JAMBI EKSPRES:
Dua anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi dan Paskalis Kossay, mengingatkan Barack Obama untuk membuktikan atensinya memperkuat kerjasama militer Indonesia-AS, khususnya di bidang pendidikan.
Keduanya mengungkapkan itu secara terpisah di Jakarta, Minggu, menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Indonesia pada 9 dan 10 November, setelah tertunda dua kali.
"Peningkatan kerjasama pendidikan dan pelatihan (militer) tanpa `embel-embel` harus dibuktikan. Maksudnya, agar jangan lagi ada upaya mengutak-atik masalah HAM dan lain sebagainya sebagai prasyarat. Karena itu sangat tidak obyektif," ujar Fayakhun Andriadi.
Sementara itu bagi Paskalis Kossay, bagaimana pun AS amat berkepentingan dengan kekuatan militer RI yang mumpuni di kawasan Asia Pasifik.
"Omong kosong jika mereka (AS) banyak dalih. Sebab, bila (militer) RI tak kuat, keseimbangan pertahanan kawasan berpotensi terganggu, karena AS tentu inginkan kita bisa mengimbangi (militer) Tiongkok yang kini mulai masuk kelas `super`," katanya.
Selain kerjasama (pendidikan dan peatihan) militer, Fayakhun Andriadi juga mengeritisi implementasi `free trade agreement` (FTA) RI-AS, sebagaimana juga telah dilakukan Indonesia dengan Tiongkok (FTA RI-RRT).
"Ini sangat krusial, agar jangan lagi ekspor impor kita via Singapura yang telah membuat negeri kota itu untung besar selama bertahun-tahun," katanya.
Pada hal lain, Paskalis Kossay juga mengajak Barack Obama punya sikap yang pas terhadap berbagai masalah di Tanah Papua.
Minggu, 07 November 2010
Ringkasan - Jumlah Pengungsi Merapi di Jateng Membludak
JAMBI EKSPRES:
Ribuan warga beristirahat di pendopo kabupaten setelah tempat pengungsiannya tertutup oleh abu vulkanik letusan Gunung Merapi meletus di Manisrenggo, Klaten, Jumat (5/11).
Jumlah pengungsi di Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Magelang, Jawa Tengah, kian membeludak setelah pemerintah menetapkan perluasan kawasan rawan bencana letusan Merapi hingga radius 20 kilometer dan hingga Minggu malam jumlahnya sekitar 225.000 jiwa.
Warga rawan letusan Gunung Merapi terus mendatangi lokasi pengungsian, termasuk di daerah perkotaan, yang dinilai lebih memberi rasa aman dan jaminan hidup selama mereka meninggalkan kampung halaman.
Selain karena kesadaran warga sendiri, keberadaan tim evakuasi juga menjadikan semakin banyak warga di daerah bahaya mulai meninggalkan desa dan kampung halamannya untuk mengungsi.
Di Kabupaten Klaten, misalnya, ruang-ruang kantor pemerintah sejak tiga hari lalu disesaki para pengungsi. Pemerintah daerah sendiri sudah mulai kewalahan mengatasi jumlah pengungsi yang terus bertambah.
Bukan saja karena faktor dukungan tenaga dan dana yang terbatas, penyediaan tempat untuk para pengungsi juga menjadi masalah pelik setelah karena sebelumnya tidak pernah terpikirkan bahwa jumlah pengungsi akan sebanyak ini.
Menurut data Pemerintah Kabupaten Klaten, jumlah pengungsi pada Minggu sore tercatat 66.457 jiwa.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah mencatat jumlah pengungsi letusan Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali, Klaten, dan Magelang hingga Minggu malam tercatat 224.250 jiwa.
Jumlah tersebut termasuk sekitar 2.772 penduduk Kota Magelang yang juga harus diungsikan, kata Kepala BPBD Jawa Tengah Jarot Nugroho.
Rinciannya, di Kabupaten Magelang sebanyak 102.353 jiwa, Kabupaten Klaten 58.482 jiwa, dan Boyolali 60.643 jiwa.
Menurut dia, jumlah pengungsi tersebut mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir, menyusul aktivitas Merapi yang juga semakin meningkat.
Pada pendataan hari Sabtu (6/11), jumlah penduduk yang mengungsi sekitar 116 ribu jiwa. Hari Minggu ini tercatat sudah meningkat menjadi lebih dari 224 ribu jiwa," katanya.
