JAMBI EKSPRES:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berada di Belanda pada 6-9 Oktober 2010 untuk kunjungan kenegaraan atas undangan Ratu Belanda, Beatrix.
Kunjungan Presiden ke negeri kincir angin itu tertunda empat tahun karena menurut Juru Bicara Kepresidenan Bidang Hubungan Luar Negeri, Teuku Faizasyah, Ratu Beatrix sebenarnya telah melayangkan undangan pada 2006.
Kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda yang pertama kali sejak dua masa pemerintahan itu, menurut Faiza, bermakna penting untuk menghilangkan beban sejarah, sekaligus menandai kedewasaan hubungan kedua negara.
Faiza mengakui hubungan bilateral Indonesia dengan bekas penjajahnya itu sampai saat ini terganjal secara psikologis karena realitas sejarah yang dipandang berbeda oleh kedua pihak.
Namun, Indonesia-Belanda telah lama berupaya mempererat hubungan dengan menyamakan cara pandang. Ditandai dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2005.
Bernard Bot juga telah menyampaikan pengakuan secara de facto atas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Pengakuan tersebut akan diperkuat oleh dokumen tertulis yang bakal ditandatangi Indonesia dan Belanda tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ini akan menyudahi berpuluh tahun pengingkaran Belanda yang hanya mengakui penyerahan kedaulatan kepada Indonesia di Istana Dam, Amsterdam, pada 27 Desember 1949 setelah pelaksanaan Konferensi Meja Bundar.
Pengakuan tertulis yang akan ditandangani Presiden Yudhoyono dan Pemerintah Belanda awal Oktober 2010 itu, kata Faiza, telah lama dirundingkan kedua negara sejak 2009.
Pengakuan yang diharapkan menghilangkan beban sejarah itu pun akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjiaan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Belanda agar kedua negara semakin mempererat dan memperluas kerjasama di masa depan.
"Yang signifikan adalah penandatanganan perjanjian komprehensif. Karena kedua negara ini bisa melihat ke depan, tidak lagi terseret-seret oleh beban sejarah dan menunjukkan kedewasaan hubungan kedua negara," jelas Faiza.
Perjanjian kemitraan komprehensif itu pun telah melalui masa persiapan cukup lama sejak disepakati pada 13 Juni 2006 oleh menteri luar negeri kedua negara saat itu, Hassan Wirajuda dari Indonesia dan Bernard Bot dari Belanda.
Saat itu kedua menteri saling mengunjungi dan bertatap muka secara intensif guna menyusun hubungan kedua negara yang berbagi sejarah cukup panjang di belakang, namun ingin melongok jauh ke depan.
Perjanjian kemitraan intensif bertujuan mengembangkan dan memperdalam berbagai aspek hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda yang meliputi segala bidang, mulai politik dan keamanan, ekonomi, hingga sosial budaya.
Bernard Bot saat itu menilai perjanjian yang tercapai sebagai perubahan dalam hubungan antara kedua negara untuk tidak lagi melihat ke belakang pada apa yang sudah terjadi, melainkan memandang ke depan guna mencari tahu apa yang bisa dilakukan guna memperbaiki hubungan yang sudah terjalin baik antara Indonesia dan Belanda.
Bot kala itu juga mengakui peran penting Indonesia dalam forum internasional sebagai negara demokratis yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Indonesia merupakan negara Islam terbesar dengan lembaga-lembaga demokratisnya. Ini menandakan bahwa Islam adalah agama perdamaian, katanya.
"Apabila negara-negara seperti Belanda dan Indonesia bisa bekerjasama, kami bisa menunjukkan kepada negara-negara lain di dunia bahwa di masa mendatang kami ingin membangun kerja sama antar agama. Selain itu, kami juga ingin menunjukkan bahwa benturan antar peradaban itu tidak perlu," katanya.
Malah sebaliknya, Belanda bisa bekerjasama untuk dunia yang damai, tutur Bot ketika mengunjungi Indonesia pada 2006.
Atas peran Bot dalam meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Belanda selama menjabat Menlu Belanda pada 2003-2007, pemerintah Indonesia pun menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada Bot pada Oktober 2009.
Penghargaan sejenis juga diberikan Indonesia kepada dua warga Belanda lainnya pada kunjungan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda ke Den Haag pada Oktober 2009, yaitu anggota Komisi Luar Negeri Belanda Hans Van Balen, dan Presiden Organisasi Kemasyarakatan Jacques Zeno Brinj.
Hubungan BaikDi bidang ekonomi, Indonesia dan Belanda selama periode 2004-2008 berhasil menaikkan volume perdagangan sebesar 17,38 persen meskipun sempat menyusut akibat krisis keuangan global dari 4,142 miliar dolar AS pada 2008 menjadi 3,405 miliar pada 2009.
