DPR,KEKUASAAN DAN MAFIA PAJAK

JAMBI EKSPRES:

DPR, Kekuasaan, dan Mafia Pajak

Laode Ida

Rapat Paripurna DPR, Selasa (22/2) malam, berakhir dengan ”kemenangan tipis” pihak berkuasa. Voting terbuka atas usul hak angket untuk mengusut mafia pajak ditolak dengan posisi 266 (Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa minus Lili Wahid dan Effendy Choirie) berbanding 264 suara (Golkar, PDI-P, Partai Keadilan Sejahtera, dan Hanura).

Dengan hasil itu, upaya untuk secara terbuka membongkar para mafioso dan jaringannya yang hingga kini masih terus memperkaya diri dengan menggerogoti sumber pendapatan negara telah terbendung oleh kekuatan politik yang ditopang kuat barisan istana.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pastilah sedikit lega dengan dihentikannya manuver dari sebagian politisi Senayan itu.

Soalnya, kalaupun selanjutnya kasus mafia pajak ditangani oleh DPR, dampak atau pengaruh politiknya pastilah tak sedahsyat melalui pansus hak angket yang bisa setiap saat mengganggu ”kenyamanan tidur” pihak penguasa, seperti yang pernah terjadi pada kasus hak angket Bank Century.

Maklum, skenario selanjutnya hanya akan ditangani oleh panitia kerja yang biasanya hanya terkait dengan urusan teknis dan rekomendasi kebijakan yang tindak lanjutnya bergantung pada derajat keseriusan pemerintah.

Mengundang kecurigaan

Sikap politik pihak Presiden Yudhoyono yang menolak pembentukan pansus hak angket mafia pajak pantas dipertanyakan. Sebab, yang semula menginisiasi atau menyuarakan perlunya kasus mafia pajak—bagian dari dampak pemeriksaan dan pernyataan Gayus Tambunan—adalah Partai Demokrat (PD). Akan tetapi, justru PD yang kini ngotot menolak.

Pertama, bisa jadi anggota Fraksi PD yang mendorong agar kasus mafia perpajakan diangkat menjadi hak angket DPR memang semula berniat baik membongkar kejahatan para mafioso yang rapi berjejaring dengan para penyelenggara negara.

Apalagi sedikit didorong oleh pernyataan Gayus Tambunan dan Staf Khusus Presiden Denny Indrayana yang mengisyaratkan beberapa perusahaan milik Ketua Umum Partai Golkar (Aburizal Bakrie) diduga mengemplang pajak.

Namun, sikap politik mereka dikoreksi oleh pimpinan partai yang lebih paham jejaring mafia pajak selama ini yang kemungkinan menyerempet elemen-elemen kekuasaan. Apabila diteruskan, hak angket justru bisa menjadi bumerang di samping menciptakan instabilitas politik yang bisa mengganggu ketenteraman kerja dan bahkan memperburuk citra pemerintahan Presiden Yudhoyono.

Lebih-lebih lagi, ternyata Gayus Tambunan—saat memberikan keterangan pers seusai divonis tujuh tahun penjara— mengaku ada rekayasa oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam penyebutan nama Aburizal Bakrie oleh dirinya.

Kedua, ada kecanggihan dari kalangan mafia pajak yang bermain dan memengaruhi pimpinan parpol tertentu untuk memblokir upaya mengusut tuntas kejahatan itu. Dalam konteks ini, pastilah ada unsur transaksionalnya.

Apalagi memang para pengemplang pajak itu memiliki data tentang keterlibatan jaringan kekuasaan dalam kerja permafiaan, seperti yang pernah diungkap Gayus dan sejumlah pihak lain. Kalau semua ini terungkap, lagi-lagi bukan mustahil berdampak negatif terhadap pemerintahan Yudhoyono.

Negara antiperbaikan

Kalau dugaan kecurigaan ini terjadi, baik pihak penolak usul hak angket maupun penguasa yang mendukung sikap itu telah melindungi para mafia pajak dan jejaringnya di dalam birokrasi dan kekuasaan di negeri ini. Dengan kata lain, negara ini telah secara terbuka bersikap ”antiperbaikan dan antipenyehatan” diri lewat kekuatan di parlemen; sekaligus menghindarkan diri dari upaya perbaikan melalui gerakan dan kebijakan politik.

Sikap politik pihak penguasa seperti itu memang sangat ironis, kontradiktif dengan hakikat pemerintah yang seharusnya mendukung segala upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Apalagi terkait dengan pajak sebagai sumber utama penerimaan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negeri ini.

Ini berarti, secara langsung atau tidak langsung, di satu sisi akan menghambat upaya pengoptimalan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (yang berarti juga menghambat penciptaan tercapainya kesejahteraan rakyat) dan di sisi lain membiarkan segelintir elite menimbun kekayaan melalui pengemplangan pajak. Tepatnya, para perusak negara akan dimanja secara politik dan oleh kekuasaan sehingga mereka bisa terus bebas menjalankan kebiasaan buruknya.

Kondisi seperti ini merupakan bagian dari preseden buruk dalam upaya pengelolaan pemerintahan yang baik, sebagaimana selalu dinyatakan Presiden Yudhoyono.

Bukan mustahil hal ini akan memunculkan kesan kuat bahwa upaya perbaikan akan selalu kalah oleh jaringan konspirasi terorganisasi dengan dukungan kekuasaan dan para anggota mafia yang memiliki kekuatan pendanaan. Inilah yang sungguh sangat memprihatinkan.

Laode Ida Wakil Ketua DPD; Artikel Ini merupakan Pandangan Pribadi

AKIBAT PERUBAHAN IKLIM: MIGRASI DAN KRISIS KEMANUSIAAN

JAMBI EKSPRES:

PERUBAHAN IKLIM
Migrasi dan Krisis Kemanusiaan

Brigitta Isworo Laksmi

Tahun lalu, jutaan manusia di Pakistan, China, dan Filipina harus bergerak, berpindah, serta ”terusir” dari rumahnya akibat berubahnya tabiat iklim. Mereka terpaksa pergi meninggalkan bagian dari sejarah hidupnya akibat bencana masif: banjir bandang atau badai—keduanya bisa saling berkait erat.

Mereka, para ”pengungsi (akibat) iklim” (climate migrants), harus mulai dimasukkan dalam persoalan serius yang dihadapi dunia global pada masa mendatang. Hal tersebut terungkap dalam laporan Bank Pembangunan Asia (ADB), berjudul ”Climate Change and Migration in Asia and the Pacific” yang memuat hasil penelitian ADB di kawasan Asia-Pasifik melalui proyeknya, ”Policy Options to Support Climate-induced Migration”. Laporan itu akan diluncurkan resmi pada Maret mendatang.

Pola migrasi (akibat) iklim selain didorong oleh banjir dan badai juga bisa disebabkan naiknya paras muka air laut, degradasi lahan, dan berkurangnya sumber air. Pada kondisi tertentu, migrasi bisa dikatakan merupakan suatu tindakan pada kondisi ”tak ada pilihan lain” ketika langkah-langkah adaptasi diabaikan. Migrasi sering kali berkelindan dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, demografi, dan politik.

Yang perlu mendapat perhatian serius, seperti dikatakan Direktur Divisi Pengurangan Kemiskinan, Jender, dan Pembangunan Sosial Bart W Édes, ”Dampak terberat migrasi perubahan iklim ditanggung oleh orang miskin.” Mereka yang miskin aset, mulai dari finansial hingga informasi, akan semakin terpuruk dan masa depannya lebih gelap karena pada umumnya mereka berada di garis marjinal.

Pola migrasi Asia-Pasifik

Perilaku migrasi penduduk dari kawasan Asia-Pasifik dilaporkan meningkat secara eksponensial dalam beberapa dekade terakhir sebagai akibat globalisasi yang memunculkan kesenjangan kesejahteraan. Kesenjangan itu menciptakan kutub-kutub: negara yang butuh tenaga kerja dan negara-negara penyuplai tenaga kerja.

Ketika faktor perubahan iklim dimasukkan, jumlah penduduk yang bermigrasi akan bertambah secara berlipat. Faktanya, orang bermigrasi biasanya untuk meningkatkan kondisi sosial ekonominya. Mereka akan mendatangi kota-kota besar yang pembangunan ekonominya maju. Akibatnya, di kota-kota tujuan migrasi populasinya akan meningkat pesat (lihat tabel). Masalah sosial-ekonomi akan semakin tinggi dan kompleks karena ketimpangan sosial akan semakin tajam.

Populasi daerah urban di Asia-Pasifik tahun 1950 tercatat 17 persen dari jumlah total penduduk atau 230 juta orang. Persentase menjadi 39 persen (1,5 miliar jiwa) pada 2005 dan diperkirakan mencapai 50 persen total populasi pada 2025. Penduduk pedesaan menjadi dua kali lipat, dari 1,1 miliar menjadi 2,3 miliar pada periode 1950- 2005, dan mencapai puncaknya pada 2015 (2,3 miliar), lalu menurun. Penduduk kawasan urban akan terus meningkat: dari 1,8 miliar (2015) menjadi 2,5 miliar (2030) dan mencapai 3,2 miliar pada 2050.

