus, menyarankan untuk menyerahkan uang agar ia tidak ditahan, rumahnya di Kelapa Gading tidak disita, serta rekeningnya di Bank Mandiri tidak diblokir. Selain itu, Haposan meminta uang agar Gayus tidak ditahan pihak kejaksaan serta tidak dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman tinggi.

Penjelasan Gayus itu membuat Albertina Ho, anggota majelis hakim, tercengang. "Saya kagum, banyak sekali (uang Anda)?" tanya dia kepada Gayus sambil tersenyum. "Alhamdulillah rezeki," jawab Gayus polos. Jawaban Gayus itu membuat semua pihak di ruang sidang tertawa. "Uang itu hanya titipan Tuhan. Uang bukan segalanya," tambah dia.

Dikatakan Gayus, ia menyerahkan semua uang yang diminta Haposan agar permasalahan hukumnya selesai meskipun saat itu Haposan bukan penasihat hukumnya. "Kalau bukan pengacara, kok mau diatur-atur?" tanya Albertina. "Dulu waktu hadapi kasus pertama (tahun 2009) tidak seperti sekarang. Dulu saya kerja, sibuk. Yang penting gimana permasalahan selesai. Uang bisa dicarilah," kata dia.

KONTINGEN GARUDA ADA DIMENSI POLITIK

JAMBI EKSPRES:

Misi Perdamaian


Anggota Satgas Zeni TNI Kontingen Garuda XX-H/MONUSCO meneriakkan yel pemacu semangat seusai upacara pelepasan pasukan ke Kongo di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat (15/10/2010).
Misi Kontingen Garuda yang ikut serta dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki dimensi politik dan diplomasi selain dimensi militer.
Misi ini berdampak besar bagi kerja sama militer dan hubungan diplomatik Indonesia dengan berbagai negara.
-- Marsdya Edy Harjoko

Hal itu disampaikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono lewat pidato yang dibacakan Kepala Staf Umum TNI Marsekal Madya Edy Harjoko pada upacara pemberangkatan Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda XX-H/MONUSCO ke Kongo, Afrika, Jumat (15/10/2010). Kompi zeni yang terdiri dari AD, AL, dan AU ini bertugas di bidang konstruksi infrastruktur, seperti jembatan, jalan, dan bangunan.

Kontingen Garuda XX-H/MONUSCO juga dilengkapi dengan tugas penjinakan bahan peledak. Tugasnya untuk membersihkan ranjau yang menghalangi pembuatan jalan. ”Misi ini berdampak besar bagi kerja sama militer dan hubungan diplomatik Indonesia dengan berbagai negara,” kata Edy.

”Tugas ini sangat membanggakan TNI karena dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di sana, kita selalu mendapatkan penilaian yang baik,” kata Edy.

Kontingen Garuda XX-H/MONUSCO akan menggantikan Kontingen Garuda XX-G/MONUC. Misi kali ini, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, adalah untuk lebih menekankan stabilitas keamanan di Kongo. Satgas yang bertugas setahun dan berjumlah 175 orang ini dipimpin Letnan Kolonel CZI Widianto.

Edy mengakui, peralatan yang digunakan Kontingen Garuda sudah ada sejak tahun 2003. Namun, menurut dia, ada beberapa yang telah diperbarui dan mendapat dana penggantian dari PBB untuk pemeliharaan. ”Batas maksimal alat-alat itu sebenarnya memang lima tahun, tetapi ini sudah tujuh tahun. Kalau masih bisa digunakan, kenapa tidak?” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Edy mengatakan, Indonesia membutuhkan satu skuadron pesawat intai dengan jumlah minimal tiga-empat pesawat. Rencananya, skuadron ini akan ditempatkan di Kalimantan. Alasan perlunya memiliki pesawat intai ini karena panjangnya wilayah perbatasan, baik laut maupun darat.

Akan tetapi, soal jenis pesawat yang akan dibeli itu bergantung pada anggaran. Tim penentu juga masih melakukan studi, pesawat apa yang akan dipakai sesuai dengan kondisi geografis.

”Jenis pesawat bergantung pada anggarannya karena ada tingkatannya, mulai dari yang kecil sampai ada yang dapat terbang 3 x 24 jam,” kata Edy.

SUDI: SETNEG TERBUKA UNTUK DI PERBAIKI

JAMBI EKSPRES:

Kinerja Menteri


Mensesneg Sudi Silalahi
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan, kementeriannya sangat terbuka dengan berbagai kritik yang dialamatkan masyarakat ataupun pihak-pihak lain bagi perbaikan kinerja jajarannya dan kinerja pemerintahan di masa datang.
Silakan dikritik dan diberi masukan kalau memang kinerja saya selama setahun ini dinilai masih belum memuaskan. Kadang-kadang kritik itu tidak perlu saya komentari, akan tetapi diam-diam saya lakukan kalau memang itu baik untuk perbaikan.
-- Sudi Silalahi

"Oleh sebab itu, silakan dikritik dan diberi masukan kalau memang kinerja saya selama setahun ini dinilai masih belum memuaskan. Kadang-kadang kritik itu tidak perlu saya komentari, akan tetapi diam-diam saya lakukan kalau memang itu baik untuk perbaikan," tandas Sudi kepada Kompas, sepulangnya mengikuti kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Papua, Jumat (15/10/2010) di Jakarta.

Sudi mengaku agak terkejut saat dikonfirmasikan hasil jajak pendapat Penelitian dan Pengembangan Harian Kompas baru-baru ini bahwa tingkat pengenalan masyarakat terhadap performanya mencapai 61 persen. "Padahal, saya selama ini bekerja tanpa publikasi dan jarang muncul di publik," tambahnya.

Adapun tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerjanya selama setahun ini hanya mencapai 39,6 persen. Sebaliknya, yang menyatakan tidak puas dengan kinerjanya mencapai persentase yang jauh lebih besar, yaitu 44,8 persen.

Menurut Sudi, sejak ia menjadi Menteri Sekretaris Negara, secara diam-diam, ia melakukan gebrakan untuk melakukan pembersihan terhadap pegawai ataupun pejabatnya yang berpeluang melakukan praktik korupsi. Alasannya, Setneg mengelola banyak aset negara yang harus benar-benar tertib dan disiplin pengelolaannya.

"Saya copot mereka yang sering main-main dan saya pindahkan. Sebaliknya, saya angkat orang-orang yang saya anggap baik, seperti baru-baru ini mengangkat Hendardji (mantan Komandan Pusat Polisi Militer/Danpuspom) sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Kompleks Kemayoran," jelas Sudi.

Ia juga mengaku berusaha memperbaiki kinerja dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Negara, khususnya dalam sinkronisasi penyusunan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Menurut penilaian Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) beberapa kali, target Setneg justru terlampaui. Misalnya, dalam penyusunan peraturan pemerintah (PP). "Dari target tujuh PP, yang bisa dikerjakan Setneg ternyata sampai 16 PP," kata Sudi lagi.

KARANGAN BUNGA UNTUK TIMUR KAPOLRI BARU

JAMBI EKSPRES:

Calon Kapolri



Calon Kapolri Komjen Timur Pradopo bersama istri dan anaknya menerima kunjungan Komisi III DPR RI di kediamannya, kawasan Bintaro Sektor 9, Tangerang, Rabu (13/10/2010).
Meski belum dilantik sebagai Kapolri, sejumlah karangan bunga ucapan selamat berdatangan ke Komjen Timur Pradopo. Selain yang ada di Baharkam Mabes Polri, karangan bunga juga ada rumah dinas untuk Kapolda di Jl Teuku Umar No 49, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/10/2010).
Itu dari orangtua bapak Timur.
-- PR Pandjaitan

Di depan rumah berwarna kuning itu, berdiri karangan bunga ucapan selamat kepada Timur sebagai Kapolri. Karangan yang hanya ada satu itu dikirim oleh orangtua Timur. "Itu dari orangtua bapak (Timur)," ujar petugas penjaga rumah Timur, PR Pandjaitan.

Pandjaitan merupakan anggota Brimbob Kelapa Dua Depok, yang telah menjaga rumah dinas tersebut selama 10 tahun. "Saya (jaga) di sini sudah enam kali kapolda," ujarnya.

Menurut Pandjaitan, belum ada petinggi kepolisian, menteri, ataupun anggota DPR yang datang langsung ke kediaman Timur ini. Bahkan, tidak ada karangan bunga ucapan selamat selain yang dikirim oleh orangtua Timur.

Pantauan Tribunnews, tidak ada aktivitas dari dalam rumah dinas tersebut. Setelah diangkat menjadi Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) pada 4 Oktober lalu, hampir seluruh barang pribadi Timur dan keluarganya telah diangkut ke kediaman pribadi Timur di Bintaro, Tangerang.

"Paling tinggal sisa baju-baju bapak yang belum dipindahin," ujar Pandjaitan.

Pria berseragam biru tua ini mengaku bangga Presiden SBY memilih Timur menjadi Kapolri, ditambah lagi dengan lulusnya Timur dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon kapolri di DPR, kemarin malam. "Bapak orangnya murah senyum," katanya.