"Eksodus warga terus berlangsung hingga membuat pemkab kesulitan mencari lokasi pengungsian tambahan yang aman bagi para pengungsi," kata Koordinator Posko Induk Pengungsian Klaten, Joko Rukminto, Minggu.
Pemkab Klaten sebelumnya hanya memprediksi sebanyak 5.727 pengungsi yang berlokasi di radius 10 kilometer dari puncak Merapi, namun seiring dengan perluasan daerah rawan bencana hingga radius 20 km, maka jumlah pengungsi menjadi 15 kali lipat dari perkiraan.
Menurut Joko, pemetaan lokasi pengungsian untuk ditempati warga tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
"Pemkab harus melihat fasilitas pendukung pengungsian seperti tempat mandi cuci kakus, di samping mempertimbangkan luasnya lokasi," katanya.
Beberapa gedung yang berada di kawasan Kota Klaten seperti Pendopo Pemkab, Gelanggang Olahraga Gelarsena, dan Markas Komando Pendidikan dan Latihan Tempur telah dihuni ribuan pengungsi.
Hindari Bangunan Sekolah
Namun, Joko menambahkan, pihaknya sedapat mungkin menghindari gedung sekolah sebagai tempat pengungsian agar kegiatan belajar mengajar di Klaten harus terus berlangsung.
"Sementara ini, balai desa dan rumah penduduk menjadi alternatif tempat mengungsi warga," katanya.
Hingga Minggu siang, telah terdata persebaran 66.457 pengungsi di sebanyak 90 titik lokasi di 16 kecamatan di seluruh Klaten.
Tidak hanya berasal dari Kabupaten Klaten, para pengungsi juga berasal dari Boyolali dan Sleman, DI Yogyakarta.
Dengan demikian, lanjut dia, permasalahan lainnya yang dihadapi pemkab adalah pendistribusian logistik serta pengondisian dapur umum.
"Persebaran pengungsi di 16 kecamatan tersebut membuat pemkab sulit memberikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan," katanya.
Meskipun menurut Joko, persediaan logistik di Klaten tercukupi dengan datangnya bantuan dari berbagai pihak.
"Bahkan warga yang berada di luar zona aman 20 kilometer ikut mengungsi karena ketakutan terkena dampak langsung erupsi Merapi," katanya.
Dari Boyolali dilaporkan, relawan mengaku kesulitan mendata para pengungsi yang tersebar di beberapa titik tempat pengungsian karena warga masih sering berpindah-pindah tempat.
Akibatnya, penanganan logistik jumlahnya sering selisih, kata Agus Wiyono, anggota DPRD Boyolali yang juga sebagai relawan, Minggu.
Relawan yang mendata jumlah pengungsi di tempat pengungsian, sebelumnya sekitar 8.000 jiwa, tetapi karena warga banyak berpindah ke tempat lain, jumlahnya sangat sulit dipastikan.
"Pengungsi sering berpindah-pindah untuk mencari keluarganya. Padahal, mereka sudah didata di tempat pengungsian sebelumnya. Ini yang membuat kacau soal logistik," kata Agus.
Ribuan warga beristirahat di pendopo kabupaten setelah tempat pengungsiannya tertutup oleh abu vulkanik letusan Gunung Merapi meletus di Manisrenggo, Klaten, Jumat (5/11).
Jumlah pengungsi di Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Magelang, Jawa Tengah, kian membeludak setelah pemerintah menetapkan perluasan kawasan rawan bencana letusan Merapi hingga radius 20 kilometer dan hingga Minggu malam jumlahnya sekitar 225.000 jiwa.
Warga rawan letusan Gunung Merapi terus mendatangi lokasi pengungsian, termasuk di daerah perkotaan, yang dinilai lebih memberi rasa aman dan jaminan hidup selama mereka meninggalkan kampung halaman.
Selain karena kesadaran warga sendiri, keberadaan tim evakuasi juga menjadikan semakin banyak warga di daerah bahaya mulai meninggalkan desa dan kampung halamannya untuk mengungsi.
Di Kabupaten Klaten, misalnya, ruang-ruang kantor pemerintah sejak tiga hari lalu disesaki para pengungsi. Pemerintah daerah sendiri sudah mulai kewalahan mengatasi jumlah pengungsi yang terus bertambah.