Jika dilihat per kawasan, setiap kawasan memiliki karakter migrasi yang berbeda. Kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah merupakan kawasan tertinggi urbanisasinya dibanding daerah lain di seluruh dunia. Tahun 1990 terjadi urbanisasi 27,2 persen dari populasi, yang meningkat menjadi 31,2 persen pada tahun 2007 (data PBB, 2008).

Perbedaan mencolok tampak pada pola migrasi penduduk di kawasan Pasifik di mana negara-negaranya terdiri dari pulau-pulau kecil dengan jumlah penduduk relatif sedikit. Ketika mereka bermigrasi, biasanya berpindah ke pulau lain.

Di subwilayah Melanesia (Kepulauan Fiji, Kaledonia Baru, Papua Niugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu) yang penduduknya mencakup 85 persen kawasan Pasifik (total 9,7 juta jiwa), jarang bermigrasi keluar. Di subwilayah Mikronesia (Kiribati dan Nauru) biasanya bermigrasi ke Selandia Baru, Australia, dan sebagian ke Amerika Serikat. Subwilayah Polinesia serupa dengan Mikronesia.

Menilik fenomena perubahan iklim, Asia Selatan merupakan wilayah paling rentan. Empat negara: Banglades, India, Maladewa, dan Pakistan, akan menerima dampak terbesar dari perubahan iklim dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Kenaikan paras muka air laut dan badai akan meningkat signifikan di kawasan Teluk Bengali dan Laut Arab. Ancaman banjir di kawasan pantai meningkat signifikan. Daerah delta sungai di Banglades dan India, seperti Gangga-Brahmaputra, Indus, dan Mahanadi, akan lebih sering meluap.

Dampak lain yang akan menimpa kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara adalah ancaman pada ketahanan pangan akibat kekeringan serta berubahnya karakter cuaca lokal.

Bencana iklim bisa bersifat mendadak dan masif sifatnya, seperti banjir dan badai, atau sebagai akibat dari suatu proses panjang, seperti kondisi lingkungan akibat pola cuaca yang berubah yang mengakibatkan kekeringan atau serangan hama yang semakin sering.

Krisis kemanusiaan

Untuk menghadapi permasalahan migrasi yang potensial memunculkan persoalan sosial-ekonomi yang baru, ADB menyatakan, perlu sistem tata kelola pemerintahan yang baru dan efektif serta mekanisme kebijakan yang mampu menanggulangi ancaman bencana itu. Pemerintah harus mengetahui tingkat kerentanan wilayahnya.

Menurut François Gemenne dari Institut Pembangunan Berkelanjutan dan Hubungan Internasional di Paris, Perancis, dalam diskusi online tentang topik ini, tingkat kerentanan dipengaruhi oleh tingkat kepadatan penduduk, tingkat kesejahteraan, dan kesiapan menghadapi bencana. Faktanya, banyak negara tidak memiliki ahli di bidang bencana, infrastrukturnya pun tak memadai.

Masalahnya sekarang, ketika migrasi dan perpindahan penduduk secara global sudah menjadi keniscayaan, ternyata dunia internasional belum terdapat mekanisme kerja sama untuk itu. Skema proteksi dan bantuan antarnegara masih bersifat menyebar, tidak terkoordinasi baik, dan tidak memadai. Problem yang harus dijawab mencakup bagaimana mengatur lalu-lalang migrasi, bagaimana suatu wilayah harus menerima warga berpindah dan sebagainya. Persoalan menjadi rumit karena hal ini melibatkan aspek-aspek kultur, ekonomi, agama, ideologi, dan politik.

Kegagalan menjawab tantangan di atas akan membuahkan krisis kemanusiaan global. Di Indonesia, persoalan sama menghadang. Di garis pantai yang panjangnya sekitar 80.000 kilometer terdapat sekitar 2,5 juta jiwa yang berpotensi bermigrasi. Belum lagi berbicara tentang daerah-daerah yang semakin rentan bencana iklim akibat rusaknya ekosistem serta berubahnya pola cuaca. Pertanyaannya: Siapkah pemerintah kita…?

AYAT KEBEBASAN BERTUHAN

RATU ARAB

JAMBI EKSPRES:

Ayat Kebebasan Bertuhan

M Fajrul Falaakh

Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menghormati agama, tetapi negara tidak menentukan keberadaan agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965, misalnya, bukan deklarasi tentang agama terdaftar. UU ini ”sekadar” mendeskripsikan keberadaan agama secara historis-sosiologis dalam dua kategori: agama-agama yang kebanyakan dianut di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) serta agama lain (seperti Yahudi, Zoroaster, Shinto, dan Taoisme). ”Daftar agama” ini selalu terbuka sesuai keterbukaan hati penduduk Indonesia.

Konstitusi sebagai norma tertinggi dalam hukum nasional menjamin kebebasan beragama—Pasal 28E Ayat (1), 28I Ayat (1), dan 29 Ayat (2) UUD 1945— serta kebebasan berkeyakinan— Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945. Kebebasan ini diwujudkan berdasarkan prinsip timbal balik, yaitu tak menerabas kebebasan pihak lain dan dapat dibatasi secara proporsional untuk tujuan konstitusional tertentu (Pasal 28J UUD 1945). Garis kese(t)imbangan konstitusional ini harus dijaga oleh negara.

Negara ”terpaksa” ikut campur apabila terjadi ”keterlanggaran” dalam kehidupan beragama, misalnya karena terjadi penafsiran yang bersifat menyimpang atau penodaan agama.

UU No 1/1965 membatasi kebebasan beragama atau berkeyakinan di ranah publik, yaitu menyebarkan penafsiran atau melakukan kegiatan yang bersifat menyimpang dari pokok ajaran agama atau menodai agama (religious blasphemy).

Meski dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi (2010), UU ini tidak melegitimasi tindak pidana atas nama kebebasan beragama. Meski demikian, bekerjanya institusi dan sanksi negara atas penyebaran ajaran yang dinilai menyimpang dari pokok ajaran Islam (di Pandeglang, 6/2) dan sanksi atas tindakan penodaan agama (melalui peradilan di Temanggung, 8/2) justru dihakimi sendiri oleh mereka yang meyakini kemurnian agamanya disimpangi atau kesuciannya dinodai.

Penyimpangan ajaran

Kebebasan beragama atau berkeyakinan dibatasi di ranah publik apabila berbentuk penyebaran ajaran/penafsiran atau kegiatan yang bersifat menyimpang dari ajaran pokok agama. Pelanggaran atas pembatasan ini dikenai sanksi secara bertahap.

Pertama, sanksi ”administratif-keagamaan” berupa peringatan dan perintah menghentikan penyebaran ajaran tersebut di muka umum. Kedua, pembubaran organisasi apabila tetap menyelewengkan ajaran agama di muka umum (semestinya melalui proses peradilan). Ketiga, pidana penjara lima tahun bagi pelaku yang masih melanjutkan kegiatan dimaksud.

Sanksi pertama diwujudkan dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Mendagri, dan Jaksa Agung. SKB ini keputusan administrasi negara. SKB Ahmadiyah 2008, misalnya, ”menghukum” organisasi Ahmadiyah dengan larangan menyebarkan tafsir keagamaannya di muka umum, yang dinilai sesat, seperti SKB tentang Darul Arqam, Children of God, Saksi Yehova, atau Jamaah Darul Hadis.

Sebetulnya meluruskan kembali kesesatan beragama adalah tugas pemuka agama tanpa kenal waktu, sama dengan tugas berdakwah. Namun, umat beragama bisa bertindak anarkis sehingga peran negara dibutuhkan. Kalau ayat kebebasan beragama berubah jadi ayat anarki, negara harus mencegahnya. Menurut UU No 1/1965, ”penyelewengan ajaran agama yang nyata-nyata merupakan pelanggaran pidana” diancam sanksi pidana. Kebebasan beragama tak melegitimasi tindak pidana. Dalam hal ini negara menggunakan pendekatan ketertiban dan ketenteraman umum, baik oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung.

Jadi, dua pihak diancam sanksi: perseorangan atau organisasi yang melanjutkan penyebaran tafsir sesat suatu agama ataupun perseorangan atau organisasi penyebar ayat anarki. Birokrasi negara dan aparat penegak hukum cukup menggunakan ketentuan yang melarang tindak pidana, bukan bersikap seperti teolog atau pemuka agama memperdebatkan manipulasi ayat kebebasan beragama menjadi ayat anarki.

Penodaan

Secara teknis penodaan agama dirumuskan dengan dua hal. Pertama, di muka umum sengaja menyatakan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Kedua, di muka umum sengaja menyatakan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar orang tak menganut agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bahkan dinilai sebagai ”mengkhianati sila pertama dari negara secara total”.

Namun, ”Uraian-uraian tertulis ataupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk, dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini” (Penjelasan Pasal 4). Jadi, kebebasan akademik tetap dijamin.