SBY AKAN EVALUASI KABINET SEKARANG

JAMBI EKSPRES:

Setahun SBY-Boediono

Sabtu, 16 Oktober 2010 | 10:02 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers di ruang VIP Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (5/10/2010). Isinya menunda kunjungan ke Belanda.
Menjelang setahun duet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, isu reshuffle kencang berembus. Sejumlah menteri dinilai tak berkinerja gemilang. Akankah Presiden melakukan reshuffle?
Presiden, ketika memilih menteri dan setelah setahun, pasti ada evaluasi secara berkala.
-- Daniel Sparringa

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, mengatakan, reshuffle merupakan kewenangan penuh Presiden. Namun, jika dilakukan, maka hal itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan.

"Soal reshuffle, bukan kewenangan saya berbicara. Tapi kita tidak akan terkejut kalau terjadi. Siapa pun yang mendapat mandat untuk memimpin negeri ini pasti ingin memastikan bahwa pembantunya adalah orang-orang terbaik," kata Daniel dalam diskusi mingguan Radio Trijaya "Setahun SBY-Boediono" di Jakarta, Sabtu (16/10/2010).

Yang pasti, lanjut Daniel, Presiden selalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja menterinya.

"Presiden, ketika memilih menteri dan setelah setahun, pasti ada evaluasi secara berkala. Evaluasi ini menjadi milestone, tahapan untuk melihat capaian dari program yang sudah diprioritaskan," ujar Daniel.

Daniel menilai, Kabinet Indonesia Bersatu II bisa meningkatkan kapasitas kerjanya jika para menteri memiliki visi dan mampu melakukan gebrakan yang akan membuat kerja pemerintahan lebih bergaung.

Pemerintahan SBY-Boediono akan memasuki usia setahun pada 20 Oktober 2010.

SBY-BOEDIONO MERASAFEL KABINET

JAMBI EKSPRES:

Setahun SBY-Boediono

Sabtu, 16 Oktober 2010 | 10:11 WIB

Kabinet Indonesia Bersatu
Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, berkaca dari pengalaman sebelumnya, Presiden SBY kemungkinan besar akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II pada satu tahun pemerintahannya bersama Boediono. Namun, alasan politis akan lebih kental melatari perombakan kabinet dibandingkan alasan penilaian kinerja.
Di depan publik, SBY akan pakai alasan kinerja. Tapi di belakang layar sesungguhnya lebih kental alasan politis.
-- Burhanuddin Muhtadi

"Di depan publik, SBY akan pakai alasan kinerja. Tapi di belakang layar sesungguhnya lebih kental alasan politis," kata Burhan, saat mengisi diskusi mingguan Radio Trijaya "Setahun SBY-Boediono", di Jakarta, Sabtu (16/10/2010).

Ia memprediksi, sejumlah menteri yang mewakili partai politik akan ditarik dari kabinet dan digantikan oleh kalangan profesional "Tetapi, menteri dari kelompok profesional itu tetap memiliki kedekatan dengan partai politik," ujar pengajar Pasca Sarjana Universitas Paramadina ini.

Menurutnya, dari kinerja hampir setahun ini, banyak menteri KIB II yang layak mendapatkan "kartu merah", bukan hanya rapor merah. "Tetapi, banyak menteri yang layak dapat kartu merah itu terselamatkan oleh partai politik yang menaunginya," kata Burhan.

6 ISU KONTROVERSIAL PEMERINTAHAN SBY-BUDIONO

JAMBI EKSPRES:

Setahun SBY-Boediono

Sabtu, 16 Oktober 2010 | 10:54 WIB

Ilustrasi

Berikut ini beberapa isu yang menjadi kontroversi dalam setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

1. KASUS CENTURY

Kasus penyelamatan Bank Century yang terjadi pada November 2008 atau saat pemerintahan SBY-JK. Kasus Century ditengarai merugikan negara.

Isu itu terus berkembang dan puncaknya DPR membuat Panitia Hak Angket Century atau lebih dikenal Pansus Century pada 4 Desember 2009 saat pemerintahan SBY-Boediono.

Pansus dibubarkan pada 24 Februari 2010 dengan pandangan akhir masing-masing fraksi partai politik di DPR. Hanya Partai Demokrat dan PKB yang menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penyelamatan Bank Century tersebut. Dalam rekomendasinya, kasus ini tetap diteruskan pada aparat penegak hukum, tetapi hingga kini masih terkatung-katung.

"Kasus ini menjadi hantu politik yang sewaktu-waktu bisa bangun," kata anggota DPR Fraksi PKS, Andi Rahmat. Akibat dari isu ini adalah terpentalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Sebelum mengundurkan diri, Sri Mulyani sempat bersitegang dengan Aburizal Bakrie yang merupakan Ketua Umum Golkar.

2. KASUS KRIMINALISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Isu ini bermula dari wacana yang digelar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang KPK sebagai lembaga "superbody". Hal itu tampaknya mendapatkan sorotan negatif dari media-media, apalagi saat itu kasus Ketua KPK Antasari Azhar sedang disidangkan dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnein. Hal itu membuat polemik antara fakta dan rekayasa terhadap kasus tersebut.

Akhirnya Antasari diberhentikan secara tetap dari jabatannya pada tanggal 11 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah diberhentikan sementara pada tanggal 6 Mei 2009.

Pada 11 Februari 2010, Antasari divonis hukuman penjara 18 tahun karena terbukti bersalah turut serta melakukan pembujukan untuk membunuh Nasrudin Zulkarnaen.

Isu itu belum selesai karena kemudian muncul adanya penahanan anggota KPK Bibit Samad Riyanto dan Candra M Hamzah yang dituduh telah menerima suap.

Namun, hingga kini hal itu tidak bisa dibuktikan oleh pihak kepolisian yang justru memberikan informasi yang berubah-ubah terkait dengan alat bukti penyadapan untuk penangkapan keduanya.

Bahkan, kepolisian lebih dipermalukan dengan pemutaran percakapan Anggodo dan Yuliana Gunawan pada 3 November 2009. Kasus ini kemudian merembet dengan perseteruan KPK dan kepolisian dan yang memunculkan sebutan "cicak lawan buaya".

Salah satu akibat dari kasus ini adalah kemunculan Satgas Mafia Hukum. Isu kriminalisasi KPK hingga kini belum selesai karena masih adanya hambatan hukum terkait status Bibit Samad Riyanto dan Candra M Hamzah yang telah ditetapkan menjadi tersangka.

3. KASUS MAFIA PAJAK

Hal ini bermula dari pengungkapan oleh mantan Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duadji, tentang adanya mafia pajak yang melibatkan aparat pajak Gayus Tambunan, oknum kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya.

4. SEKRETARIAT GABUNGAN

Sekretariat Gabungan (Setgab) merupakan perhimpunan partai koalisi yang diketuai oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan ketua pelaksana harian oleh Aburizal bakrie. Setgab didirikan untuk menjembatani antara eksekutif dan politik di legislatif. Setgab menimbulkan kontroversi karena sering kali dinilai memiliki kewenangan layaknya pemerintah. Di antara anggota Setgab yang terdiri dari enam partai koalisi juga terjadi ketidaknyamanan, terutama terhadap kepemimpinan Golkar. Hingga kini isu ini masih terus berlangsung.

5. KONFLIK PERBATASAN DENGAN MALAYSIA

Masalah perbatasan dengan Malaysia bersifat laten dan bisa menonjol sewaktu-waktu, tetapi temporer. Isu ini pernah menyita perhatian publik ketika petugas Dinas Kelautan Indonesia ditangkap oleh Kepolisian Diraja Malaysia di Perairan Tanjung Berikat.

Gelora nasionalisme di masyarakat menguat sehingga membuat Presiden harus berpidato di Markas TNI untuk masalah ini.

6. ISU JAKSA AGUNG

Munculnya isu itu berawal dari pengajuan uji materiil UU terkait pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supandji oleh Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan, Hendarman Supandji tidak sah lagi menjadi Jaksa Agung.

SBY-BUDIONO SAMA-SAMA NGEREM

JAMBI EKSPRES:

Sabtu, 16 Oktober 2010 | 12:29 WIB

SBY-Boediono dalam sebuah kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2009.

Hampir setahun mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sepak terjang Wakil Presiden Boediono dikritik. Pengamat Ekonomi UI, Faisal Basri, dan pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, menilai, Boediono belum memainkan perannya secara maksimal. Keduanya sependapat, jika dibandingkan Jusuf Kalla, Boediono dianggap kurang "aktif".

Hal itu dilontarkan keduanya dalam diskusi Setahun SBY-Boediono, Sabtu (16/10/2010) di Jakarta. "Peran Wapres seperti apa? Harus lebih terlihat agar bisa memaksimalkan kinerja. Zaman Pak JK, perannya jelas. Beliau sangat aktif. Peran seperti ini perlu dilakukan Pak Boediono," kata Faisal.

Peran aktif Wapres, menurutnya, bisa mendorong gerak seluruh elemen kabinet dan pemerintahan sehingga lebih maksimal.

Sementara itu, Burhan mengatakan, jarangnya Boediono tampil di publik sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan JK selama mendampingi SBY tahun 2004-2009. Hal ini mengakibatkan jauhnya gap popularitas antara Boediono dan SBY yang menurut survei LSI mencapai 53 persen.