Bukan saja karena faktor dukungan tenaga dan dana yang terbatas, penyediaan tempat untuk para pengungsi juga menjadi masalah pelik setelah karena sebelumnya tidak pernah terpikirkan bahwa jumlah pengungsi akan sebanyak ini.
Menurut data Pemerintah Kabupaten Klaten, jumlah pengungsi pada Minggu sore tercatat 66.457 jiwa.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah mencatat jumlah pengungsi letusan Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali, Klaten, dan Magelang hingga Minggu malam tercatat 224.250 jiwa.
Jumlah tersebut termasuk sekitar 2.772 penduduk Kota Magelang yang juga harus diungsikan, kata Kepala BPBD Jawa Tengah Jarot Nugroho.
Rinciannya, di Kabupaten Magelang sebanyak 102.353 jiwa, Kabupaten Klaten 58.482 jiwa, dan Boyolali 60.643 jiwa.
Menurut dia, jumlah pengungsi tersebut mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir, menyusul aktivitas Merapi yang juga semakin meningkat.
Pada pendataan hari Sabtu (6/11), jumlah penduduk yang mengungsi sekitar 116 ribu jiwa. Hari Minggu ini tercatat sudah meningkat menjadi lebih dari 224 ribu jiwa," katanya.
"Eksodus warga terus berlangsung hingga membuat pemkab kesulitan mencari lokasi pengungsian tambahan yang aman bagi para pengungsi," kata Koordinator Posko Induk Pengungsian Klaten, Joko Rukminto, Minggu.
Pemkab Klaten sebelumnya hanya memprediksi sebanyak 5.727 pengungsi yang berlokasi di radius 10 kilometer dari puncak Merapi, namun seiring dengan perluasan daerah rawan bencana hingga radius 20 km, maka jumlah pengungsi menjadi 15 kali lipat dari perkiraan.
Menurut Joko, pemetaan lokasi pengungsian untuk ditempati warga tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
"Pemkab harus melihat fasilitas pendukung pengungsian seperti tempat mandi cuci kakus, di samping mempertimbangkan luasnya lokasi," katanya.
Beberapa gedung yang berada di kawasan Kota Klaten seperti Pendopo Pemkab, Gelanggang Olahraga Gelarsena, dan Markas Komando Pendidikan dan Latihan Tempur telah dihuni ribuan pengungsi.
Hindari Bangunan Sekolah
Namun, Joko menambahkan, pihaknya sedapat mungkin menghindari gedung sekolah sebagai tempat pengungsian agar kegiatan belajar mengajar di Klaten harus terus berlangsung.
"Sementara ini, balai desa dan rumah penduduk menjadi alternatif tempat mengungsi warga," katanya.
Hingga Minggu siang, telah terdata persebaran 66.457 pengungsi di sebanyak 90 titik lokasi di 16 kecamatan di seluruh Klaten.
Tidak hanya berasal dari Kabupaten Klaten, para pengungsi juga berasal dari Boyolali dan Sleman, DI Yogyakarta.
Dengan demikian, lanjut dia, permasalahan lainnya yang dihadapi pemkab adalah pendistribusian logistik serta pengondisian dapur umum.
"Persebaran pengungsi di 16 kecamatan tersebut membuat pemkab sulit memberikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan," katanya.
Meskipun menurut Joko, persediaan logistik di Klaten tercukupi dengan datangnya bantuan dari berbagai pihak.
"Bahkan warga yang berada di luar zona aman 20 kilometer ikut mengungsi karena ketakutan terkena dampak langsung erupsi Merapi," katanya.
Dari Boyolali dilaporkan, relawan mengaku kesulitan mendata para pengungsi yang tersebar di beberapa titik tempat pengungsian karena warga masih sering berpindah-pindah tempat.
Akibatnya, penanganan logistik jumlahnya sering selisih, kata Agus Wiyono, anggota DPRD Boyolali yang juga sebagai relawan, Minggu.
Relawan yang mendata jumlah pengungsi di tempat pengungsian, sebelumnya sekitar 8.000 jiwa, tetapi karena warga banyak berpindah ke tempat lain, jumlahnya sangat sulit dipastikan.