Penodaan agama diadili oleh peradilan umum. Sanksi yang diancamkan adalah pidana penjara selama-lamanya lima tahun (boleh kurang). Saat peradilan terhadap terdakwa penodaan agama berlangsung di Temanggung (8/2), justru terjadi mobilisasi kaum Muslim untuk merusak proses peradilan itu, diikuti perusakan gereja-gereja Kristen Pantekosta dan Katolik. Hukum publik dan cita keadilan masyarakat dirusak, justru pada kasus penodaan agama yang terdakwanya dikenai sanksi pidana maksimum.

Untuk kesekian kali peristiwa seperti di Pandeglang dan Temanggung menjadi masalah serius bagi kese(t)imbangan kehidupan beragama yang bebas. Kelompok minoritas keagamaan bahkan mengalami persekusi dan tempat-tempat ibadahnya dirusak. Meski berbeda cara dan pengucapan, mereka juga menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Mereka yang menjalankan ayat kebebasan bertuhan seharusnya dilindungi negara dari paksaan atau tindak kekerasan.

M Fajrul Falaakh Dosen Fakultas Hukum UGM

DIPO ALAM: APAKAH PERNYATAANNYA SEPENGETAHUAN PRESIDEN SBY ?

JAMBI EKSPRES:

Menggugat Ajakan Boikot Media

EFFENDI GAZALI

Setelah memberikan cap semacam ”gagak hitam” kepada tokoh lintas agama, kini Sekretaris Kabinet Dipo Alam memerintahkan pejabat pemerintah memboikot media yang beritanya menjelek-jelekkan pemerintah.

Sikap ini harus dikaji serius karena di era demokrasi bersama media justru tak ada lagi yang lebih menjelekkan citra pemerintah daripada pernyataan serupa ini!

Pertama, kita mesti bertanya apakah Seskab memerintahkan hal tersebut sepengetahuan (struktural) Pak Beye sebagai Presiden. Kalau demikian, artinya Pak Beye memang satu visi dengan Seskab. Atau jangan-jangan Pak Beye tidak tahu-menahu. Paling-paling nanti kalau ada akibat negatifnya, ya seperti biasa, Pak Beye yang menanggungnya.

Di banyak negara dalam keadaan normal, jarang sekali ungkapan seeksplisit itu dikeluarkan oleh pejabat tinggi. Bahkan oleh calon pejabat sekalipun. Lihatlah betapa bencinya George Bush (Jr) pada jurnalis Adam Clymer yang sangat kritis kepadanya.

Saat berkampanye, tanpa sadar ia berbisik kepada calon wakilnya, Dick Cheney: ”Tuh di sana ada Adam Clymer, major league; dari New York Times.” Bush menyesal ketika tahu bahwa ternyata bisikannya masih bisa tertangkap alat audio yang ada di sekitar.

Secara umum komunikasi politik memiliki ”panggung belakang” dan ”panggung depan”. Kalau Anda ingin memboikot media, biasanya hal tersebut jadi konsumsi panggung belakang. Paling maksimal, Anda akan relatif mengurangi perhatian pada kehadiran jurnalis tertentu atau tak membaginya kesempatan bertanya seperti biasa.

Intinya, boikot sementara pasti sesuatu yang terasa di panggung depan walau tak pernah dinyatakan. Mengajak boikot media di panggung depan, selain melanggar perundang-undangan di banyak negara, juga pada ujungnya lebih banyak merugikan pemerintah itu sendiri. Jangan-jangan selanjutnya pemerintah hanya akan sibuk mengutarakan hak jawab kepada pers!

Analisis isi

Poin kedua harus menjurus ke analisis isi atau analisis kerangka. Apa betul terdapat televisi dan media cetak yang (menurut Seskab) beritanya hanya atau kerap menjelek-jelekkan pemerintah? Kata ”hanya” atau ”kerap” harus diletakkan pada angka berapa: 100 persen, 70 persen, atau berapa persen? Begitu pula, seberapa sering tidak dilakukan cover both sides atau meminta juga opini pejabat pemerintah sebagai narasumber: 100 persen, 70 persen, atau berapa?

Bisa jadi seseorang terfokus pada hal-hal negatif di sekitar diri sendiri sehingga ia tanpa sadar menjadikannya sebagai apa yang paling diingat dari konsumsi media. Di samping itu, perlu pula menilai secara jernih apakah media lain tidak memberitakan hal yang sama. Kegagalan negara melindungi warganya pada Kasus Cikeusik dan Temanggung, misalnya, jelas menghiasi halaman atau bagian utama aneka media. Apakah media salah kalau merekam dan menyampaikan betapa kasus sejenis telah terulang kesekian kali?

Sungguh, analisis substansi terkesan relatif terpinggirkan di sini. Sejak tokoh lintas agama mengeluarkan pernyataan soal pembohongan publik, belum pernah ada tantangan terbuka dari pemerintah untuk mendebat atau memperbandingkan data tentang sejumlah kebohongan yang dipaparkan badan pekerjanya.

Yang terjadi adalah pembunuhan karakter bahwa tokoh lintas agama adalah ”gagak hitam” dan sebagainya. Yang diserang hanya sekitar tiga di antara sepuluh tokoh lintas agama tersebut, seakan ketujuh tokoh agama yang lain bisa ditunggangi oleh nama-nama yang diserang.

Padahal, pada kenyataannya media tahu bahwa setidaknya sebagian besar di antara tokoh agama tersebut bukanlah tokoh agama merangkap bendahara atau penyumbang dana kampanye yang (dalam buku Wisnu Nugroho, 2010) tergambar membawa tas besar ke mana-mana.

Demokratisasi media

Masalah ketiga terkait niat mengendalikan isi media dengan umpan iklan dari pihak pemerintah. Sikap itu cenderung merendahkan insan media di Indonesia seakan pemerintah selama ini telah berhasil menembus pagar api yang memisahkan nilai-nilai jurnalistik dengan bisnis media.

Jangan-jangan inilah analogi ”gagak hitam” yang sesungguhnya, yang merasa bisa mematikan akses hidup dan siap menunggu ”bangkai-bangkai” insan media yang tidak disukainya.

Saat dikejutkan oleh sikap semacam ini, justru kita makin merasakan absennya negara atau pejabat pemerintah yang membahas esensi lebih hakiki dari demokratisasi serta kualitas media.

Undang-undang investasi dan persahaman kita, misalnya, dengan gampang menghancurkan undang-undang penyiaran. Perpindahan saham atau merger antarperusahaan media (seperti antartelevisi baik yang sudah maupun sedang terjadi atau dalam perencanaan) sungguh membuat semangat keragaman kepemilikan serta kemajemukan program dalam undang-undang penyiaran relatif tidak ada artinya.

Padahal kita tahu, demokratisasi media di era Reformasi antara lain jatuh ke tangan sekelompok orang, yang bisa saja memilih memarjinalkan fungsi informasi media. Yang penting banjir acara sinetron, gosip, dan audisi realiti yang menangguk iklan sebanyak-banyaknya. Di sini pemerintah cenderung membiarkan pembodohan publik terjadi, asalkan tidak mengkritik keras dalam konteks politik.

Di sisi lain terdapat media yang secara tak langsung berafiliasi dengan elite parpol, yang kalau mengkritik pun tidak bersifat lepas karena ada negosiasi dan kompromi politiknya.

Akhirnya, sebagai mahasiswa yang diuji langsung oleh tokoh yang paling signifikan melahirkan teori-teori performa, responsibilitas, dan akuntabilitas media, Denis McQuail, secara umum saya masih meyakini fungsi penyampaian informasi media kita. Tentulah nada dan gaya bahasa media berbeda-beda sehingga ada yang menilai suatu media lebih elok dibandingkan dengan media yang lainnya.

Kembali ke George Bush, walau menyesalkan kenapa bisikannya terdengar di alat audio, dia tidak pernah minta maaf kepada Clymer. Dan Bush tercatat sebagai salah satu presiden Amerika dengan komunikasi politik buruk, termasuk ketika menuduh dan mengebom pihak yang tidak disukainya dengan cap teroris atau pemilik senjata pemusnah massal.

Effendi Gazali Koordinator Program Master Komunikasi Politik UI

TERNYATA DIN SYAMSUDIN ANAK BUAH PRESIDEN LIBYA MUAMAR KHADAFY

JAMBI EKSPRES:


Din Syamsuddin
Din Mundur dari Organisasi Pimpinan Khadafi
Langkah Din ini sebagai bentuk keprihatinan sekaligus protes terhadap Khadafi.
Kamis, 24 Februari 2011, 10:26 WIB

Din Syamsuddin

Din Syamsuddin, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, baru-baru ini, mengajukan surat pengunduran diri dari dua organisasi yang dipimpin Pemimpin Libya Muammar Khadafi. Langkah Din ini sebagai bentuk keprihatinan sekaligus protes terhadap kekerasan pemerintahan Khadafi terhadap warga yang tengah demonstrasi.

Din mundur dari kepengurusan World Islamic People's Leadership International Council dan World Islamic Call Society. “Pak Din mengajukan surat pengunduran itu sejak awal-awal terjadinya kekerasan di Libya. Situasi itu membuat dia gelisah sehingga memutuskan mundur saja,” kata Sekreratis Jenderal PP Muhammadiyah, Izzul Muslimin, Kamis, 24 Februari 2011.