"Dulu, gap antara SBY dan JK paling hanya 2-3 persen," ujarnya. Karakteristik SBY dan JK juga dinilai unik sehingga bisa saling melengkapi. JK sering diidentikkan dengan karakter "pedal-gas", sedangkan SBY "pedal-rem".

Adapun SBY dan Boediono dalam pandangan Burhan sama-sama berkarakter "pedal-rem". "Tetapi, pilihan terhadap Pak Boediono tidak salah. Sebenarnya akan klop kalau yang dipilih menteri yang punya karakter pedal gas. Sayangnya, banyak menteri yang cenderung cari aman. Jadi, enggak jalan-jalan. Ini menimbulkan gap ekspektasi publik yang tinggi. Persoalan ini seharusnya bisa diatasi oleh pemerintah," kata Burhan.

WAPRES: BERKATA RADIKALISME ADALAH ANCAMAN NYATA

JAMBI EKSPRES:

Sabtu, 16 Oktober 2010 | 12:45 WIB

Wakil Presiden Boediono mengatakan, kalau selama bertahun-tahun manusia memahami dirinya secara sempit, tidak jarang manusia sering mengkotak-kotakkan dirinya berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, agama, kepercayaan, bahkan berdasarkan kebiasaan maupun pikirannya.

Radikalisme adalah ancaman riil yang bisa mencerai-beraikan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
-- Boediono

"Sayangnya, perbedaan-perbedaan tersebut malah kerapkali menjadi awal konflik dan pertentangan antar umat manusia, sesama ciptaan Sang Khalik," ujar Boediono saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Global Peace Leadership Conference, di Grand Melia, Jakarta, Sabtu (16/10/2010).

Dalam catatan sejarah peradaban manusia menurut Boediono, tertoreh banyak sekali ketololan dan kepicikan. Padahal manusia pasti mempunyai satu ciri dan karakteristik yang tidak mungkin kita ubah. Itu adalah karunia Tuhan yang dibawa sejak lahir.

"Apakah kulit kita coklat, kuning, putih, hitam itu bukanlah sebuah pilihan. Apakah kita lahir dari orangtua Muslim, Kristen, Hindu atau kepercayaan lain, bukan kehendak kita," terang Boediono.

Namun sampai saat ini manusia masih terjerat dalam pemahaman sempit. Di Banyak negara kata Boediono, masalah rasisme atau pertentangan antar agama masih menjadi persoalan mendasar, bahkab berbuah kekerasan.

"Kita mulai belajar memahami kemanusian secara hakiki untuk menyadari betapa indahnya perbedaan beragama dan keberagaman. Seharusnya bumi kita menjadi taman sari peradaban yangf indah dan serasi," ujarnya.

Boediono berharap saat ini tidak hanya berbicara mengenai hak-hak politik. Kesetaraan dan penghormatan terhadap individu, dan segala aspek kehidupan lebih mementingkan nilai-nilai universal berasaskan demokrasi dan hak asasi manusia yang meletakkan individu-individu pada sebuah kesetaraan lahir dan batin.

"Meskipun Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Namun melalui sila pertama, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Jika kita meninggalkan prinsip-prinsip dasar maka keberadaan negara indonesia sebagai negara satu kesatuan dipastikan akan menuju kehancuran," paparnya.

Global Peace Leadership Conference juga dihadiri Ketua PBNU KH Agiel Siradj, Ketua penyelenggara Slamet Efendi Yusuf, Dr HYun Jin Moon Chairman GPFF, serta 100 peserta dari 17 negara dan 200 peserta dari dalam negeri.

Wapres berharap gejala radikalisme maupun pemikiran mengenai konflik peradaban harus dicegah sebab sangat berbahaya jika dibiarkan berkembang. "Radikalisme adalah ancaman riil yang bisa mencerai-beraikan sendi-sendi kehidupan masyarakat," katanya.

GOLKAR MULAI SOSIALISASI KAN ABURIZAL BAKRI JADI PRESIDEN

JAMBI EKSPRES:

Pilpres 2014

Sabtu, 16 Oktober 2010 | 07:52 WIB

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyampaikan pidato politik pertamanya dalam pentupan Munas Golkar VIII di Hotel Labersa Pekanbaru, Kamis (8/10/2009).
Partai Golkar siap menyosialisasikan ketua umumnya, Aburizal Bakrie, sebagai bakal calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. Namun, Partai Golkar tetap akan realistis dengan tidak menutup peluang bagi kader lain yang potensial.
Secara ideal, ketua umum partai politik, apalagi yang besar, menjadi presiden.
-- Firman Soebagyo

”Secara ideal, ketua umum partai politik, apalagi yang besar, menjadi presiden. Jika dari hasil survei ternyata rakyat menghendaki, ketua umum (Aburizal Bakrie) akan maju. Namun, jika ada perkembangan lain, kami juga akan realistis,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Firman Soebagyo, Jumat (15/10/2010) di Jakarta.

Sosialisasi Aburizal alias Ical sebagai bakal calon presiden, lanjut Firman, akan dimulai di internal Partai Golkar dalam rapat pimpinan nasional I partai itu, 17-19 Oktober di Jakarta. Dalam acara yang akan dihadiri sekitar 700 orang itu juga akan ada evaluasi politik Partai Golkar, yang untuk kali ini dalam bentuk evaluasi pemilu kepala daerah selama satu tahun terakhir. Evaluasi akan terus berjalan hingga puncaknya pada Pemilu 2014.

Partai Golkar juga akan terus mengevaluasi sosialisasi Aburizal Bakrie sebagai bakal calon presiden. ”Golkar punya banyak kader dan dari survei akan terlihat siapa yang berpotensi,” ujar Firman.

Selain Aburizal, tokoh yang belakangan ini disebut sejumlah kalangan akan maju sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2014 adalah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Andrinof Chaniago, pengajar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, menuturkan, niat sejumlah kalangan mengusung Sri Mulyani dan Partai Golkar untuk menyosialisasikan Aburizal sebagai bakal calon presiden patut dihargai.

”Dengan sosialisasi sejak dini, masyarakat akan lebih tahu karakter dan kapasitas setiap calon. Dengan demikian, masyarakat tidak akan membeli kucing dalam karung,” ujar Andrinof.

Dia menambahkan, yang penting sosialisasi dilakukan secara dialogis sehingga dapat membuka profil para calon.

Saat ini, tutur Andrinof, popularitas Aburizal sebagai bakal calon presiden pada 2014 masih kalah dari calon lain yang juga banyak disebut, seperti Sri Mulyani, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, hingga tokoh Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

”Belum ada gebrakan pemikiran atau prestasi yang dibuat Aburizal yang melekat di masyarakat. Masyarakat masih lebih banyak melihatnya hanya pengusaha yang punya modal kuat,” kata Andrinof saat ditanya mengapa popularitas Aburizal masih rendah dibandingkan dengan tokoh lain.

PENCALONAN ABURIZAL BAKRI JADI PRESIDEN

JAMBI EKSPRES:

Capres Golkar
Pencalonan Ical Tak Terlalu Dini
Sabtu, 16 Oktober 2010 | 15:08 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Pengamat Politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang akrab disapa Ical sebagai calon presiden pada tahun 2014 tidak terlalu dini.
Tidak terlalu dini karena Ical punya problem popularitas dibanding SBY dan Megawati.
-- Burhanuddin Muhtadi

"Saya rasa pencalonan Ical tidak terlalu dini," ujarnya saat ditemui seusai acara diskusi di Jakarta, Sabtu (16/10/2010).

Menurut Burhan, hal tersebut memang sengaja dilakukan dari awal oleh Partai Golkar. Rencana pencalonan Ical sebagai presiden akan terus diwacanakan.

Sebab, popularitas Aburizal Bakrie tidak sehebat SBY di Partai Demokrat atau Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan. Dengan begitu, Partai Golkar kemudian bisa belajar banyak dari pengalaman Jusuf Kalla saat terlambatnya dicalonkan sebagai presiden.

"Tidak terlalu dini karena Ical punya problem popularitas dibanding SBY dan Megawati. Dengan mewacanakan dari awal maju sebagai capres, walaupun bukan dari pernyataan resmi, dan bisa jadi capres, bisa belajar dari kasus JK sebagai presiden, dengan ambil posisi awal. Saya kira Firman Subagyo dan kawan-kawan belajar dari pengalaman sebelumnya agar tidak kaget suatu saat jadi presiden," paparnya.

KAPOLRI TIMUR' HARUS PIKIRKAN ORMAS GARIS KERAS

JAMBI EKSPRES


Sabtu, 16 Oktober 2010 | 13:28 WIB
Reuters
Commissioner General Timur Pradopo, candidate for the post of Indonesia National Police chief, stands in the House of Representatives building before taking a fit-and-proper-test in Jakarta October 14, 2010. The test will assess his record and suitability for the position.
Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf berharap Kapolri yang baru, Komjen Timur Pradopo, bisa merangkul organisasi-organisasi garis keras. Harapan itu disampaikan mengingat selama ini organisasi garis keras kerap diasingkan.
Organisasi-organisasi garis keras ini harus dirangkul dan diajak berdialog dan menjelaskan kalau NKRI ini plural.
-- Slamet Effendi Yusuf

"Organisasi-organisasi garis keras ini harus dirangkul dan diajak berdialog sehingga ada titik temu dan menjelaskan kalau NKRI ini plural," ujar mantan politisi dari Partai Golkar ini saat ditemui di acara Global Peace Leadership Conference di Hotel Grand Melia Jakarta, Sabtu (16/10/2010).