"Pengungsi sering berpindah-pindah untuk mencari keluarganya. Padahal, mereka sudah didata di tempat pengungsian sebelumnya. Ini yang membuat kacau soal logistik," kata Agus.
Sekda dan Pejabat BKD Diperiksa Kejati Tiga Jam
JAMBI EKSPRES:
Untuk mengungkap dugaan adanya rekayasa dalam kasus itu, kemarin (5/11), penyidik Intelijen Kejati Jambi memeriksa Sekda Merangin Khafid Moein dan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian daerah (Kabid BKD) Merangin Eman C Nugraha. Pemeriksaan itu dilakukan, terkait laporan masyarakat tentang dugaan rekayasa penerimaan CPNS tahun 2009. Kemudian, Joni Amrianto.SE Nomor14-104209-0052 Formasi Guru Ekonomi SMP. Nama Joni juga tidak tercantum didaftar nama kelulusan administrasi. Ninik Purwadari, Nomor 14-207304-0010 Formasi Asisten Apoteker, juga sama dengan yang lainnya dan yang terakhir Andi Maulidan, Nomor 14-328326-0019 Formasi DIII Teknik Industri juga tidak ada namanya di kelulusan administrasi.
Menjelang pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2010, sejumlah kasus pidana yang berkaitan dengan penerimaan pegawai negeri itu mencuat ke permukaan. Salah satunya, kasus dugaan rekayasa seleksi CPNS tahun 2009 di Kabupaten Merangin. Kini, kasus yang sempat menghebohkan pascaseleksi CPNS 2009 lalu itu mulai diusut Kejati Jambi.
Khafid dan Eman tiba di Kejati Jambi di Jalan A Yani, Telanaipura, Kota Jambi sekitar pukul 09.00. Keduanya menjalani pemeriksaan intensif di salah satu ruangan penyidik intelijen hingg pukul 12.00. Pemeriksaan berlangsung tertutup.
Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jambi, Andi Muhammad Iqbal mengungkapkan, dalam laporan yang mereka terima, hasil tes CPNS di Merangin yang keluar tidak klop dengan yang diumumkan oleh pemkab Merangin. Makanya, dalam laporan itu disebutkan adanya dugaan rekayasa.
“Pemanggilan Sekda Merangin kemarin hanya untuk klarifikasi terkait laporan tersebut. Laporan yang kita terima, mengenai dugaan rekayasa penerimaan CPNS 2009. Untuk lebih jelasnya tanyakan langsung kepada penyidiknya,” kata Asintel.
Holil Hadi, Kasi Ekonomi Moneter (Ekmon) Kejati Jambi, didampingi seorang penyidik mengatakan, pada tahun 2009, formasi CPNS untuk Kabupaten Merangin disetujui sebanyak 330 formasi. Jumlah itu merupakan pengajuan sejumlah SKPD. Setelah dilakukan tes, lembaran jawaban dikirimkan ke Universitas Indonesia (UI) untuk diperiksa.
Selanjutnya, hasil pemeriksaan jawaban peserta itu diserahkan kembali ke Pemkab Merangin. Begitu dicek, ada sejumlah kekeliruan penempatan formasi. Kekeliruan terjadi ketika pihak (UI) mengirimkan hasil tes melalui email. Pasalnya, ada lima formasi yang kurang. Salah satunya seseorang yang berinisial M, yang dinyatakan lulus, namun SK-nya tidak keluar.
Holil mencontohkan, untuk formasi A, dibutuhkan dua orang. Namun yang lulus tiga orang. Di sisi lain, ada formasi B dibutuhkan tiga orang. Tapi yang lulus hanya dua orang. Meski terjadi kesimpangsiuran, pihak BKD Merangin tetap mengajukan nama-nama tersebut ke BKN Palembang.
Ternyata, BKN Palembang tidak setuju dengan perubahan hasil ujian yang dikoreksi oleh UI tersebut. BKN hanya berdasarkan jumlah formasi yang disetujui oleh menteri. “Pelapor termasuk CPNS yang ditolak. Dia merasa dirugikan, makanya membuat laporan,” kata Holil saat ditemui di ruang kerjanya, usai pemeriksaan.