Surat pengunduran diri ini, Izzul melanjutkan, disampaikan melalui kantor perwakilan Libya di Indonesia.

Izzul menjelaskan respon Din terhadap situasi di Libya ini sama seperti anggota masyarakat dunia lainnya. Tidak dibenarkan, penguasa pemerintahan menerapkan cara-cara di luar perikemanusiaan untuk menangani warga negaranya yang sedang menyampaikan aspirasi.

“Pak Din sebagai pimpinan Muhammadiyah menunjung tinggi kemanusiaan. Tapi yang terjadi di Libya itu, justru di luar yang harapkan,” kata Izzul. “Padahal, semangat Islam ialah mengutamakan nilai kedamaian dan keadilan.”

Seperti diketahui, pekan-pekan terakhir, Libya terus bergolak. Ribuan demonstran turun ke jalan menuntut Khadafi turun. Tapi aksi massa ini diladeni pemerintah dengan mengerahkan tentara untuk menghentikan mereka. Akibatnya, ratusan warga tewas. Tapi semangat massa terus berkobar hingga hari ini.


Migrant Care: 1000 WNI Terjebak di Libya
“Para pekerja terdaftar lebih terproteksi karena ada akses ke pemerintah."
Kamis, 24 Februari 2011, 09:41 WIB

Demonstran membawa poster anti pemimpin Libya Moammar Khadafi

Migrant Care memperkirakan lebih dari 1.000 Warga Negara Indonesia (WNI) berada di tengah pergolakan berdarah di Libya. Di antara WNI tersebut, mayoritas adalah para pekerja ilegal atau tidak terdaftar di Kedutaan Besar RI di Tripoli.

“Menurut perkiraan kami, WNI di Libya antara 1.000 sampai 2.000 orang, dan mayoritasnya tidak terdaftar,” ujar Direktur Migrant Care, Anis Hidayah, di Jakarta, Kamis, 24 Februari 2011.

Anis mengatakan, tidak seperti para pekerja asal Indonesia yang terdaftar di berbagai perusahaan dan sektor informal di Libya, pekerja ilegal yang tidak terdaftar sangat rentan di tengah situasi yang bergejolak di suatu negara.

“Para pekerja terdaftar lebih terproteksi karena ada akses ke pemerintah. Tetapi yang saya risaukan adalah para pekerja ilegal, karena aksesnya yang terbatas,” tutur Anis.

Kekerasan di Libya dari hari ke hari semakin parah dengan jumlah korban yang semakin bertambah. Data dari berbagai badan di Libya menyebutkan korban telah mencapai ratusan orang. Hal itu sesuai dengan tekad Pemimpin Libya, Muammar Khadafi, yang tidak ingin turun dan akan menggempur para demonstran penentang pemerintah.

Migrant Care, Anis melanjutkan, saat ini sudah membangun beberapa posko di berbagai daerah untuk mendata keluarga yang mempunyai kerabat yang bekerja di Libya. Anis mengatakan, upaya itu bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai keberadaan WNI di Libya guna proses evakuasi.

Anis mengharapkan evakuasi WNI di Libya dapat dilakukan secepatnya mengingat situasi yang lebih parah daripada pergolakan yang terjadi di Mesir.

“Pemerintah Indonesia harus juga turun membantu, lebih proaktif dan tidak hanya mengandalkan KBRI di Libya,” ujar Anis.

Krisis Libya, Presiden SBY Surati Sekjen PBB
"Indonesia berharap bangsa Libya dapat menyelesaikan masalah dalam negerinya dengan baik."
Kamis, 24 Februari 2011, 09:37 WIB

Demonstran membawa poster anti pemimpin Libya Moammar Khadafi

Indonesia menyatakan keprihatinannya terhadap kekerasan yang terjadi di Libya, menyusul krisis politik yang menghendaki digantinya Presiden Libya Muammar Khadafi. Indonesia khawatir, krisis Libya menimbulkan implikasi, terutama bagi perekonomian dunia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan langsung keprihatinannya dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusumah, sebelum bertolak ke Brunai Darussalam, 24 Februari 2011.

"Indonesia berharap bangsa Libya dapat menyelesaikan masalah dalam negerinya dengan baik. Mencari solusi damai, menjauhkan kekerasan yang menimbulkan kerugian bagi bangsa Libya sendiri," kata SBY.

Indonesia juga berharap Persatuan Bangsa-Bangsa segera mengambil langkah khusus terhadap eskalasi konflik yang terjadi di Libya, juga efek domino yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Salah satu implikasinya adalah naiknya harga pangan dan minyak yang dirasakan secara global.

"Kalau ini tidak dihentikan, dunia akan kena dampaknya. Seperti kenaikan harga minyak dan pangan. Kalau kita biarkan akan berdampak ke seluruh negara, negara maju yang saat ini sedang recovery dan negara berkembang," ucap SBY.

Selanjutnya, SBY pun akan mengirim surat ke Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon, agar mengambil langkah mencegah implikasi terhadap perekonomian dunia. "Saya harap PBB mau ajak komunitas global lakukan hal yang tepat. Ini agar krisis Libya bisa diselesaikan dan tidak merembet ke negara lain," ucap SBY.


Presiden SBY Prihatin Krisis di Libya
Kepala Negara menilai perkembangan di negara yang dipimpin Khadafi ini sangat dramatis.
Kamis, 24 Februari 2011, 09:02 WIB
Siswanto, Bayu Galih
Presiden SBY (Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keprihatinannya atas situasi krisis yang terjadi di Libya, Kamis, 24 Februari 2011.

Kepala Negara menilai perkembangan di negara yang dipimpin Muammar Khadafi ini sangat dramatis.

“Sangat disayangkan. Kita harapkan bersama ada suatu penyelesaian,” kata Julian Aldrin Pasha, Juru Bicara Presiden, di Halim Perdanakusumah, sebelum bertolak mendampingi Kepala Negara ke Brunei Darussalam.

Solusi yang diharapkan Presiden SBY segera muncul ialah adanya kebijakan yang dapat memberikan rasa aman bagi semua warga negara yang berada di sana, baik warga Libya sendiri maupun pendatang dari negara lain, termasuk Indonesia.

“Mudah-mudahan bisa segera dicarikan solusi yang paling tepat, bijak, arif, dan yang tidak memakan korban,” kata Julian Aldrin. “Itu yang diharapkan pemerintah sebagaimana yang juga pernah kita alami di masa-masa sulit, (ketika) transisi ke arah demokrasi.”

Seperti diketahui, pekan-pekan terakhir, Libya terus bergolak. Ribuan demonstran turun ke jalan menuntut Khadafi turun. Tapi aksi massa dini diladeni pemerintah dengan mengerahkan tentara untuk menghentikan mereka. Ratusan warga tewas dalam peristiwa ini.

JB SUMARLIN: PENTINGNYA PERAN BAPENAS

JAMBI EKSPRES:

EKONOM SENIOR
Sumarlin Ingatkan Pentingnya Peran Bappenas

JB Sumarlin

Tidak hanya para ekonom muda yang hadir di antara para undangan yang datang pada seminar ”Korupsi yang Memiskinkan”, yang diadakan Kompas di Hotel Santika, Jakarta, 21-22 Februari lalu. Sejumlah ekonom senior seperti Prof Dr JB Sumarlin (79 tahun), Prof Subroto (82), dan Prof Dr Sediono Tjondronegoro (82) juga terlihat di sana.

Bahkan, Sumarlin (Menteri Negara Aparatur Negara, Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pertambangan dan Energi, Menteri Negara Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan 1973-1993), hadir hampir sepanjang dua hari seminar yang berlangsung sejak pagi hingga petang. Begitu juga dengan Tjondronegoro, guru besar sosiologi pedesaan IPB, yang masih aktif mengajar itu.

Karena seminar banyak menyinggung program pemerintah saat ini, yang tidak banyak memerhatikan masalah kemiskinan di pedesaan, maka muncul pertanyaan dari khalayak yang meminta Sumarlin bicara. Soalnya, dalam seminar, sempat terlontar bahwa pada era Presiden Soeharto, masyarakat pedesaan mudah memperoleh bibit, pupuk, dan bantuan modal. Juga ada pembangunan dam, bendungan, dan saluran irigasi yang menjangkau desa-desa.

Sumarlin dengan lugas mengatakan, pada eranya semua proyek dan prioritas pembangunan itu ada dan tidak berubah-ubah. Semuanya ada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan tidak pernah berubah-ubah seperti sekarang ini. ”Sebabnya anggaran proyeknya ada di Bappenas. Perhitungan anggarannya dilakukan departemen teknis semisal Departemen Pekerjaan Umum (PU) bersama Departemen Keuangan. Setelah itu dinilai dan disetujui Bappenas dan Departemen Keuangan dan dijalankan,” ujar Sumarlin.

Ia mengatakan, apabila proyek ini masuk prioritas, status ini dipegang teguh oleh Bappenas dan departemen teknis. Bappenas akan membahasnya di DPR dan biasanya disetujui karena teknis dan anggarannya dipahami benar oleh Bappenas. ”Biasanya tidak ada perubahan besar,” ujarnya. Saat ini, sebuah proyek bisa berubah drastis saat dibahas di DPR.