Sejauh ini organisasi-organisasi garis keras, menurut Slamet Effendi, tidak milik Islam semata. Organisasi garis keras juga ada di agama lain dan itu harus diperhatikan.

"Kapolri ke depan harus bisa mengajak mereka duduk bersama dan berbicara soal toleransi dan perdamaian. Yang penting jangan diasingkan atau dikucilkan. Direkrut semua, diajak semua untuk berbicara mainstream soal kebangsaan," katanya.

Menurut Slamet, kemunculan aksi kekerasan selama ini lebih karena kurangnya komunikasi antara pihak yang berwajib dan pemerintah kepada rakyat bawah. Hal tersebut terasa lebih karena pemerintah saat ini hanya fokus berbicara soal politik dan jabatan.

"Banyaknya gesekan dan aksi-aksi kekerasan karena faktor ekonomi dan banyaknya kemiskinan karena harga-harga mahal. Jadi, ini menjadi PR pemerintah," ujar Slamet.

ABURIZAL BAKRI BELUM PIKIRKAN CAPRES

JAMBI EKSPRES:

Pilpres 2014

Sabtu, 16 Oktober 2010 | 13:54 WIB

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyampaikan pidato politik pertamanya dalam pentupan Munas Golkar VIII di Hotel Labersa Pekanbaru, Kamis (8/10/2009).
Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang akrab disapa Ical, membantah bahwa dirinya telah dirancang partai untuk dimajukan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2014.
Itu tidak benar, kalau dikatakan saya akan mencalonkan diri. Belum ada keputusan tentang capres.
-- Aburizal Bakrie

Dikatakan Ical, Golkar belum berpikir sedikit pun mengenai siapa yang akan dicalonkan sebagai capres. Sinyalemen Golkar akan mencalonkan Ical disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Firman Soebagyo, kemarin.

"Itu tidak benar, kalau dikatakan saya akan mencalonkan diri. Belum ada keputusan tentang capres," kata Ical kepada wartawan, sebelum membuka seminar nasional di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (16/10/2010).

Menurutnya, terlalu dini untuk membahas pencalonan presiden saat ini. "Golkar masih berpikir untuk fokus dan menyelesaikan peningkatan kesejahteraan rakyat, bagaimana mengembalikan jati diri bangsa. Belum berpikir siapa yang akan dicalonkan sebagai capres," tegasnya.

Namun, Ical menambahkan, Golkar akan mencalonkan presiden jika perolehan suara pada Pemilu 2014 mengalami peningkatan. "Kami lebih dulu akan fokus pada pemenangan Pemilu 2014," kata mantan Menko Kesra ini.

ICAL TAK BOLEH MENJATUH KAN PEMERINTAH

JAMBI EKSPRES:

Setahun SBY-Boediono

Sabtu, 16 Oktober 2010 | 15:16 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan didampingi Wa k i l Presiden Boediono (kiri) dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri (kanan) seusai berbuka puasa di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (2/9).

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang akrab disapa Ical mengatakan, suatu pemerintahan tidak mungkin menyelesaikan program kerjanya dalam waktu satu tahun. Dia mengatakan hal itu untuk menanggapi kinerja pemerintahan SBY-Boediono yang akan memasuki usia setahun pada 20 Oktober mendatang.

Tidak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan tugasnya dalam satu tahun.
-- Aburizal Bakrie

Namun, kata Ical, ketidakpuasan itu tidak lantas diwujudkan dengan mengembuskan isu menjatuhkan pemerintahan. "Tidak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan tugasnya dalam satu tahun. Tidak wajar kalau satu tahun kurang baik, kemudian bukan artinya perlu menjatuhkan pemerintahan, tidak boleh itu. Kalau seperti itu, kapan Indonesia mau dewasa?" kata Ical, Sabtu (16/10/2010) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Menurutnya, penilaian atas kinerja pemerintah lebih arif jika dilakukan pada paruh pertama pemerintahan. "Misalnya 2,5 tahun kita nilai, kemudian 5 tahun beri penilaian lagi," ujarnya.

Ical juga membantah bahwa evaluasi atas kinerja pemerintah yang pernah disampaikan Partai Golkar merupakan bentuk ketidaknyamanan atas Sekretariat Gabungan Koalisi.

Menurut Ical, harus diakui bahwa masih ada target-target pemerintah yang belum dicapai. "Di dalam Setgab beda pendapat biasa, tapi bukan berarti tidak nyaman," kata Ical.

ABURIZAL BAKRI CAPRES DARI GOLKAR HARUS POPULER

JAMBI EKSPRES:


Sabtu, 16 Oktober 2010 | 14:05 WIB

Aburizal Bakrie.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memastikan bahwa partai yang dipimpinnya belum memutuskan atau mengambil ancang-ancang mengenai sosok calon presiden yang akan dimajukan dalam Pilpres 2014. Pernyataan Aburizal (Ical) ini membantah apa yang disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Firman Soebagyo, yang sebelumnya mengatakan bahwa besar kemungkinan Golkar akan mencalonkan Ical.

Dalam penetapan capres, Golkar akan mengutamakan tingkat kepopuleran calon. "Pencapresan akan lihat pada waktunya nanti. Siapa yang paling populer dan dikehendaki rakyat untuk menjadi capres dari Golkar. Sama sekali tidak mencalonkan Aburizal Bakrie sebagai capres 2014," kata Ical, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (16/10/2010).

Golkar, lanjut Ical, tidak secara kaku menetapkan bahwa capres adalah ketua umum partai. Sama halnya seperti pilkada, calon yang diajukan adalah sosok yang populer di masyarakat. Ia mengatakan, tak ada pembedaan pola pencalonan dalam kontestasi pilkada dan pilpres.

"Tidak kemudian ketua umum menjadi capres. Sama dengan pencalonan pilkada bupati, wali kota yang selalu mencalonkan orang populer. Calon presiden juga sama. Tidak boleh ada pembedaan treatment," ujarnya.

Saat ini, Golkar tengah menyusun strategi guna pemenangan Pemilu Legislatif 2014. Jika mengalami kenaikan suara signifikan, ia memastikan bahwa Golkar akan mencalonkan capres sendiri.

"Kalau pada saatnya nanti ada calon yang lebih populer daripada saya, sangat memungkinkan. Contohnya sudah banyak. Ada bupati yang bukan Ketua DPD II," kata Ical.

Secara terpisah, pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, menganggap wajar jika Golkar mulai mengembuskan nama Ical sebagai jagoannya pada Pilpres 2014. Menurutnya, tingkat elektabilitas Ical masih di bawah sejumlah pimpinan partai lain, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, langkah "promosi" perlu dilakukan lebih awal. "Cara Golkar lebih smooth. Apalagi, wacana ini baru digulirkan oleh orang-orang terdekat Ical. Ical punya problem popularitas yang masih jauh dibanding SBY atau Megawati. Dengan wacana lebih awal, akan membantu meningkatkan raising awareness masyarakat terhadap sosok Ical," kata Burhan, seusai mengisi sebuah diskusi di Jakarta.

FILM RINTIHAN KUNTILANAK PERAWAN HANYA MENJUAL'' TERA PATRICK BINTANG FILM PONO AMERIKA

JAMBI EKSPRES:

Jumat, 15 Oktober 2010 | 11:24 WIB

Tera Patrick saat shooting film "Rintihan Kuntilanak Perawan" bersama Angel Lelga.
Pembunuhan berantai misterius kerap meninggalkan pertanyaan. Pasalnya, setiap korban terbunuh dengan cara yang tak wajar.

Cerita diawali dengan keinginan segrup anak band yang ingin tenar dengan cara-cara kotor. Band yang digawangi oleh Mike (Andreano Philips) itu mencoba berbagai cara, termasuk menggelar ritual pasugihan gadis perawan untuk mencapai keinginan yang dimaksud. Dari situlah Mike cs mencari korban pertamanya.

Singkat cerita, Mike yang juga kekasih Lilly (Angel Lelga) sengaja dikenalkan dengan Alice (Tera Patrick). Tanpa basa-basi, Alice yang masih kakak kandung Lilly itu terjebak dengan bujuk rayu Mike untuk menjadi tumbal pasugihan menaikkan pamor band yang diisi Mike tersebut.

Semenjak Mike cs mulai menuai hasil dari pasugihan yang dilakukannya, kesuksesan demi kesuksesan berhasil diraih. Sial bagi Alice, pasugihan tersebut ternyata mengusik ketenangan arwah penasaran.

Semenjak itu pula Alice sering kesurupan makhluk halus. Seiring dengan itu, gairahnya pun ikut memuncak dan diikuti dengan nafsu menghabisi korbannya.

Satu demi satu korban pun berjatuhan. Tak satu pun lelaki dapat menolak keseksian Alice ketika lingerie sudah membalut tubuh moleknya. Adegan ah-ih-uh-eh-oh disisipkan di sejumlah adegan.

