Laman
Kamis, 21 Oktober 2010
PU JAMBI UANG 2 MILIAR ITU TIDAK ADA ARTI NYA
JAMBI EKSPRES:
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Palmerah Ring Road) sampai sekarang belum menemukan titik terang. Belum ada jawaban pasti kapan pengerjaan jalan nasional sepanjang lebih kurang 22 kilometer tersebut akan dilaksanakan. Bank Dunia (world bank) yang selama ini memberi harapan untuk mengucurkan dana, masih gantung.
Di lain pihak kondisi jalan yang menjadi poros utama bagi angkutan memiliki beban berat, semakin parah. Perbaikan dengan cara tambal sulam, dan sapu lubang menggunakan pasir, tanah dan batu (sirtu) belum mampu mengatasi kerusakan jalan. Karena begitu turun hujan deras, maka jalan yang ditambal kembali berlubang dan bonyok.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi, Ir Achmad Djunaidi, kepada Tribun, Selasa (19/10) belum bisa berbicara banyak menyangkut jalan lingkar. Karena segala sesuatunya masih menggantungkan harapan dari bantuan bank dunia, yang hingga kini belum ada kabar signifikan. Meskipun, Kadis PU sudah menghadap Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Rabu lalu, lagi-lagi belum ada kepastian kapan jalan lingkar selatan memulai pekerjaan.
"Memang benar Rabu dan Kamis lalu saya menghadap Pak Dirjen Bina Marga di Jakarta, namun belum dapat dipastikan kapan dana dari bank dunia akan turun. Pak Dirjen bilang semuanya tergantung world bank, yah kita tunggulah, berita selanjutnya," katanya.
Menurut dia, untuk memperbaiki jalan yang rusak, dalam kondisi darurat sudah disediakan dana tanggap darurat dari APBN sebesar Rp 2 miliar. Dana sebanyak itu, kata Djunaidi untuk mengatasi kerusakan di beberapa tempat yang dianggap mengganggu atau menghambat kelancaran kendaraan untuk lewat.
"Dalam waktu dekat akan kita lelang menentukan siapa yang akan mengerjakan perbaikan jalan dengan sistem sapu lubang, dan tambal sulam. Selama ini perbaikan itu disamping dilaksanakan Dinas PU (menyiapkan alat-alat berat) juga dari pengusaha batubara, dan kesadaran masyarakat lainnya," ungkapnya.
Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Jambi Ir Asmarjani,MM mengatakan, dana Rp 2 miliar yang mau dikucurkan dari APBN 2010 tersebut hanya cukup untuk memperbaiki titik-titik tertentu saja yang dianggap rawan bagi kendaraan melintasi di poros jalan lingkar selatan.
"Dana Rp 2 miliar itu sifatnya penanganan darurat saja, dengan jenis pekerjaan fungsional. Artinya kita prioritaskan beberapa titik yang dianggap mendesak untuk ditanggulangi," ujarnya kepada Tribun, Selasa kemarin via telepon.
Mantan Kepala Balai Alat dan Perbekalan (Alkal) Dinas PU ini menambahkan, bahwa jika memperbaiki secara menyeluruh dengan nilai Rp 2 miliar tersebut sama sekali tak cukup. Untuk itulah diprioritaskan pada titik yang memang mendesak diperbaiki.
Untuk tahun 2011 nanti, jelasnya, pihaknya tetap akan mengajukan anggaran untuk perbaikan jalan lingkar selatan melalui APBN Murni. "Sambil menanti dana LOAN dari IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) tersebut kita tetap anggarkan pada tahun 2011. Apabila bantuan bank dunia tadi cair, maka dana yang kita anggarkan melalui APBN bisa dialihkan untuk keperluan lain," Asmarjani menambahkan.
Keterangan yang dihimpun Tribun, panitia tender Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Jambi sudah mengirimkan tiga nama perusahaan peserta tender ke Dirjen Bina Marga Kementerian PU masing-masing PT Bumi Rejo, PT Adhi Karya, dan Nindya Karya. Dari ketiga perusahaan yang memiliki pengalaman di bidang konstruksi tersebut muncul nama PT Bumi Rejo dengan penawaran paling rendah Rp 87 miliar, dan saat ini menanti persetujuan NOL
PARA JAMAAH HAJI TIBA DENGAN SELAMAT
JAMBI EKSPRES:
Dari tiga kloter yang telah sampai di tanah suci, menurut informasi dari petugas Kemenag yang berada disana secara keseluruhan dalam kondisi sehat. Tidak terdapat penyakit atau jemaah sakit yang sigifikan. "Ada yang sakit tapi hanya pilek dan batuk saja," jelas Herman, PYMT Peyelenggaraan Haji Kemenag, Herman SAg, MPdi.