Setelah reformasi, ujar Sumarlin, Bappenas tidak punya gigi. Bappenas hanya menyusun rencana pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan panjang. Itu saja. Hitungan biaya dan teknis, Bappenas tak pernah ikut, hanya nonton.

Sumarlin berharap, peran Bappenas ini dihidupkan lagi. Dengan begitu, semua proyek di daerah diketahui secara rinci dan jelas oleh Bappenas dan bisa dilakukan evaluasi keberhasilan proyek tadi.

ULAH ICAL BAKRIE : DEMOKRAT KELELAHAN HE...HE...HE...HE.....

JAMBI EKSPRES:


HAK ANGKET
Demokrat Sudah Lelah

PRABOWO AKAN MENGISI KURSI MENTRI YANG SATU INI

Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, sejumlah pengurus partainya telah lelah dengan ulah partai yang mengaku sebagai anggota koalisi, tetapi bertingkah lebih dari oposisi. Ulah mereka telah mengganggu pelaksanaan pemenuhan janji kampanye pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

”Hubungan dengan partai seperti itu tidak layak dilanjutkan dalam 3,5 tahun ke depan. Kami ingin bekerja lebih tenang dan tidak disibukkan oleh gerakan-gerakan yang tidak perlu,” kata Amir, Rabu (23/2).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, penolakannya terhadap hak angket ini tidak ada kaitannya dengan tawaran posisi di kabinet.

Muzani juga menyatakan, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto ada di luar negeri sejak Sabtu lalu. Dengan demikian, Prabowo dipastikan tidak bertemu dengan Presiden Yudhoyono dalam beberapa hari ke belakang untuk membicarakan berbagai hal, seperti hak angket pajak.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menegaskan kembali rencana partainya mengevaluasi koalisi dan menyerahkan hasil sanksinya kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kalau dalam rumah tangga suami atau istri hanya mengambil haknya tanpa melaksanakan kewajiban, tentu bisa dirasakan bagaimana kondisi rumah tangganya. Sama juga dengan koalisi, kalau tidak melaksanakan kewajiban, apakah patut dipertahankan?” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) di Serang, Banten, menyatakan, Sekretariat Gabungan tidak akan bubar hanya karena perbedaan pendapat. ”Partai Golkar akan pertahankan pemerintah sampai 2014,” kata Ical. ”Kami dalam koalisi biasa melakukan perdebatan konsep. Perbedaan soal pajak seolah besar, padahal cuma caranya yang berbeda. Satu angket, yang satu lagi panja,” ujarnya.

Apalagi, kata Ical, dengan kandasnya hak angket, masalah pajak masih bisa diselidiki karena ada cara lain, yaitu panitia kerja (panja). ”Kami akan gunakan itu,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, koalisi partai pendukung pemerintah tetap solid dan kokoh. Partai Golkar, kata Agung, akan tetap mendukung pemerintahan Yudhoyono hingga 2014.

Secara terpisah, fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung Wibowo berpendapat, keputusan tentang usul angket menunjukkan adanya polarisasi dalam pemerintahan. Parpol anggota koalisi tidak lagi sejalan. Pramono mengimbau pemerintah menjadikan usulan angket sebagai momentum membongkar kasus mafia pajak.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara menyampaikan, Ical dan Partai Golkar melihat hikmah dari voting hak angket ialah rakyat kini mengetahui siapa yang ingin memberantas mafia pajak dan siapa yang tidak.

PEMISKINAN PETANI
Tak Bangga Lagi Disebut Pak Tani...


Sebagian tanaman padi terserang penyakit yang menyebabkan bulir padi hampa di Desa Pilang Wetan, Kecamatan Kebonagung, Demak, Jawa Tengah, Rabu (23/2). Tanaman yang terserang penyakit tersebut tidak dipanen petani atau dibiarkan kering karena petani harus mengeluarkan biaya buruh untuk memanen.

Gregorius Magnus Finesso dan Sri Rejeki

Bertani, bagi Daldiri (67), kini tak ubahnya bak perjudian. Bekal ilmu bercocok tanam ataupun strategi menaksir cuaca tak bisa lagi diandalkan. Cuaca ekstrem dan merebaknya hama membuat bulir-bulir padi di sawah petani hampa. Di tengah harga gabah yang tak berpihak kepada petani, ia merasa dimiskinkan.…

” Saya sampai tak bangga lagi kalau ada yang menyebut saya ini Pak Tani. Beda dengan 30-an tahun lalu saat banyak orang naik haji dari hasil bertani. Sekarang, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya lebih sering utang kepada tengkulak,” tutur petani di Desa Pesawahan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, itu, Selasa (22/2).

Saat ditemui, Daldiri sedang menanam benih padi di sawah seluas setengah bau atau 3.548 meter persegi (m) miliknya (1 bau sama dengan 7.096 meter persegi atau sekitar 0,7 hektar).

Masalah harus utang agar bisa menanam rupanya makin banyak dialami kaum tani. Dono (65), petani di Dusun Mojorejo, Laban, Sukoharjo, Jateng, misalnya. ”Ini ikhtiar kami sebagai petani, tetap bertanam. Coba-coba siapa tahu nasib baik meski harus berutang. Utang saya masih tersisa Rp 1 juta dan belum bisa saya lunasi sampai sekarang,” kata Dono yang baru saja menyemprot tanaman padinya dengan pestisida. Sebelum pulang, ia sempatkan juga mencari rumput untuk pakan sapinya. Meski sudah tiga kali gagal panen, Dono tak kapok kembali menanam padi. Bertani terpaksa dijalani meski terpaksa berutang untuk membeli pupuk serta ongkos tanam dan membajak.

Dono mengaku dapat pinjaman dari seseorang. Dari jumlah utang Rp 1 juta, ia harus mencicil Rp 100.000 per bulan selama 12 kali. Selama tidak ada pemasukan karena padinya gagal panen akibat serangan wereng serta virus kerdil hampa dan kerdil rumput, Dono bekerja serabutan untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari, seperti menjadi buruh bangunan. Upah Rp 25.000 per hari digunakan untuk makan Rp 15.000 dan disimpan untuk membayar cicilan Rp 10.000.

Dono bercerita, sekarang ini biaya garap untuk satu musim tanam mencapai Rp 2 juta untuk satu patok lahan seluas 5.500 m. Jika panen bagus, petani bisa memperoleh Rp 10 juta-Rp 12 juta.

Sukimin, petani di Desa Wirun, Mojolaban, Sukoharjo, mengakui, bertanam padi dalam kondisi saat ini rentan terhadap serangan wereng coklat serta virus kerdil hampa dan kerdil rumput. Itu sebabnya bertani mirip orang berjudi.

”Niki separone kados wong lotere. Wong tani wis mblenger (Setengahnya kami ini seperti berjudi. Petani sudah muak) karena gagal terus. Rata-rata petani pasti punya utang untuk modal tanam,” kata Sukimin.

Itu sebabnya tak semua petani masih bersemangat seperti Dono. Ada yang menyerah, membiarkan sawah terbengkalai karena kehabisan modal, sebagaimana dialami petani Dusun Menggungan, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Para petani di sana memilih menjadi buruh tani, buruh bangunan, atau mencari buah-buahan dari kampung dan dijual lagi ke pasar.

Kesulitan hidup yang dihadapi Daldiri mirip dengan Dono dan Sukimin. Saat waktu ashar tiba, Daldiri menepi ke pematang sawah dan mereguk teh pahit yang dibawa Mufaridah (6), cucunya.

Lebih dari 40 tahun, Daldiri bercucur keringat di sawah. Ayah lima anak dan kakek tujuh cucu itu dulu seorang juragan tani di desanya. Luas sawahnya pada medio 1980-an bahkan mencapai 5 hektar (ha). Jumlah yang sangat banyak dibandingkan dengan rata-rata petani di eks Karesidenan Banyumas yang kepemilikan lahannya saat ini hanya 0,25 ha hingga 0,5 ha.

”Banyak petani kaya saat itu. Bahkan, karena masih banyak lumbung padi, kami biasa menyimpan sebagian hasil padi untuk dijual lagi saat harga tinggi. Namun, sekarang semuanya diatur tengkulak,” kata Daldiri.

Daldiri ingat betul, 15 tahun lalu, 1 bau sawah miliknya masih menghasilkan gabah 5 ton. Namun, 5 tahun terakhir, produktivitas sawah menyusut jadi 3 ton. Penyebabnya serangan hama wereng batang coklat dan tikus yang kian ganas.

Musim tanam hujan yang dimulai September lalu pun ia sampai tiga kali tanam ulang karena benih padi yang sudah ditanam diserang wereng saat berumur 25 hari. Saat musim panen rendeng ini, Daldiri menjual gabahnya Rp 2.400 per kilogram. Dari 3.500 m sawah miliknya, Daldiri mengaku hanya meraup pendapatan sekitar Rp 3,2 juta.

Namun, ia harus menyisihkan Rp 1,5 juta untuk modal tanam musim selanjutnya. Selain itu, ia juga harus membayar Rp 700.000 ke kios, koperasi unit desa, dan rentenir untuk menutup utang pupuk, pestisida, dan ongkos bajak. Sisanya hanya Rp 1 juta. Artinya, pendapatan Daldiri selama bertani pada September-Januari hanya Rp 250.000 per bulan.