Bagian ini menjadi semacam ritual dalam menjebak calon korbannya untuk dihabisi.

Melihat keganjilan kakaknya tersebut, Lilly tidak tinggal diam. Bersama Tania (Catherine Wilson), Lilly berupaya membebaskan pengaruh makhluk halus dalam raga Alice.

Film horor berdurasi 90 menit itu mulai tayang perdana di beberapa bioskop di Jakarta. Sejumlah tanggapan ikut mewarnai penayangan perdana film Rintihan Kuntilanak Perawan di Bioskop 21 Studio 4, Blok M Square, Jakarta Selatan, Kamis (14/10/2010).

Di antaranya berupa nada sedikit sumbang yang terlontar dari penonton. "Horornya sih bisa dapat, tapi berasa nonton bokep (BF) ini sih," kata Ancah, penonton Rintihan Kuntilanak Perawan.

Hal yang sama juga disampaikan Wayan. "Sound 'ah-ah' kayanya gimana gitu kedengar di kuping," imbuhnya.

Sosok Tera Patrick memang menjadi jualan sang produser. Soal cerita, film tersebut sudah gampang ditebak dan hanya mengumbar darah dan tentunya menyelipkan adegan-adegan yang menampilkan kemolekan bintang porno AS tadi. Tak berbeda dengan film-film produksi K2K, secara kualitas, baik pengadeganan, cerita, sound, maupun pemain, masih tergolong jauh di bawah rata-rata film yang berkelas dan berbobot.

LIMA KEPALA SEKOLAH DI KOTA JAMBI TERANCAM DI COPOT

JAMBI EKSPRES:

Bermasalah pada PSB
KOTABARU - Tim investigasi permasalahan kecurangan dalam penerimaan siswa baru (PSB) tahun 2010, akhirnya merampungkan tugasnya. Dari hasil investigasi PSB di SMAN 4, SMAN 5, SMKN 1, SMKN2 dan SMPN 1, diketahui memang terjadi pelanggaran saat PSB. Untuk itu, dalam waktu dekat, Wali Kota Jambi akan menetapkan sanksi bagi lima kepala sekolah tersebut.

Ambiar Usman, Ketua Tim Investigasi PSB usai hearing (rapat dengar pendapat) dengan Komisi D DPRD Kota Jambi kemarin (14/10), mengatakan, kesimpulan yang diperoleh tim dari pengumpulan data dan investigasi di lapangan adalah memang terdapat pelanggaran. Kepsek, dinilai melanggar petunjuk dan teknis (juknis) PSB, Peraturan Wali Kota nomor 03 tahun 2010 dan Surat Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang PSB.

Menurutnya, berdasar itu, Wali Kota Jambi Bambang Priyanto telah memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melalui Disdik Kota Jambi, untuk memberi hukuman disiplin kepada kepala sekolah yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A Syihabbudin, Kepala Disdik Kota Jambi menambahkan, hukuman yang akan diberi kepada lima kepala sekolah tersebut seperti, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat sampai pemecatan dari jabatan kepala sekolah. “Kita lihat data dulu, dan kita kaji sesuai PP 53, setelah itu lapor ke Pak Wali,” ujarnya.

Sementara itu, Dede Firmansyah, Ketua Komisi D DPRD Kota Jambi menyarankan kepada Pemkot Jambi agar kepala sekolah yang sudah melakukan pelanggaran yang lebih dari satu kali, ditindak lebih tegas sesuai undang-undang.

Selain itu, investigasi di lima sekolah itu hanya penugasan yang subjektif. “Kalau hanya lima sekolah tidak mewakili seluruh sekolah, karena yang kita cari solusi yang menyeluruh agar tidak terulang lagi di masa datang,” jelasnya.

Atas dasar itu, Komisi D menyarankan agar Pemkot Jambi mengevaluasi semua sekolah. Indikasinya, bukan hanya lima sekolah saja yang bermasalah dalam PSB tahun 2010. “Bagi sekolah yang bermasalah, berikan sanksi, dan jika tidak bermasalah, berikan reward (penghargaan),” ujarnya, lagi.

Ambiyar Usman, Ketua Tim Investigasi PSB yang juga Asisten I Wali Kota Jambi mengaku bersedia jika wali kota menunjuknya kembali untuk mengevaluasi masalah PSB di semua sekolah. “Disdik tinggal beri data ke tim, lalu sesuai perintah dari wali kota dan komisi D dan ada surat tugas baru, maka tim akan bergerak lagi,” ucapnya.

Jambi Independent mencoba menghubungi salah seorang kepala sekolah yang tersandung kasus PSB 2010, Arianto, Kepala SMAN 5 Kota Jambi. Saat dihubungi, Arianto tak menyahut kontak koran ini. Dikirimi SMS, dia pun tak menjawab.

JUSTIN BIEBER PUNYA KEMAMPUAN NGERAP

JAMBI EKSPRES:

Sabtu, 16 Oktober 2010 | 01:27 WIB

Justin Bieber
Justin Bieber, penyanyi muda yang telah menjadi fenomena besar dalam dunia musik, tak henti-hentinya menebar sensasi. Seolah ingin membuktikan bahwa dirinya punya talenta, ia unjuk diri dengan menyanyikan lagu bergaya seorang raper.

Bieber merilis lagu barunya itu lewat Youtube, sama halnya ketika ia mulai dikenal publik dunia. Dalam video tersebut pelantun single "Baby" itu menggunakan nama samaran 'Shawty Mane’. Shooting dibuat dissebuah studio rekaman, di mana ia mengenakan sebuah kacamata yang terlihat kebesaran untuknya.

Nama-nama pesohor disebut Bieber dalam lagunya itu, seperti Lady GaGa, dan Tom Brady. Ia juga menasbihkan dirinya sebagai "penghancur bak sebuah traktor’.

Pada akhir rekaman videonya itu ia juga mempertegas siapa dirinya. "Saya Justin Bieber, Anda mungkin kenal saya sebagai orang yang menyanyikan ‘Baby’. Saya berkulit putih, saya melakukan ini untuk bukti bahwa saya punya kemampuan dalam bernyanyi rap.”

Kebintangan Bieber tengah menjadi sorotan. Tak ayal, ia didaulat untuk menjadi host online untuk acara MTV's European Music Awards (EMAs), yang akan diadakan di Madrid pada bulan November nanti. Sementara host resmi acaranya sendiri akan dipandu Eva Longoria. MTV akan menyiarkan tayangan itu pada tanggal 7 November 2010 mendatang.

MANTAN WALIKOTA DAN BUPATI DI PERIKSA KPK SETELAH MANTAN MENDAGRI SEKARANG KPK KE JAMBI BIDIK PARA PEJABAT JAMBI

JAMBI EKSPRES:



JAMBI - Para bupati, mantan bupati dan mantan wali kota di Provinsi Jambi yang terkait dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) tahun 2004 lalu, harus siap-siap menghadapi proses hukum. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membidik pejabat di daerah yang terlibat dalam kasus ini, setelah menetapkan mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno sebagai tersangka.
Kemarin (13/10), tiga penyidik dari KPK, Kompol Erwin Sinaga, AKP Dadan, dan AKP Brotoseno, sudah turun ke Jambi. Mereka akan memeriksa sejumlah bupati, mantan bupati dan mantan wali kota yang terkait dengan proyek bermasalah itu. Rencananya, pemeriksaan para pejabat dan mantan pejabat di Jambi itu dilakukan hingga Jumat (15/10) besok.

Yang mendapat giliran pertama diperiksa kemarin, adalah mantan Wali Kota Jambi Arifien Manap, mantan Kadis Damkar Kota Jambi Arifuddin Yasak, dan Bupati Tanjab Timur Abdullah Hich. Sementara ini, ketiganya masih diperiksa sebagai saksi atas tersangka, Hari Sabarno.

Pemeriksaan tersebut dimulai sekitar pukul 11.00. Tim penyidik KPK menggunakan empat ruangan penyidik Dit Reskrim Polda Jambi, untuk melakukan pemeriksaan. Di empat pintu tersebut, di tempel kertas bertuliskan “Ada Pemeriksaan, Mohon Tenang dan Tidak Diganggu”.

Yang pertama kali diperiksa adalah Arifien Manap dan Arifuddin Yasak. Sejatinya, ada satu orang lagi pejabat Kota Jambi bernama Rianto yang akan dimintai keterangan. Namun, Rianto mengira pemeriksaan dilakukan di Jakarta sehingga kemarin pagi dia bertolak ke gedung KPK, di Jakarta.

Arifien Manap diperiksa sekitar satu jam. Dia keluar dari salah satu ruang pemeriksaan sekitar pukul 12.00. “Sudah selesai,” katanya saat ditanya. Menurut Arifien, dia diperiksa sebagai saksi atas tersangka Hari Sabarno, dalam kasus mobil damkar. Arifien menjelaskan, dia mengetahui pemanggilan KPK pada Selasa (12/10) malam lalu.

Menurut dia, ini merupakan keempat kalinya dia diperiksa. “Sejak 2006, tiga kali (diperiksa) di Jakarta, nah baru kali ini di Polda (Jambi, red),” kata Arifien yang mengenakan setelah kemeja lengan pendek warna krem, dan celana dasar warna hitam.