Iklim yang ada di Madinah cukup berbeda, suhu di kota tersebut lebih dingin dari daerah-daerah lainnya. Jemaah dari Indonesia sendiri saat ini cukup bisa menyesuaikan diri dengan iklim di sana. Apabila kondisi dirasa cukup dingin, jaket yang dibawa dari tanah air bisa digunakan.
Bagi masyarakat yang sanak famili atau teman sedang menunaikan ibadah haji, informasi mengenai perkembangan di Arab Saudi bisa didapatkan. Kemenag Provinsi Jambi membuka posko haji, tepatnya di ruangan Bidang Penyelenggaraan Haji. "Informasi bisa di dapat 1x24 jam, full," katanya.
Informasi lewat bisa diperoleh juga via telepon, masyarakat bisa menghubungi nomor (0741) 667294, atau handphone 082180315849, bisa juga via short message service
TINGGI NYA CURAH HUJAN MEMBUAT PETANI PADI UNTUNG
Musim hujan berkepanjangan akhir-akhir ini tidak menurunkan jumlah produksi padi di Provinsi Jambi dan diyakini akan tetap terjadi peningkatan.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Provinsi Jambi Abu Suchamah mengatakan, musim hujan berkepanjangan bagi petani padi cukup menguntungkan.
"Bagi daerah tadah hujan, sangat diuntungkan, sebelumnya musim tanam hanya satu kali, kini bisa dilakukan dua kali setahun," katanya, Selasa (19/10).
Lahan yang dulunya kering, kini selalu basah, dan bisa ditanami padi setiap saat, sehingga produksi padi pun bisa ditingkatkan, sementara daerah yang pengairannya teratur, atau irigasi juga kian baik.
Katanya, pada 2009 produksi gabah kering giling (GKG) Provinsi Jambi mencapai 641.000 ton, dan pada 2010 diprediksikan meningkat sekitar tiga persen.
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jambi melakukan berbagai upaya untuk memperluas areal tanam dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan produksi.
Untuk meningkatkan produksi dan menekan biaya, petani kini juga terus dibina memproduksi pupuk organik yang bahan bakunya berasal dari jerami dan kotoran ternak yang diusahakan sendiri.
KELUARGA HARUS INGAT KAN KEMBALI JAMAAH JANGAN DEKAT DENGAN ORANG KULIT HITAM/NEGRO
Pergi menunaikan rukun Islam yang kelima sungguh suatu kebahagian dan dambaan umat muslim. Kenapa bahagia karena tidak semua orang bisa berangkat haji, sekalipun mampu. Perasaan itulah yang dirasakan Hj Rukiyah usai melaksanakan ibadah haji.
Banyak suka duka dan kenyataan hidup yang secara spiritual dialaminya langsung. "Di tanah suci itu, setiap perkataan akan berdampak langsung dan menjadi nyata," ujarnya.
Hj Rukiyah mencontohkan, apabila kita berkata, makanan itu tidak enak, maka sampai kembali ke tanah air makanan tersebut rasanya tetap tidak enak bila dimakan. Rasa itu baru berubah ketika kita sudah menginjakkan kaki kembali ke tanah air.
Hj Rukiyah yang tinggal di Jl Jambi Simpang III Sipin itu juga mengingatkan kepada calon jamaah haji, agar benar-benar memahami dan belajar melalui lembaga bimbingan haji. Sebab, apa yang kita lihat di tanah suci tersebut berbeda dengan apa yang terlihat di Indonesia. Terutama para umat muslim dari benua eropa dan afrika.
Tata etika beribadah ibadah yang dilakukan mereka sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Walaupun begitu, tatacara haji sebagaimana rukun dan syarat wajib haji tetap sama.
Dalam melaksanakan ibadah haji yang harus dijaga dan paling penting adalah kesiapan fisik. Sebab, di tanah suci, kekuatan fisik sangat berpengaruh terhadap terlaksananya semua ibadah dengan baik.
"Umat yang berkulit hitam rata-rata kasar dan tidak peduli kepada jamaah lain. Mereka main tumbur dan seruduk saja. Makanya perlu fisik yang kuat," katanya.
RASKIN DI JAMBI JANGAN LAGI DI SUNAT
JAMBI, Perusahaan Umum (Perum) Bulog Jambi optimistis penyaluran beras untuk keluarga miskin di Provinsi Jambi 2010 terealisasi 100 persen. Penyaluran tiap bulan mencapai 19.872.041 ton.
Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Jambi, Damin Hartono Roestam di Jambi, Rabu (20/10) mengatakan, dalam sepuluh bulan berjalan sudah terealisasi 84 persen.
Pihaknya tinggal menyalurkan jatah beras untuk dua bulan terakhir Desember 2010 dan diyakini dapat dituntaskan. Provinsi Jambi 2010 mendapat jatah atau pagu raskin 22.533.290 ton dengan jumlah penerima atau rumah tangga sasaran (RTS) 133.137 kepala keluarga (KK).
Memasuki pekan ketiga Oktober 2010 penyaluran sudah mencapai 16.524.038 ton dan sisanya akan disalurkan pada November dan Desember 2010.
Ia menyebutkan, lancarnya pendistribusian raskin tersebut juga turut membantu meredam lonjakan harga atau menjaga kestabilan harga beras di pasaran.
Perum Bulog Jambi dalam setahun mendatangkan beras sebanyak 30.000 ton untuk stok atau cadangan beras, termasuk pengadaan untuk raskin yang didatangkan dari provinsi tetangga dan beras lokal.
Dalam pengadaan beras baik untuk raskin maupun antisipasi bencana alam Jambi masih mengandalkan beras dari luar daerah, karena produksi beras lokal belum mampu dijadikan cadangan.
Produksi beras lokal untuk pengadaan belum memenuhi target yang ditetapkan atau kurang dari 500 ton dari 30.000 ton yang dicadangkan tiap tahun tersebut, di mana 29.500 ton didatangkan lewat provinsi tetangga dan Jawa Timur melalui pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera barat.
RTS di Jambi tetap membeli Raskin dengan harga Rp 1.600/kg, sesuai aturan secara nasional, naik dari dua tahun terakhir seharga Rp 1.000/kg.
Sementara Pemerintah Provinsi Jambi, kota dan kabupaten sebelumnya menyubsidi Rp 600 dari harga yang ditetapkan pemerintah, dengan rincian Rp 300 dari APB provinsi dan Rp 300 dari APBD kota dan kabupaten.
UNJUK RASA DI GEDUNG DPRD PROV JAMBI RICUH
JAMBI EKSPRES:
Sekitar 70 massa dari PMII Jambi sempat ricuh dengan aparat kepolisian ketika mereka melakukan aksi di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Jambi, Rabu (20/10). Seperti aksi di beberapa daerah lain, aksi tersebut adalah dalam rangka memperingati satu tahun pemerintahan SBY-Boediono.
Kericuhan terjadi ketika mahasiswa memaksa menerobos pintu gerbang yang dijaga aparat kepolisian dari Polresta Jambi. Sempat terjadi aksi dorong-mendorong ketika pintu gerbang terbuka. Namun akhirnya mahasiswa mengalah dan tetap bertahan di depan pintu gerbang.
Mahasiswa sebenarnya ingin menyuarakan aksi mereka di DPRD Jambi, yang bersebelahan dengan kantor Gubernur Jambi.
Sementara sekitar 50 mahasiswa dari BEM STIE Muhammadiyah ikut bergabung dengan massa dari PMII. Aksi damai mereka ini bertujuan untuk mengritik pemerintahan SBY-Boediono.
"Kita hanya menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi kenapa pintu gerbang ditutup dan kita tidak boleh masuk," keluh salah seorang korlap aksi.
RENOVASI GEDUNG DPRD KOTA SEBAIK NYA DI TUNDA SAJA
JAMBI EKSPRES:
Rencana DPRD Kota Jambi untuk menyewa konsultan untuk membuat perencanaan rehab gedung induk dengan nilai kontrak Rp 365 juta ditunda pada2011. Karena proses perencanaan dan pelaksanaan tender membutuhkan waktu cukup lama.
Sekretaris DPRD Kota Jambi, Drs EC Marjani kepada Tribun mengatakan, bahwa melihat kondisi beberapa ruangan rapat dan kantor sekretariat dewan memang perlu perbaikan secara menyeluruh. Ia mencontohkan langit-langit di ruangan utama Swara Bumi yang biasanya digunakan untuk rapat paripurna mengalami kerusakan sehingga apabila hujan lebat, air akan menetes di beberapa tempat.
"Dipending sampai tahun 2011 karena butuh proses dan kajian ulang untuk merencanakan dan menyewa konsultan,"ucapnya, Rabu (20/10).