Kondisi inilah yang membuat Daldiri dan Saniyem (63), istrinya, menjual satu per satu petak sawah mereka sejak 10 tahun terakhir. Mereka bahkan hanya bisa membagi sawah 1 hektar sebagai warisan kepada lima anaknya masing-masing seluas 2.000 meter persegi. ”Kini sisa utang saya masih Rp 7 juta. Semoga bisa dilunasi sebelum saya meninggal,” katanya.

Pemiskinan serupa dialami Guyub Winaryo (54), petani di Desa Sukawera Kidul, Kecamatan Patikraja, Banyumas. ”Pada 1980-an, setiap kali panen, orangtua saya selalu membeli emas dan sawah baru. Dulu, untuk membeli emas 3 gram hanya butuh gabah 1 kuintal. Sekarang 1 kuintal gabah belum bisa beli 1 gram (asumsi harga emas Rp 330.000 per gram),” katanya.

Setelah era pertanian pupuk kimia, tabiat tanah pun berubah tak ramah. Iklim ekstrem kini membuyarkan irama alam yang pemurah. Hama mengganas tak terbasmi, sedangkan biaya produksi kian tinggi....

PERTANIAN
Panen Raya Padi Tidak Terjadi

Purwodadi, Kompas - Panen padi musim pertama tahun ini berlangsung bertahap. Di beberapa daerah panen telah usai, sedangkan sebagian belum mulai. Serangan hama penyakit juga mendominasi di beberapa tempat. Diperkirakan, harga gabah akan terus tinggi di atas harga pembelian pemerintah.

Demikian pandangan pengusaha penggilingan padi, pengusaha beras, dan para petani di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur secara terpisah, Rabu (23/2). Hal itu juga sesuai dengan pengamatan Kompas sepanjang Minggu hingga Rabu.

Menurut Paryoto, pengusaha penggilingan padi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, panen padi di Sragen hampir berakhir, tinggal 30 persen lagi. Meski begitu, harga gabah kering panen (GKP) masih tinggi, sekitar Rp 3.000 per kilogram (kg) untuk kualitas bagus, jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) untuk GKP yang hanya Rp 2.640 per kg.

Untuk kualitas biasa Rp 2.700- Rp 2.800 per kg. ”Biasanya kalau panen di Sragen habis, pindah ke Sukoharjo (Jateng). Namun, di Sukoharjo tanaman padi banyak yang rusak berat dan terjadi secara meluas karena ada hama penggerek batang,” katanya.

Dulu ada alternatif lain. Gabah dari Kabupaten Demak dan Grobogan masuk ke Sragen, tetapi sekarang tak bisa karena di sana sudah panen lebih awal dengan kualitas dan produktivitas rendah. ”Melihat kondisi seperti ini, harga gabah dan beras di Jawa Tengah tidak akan turun,” katanya optimistis.

Kondisi tak jauh beda juga terjadi di wilayah Kabupaten dan Kota Tegal, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Pengusaha penggilingan padi di Kota Tegal, Tan Ing Djie, mengatakan, harga GKP di tingkat petani masih tinggi, mencapai Rp 2.800 per kg.

Ia tidak hanya membeli gabah dari Kota Tegal, tetapi juga Kabupaten Tegal dan beberapa kabupaten di Jawa Barat, seperti Indramayu dan Subang. Selain itu, ia juga membeli ke wilayah timur, seperti Kabupaten Batang dan Pemalang. ”Panen di wilayah Slawi (ibu kota Kabupaten Tegal) tinggal 50 persen, tetapi harga tak turun,” katanya.

Ada potensi panen dalam waktu dekat di sebagian wilayah Indramayu dan Subang. Namun, masih harus menunggu 10 hari. Itu pun tak berlangsung serempak. Di Pemalang dan Batang, panen juga akan berlangsung.

Meski begitu, ia memperkirakan harga gabah tak akan turun. Apalagi panen di Demak dan Grobogan tidak lagi bisa diharapkan. ”Dulu gabah dari sana yang bisa menekan harga, tetapi di sana sudah tidak ada beras,” katanya.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pupuk Petroganik Jawa Timur Hartono menyatakan, harga gabah tidak akan turun. Sekarang saja masih pada level Rp 2.800-Rp 2.900.

”Petani ngomong harga bagus, tetapi produktivitas turun,” katanya. Kalau di Lumajang, harga gabah sulit turun karena usaha penggilingan padi banyak. Mereka butuh bahan baku. Kalau pengusaha penggilingan padi dari Lumajang sudah mulai membeli, harga gabah tinggi.

Di Tasikmalaya, pemerintah meminta Perum Bulog membeli semua gabah hasil panen petani dalam kondisi apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana kompensasi bagi petani yang mengalami gagal panen atau puso.

”Banyak petani menderita akibat pengaruh cuaca. Pemerintah wajib meringankan beban mereka,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Kabupaten Tasikmalaya.

Dari Subang, Jawa Barat, dilaporkan, Menteri Pertanian Suswono dalam sebuah acara di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi menyatakan, swasembada padi tahun ini dapat dicapai dengan memacu produksi hingga 70,6 juta ton atau naik 7 persen dibandingkan dengan tahun 2010 yang 65,98 juta ton. Penyusutan lahan dan perubahan iklim akan menjadi hambatan sekaligus tantangan pencapaian target tersebut.

Petani di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, terpaksa memanen dini tanaman padi mereka akibat serangan hama.

SETELAH 1000 ORANG MENINGGAL : MILITER DAN RAKYAT LIBYA TINGGAL SELANGKAH LAGI MENUJU KEBEBASAN

JAMBI EKSPRES:


Hingga Tetes Darah Terakhir


Prajurit militer Libya dan pengunjuk rasa berdiri di atas van militer sambil meneriakkan slogan-slogan antipemimpin Libya Moammar Khadafy dalam aksi unjuk rasa di Tobruk, Libya, Rabu (23/2). Di Tripoli, tembakan senjata dilepaskan militer yang loyal kepada Khadafy untuk membungkam pengunjuk rasa.

Tripoli, Rabu - Suasana kota-kota yang dilanda aksi unjuk rasa di Libya, Rabu (23/2), mencekam setelah pemimpin Libya Moammar Khadafy bersikeras tidak mau turun. Ia lebih memilih membunuh, berperang sampai tetes darah terakhir, meski sudah sekitar 1.000 warganya tewas. Khadafy bertekad membersihkan lawannya dari ”rumah ke rumah” dan ”sedikit demi sedikit”.

Pada Rabu, unjuk rasa massa oposisi masih menggelora di Tripoli, Benghazi, Al-Bayda, Misurata, dan kota-kota lain. Saksi mata melaporkan, suasana ibu kota negara mencekam. Tentara nasional dan bayaran dari negara lain bahkan menembak membabi buta menghalau massa oposisi.

Seperti dilaporkan AFP, demonstran diberondong tembakan tentara yang setia kepada Khadafy. Suara tembakan terdengar di banyak tempat setelah Khadafy menegaskan bahwa ia tidak akan turun hanya karena tekanan aksi protes massa.

Jumlah korban tewas makin banyak. Jika sebelumnya korban tewas diperkirakan mencapai lebih dari 300 orang, Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini pada Rabu mengatakan, jumlahnya mencapai 1.000 orang.

”Kami yakin, sebuah perkiraan yang dapat dipercaya, jumlah korban tewas telah mencapai 1.000 orang,” katanya dalam pidato di depan sebuah organisasi di Roma sebelum pertemuannya dengan parlemen untuk membahas kerusuhan di Libya.

Tetes darah terakhir

Selasa malam, Khadafy, saat tampil di televisi, bertekad membersihkan para demonstran. Ia memerintahkan tentara dan polisi turun ke jalan pada Rabu untuk menyapu dengan cara apa saja terhadap demonstran yang disebutnya sebagai ”kecoa” dan ”tikus”. Ia memilih berperang hingga tetes darah terakhir melawan rakyatnya itu ketimbang diturunkan paksa.

Khadafy berpidato dengan berapi-api. Sesekali ia berteriak dan mengepalkan tangan menggebrak podium. Diktator yang telah menguasai Libya lebih dari 41 tahun ini takut jatuh dari kursi kekuasaannya. Ia menyerukan agar rakyat pendukungnya keluar rumah menyerang para ”kecoa” dan ”tikus”.

”Kalian semua, pria dan wanita, yang mencintai Khadafy, keluarlah dari rumah dan kuasai jalan-jalan. Seranglah mereka hingga ke sarang-sarangnya,” kata Khadafy bernada emosional.

Sambil menggebrak podium, Khadafy mengatakan, ”Libya ingin kejayaan, Libya ingin berada di puncak dunia. Saya seorang pejuang, revolusioner dari barak, saya ingin mati syahid.” Ia lalu bersumpah akan ”berjuang hingga tetes darah terakhir”. Khadafy menyebut demonstran sebagai pemuda sesat yang telah diberi obat dan uang oleh ”kelompok kecil yang sakit”.