Saat itu (pengadaan Damkar 2004), kata Arifien, pihaknya (Pemkot Jambi) hanya mendapat perintah dari Mendagri (Hari Sabarno, red), melalui radiogram yang dikirimkan pada 2002 lalu. “Kito diperintahkan ambil mobil damkar. Mau bagaimana lagi menolak,” katanya. Namun dia mengaku tidak tahu saat radiogram itu pertama kali dikirim ke Jambi.

Menurut dia, saat itu yang menerima radiogram adalah Sekda Kota Jambi yang masih dijabat oleh Hasan Basri Agus (HBA). Selanjutnya, katanya, HBA mendisposisikan radiogram itu ke Bappeda Kota Jambi. “Saya tahu ada radiogram itu, sejak kasus ini naik,” katanya. Menurutnya, mobil damkar itu dibeli pada 2004 sebanyak dua unit.

Dalam radiogram itu, memang sudah ditentukan spesifikasi mobil yang harus dibeli. Dan tiap daerah diperintahkan untuk menganggarkannya dalam APBD. “Dan yang punya mobil seperti itu, hanya satu perusahaan saja,” terangnya.

Ditanya apakah dia menerima fee (upah) dari pembelian mobil itu, Arifien mengaku tidak pernah menerima sepeser pun. Selain Kota Jambi, lanjut dia, ada tiga kabupaten yang melakukan pembelian. Yakni Batanghari, Tanjab Timur, dan Tebo.

Sementara itu, Arifuddin Yasak mengatakan, pembelian mobil tersebut dianggarkan pada APBD Perubahan 2004. Malah katanya, pada APBD Perubahan itu, pihaknya sama sekali tidak mengajukan pembelian mobil. “Kita mengajukan pembelian dua unit mobil standar pada APBD murni. Tapi ditolak dewan,” katanya.

Menurut Arifuddin, saat pengesahan APBD Perubahan itu, dua unit mobil sudah datang. “Mobil datang duluan, baru penawaran. Karena sudah dianggarkan, maka mau tak mau kita ambil,” katanya sambil mengatakan tidak ingat nilai pembelian mobil tersebut.

Sekitar pukul 14.30, giliran Bupati Tanjab Timur Abdullah Hich, tiba di Mapolda Jambi dengan menggunakan kendaraan Toyota Land Cruiser hitam BH 1952 TR. “Saya diperiksa kasus damkar,” ujarnya saat hendak masuk ruang pemeriksaan.

Ketika ditanyakan apakah Tanjab Timur saat itu mengajukan mobil Damkar, Hich menyatakan bahwa Pemkab Tanjab Timur tidak ada pengajuan. “Kita hanya diperintahkan untuk mengambil. Saat itu, kita mengambil satu unit mobil, nilainya sekitar Rp 1 miliar,” jelasnya.

Salah seorang penyidik KPK menolak untuk memberikan konfirmasi. “Saya hanya penyidik. Tidak berhak berkomentar apa-apa,” katanya. Terpisah, Dir Reskrim Polda Jambi Kombes Pol Dul Alim, membenarkan kedatangan tim penyidik KPK. Menurutnya, tim penyidik KPK itu datang dan melakukan koordinasi untuk melakukan pemeriksaan.

“Kita (Polda Jambi, red) hanya menyediakan tempat saja,” katanya. Mengenai materi pemeriksaannya, Dul Alim menolak untuk berbicara dengan alasan itu bukan kewenangannya.

Sementara itu, Humas KPK Johan Budi, juga belum memberikan komentar resmi terkait kedatangan tim KPK itu. Saat dihubungi ke nomor ponselnya, tidak ada jawaban. Begitu juga saat melalui short message service (SMS).

Sekadar mengingatkan, mantan Mendagri Hari Sabarno, beberapa waktu lalu telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil damkar di beberapa daerah oleh KPK. Kasus dugaan korupsi damkar ini berawal dari radiogram Departemen Dalam Negeri bernomor 27/1496/Otda/ tanggal 13 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi. Di situ kepala daerah diminta membeli damkar pada rekanan yang telah ditentukan, yakni PT Istana Sarana Raya milik Hengky Samuel Daud.

KASUS PENGANIAYAAN ANGGOTA DPRD SAROLANGUN

JAMBI EKSPRES:

Dalam Sidang Penganiayaan Anggota DPRD

Sidang kasus penganiayaan terhadap anggota DPRD Sarolangun yang juga Ketua DPC PBR Kabupaten Sarolangun M Khairil dengan terdakwa Iskandar, digelar kemarin (14/10), sekitar pukul 10.45. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan dua orang saksi. Selain menghadirkan Khairil sebagai saksi, JPU juga dihadirkan Musharsyah yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Sarolangun.
Dalam keterangannya, Musharsyah mengaku dia melihat Khairil dicekik oleh Iskandar di Kantor DPC Demokrat. "Ketika kami sedang duduk di ruangan rapat, saya mendengar teriakan dari luar ada yang memanggil Khairil. Setelah itu saya tahu orang berteriak itu adalah Iskandar. Lalu ia memegang kerah baju Khairil, dan membawanya ke ruang sebelah dan memukul dinding dan pipi Khairil," jelasnya.

Kesaksian ini disampaikan di depan majelis hakim yang diketuai oleh R Iswahyu Widodo didampingi hakim anggota Enan Sugiarto dan Evin Adrian. Sementara itu, Khairil saat ditanya seputaran kejadian membeberkan kronologis kejadian yang menimpanya.

Pada 5 Mei 2010, sekitar pukul 11.00, dirinya dan Musharsyah bersama rekan partai koalisi pemenangan HBA-Fachrori Umar sedang koordinasi pembentukan saksi di tempat pemilihan suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

Saat diskusi, dia mendengar suara orang berteriak keras dari luar kantor DPC Demokrat sambil menyebutkan namanya. “Khairil, kurang ajar kau,” kata Khairil menirukan teriakan Iskandar. Kaget, Khairil berdiri dari kursi dan langsung berjalan keluar. Di sana korban bertemu dengan Iskandar. “Mengapa kamu memasukkan istri saya di koran?” tanya Iskandar.

Khairil lalu bertanya pada Iskandar, berita apa yang dimaksudnya. Menurutnya, saat itu Iskandar langsung mencekik lehernya. Tanpa ada perlawanan Khairil dibawa ke ruang kantor Demokrat sembari berjalan. "Sesampai di ruang kantor Demokrat, saya tersandar di dinding, lalu Iskandar masih dengan tangan kirinya memegang kerah baju, meninju dinding dan memukul pipi saya. Saya pun jatuh ke lantai," kisah Kharil, lagi.

Khairil mengakui, selama ini belum ada perdamaian secara kekeluargaan antara terdakwa dengan pihak keluarganya. Kendati, pada bulan puasa waktu lalu, Khairil didatangi oleh pengacaranya yang membicarakan soal perdamaian dengan Iskandar. "Saya berpikir, terdakwa dan pihak dari keluarga terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saya untuk membicarakan soal perdamian, kok malah pengacara saya sendiri yang datang untuk perdamaian,” ucap Kahiril.

Saat sidang, pengacara terdakwa Eric bertubi-tubi mencecar Khairil dengan berbagai pertanyan. Kedua saksi bahkan sempat mempertanyakan pada ketua majelis hakim, karena pertanyaan pengacara terdakwa sudah berulang-ulang dibeberkan di ruang sidang, bahkan sudah diterangkan pada majelis hakim.

Namun, ketua majelis hakim menilai keterangan tersebut tidak menjadi persoalan, karena persidangan adalah mendengar keterangan saksi untuk mencari keyakinan untuk kebenaran kejadian.

Kasus tersebut ternyata cukup menarik perhatian. Bangku persidangan di ruang sidang I PN Sarolangun terlihat penuh. Tampak Kabag Hukum Setda Sarolangun Helmi. Sidang akan kembali digelar Kamis (22/10) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang juga dihadirkan oleh JPU. Dari tiga saksi yang direncanakan dihadirkan JPU, M Badri, anggota DPRD Sarolangun dari PKB tidak hadir karena alasan sakit.

Sementara itu, Iskandar saat dikonfirmasi mengatakan tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh para saksi. “Silahkan mereka bersaksi demikian, namun saya pada agenda persidangan selajutnya akan menghadirkan saksi-saksi dari pihak saya, yang akan menerangkan kejadian sebenarnya,” sebutnya. Intinya menurut Iskandar, dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh para saksi. “Biarlah proses hukum yang membuktikannya,” katanya.

Lagi, Anggota PPS Dipecat

JAMBI EKSPRES:

Ketahuan Berpihak pada Salah Satu Calon

JAMBI - Kasus keberpihakan penyelenggaran pemilu di tingkat kelurahan dan kecamatan ke salah satu calon di Batanghari terus bertambah. Setelah ketua PPS Desa Teluk, KPUD Batanghari juga akan memberhentikan salah satu anggota PPS Desa Rantau Kapas Tuo, Kecamatan Tembesi.
Ketua KPUD Batanghari Sanusi, mengatakan, kasus salah satu anggota PPS di Desa Rantau Kapas Tuo juga karena terbukti berpihak pada salah satu calon. KPUD segera menggelar pleno untuk dua anggota PPS yang sudah melanggar kode etik itu. “Kita sudah siapkan PAW. Kita tidak akan mentoleransi setiap perbuatan yang berpihak pada calon. Karena PPS, PKK dan KPU harus netral,” katanya kepada Jambi Independent, kemarin (14/10).