Holil menjelaskan, sejauh ini, pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak. Sekda Merangin diperiksa karena kapasitasnya saat itu menjabat ketua pelaksana seleksi CPNS Merangin 2009. Pemeriksaan kemarin merupakan yang pertama kalinya diklarifikasi. “Kita masih mencari indikasi pidana. Saat ini baru terlihat kesalahan administrasi saja. Pemkab Merangin juga dirugikan, karena kekurangan formasi tersebut,” jelasnya.
Usai pemeriksaan, Khafid Moein tidak menapik dirinya dimintai klarifikasi oleh penyidik Intelijen Kejati Jambi. Menurut dia, pemeriksaan dirinya terkait masalah pelaksanaan seleksi CPNS Kabupaten Merangin 2009. Dia enggan berkomentar banyak mengenai materi yang diajukan penyidik.
“Saya dimintai diklarifikasi terkait masalah dugaan rekayasa penerimaan CPNS 2009. Saat itu saya ketua panitianya,” katanya. “Soal materi, silakan tanyakan langsung pada penyidiknya,” katanya.
Data yang diperoleh Jambi Independent, CPNS yang SK-nya tidak keluar hingga sekarang itu bernama Muji Slamet dengan nomor ujian 14.105212.001. Dalam daftar lampiran kelulusan CPNS yang resmi diumumkan BKD Merangin, nama Muji Slamet dinyatakan lulus pada Formasi Guru SMA Ilmu Administrasi Negara dengan nilai 51,60. Namun, pada saat penerimaan SK CPNS, nama Muji Slamet tidak ada.
Kejanggalan penerimaan SK CPNS tahun 2009 di Kabupaten Merangin, yang diserahkan pada awal bulan Maret 2010 ternyata tidak hanya itu saja. Dari informasi yang didapat, ada seorang orang CPNS yang memiliki NIP lebih dari satu alias double.
CPNS tersebut atas nama Riza Vitri Yanni dengan formasi guru. Riza memiliki dua NIP, yakni bernomor 198404092010012012, dan 198104092010012007. Selain itu, ada temuan nama siluman di empat formasi. Keempat nama tersebut adalah Muhammad Tabri.S.Pd Nomor 14-103204-0309 Formasi Guru Agama Islam SD, dalam kelulusan administrasi, nama M Tabri tidak tercantum.
SEKOLAH(SAD) SUKU ANAK DALAM BAKAL DI BANGUN
JAMBI EKSPRES:
Keinginan Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Sungai Inoman, Kecamatan Tengah Ilir untuk mencicipi bangku sekolah akan segera terwujud. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) dan DPRD Tebo sepakat memenuhi permintaan LSM Pelita dan Kaki Rimbo tersebut.
Kesepakatan itu dibuat saat tiga pihak tersebut melakukan diskusi di DPRD Tebo beberapa waktu lalu. Dalam kesepakatan, dewan setuju menganggarkan pembangunan SD Sungai Inoman, Kecamatan Tengah Ilir sebanyak satu lokal, ditambah perlengkapan meubeler yang dianggarkan pada tahun 2011 mendatang.
Selain itu, tanah untuk pembangunan gedung SD juga akan dikoordinasikan dengan Dinas Kehutanan agar status tanah menjadi jelas dan tidak dibangun dalam kawasan Hutan Produksi (HP). Untuk tenaga pengajar, dewan juga menyepakati untuk menganggarkan dua tenaga guru honorer rumah tinggal guru.
Kita akan upayakan realisasi kesepakatan tersebut secepatnya. Namun hal tersebut tentunya butuh proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terealisasi. Kita juga menyetujui pembangunan perpustakaan daerah, namun realisasinya nanti akan kita laksanakan pada 2011 nanti dan akan kita sesuaikan dengan keuangan daerah,” kata Ketua DPRD Tebo Agus Rubyanto kepada sejumlah wartawan, kemarin (3/11).
Keinginan Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Sungai Inoman, Kecamatan Tengah Ilir untuk mencicipi bangku sekolah akan segera terwujud. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) dan DPRD Tebo sepakat memenuhi permintaan LSM Pelita dan Kaki Rimbo tersebut.
Diketahui, sebelumnya, SAD yang didampingi aktivis lingkungan di Tebo melakukan aksi damai ke DPRD Tebo meminta agar dibangun sekolah. Dalam aksi tersebut, mereka juga meminta agar layanan kesehatan diberikan kepada mereka.
Langganan:
Postingan (Atom)