Takut keluar rumah

Khadafy meminta tentara untuk membersihkan lawan-lawannya dari ”rumah ke rumah”. Pidato Khadafy sekaligus sinyal dimulainya kekerasan baru atas kaum oposisi serta membuat Libya jatuh dalam kekacauan, penembakan, dan bertambahnya korban jiwa.

Bersamaan dengan operasi besar-besaran oleh tentara Khadafy, Rabu, ribuan pendukung rezim berkumpul di Alun-alun Hijau, Tripoli. Televisi negara merilis gambar kerumunan massa mengusung potret Khadafy dan melambaikan bendera serta bergoyang mengikuti irama musik.

Saksi mata mengatakan, tidak ada pengunjuk rasa antipemerintah yang berani keluar rumah setelah Khadafy berpidato. Tentara dan polisi berpatroli keliling kota dengan kendaraan lapis baja dan tank bersenjata lengkap. Jika ada kerumunan orang, aparat menembak membabi buta. Suara tembakan sesekali terdengar di berbagai tempat di Tripoli. Suasana kota mencekam.

Mereka memilih berdiam di rumah, sambil mengintip dari jendela, melihat patroli tentara.

Dikuasai oposisi

Pertempuran di Tripoli terjadi setelah massa oposisi dilaporkan merebut kendali atas ibu kota Distrik Misurata, kota terbesar ketiga setelah Tripoli dan Benghazi. Kota berpenduduk sekitar 1 juta orang itu dikenal sebagai pusat niaga dengan Pelabuhan Qasr Ahmed.

Massa oposisi, Rabu, juga menguasai Benghazi, kota terbesar kedua setelah Tripoli. Faraj al- Misrati, seorang dokter di Misurata, mengatakan, enam orang tewas dan 200 terluka saat demonstran menyerang kantor dan bangunan milik rezim Khadafy.

Beberapa video baru yang diposting oposisi Libya di Facebook menunjukkan, sejumlah pengunjuk rasa antipemerintah menaikkan bendera di depan gedung pemerintah di Zawiya, kota pinggiran di Tripoli. Video lain menunjukkan pengunjuk rasa berbaris memasang barikade dan membakar ban di Tripoli.

Evakuasi warga asing

Situasi di Libya kian kacau dan membuat banyak negara asing berusaha mengevakuasi warganya dari berbagai kota di Libya. Ada 22 negara yang sudah dan sedang bersiap mengevakuasi warganya dengan pesawat terbang, kapal laut, dan kendaraan roda empat.

Turki, misalnya, mengerahkan dua kapal laut untuk mengevakuasi 3.000 dari 5.000 warganya. Sisanya diangkut pesawat. China sedang bersiap mengevakuasi 30.000 warganya. Yunani berencana memakai kapal laut untuk mengevakuasi 13.000 warganya.

Kecaman terhadap Khadafy terus mengalir dari sejumlah pemimpin dunia. Selain menyatakan prihatin atas kondisi rakyat yang terkena ”pembersihan” oleh tentara, para pemimpin dunia juga menghendaki sanksi keras terhadap rezim Khadafy.

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy mendesak Uni Eropa untuk memberikan sanksi yang keras kepada Khadafy. Tidak boleh ada toleransi terhadap rezim yang membantai rakyat sipil.

Kecaman juga datang dari Italia, Jerman, Jepang, China, dan negara-negara di Amerika Latin, Eropa, dan Amerika Utara.

Indonesia prihatin dan berharap Libya bisa menyelesaikan krisisnya secara damai, seperti diungkapkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Rabu di Jakarta. Indonesia masih memantau Libya dan belum memutuskan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di Libya, seperti saat krisis Mesir.

STANDAR GANDA PRESIDEN IRAN

JAMBI EKSPRES:


Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad
Standar Ganda Ahmadinejad
Di dalam negeri, Ahmadinejad mengekang kebebasan warganya.
Kamis, 24 Februari 2011, 12:34 WIB

Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad

Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, mendesak para pemimpin di Timur Tengah mendengarkan tuntutan para demonstran yang menginginkan perubahan. Komentar Ahmadinejad ini dianggap bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam negerinya sendiri.

Seperti dilansir dari laman CNN mengutip dari kantor berita Iran, IRNA, Rabu, 23 Februari 2011, Ahmadinejad menyarankan para pemimpin di Timur Tengah untuk memberikan kebebasan rakyatnya dalam menyampaikan pendapat.

“Lebih jauh dia mendesak para pemimpin di negara-negara kawasan tersebut untuk menanggapi tuntutan dan bergabung dengan pergerakan rakyat, bukannya menjawabnya dengan peluru panas yang menciptakan pertumpahan darah,” tulis IRNA.

Kekerasan yang terjadi di beberapa negara di wilayah Timur Tengah dan Afrika akhir-akhir ini semakin meresahkan. Setelah Tunisia, Mesir, Aljazair dan Yaman, kekerasan terbaru terjadi di Libya saat rakyatnya menuntut reformasi pemerintahan dan turunnya pemimpin Libya Muammar Khadafi.

Pada pidatonya, Selasa, 22 Februari 2011, Khadafi mengatakan tidak akan mundur. Dia malah bersumpah akan menggempur dan menghukum mati para demonstran yang disebutnya sebagai para pemuda pecandu obat. Dilaporkan, ribuan orang telah tewas di tangan aparat keamanan ataupun tentara bayaran di Libya.

IRNA melaporkan Ahmadinejad melalui pernyataannya mengatakan bahwa situasi di Libya yang tidak terkendali adalah akibat dari tindakan Khadafi sendiri. “Presiden (Ahmadinejad) mengatakan bahwa dia heran seorang pemimpin negara dapat membunuh rakyatnya sendiri dengan senapan dan tank, bahkan pemimpin tersebut mengatakan akan membunuh siapa saja yang menentangnya,” tulis IRNA.

Pernyataan Ahmadinejad ini dinilai bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam negerinya sendiri. Demonstrasi menentang pemerintahan Iran sejak tahun 2009 dibendung oleh pemerintah. Demonstrasi terbaru pada Senin, 14 Februari 2011, digempur aparat dengan pentungan dan gas air mata. Puluhan orang terluka.

Ahmadinejad kala itu mengatakan bahwa para demonstran adalah musuh negara yang harus ditumpas. Parlemen Iran bahkan menuntut para pemimpin oposan penggagas demonstrasi dihukum mati. Hal ini bertolak belakang dengan komentar Ahmadinejad kemarin.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Haryadi Wirawan, saat dihubungi VIVAnews, Kamis, 24 Februari 2011, mengatakan Iran tengah memancing di air keruh. “Komentar Ahmadinejad itu lucu dan mengejutkan,” ujarnya.

“Ahmadinejad saat ini sedang mengambil kesempatan untuk menarik simpati dunia Islam terhadap Iran. Negara ini tengah menguji reaksi negara-negara lain atas komentar Iran tersebut,” ujar Wirawan.

Pengaruh Iran yang Syiah, ujar Wirawan, tengah berkembang di dunia muslim Sunni di Timur Tengah, sehingga dengan komentar seperti itu akan semakin memperteguh popularitas Iran di kalangan militan Sunni.

“Saat ini Islam Sunni tidak terlalu dianggap di Timur Tengah. Hizbullah dan Hamas di Palestina telah mendapatkan dukungan dari Iran. Iran tengah mengincar rezim-rezim yang mempunyai hubungan dengan Barat maupun yang terlalu permisif dengan Israel,” ujar Wirawan lagi.

ANGKET PAJAK MEGAWATI PANIK PERTANYAKAN KADER YANG TIDAK DATANG

JAMBI EKSPRES:

Hak Angket Perpajakan
Mega Tanya Alasan Kader Tak Datang

Kamis, 24 Februari 2011 | 18:13 WIB

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI-P Pramono Anung mengatakan DPP PDI-P akan mengevaluasi para anggota dewan dari Fraksi PDI-P yang tak datang pada saat pemungutan suara dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap usulan pembentukan pansus hak angket perpajakan, Selasa (22/2/2011).

"Sebagai ketua umum, Ibu Megawati (Soekarnoputri) ingin tahu kenapa beberapa orang tidak hadir. Ada tiga nama yang awalnya dipastikan tidak dapat hadir, tapi ada beberapa juga yang ke daerah, jadi tidak bisa datang dalam rangka penugasan partai," kata Pramono, Kamis (24/2/2011) di Gedung DPR RI.

Dalam rapat paripurna itu, ada sekitar 10 orang anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang tak hadir. Masing-masing fraksi, terutama dari fraksi pendukung hak angket, melakukan evaluasi internal terhadap sejumlah anggotanya yang tak datang. Pasalnya, kekalahan kubu pendukung hak angket sangat tipis, hanya selisih dua suara.

Menurut Pramono, tiga orang yang dipastikan tidak bisa datang adalah Panda Nababan yang tengah ditahan KPK, Taufik Kiemas yang disebut sedang mengikuti pertemuan di Kedutaan Besar Amerika Serikat, serta Guruh Soekarnoputra yang tengah sakit.