Menurut Sanusi, kasus anggota PPS di Desa Rantau Kapas itu merupakan laporan dari masyarakat, LSM dan panwas setempat. Mereka juga sudah melakukan klarifikasi. “Semuanya sudah kita lakukan. Ini laporan, tentu kita harus tegas,” ujarnya.

Sanusi mengatakan, pihaknya segera melakukan pergantian antar waktu terhadap dua anggota PPS itu. “Insya Allah dalam waktu dekat ini kita proses PAW-nya,” katanya.

Sanusi juga berjanji akan terus memantau kinerja di bawahnya. Karena dalam beberapa kali turun melakukan bimbingan ke kecamatan dan kelurahan, dia selalu meminta informasi dari petugas itu sendiri, panwas dan masyarakat. Termasuk dari tim jika ada menemukan penyelenggaran pemilu yang tidak netral. “Kita siap menerima laporan,” katanya.

Dia memastikan, tidak akan main-main terhadap perilaku bawahannya. “Meski besok pemungutan suara, ada yang berpihak, akan kita berhentikan hari itu juga. Kita tidak mau pemilu tercoreng dan menjadi alasan pemilu menjadi tidak jujur,” tegasnya.

Selama tahapan pemilukada di Batanghari, sudah enam orang yang diberhentikan. Empat di antaranya karena bersikap tidak netral. “Dua lainnya, karena masalah pribadi,” pungkasnya.

MENIKAH BEDA AGAMA NIH CARA NYA

JAMBI EKSPRES:

Akad dengan Bisik-bisik, tanpa Saksi dan Wali

Pada hari istimewa, 10-10-2010, Yusuf Waluyo Jati dan Lusia Lilik Hastutiani melangsungkan pernikahan. Hanya, upacara pernikahan mereka dilangsungkan di lembaga penghayat kepercayaan yang tidak melibatkan agama.
MINGGU (10/10) lalu, menjelang magrib Toyota Avanza hitam melesat dari Bantul menuju sebuah tempat di Utara Jogjakarta. Ada tujuh penumpang di dalamnya, dua di antaranya pasangan yang sedang berdebar menanti upacara pernikahan.

Setelah menempuh perjalanan sekitar 90 menit, rombongan tiba di lokasi yang akan meluluskan keinginan mereka untuk hidup berumah tangga. Namun, bukan di KUA (Kantor Urusan Agama), bukan pula di masjid atau gereja. Mereka mendatangi kantor DPD Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) terhadap Tuhan Yang Mahaesa (Demi alasan tertentu, tempat pasti kantor itu dirahasiakan, red).

Di teras kantor HPK rombongan disambut Sudijono (74). Dialah penghulu penghayat sekaligus ketua umum HPK daerahnya. Dia juga pemilik rumah yang sekaligus dijadikan kantor lembaga tersebut. “Saya ini penghulu penghayat, seperti penghulu lain. Tapi, tidak digaji negara,” ujarnya memperkenalkan diri, lantas tertawa.

Sudijono mengaku, lembaga yang dipimpinnya sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) pada 1980. “Baru kali ini kami menikahkan pasangan di luar anggota penghayat kepercayaan. Mungkin orang belum tahu atau takut nanti status pernikahannya sah atau tidak,” ujar pensiunan pegawai negeri sipil itu.

Meski upacara “pernikahan”-nya dilangsungkan sederhana, Yusuf Waluyo Jati maupun Lusia Lilik Hastutiani tetap mengenakan pakaian terbaik sebagaimana yang dilakukan calon pengantin pada umumnya.

Mempelai pria mengenakan setelan jas hitam lengkap, sedangkan mempelai perempuan mengenakan kebaya modern dengan rambut disanggul. Sejak pagi keduanya sibuk mempersiapkan diri. Mereka ke salon untuk memoles tubuh.

Mereka benar-benar ingin melewati momen bersejarah itu dengan totalitas sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Pukul 19.30 belum ada tanda-tanda upacara dimulai. Sang penghulu masih bercerita ngalor-ngidul. Kedua mempelai maupun anggota rombongan dari Jogja jadi tidak sabar untuk segera melalui detik-detik mendebarkan itu. Ketika Sudijono diingatkan, ternyata dia memang sengaja mengulur-ulur waktu.

Sudijono lantas membuka Kitab Primbon Betaljemur Adammakna yang di dalamnya ada keterangan bahwa malam Senin sekitar pukul 19.30 itu bertanda cidro atau cedera. “Jadi, tidak baik untuk melangsungkan pernikahan. Ini menurut leluhur kita yang harus kita hormati. Sekarang kan sudah banyak yang melupakan ajaran leluhur dan melawan orang tua,” katanya.

Jam yang baik malam itu, kata Sudijono, dimulai pukul 21.00. Sebab, menurut kitab primbon maknanya trisno atau cinta. Maka, upacara pun ditunda hingga satu setengah jam kemudian. Sudijono meminta kedua mempelai beserta ibu dan dua kakak perempuan Lusia untuk bersabar. Untuk “membunuh” waktu, Sudijono lalu memutar video pernikahan putrinya secara penghayat kepercayaan. Tuan rumah menyuguhi teh hangat dan sekaleng biskuit untuk camilan tamu. Begitu jam yang dinanti tiba, kedua mempelai diminta duduk berdampingan di ruang tamu. Sudijono kemudian masuk kamar untuk melakukan ritual.

Tidak sampai lima menit, Sudijono selesai melaksanakan ritual. Dia kembali ke ruang tamu untuk menemui kedua mempelai dan rombongan. Upacara pun dimulai. Dia meminta kedua mempelai menjabat tangannya bersamaan.

Saat itulah, dengan suara berbisik dan bahasa Jawa kromo inggil yang diucapkan dengan cepat, Sudijono “menikahkan” pasangan tersebut. Tak ada satu kata pun yang menyinggung salah satu agama. Di atas meja juga tidak ada apa-apa kecuali sekaleng biskuit yang disuguhkan Sudijono. Begitu sang penghulu selesai melafalkan “akad” pernikahan itu, selesailah upacara perkawinan tersebut. “Sekarang kalian sudah menjadi suami istri yang sah secara siri. Tinggal menunggu akta nikah dari kantor catatan sipil yang keluar kurang lebih 30 hari lagi. Bila akta itu keluar, pernikahan kalian sah secara negara,” ucap Sudijono setelah menyatakan pernikahan yang dipimpinnya itu sah.

Sudijono selanjutnya akan menguruskan akta pernikahan itu ke petugas catatan sipil. Dirinya merasa berhak mengurus akta itu karena membawa nama lembaga kepercayaan yang sah dan diakui negara berdasar UUD 1945.

Ketika diminta menjelaskan “akad” yang diucapkan saat menikahkan Yusuf dan Lilik –panggilan Lusia Lilik Hastutiani–, Sudijono menolak. Yang pasti, tidak ada ucapan mas kawin seperti pernikahan menurut Islam.

Pernikahan itu juga tidak memerlukan saksi atau wali dari kedua mempelai. Cukup di hadapan sang penghulu. “Kalau mas kawin kan bisa diucapkan sendiri,” katanya. Padahal, Yusuf sudah menyiapkan mas kawin untuk Lilik berupa uang tunai senilai USD 1010 yang bermakna tanggal 10 bulan 10, sesuai dengan tanggal pernikahannya.

Sudijono mengatakan, dirinya hanya membantu mewujudkan pernikahan bagi dua insan berbeda keyakinan, tapi ingin membina rumah tangga, seperti yang terjadi pada Yusuf dan Lilik. “Kasihan mereka sudah bertekad membina rumah tangga, tetapi tidak bisa bersatu. Saya hanya membantu. Mungkin saya tidak ada artinya. Tetapi, saya yakin (langkah ini) ada artinya bagi kehidupan mereka ke depan,” terangnya.

HPK bisa menikahkan pasangan berbeda agama asalkan kedua mempelai merupakan warga negara Indonesia, memiliki KTP, dan meyakini adanya Tuhan. HPK tidak mempermasalahkan perbedaan keyakinan di antara keduanya.

Yusuf sebenarnya berasal dari keluarga muslim. Tapi, saat ini dia tidak meyakini agama apa pun. Dia menempatkan diri dalam kategori agnostik atau tidak peduli pada agama. Sedangkan Lilik menganut Katolik.

Perbedaan keyakinan itulah yang membawa Yusuf dan Lilik ke dalam ritual pernikahan berdasar kepercayaan. “Saya mau melakukan (ritual pernikahan di HPK) supaya diakui negara. Ini adalah upaya mediasi menuju kepastian hukum,” kata Yusuf.

Yang penting, kata alumnus Filsafat UGM itu, pernikahannya tidak memihak agama apa pun. Dengan demikian, Yusuf meyakini rasa sakit yang dirasakan Lilik tidak sedalam jika harus melangsungkan pernikahan dalam agama lain. Begitu pula sebaliknya, Yusuf tidak harus keluar dari keyakinannya untuk menjadikan Lilik sebagai istri.