Pada 2008, Belanda merupakan investor asing terbesar keempat di Indonesia setelah Inggris, Jerman,dan Perancis dengan nilai 89,9 juta dolar AS yang meliputi 34 proyek.
Dalam pertemuan Komisi Bersama Kerjasama Ekonomi Bilateral Indonesia-Belanda yang digelar pada Maret 2010, kedua pihak sepakat mengatasi hambatan kerjasama perdagangan dan investasi, khususnya peraturan yang diterapkan terhadap komoditi Indonesia ke Belanda dan Uni Eropa serta mengatasi hambatan investasi Belanda di Indonesia.
Dibukanya kembali rute penerbangan Garuda Indonesia Jakarta-Amsterdam sejak 2010 diharapkan memperlancar hubungan ekonomi kedua negara, sekaligus meningkatkan potensi pariwisata.
Kerjasama tersebut melengkapi kemitraan Indonesia dan Belanda yang sangat intensif di bidang pendidikan.
Belanda memusatkan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya adalah di bidang pendidikan dengan menyediakan dana sebesar 30,8 juta Euro untuk beasiswa pendidikan tinggi pada periode 2006-2011. dengan cara itu, negeri kincir angin tersebut menjadi salah satu tujuan utama mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri.
Bantuan itu masih ditambah dengan dana yang disalurkan Belanda melalui Bank Dunia guna memperbaiki pendidikan dasar dan meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang pada 2006 saja nilainya masing-masing 24 juta Euro dan 22 juta Euro.
Kebijakan Anti IslamBelanda saat ini mengalami perubahan konstalasi politik pasca Pemilu terakhir karena partai berkuasa, yaitu Kristen Demokrat (CDA) hanya meraih posisi keempat sebanyak 13,6 persen.
Posisi pertama diraih Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) sebanyak 22,5 persen, disusul Partai Buruh (PvDA) sebanyak 19,6 persen, dan Partai Kebebasan (PVV) 15,5 persen.
Kesepakatan untuk menyusun kabinet minoritas Belanda telah tercapai yang terdiri atas anggota VVD dan CDA yang mendapatkan dukungan eksternal dari PVV pimpinan tokoh kontoversial Geert Wilders yang selama ini dikenal berhaluan antiIslam dan antiimigran.
Dengan demikian, kabinet minoritas VVD-CDA harus bertopang pada dukungan PVV untuk mencapai mayoritas di parlemen sehingga Wilders yang pernah menuai protes luas akibat memproduksi film "Fitna" yang bernada antiIslam diperkirakan akan mempengaruhi kebijakan pemerintahan Belanda.
Keterlibatan Wilders dalam kabinet Belanda tidak hanya dikhawatirkan oleh kelompok Muslim di Belanda, namun juga oleh Partai Buruh yang menilai kekuasaan PVV terlalu besar dengan tanggung jawab yang tidak sepadan.
Sepekan sebelum kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Junus E Habibie, dalam wawancara yang dimuat surat kabar terkemuka Belanda, "Financieele Dagblad," menyatakan kekhawatirannya atas keterlibatan Wilders dalam kabinet Belanda.
Apabila Kabinet baru Belanda itu mengikuti garis politik yang keras terhadap Islam, kata Habibie, maka hal tersebut bisa mempersulit hubungan dengan Indonesia.
Pernyataan Habibie itu menyulut kemarahan Wilders yang mengatakan seorang duta besar tidak pantas mengutarakan hal tersebut.
Wilders pun mendesak Menteri Luar Negeri demisioner Maxime Verhagen guna mempertanyakan kepada Habibie apakah pernyataan tersebut bersifat pribadi atau mewakili Pemerintah Indonesia.
"Jika benar itu atas nama pemerintah Indonesia, harus ada konsekuensi diplomatik yang diambil supaya orang Indonesia tidak terlalu nyaring bernyanyi," kata Wilders dalam Financieele Dagblad.
Verhagen pun menemui Habibie yang menghasilkan persetujuan bahwa Habibie menarik kembali pernyataannya dan agar kedua pihak tidak membesar-besarkan masalah tersebut.
Faiza pun mengatakan polemik antara Habibie dan Wilders telah berakhir dan sama sekali tidak mempengaruhi rencana kunjungan kenegaraan Presiden Yudhoyono pada 6-9 Oktober 2010 karena pemerintah Belanda amat menantikan kedatangan Yudhoyono dan telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambutnya.
Upaya menghilangkan beban sejarah di antara Indonesia-Belanda ternyata tidak mudah di tengah konstalasi global yang terus berubah. Kedewasaan kedua negara yang telah berbagi pengalaman sejarah amat panjang itu terus menerus akan diuji.