Ia memastikan bahwa pelaksanaan renovasi gedung DPRD Kota Jambi tidak akan dilakukan pada 2010. Agar rencana renovasi tersebut tidak menggangu kinerja dewan kota maka pihaknya akan mendiskusikannya kembali dengan para pimpinan dan anggota DPRD Kota Jambi.
Dikatakannya, pihaknya tetap akan melakukan evaluasi dan mengkaji secara mendalam mengenai rencana renovasi gedung DPRD Kota Jambi. Tentunya, kebutuhan-kebutuhan lainnya yang lebih strategis tetap diprioritaskan. Khususnya yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat di Kota Jambi.
"Kita akan melihat kebutuhan lainnya yang strategis. Kami akan diskusikan lagi dengan pimpinan dan anggota dewan,"ujarnya.
Sementara, anggota dari Partai Hanura DPRD Kota Jambi, Rasdi, mengungkapkan agar rencana renovasi gedung DPRD Kota Jambi ditunda dahulu. Karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih penting dan mendesak (urgent). Misalnya sekolah dan jalan yang masih banyak mengalami kerusakan.
KAJATI BELUM SANGGUB UNGKAP KASUS DMP TAMPA LAHAN SAWIT
JAMBI, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi sampai saat ini belum bisa mengungkap kasus dugaan penggelapan pajak PT Delimuda Perkasa (DMP) yang tidak memiliki lahan perkebunan tetapi sudah bisa memproduksi minyak sawit mentah (CPO) selama beberapa tahun terakhir.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Yuswa Kusumah Affandi Basri, di Jambi Rabu (20/10), mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum sampai melakukan penyidikan terkait desakan anggota Komisi III DPR yang minta aparat penegak hukum di Jambi bisa mengungkap kasus penggelapan pajak dan korupsi di tubuh PT DMP itu.
Tim Kejati Jambi yang dibentuk untuk menanggani kasus DMP tersebut, untuk saat ini masih fokus kepada penanganan kasus terkait yang disidik Polda Jambi yakni pelanggaran undang‑undang perkebunan sedangkan untuk kasus penggelapan pajak atau korupsinya belum dilakukan.
"Kendala yang dihadapi Tim Kejaksaan adalah, kekhawatiran terjadinya benturan dengan instansi pajak yang semestinya mereka yang lebih dahulu melakukan penyidikan bila memang ada bukti pelanggaran penggelapan pajak," katanya.
Ia menjelaskan, setelah ada surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang diserahkan kantor pajak maka Kejaksaan baru mengungkap kasus tersebut.
Semestinya, menurut dia, Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil Pajak di Jambi, bisa melakukan lebih awal penyelidikannya dan setelah ada SPDP baru bisa Kejaksaan yang melanjutkan kasus tersebut hingga pengadilan untuk disidangkan.
Dalam masalah penggelapan pajak yang diduga dilakukan PT DMP tersebut, seharusnya yang paling berhak dan berkopenten dalam melakukan penyidikan adalah PPNS di Kanwil Pajak.
Kejati Jambi saat ini masih mempelajari berkas tiga orang tersangka dalam perkara penyalahgunaan undang‑undang perkebunan khususnya masalah izin operasional PT DMP dalam mengelola pabrik kelapa sawit yang dibelinya dari PT Tunjuk Langit Sejahtera (TLS).
Polda Jambi dalam menanggani kasus PT DMP yang melanggar tindak pidana perkebunan sesuai pasal 46 ayat 1 dan 2 UU Nomor 18 tahun 2004, sudah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus tersebut yakni Bijak Peranginangin sebagai tersangka satu, Jufendiwan tersangka dua dan tersangka tiga Surya Darmadi sebgai Komisaris Utama atau Direktur Utama PT DMP.
Berdasarkan laporan kasus perkara PT DMP, penyidik Polda Jambi sudah melakukan berbagai tindakan dengan menyita barang bukti, memeriksa puluhan saksi mulai dari pihak perusahaan DMP hingga kepihak yang dianggap terkait atau mengetahui kasus ini dan menetapkan tersangkanya.
Kasus PT DMP ini menjadi perhatian pihak Komisi III DPR‑RI, yang beberapa waktu lalu turun ke Jambi untuk mendengarkan langsung pemaparan dari hasil penyidikan kepolisian dan kejaksaan terkait kasus izin operasional pabrik.
Perusahaan yang tidak mempunyai lahan perkebunan inti itu, diduga melakukan pencemaran lingkungan hingga adanya dugaan penggelapan pajak dan retribusi daerah yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.