Yusuf mengaku terpaksa menempuh cara itu karena negara tidak memberikan jaminan terhadap orang yang berbeda keyakinan dalam menikah. “Banyak orang akhirnya mengorbankan salah satu keyakinannya. Seharusnya UU Pernikahan direvisi karena UUD 1945 sudah menjamin sepenuhnya hak warga negara untuk menganut keyakinan atau agama apa pun,” terangnya.

Namun, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur satu agama, satu keyakinan. Belum ada ruang untuk mengakomodasi perkawinan beda kepercayaan. “Seharusnya negara lebih akomodatif terhadap mereka yang menikah beda agama. Ruang itu begitu sempit sehingga berpotensi terjadinya pemaksaan kehendak,” harap pria yang berprofesi sebagai jurnalis di salah satu media cetak ternama itu.

Sebelum menemukan solusi untuk melangsungkan pernikahan di HPK, Yusuf dan Lilik nyaris putus asa. Setelah menjalin hubungan lima tahun, keduanya sepakat menuju ke jenjang perkawinan. Namun, perbedaan keyakinan menjadi kendala sehingga mereka sempat berpikir untuk menikah di Singapura. Yusuf merasa upaya itu sulit ditempuh karena selain membutuhkan biaya tinggi, juga sulit mendapatkan pengakuan dari pemerintah Indonesia.

Pada awal 2010, konsep pernikahan mereka dimatangkan dengan menggandeng Deni Ismail, konsultan hukum yang masih sepupu Yusuf. “Pikiran pertama saya, menikahkan mereka di pengadilan negeri dengan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan. Tapi, prosesnya panjang dan belum tentu dikabulkan,” kata Deni.

Deni lantas teringat bahwa UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 menerangkan bahwa negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Mahaesa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. “Bisa saya tafsirkan bahwa perkawinan bisa melalui aliran kepercayaan. Kenapa harus pindah agama,” ujarnya.

Setelah melakukan pencarian, Deni akhirnya menemukan lembaga penghayat kepercayaan yang dipimpin Sudijono itu. “Kedua institusi agama (Islam dan Katolik) tidak membolehkan pernikahan di luar agama. Di sini (HPK) pernikahan tetap terwujud dengan agama apa pun berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Mahaesa,” ujarnya.

Deni meyakinkan, pernikahan melalui HPK jelas tidak ada penyelundupan hukum, tidak ada unsur tipu-tipu, dan sejenisnya. Dari aspek hukum, pernikahan melalui jalan itu adalah sah.

Menurut Deni, pernikahan dengan aliran kepercayaan justru lebih bijak bila dibandingkan dengan harus memaksa salah satu pihak masuk kepada kepercayaan lain hanya untuk melangsungkan prosesi sesaat. “Ini tidak menzalimi agama apa pun. Tidak membohongi negara hanya untuk kepentingan sesaat. Banyak terjadi yang keluar (agama tertentu) untuk menikah, lalu kembali lagi setelah itu. Saya salut kepada Yusuf dengan konsistensinya tidak menistakan kepercayaannya dan sepakat membina rumah tangga yang harmonis,” tandasnya.

TANJUNG JABUNG TIMUR' GOLKAR

JAMBI EKSPRES:

Partai Golkar memastikan akan mengusung M Juber sebagai calon bupati (cabup) di Tanjung Jabung Timur. Saat ini, DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi tinggal menunggu surat resmi penetapan Juber tersebut dari DPP.


Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Zoerman Manap, mengatakan DPP sepertinya memilih kader murni M Juber sebagai cabup. Apalagi dari hasil survei, politisi yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Tanjab Timur itu masih berada di atas kandidat lainnya. ”Secara resmi memang menunggu surat dari DPP,” katanya saat menghubungi Jambi Independent, malam tadi (14/10).

Menurut Zoerman, untuk pendamping Juber, pihaknya masih menunggu kepastian koalisi dengan beberapa partai, seperti Demokrat, PKS dan PKB. Nanti, partai koalisi ini akan mengajukan nama pendamping. ”Mekanisme seperti yang kemarin. Kita minta masukan dari partai koalisi,” ujarnya.

Zoerman meminta Juber terus intens berkomunikasi dengan partai-partai yang akan menjadi koalisi Golkar mengusung dirinya. Dia berharap setelah Rapimnas, sudah ada kepastian koalisi dan pasangan Juber. ”Kita ada Rapimnas tanggal 17 – 20 Oktober. Mudah-mudahan bisa sekalian suratnya nanti,” katanya.

Bagaimana dengan Kabupaten lain ? Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi itu mengatakan masih dalam survei. Yakni Tebo, Sarolangun, Muarojambi dan Bungo. ”Saya baru saja mengajukan empat daerah itu untuk disurvei DPP,” katanya.

KPK PERIKSA SEKJEN DPR

JAMBI EKSPRES:

Abaikan Gugatan Tersangka Soal Kasus Miranda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terpengaruh dengan berbagai upaya yang dilakukan tersangka kasus suap cek perjalanan (travellers cheque), agar kasus tersebut dihentikan. Lembaga antikorupsi tersebut menegaskan, hingga kini, proses penyidikan terus berlangsung. Kemarin (14/10), KPK melakukan pemeriksaan atas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Nining Indra Saleh.Nining diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dari Fraksi Golkar, dan PPP. Antara lain, TM Nurlif (mantan anggota FPG), Asep Ruchimat Sudjana (mantan anggota FPG), Kamarullah (mantan anggota FPG), Baharuddin Aritonang (mantan anggota FPG), Henky Baramuli (mantan anggota FPG), Danial Tandjung, (mantan anggota FPPP), dan Sofyan Usman (mantan anggota FPPP). "Saya diperiksa untuk kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI). Saya diminta untuk jadi saksi untuk tersangka dari Fraksi Golkar dan PPP," ujar Nining, sebelum memasuki gedung KPK, kemarin (14/10).

Saat ditanya materi pemeriksaan, Nining yang kala itu mengenakan baju terusan warna putih menjawab, seputar permasalahan administratif, yakni masalah SK pengangkatan anggota DPR. "Ya tentang mempersiapkan SK pengangkatan, biasalah itu administratif, sama seperti mekanisme persidangan," paparnya.

Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Nining pada 6 Oktober lalu. Namun, dia tidak hadir, dengan alasan tengah berada di luar negeri. Ketika dikonfirmasi mengenai ketidakhadirannya pekan lalu, Nining menegaskan, dirinya menghadiri sebuah konferensi internasional di Jenewa, Swiss. "Kemarin saya sedang hadiri Asosiasi Sekretariat Jenderal di Jenewa. Itu saya sudah izin KPK kok," kilahnya.

Sementara itu, menanggapi gugatan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dari salah seorang tersangka Hengky Baramuli kepada Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga superbodi tersebut menyatakan tetap melanjutkan proses penyidikan atas 26 tersangka kasus suap cek perjalanan.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menuturkan, pihak yang mengajukan gugatan tersebut, harus memahami filosofi terbentuknya KPK. "KPK dibentuk karena korupsi merupakan extraordinary crime, sehingga KPK juga memiliki kewenangan-kewenangan khusus. Dan selama ini KPK selalu melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan UU," ujar Johan di gedung KPK kemarin.

Kewenangan-kewenangan khusus yang dimiliki KPK di antaranya, berhak memeriksa penyelenggara negara tanpa ijin presiden, dan melarang pengeluaran SP3. Di samping itu, lanjut Johan, dalam menaikkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan, KPK selalu mempertimbangkan adanya dua alat bukti yang cukup. "Kalau KPK menaikkan kasus menjadi penyidikan itu benar-benar dilakukan secara firm. Karena itu, sering ada kritik, kenapa KPK sering lama dalam proses penyelidikan, karena memang harus benar-benar firm alat buktinya," urai Johan.

Sebagaimana diketahui, mantan anggota fraksi Partai Golkar mengajukan permohonan uji materi Pasal 40 UU KPK. Dalam pasal itu, disebutkan KPK tidak berwenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan maupun penuntutan perkara (SP3), dinilai diskriminatif.

Sehari sebelumnya, tersangka yang lain, Panda Nababan juga melaporkan lima Hakim Tipikor yang memutus vonis Dudhie Makmun Murod, terpidana kasus suap cek perjalanan dari fraksi PDIP.

Anggota komisi III itu menuding lima hakim tersebut memanipulasi fakta persidangan dalam perkara suap. Panda juga menyebut majelis hakim melanggar kode etik hakim. Belum cukup, hari ini, Panda juga berencana mengadukan ke Komnas HAM. Dia akan meminta perlindungan hukum dan melaporkan KPk atas dasar pelanggaran HAM.

Untuk diketahui, dalam rangka pengembangan penyidikan, KPK kembali menetapkan 26 tersangka baru yang merupakan mantan anggota komisi IX DPR RI periode 1999-2004. Para anggota dewan tersebut disinyalir menerima suap berupa cek perjalanan dalam upaya memenangkan Miranda sebagai DGS BI pada 2004 lalu.