Pramono juga membantah kecurigaan akan terjadinya suap kepada sejumlah anggota karena banyaknya anggota yang tidak hadir. Dia menjamin, anggota dewan dari PDI-P tidak terlibat dalam isu suap di balik hak angket pajak. "Tak ada skenario untuk kalah, jadi tak ada rumor PDI-P itu disuap. Sejak pagi kita yang hadir memang 84 orang kok dari seluruh anggota 94 orang," tandasnya.


Anas: Hasil Voting Sesuai Hitungan Kami

Rabu, 23 Februari 2011 | 17:50 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, hasil pemungutan suara soal pembentukan panitia khusus hak angket pajak DPR RI telah sesuai dengan perhitungan Partai Demokrat. Kubu yang menolak pansus hak angket unggul tipis terhadap kelompok yang mendukungnya.

Gerbong Demokrat mengalahkan gerbong Golkar dan PDI-P dengan selisih dua suara. "Tidak ada yang mengejutkan. Alhamdulillah, akal sehat lebih mengedepan," kata Anas kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (23/2/2011).

Pascapemungutan suara, Anas, yang juga mantan Ketua Fraksi PD di Parlemen, mengatakan, ada dua hal penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, aparat penegak hukum harus bekerja semakin keras membongkar kasus mafia pajak tanpa pandang bulu. Siapa yang bersalah harus segera diproses hukum secara tegas, keras dan adil.

Kedua, DPR dan partai-partai politik mendorong dan mengawasi proses penegakan hukum terhadap para mafia pajak. DPR harus memastikan daya bongkar aparat penegak hukum menjadi makin kuat dan efektif.


Hak Angket Pajak Alot

Pembahasan usulan hak angket mafia pajak dan hak angket perpajakan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (22/2), diperkirakan akan berlangsung alot. Kemungkinan keputusan sulit diambil karena kubu fraksi yang mendukung ataupun menolak usulan angket sama-sama kuat.

Empat fraksi menyatakan mendukung hak angket, yaitu Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Partai Hanura).

Anggota F-PG yang juga Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, memastikan fraksinya bulat mendukung hak angket. F-PG menilai tujuan penggunaan hak angket baik untuk memberantas mafia pajak dan menutup potensi kebocoran penerimaan negara.

Priyo juga menegaskan, usulan angket tidak hanya untuk membersihkan nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang disangkutpautkan dengan kasus mafia pajak, tetapi juga untuk memperbaiki sistem pajak yang kolutif.

Anis Matta dari F-PKS menambahkan, kasus mafia pajak merupakan masalah besar, sehingga layak diselidiki secara politik melalui angket.

Empat fraksi lain, yakni Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Fraksi Partai Gerindra), kemungkinan menolak angket. ”Ada kemungkinan itu (menolak),” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra A Muzani.

Hingga Senin sore hanya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) yang belum memutuskan sikap secara bulat. ”Kemungkinan besok pagi baru kami putuskan,” kata Penasihat F-PPP Irgan Chairul Mahfiz. Sebagian anggota F-PPP mendukung penggunaan angket. ”Sebagian setuju panja,” ujarnya.

Jika dikalkulasikan dengan jumlah kursi, akan ada 248 anggota yang menolak angket, sedangkan pendukung angket diperkirakan 274 anggota. F-PPP belum menentukan sikap tegas.

Sekretaris F-PD Saan Mustopa meminta fraksi partai koalisi pendukung pemerintah untuk menolak penggunaan hak angket. Partai Demokrat sudah bersiap-siap untuk melakukan evaluasi terhadap partai koalisi yang mendukung angket pajak. ”Besok cuma ada dua pilihan, menerima atau menolak. Ini momentum untuk mengevaluasi Setgab Koalisi,” katanya kemarin.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengingatkan, koalisi parpol pendukung pemerintah mengutamakan kerja sama. Untuk itu, sangat mungkin akan ada anggota koalisi yang terpaksa diikhlaskan jika berbeda dengan koalisi.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam berjanji tidak akan berdiam diri terhadap perkembangan hak angket di DPR. Ia berjanji akan melakukan perlawanan politik.


Angket Pajak demi Nama Baik

Partai Golkar tidak akan mundur memperjuangkan penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki kasus mafia pajak. Penyelidikan secara politis diperlukan untuk membersihkan nama Partai Golkar, sekaligus membersihkan negara dari mafia pajak.

Seperti dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2), selama ini partainya menjadi sasaran tembak dalam kasus mafia pajak. Nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sering kali dikaitkan dengan Gayus HP Tambunan, yang diduga masuk dalam jaringan mafia pajak.

”Memang selama ini kami diserang, kami menjadi sasaran tembak terus,” katanya.

Oleh karena itu, Partai Golkar ingin menunjukkan bahwa partainya bersih, tidak terkait kasus mafia pajak. Lebih jauh, penggunaan hak angket diperlukan untuk membersihkan negara dari jaringan mafia pajak. Jadi siapa pun harus mau mendukung penyelidikan secara politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

”Barang siapa yang diundang, harus mau. Ini untuk bersih-bersih, supaya tidak ada lagi saling tuduh,” ujarnya.

Sampai saat ini sejumlah fraksi di DPR, terutama yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah, memang belum menentukan sikap atas usulan pembentukan pansus angket mafia pajak. Salah satunya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). Menurut Sekretaris F-PPP Romahurmuziy, sikap resmi fraksinya akan diputuskan pada rapat paripurna, Selasa pekan depan.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat tetap menolak penggunaan hak angket untuk mafia pajak. Fraksi Partai Demokrat mendorong penyelesaian kasus mafia pajak dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Namun, Priyo meyakini bahwa Fraksi Partai Demokrat akan luluh dan setuju pada waktunya.

Ical buka suara

Sebelum memimpin rapat di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta kemarin Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, partainya tidak akan mundur dalam memberikan dukungan atas penggunaan hak angket DPR untuk pemberantasan mafia pajak. ”Tentu kami tidak akan mundur. Waktu kami diajak maju ya kami maju, sekarang tidak bisa mundur lagi,” kata Aburizal.

”Kalau mundur, nanti benar disangka ada masalah pajak. Kalau kami mundur, nanti dikira ada sesuatu. Jadi memang menghindari fitnah,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa yang ditemui di Istana Negara menyatakan, pihaknya lebih setuju jika Panitia Kerja DPR tentang Pemberantasan Mafia Pajak diberi kesempatan menuntaskan pekerjaannya terlebih dahulu.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP di Jakarta kemarin mengatakan bahwa KPK kini tengah mendalami data perusahaan-perusahaan yang ditangani oleh Gayus HP Tambunan, mantan pegawai Ditjen Pajak, yang disangka terlibat dalam mafia pajak.

INPRES GAYUS: POLRI BANTAH TIDAK ADA KEMAJUAN

JAMBI EKSPRES:

Kasus Gayus
Polri Bantah Tak Ada Kemajuan

Kamis, 24 Februari 2011 | 18:00 WIB

Terpidana mafia Pajak, Gayus Halomoan Tambunan, usai diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (11/2/2011).

Beberapa kalangan menyebut Inpres Penyelesaian Gayus yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Januari tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Hal tersebut dibantah Inspektur Jendral (Pol) Anton Bahrul Alam.

Menurutnya setelah sebulan lebih melakukan penelitian atas 151 perusahaan wajib pajak yang 44 di antaranya diurus mafia pajak Gayus Tambunan, Mabes Polri menunjukkan peningkatan pengembangan. Ia menambahkan peningkatan kerja ini, dimana hasil penelitian penyidik Bareskrim menunjukkan tiga kategori dari 151 perusahaan. Penelitian dilakukan oleh 10 tim yang merupakan gabungan dari KPK, Penyidik Bareskrim Mabes Polri, PPATK, BPKP, dan Perpajakan.

"Setelah ada Instruksi Bapak Presiden tentang penangan kasus Gayus maka Bareskrim selama satu bulan lebih ini ada progres, meneliti 151 perusahaan, yang terdiri dari 487 perkara. Hasil penelitian 151 ini ada tiga kategori, yang pertama 45 wajib pajak dinyatakan diterima oleh negara, 32 wajib pajak diterima sebagian, kemudian yang sisanya 72 ditolak oleh negara dan negara tidak dirugikan karena itu," jelas Anton saat jumpa pers di Gedung Humas Mabes Polri, Kamis (24/02/2011).

Kategori 45 wajib pajak, lanjut Anton, menjadi fokus dari penyidik. Saat ini jumlah tersebut telah dikerucutkan menjadi 19 wajib pajak yang berisi 38 perkara. Lima dari wajib pajak, menurut Anton, telah berhasil diteliti dan masuk ranah perpajakan. Dalam waktu dekat kelimanya akan di tangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan.

"Fokus sekarang di 45 dan 32, tapi fokus penyidik adalah yang 45 wajib pajak, sekarang menjadi 19 wajib pajak. Lima di antaranya masuk ranah perpajakan dan akan ditangani oleh PPNS perpajakan," imbuh Anton.

Menurutnya, jika hasil penelitian ini ada indikasi penyimpangan, maka akan dilanjutkan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Anton menyatakan saat ini pihaknya belum bisa membeberkan nama-nama dari perusahaan-perusahaan pasien Gayus itu, termasuk nominalnya.