Pembatalan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Belanda dengan alasan gangguan dari gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) dinilai sebagian pihak berlebihan. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno, Presiden tak perlu bersikap hingga melakukan pembatalan.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan, SBY bisa berkaca pada sikap Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad yang juga menerima perintah pengadilan di Jerman, Belgia, Amerika Serikat untuk segera ditangkap karena mengingkari keberadaan holacaust atau pembantaian Yahudi oleh nazi.
"Ahmadinejad ternyata masih bisa kemana-mana sebagai kepala negara. Bahkan pidatonya di PBB menjadi kebanggaan warga Iran di tanah airnya," tuturnya.
Menurutnya, SBY sepatutnya tidak perlu merasa takut atas tuntutan yang berlangsung di pengadilan Den Haag, Belanda. Apalagi, SBY merupakan tamu negara yang siap bertemu dengan Ratu kerajaan Belanda. SBY memakai paspor diplomatik yang kebal hukum. Jadi kalaupun SBY disalahkan pengadilan dia kebal secara diplomatik dan dilindungi berdasarkan konvensi internasional yang sudah diratifikasi semua negara.
Atas peristiwa tersebut, Teguh akan mempertanyakan kinerja jajaran Kemenlu, atase pertahanan dan intelijen di Tanah Air. "Presiden dan jajaran harus memberikan keterangan yang jelas, tegas, dan komprehensif kepada publik mengapa hal ini sampai terjadi," imbuhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar