USMAN ERMULAN MINTA SAFRIAL DI TINDAK GARA-GARA TIDAK HADIR DALAM DEBAT KANDIDAT BUPATI TANJAB BARAT

JAMBI EKSPRES:

Tidak Hadir dalam Debat Kandidat

KUALATUNGKAL - Sesuai prediksi, debat kandidat antara calon bupati (Cabup) Tanjab Barat, di Hotel Mulia, Kualatungkal malam tadi, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Acara debat itu berubah jadi dialog atau tanya jawab, karena yang hadir hanya Usman Ermulan. Sedangkan kandidat incumbent, Safrial MS tidak hadir. Sebelum dialog dibuka, Usman sempat protes dan meminta penjelasan dari KPUD apa konsekuensi dari ketidakhadiran Safrial. Dia minta kandidat yang kini masih menjabat sebagai Bupati Tanjab Barat itu ditindak. “Sebelum acara ini dimulai, saya ingin penjelasan dan konsekuensi dari KPUD. Akhirnya, debat ini tidak ada wibawa, dan ini disaksikan masyarakat banyak,” kata Usman di hadapan panelis yang disambut dengan yel-yel simpatisannya.

Protes Usman itu direspon KPUD. Acara sempat ditunda sekitar 15 menit. Ketua KPUD bersama ketua panwaslu berkoordinasi sejenak, menanggapi instruksi dari calon kepala daerah nomor urut 2 itu. Ketua KPUD Tanjab Barat Syahrial, berjanji akan menyurati Safrial, dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan panwaslu. “Kami akan surati Pak Safrial, dan akan diumumkan di media masa,” kata Syahrial menjawab instruksi Usman Ermulan.

Setelah itu, dialog dilanjutkan. Dalam dialog yang berlangsung kurang lebih dua jam, dimulai pukul 20.30 - 22.30 itu, panelis Prof.Dr.H.Aulia Tasman menyampaikan sejumlah pertanyaan, berkaitan dengan visi dan misi Usman Ermulan jika terpilih lima tahun ke depan. Materi yang dibedah antara lain di bidang ekonomi dan pembangunan.

Usman Ermulan mengatakan, dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, infrastruktur sangat penting dibangun, yakni membangun jalan Tungkal – Teluk Nilau. Dia berjanji dalam waktu enam bulan, jalan tersebut sudah bisa dilewati.

Selanjutnya, akses jalan akan dibuka hingga ke Senyerang dan Tebing Tinggi. Dengan demikian, potensi perkebunan dan pertanian masyarakat di daerah Teluk Nilau dan sekitarnya akan bisa dijual dengan harga bersaing.

“Ini program saya pertama. Dalam enam bulan, jalan Teluk Nilau selesai. Karena apa sulitnya menutupi lubang-lubang agar kendaraan bisa lewat,” kata mantan anggota DPR RI itu.

Berkaitan dengan itu, Pelabuhan Roro akan menjadi pintu gerbang untuk membuka lalu lintas Asia, dari Singapura, Malaysia dan Kuala Tungkal. Akses jalan menuju Pelabuhan Roro juga akan lebih dimantapkan.

Dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di bidang kelautan, menurut Usman, jika dia terpilih, pemda akan memberikan bantuan 100 perahu nelayan per tahun. Dengan satu perahu, nelayan akan bisa menghidupi 12 KK. Dan bila dikalkulasikan, 1.200 KK terserap, sehingga angka pengangguran akan ditekan.

“Saya juga akan menghidupkan kembali Ancol Beach, sebagai objek wisata yang saat ini ditinggalkan. Karena Ancol Beach adalah dambaan masyarakat Kualatungkal. Pengunjung dari luar kota bisa singgah menikmati keindahan laut Kualatungkal,” jelasnya.

Pertanyaan yang disampaikan panelis, langsung disambut oleh calon nomor urut dua ini. Setiap memberikan penjelasan, ratusan simpatisan Usman-Katamso langsung berteriak dan bertepuk tangan sembari mengatakan “hidup nomor dua”.

Pantuan di lokasi acara, ruang aula begitu sempit, sehingga hanya puluhan undangan yang bisa masuk. Sementara debat kandidat ini rencananya diliput oleh Tungkal TV / TV Pemda Tanjab Barat. Sehingga massa yang tidak masuk, bisa menyaksikan dialog Usman dan panelis melalui layar lebar yang disiapkan di depan Hotel Mulia, Jalan Parit Gompong.

Minta KPUD Lapor Polisi

Setelah dialog antara Usman dan ratusan simpatisannya protes. Pasalnya, debat yang seharusnya disiarkan secara langsung oleh Tungkal TV, ternyata tidak dapat disaksikan oleh masyarakat di Kualatungkal. “Saya merasa dirugikan. Saya minta KPUD segera melapor ke polisi atas pembohongan ini. Tungkal TV adalah milik daerah, duit rakyat yang buatnya. Bukan dibangun oleh Safrial dan Yamin,” kata Usman dengan nada tinggi.

Ratusan simpatisan akhirnya masuk ke aula Hotel Mulia. Mereka sempat emosi, dan meminta pimpinan Tungkal TV segera mempertanggungjawabkan. “Penyiaran debat ini kan dibayar oleh KPUD. Perjanjiannya juga begitu, tapi kenapa sempat ditampilkan yang lain, bukan dialog saya tadi,” kata mantan Bupati Tanjab Barat itu.

Situasi nyaris ricuh. Akhirnya, Kapolres Tanjab Barat AKBP Mintarjo langsung mengambil tindakan. Kapolres mengatakan, jika KPUD melapor, polres siap menerima kapan saja. “Kita siap kapan saja, jika KPUD ingin melapor,” kata Mintarjo.

Sekretaris KPUD Sutrisno, mengatakan, debat kandidat seharusnya disiarkan secara langsung oleh Tungkal TV. Ia mengaku tidak tahu kenapa dialog antara panelis dan kandidat tidak bisa ditonton secara langsung di siaran Tungkal TV.

Salah satu tim Usman, di hadapan KPUD dan Kapolres, mengatakan awalnya bisa disaksikan secara langsung. Hanya saja, ketika Usman intruksi dan meminta konsekwensi ketidakhadiran Safrial, siaran langsung berganti. “Siaran langsung hanya sebentar bisa dilihat, sesudah itu diganti siaran lain,” katanya.

Usman Beruntung

Ketidakhadiran Safrial dalam debat kandidat sangat menguntungkan Usman Ermulan. Pasalnya, dalam kesempatan itu, Usman bisa menyampaikan visi dan misinya dalam menjawab pertanyaan panelis.

Menurut panelis Aulia Tasman, memang dalam peraturan KPUD tidak ada sanksi yang dikenakan bagi kandidat yang tidak hadir dalam debat kandidat. Hanya saja, kata dia, dalam kesempatan ini banyak celah-celah yang menjadi keberuntungan Usman.

“Pak Usman akhirnya bisa berkampanye secara gratis. Dan tadi kita sudah membeda masalah ekonomi pembangunan, dan ini sangat dimanfaatkan Pak Usman dan dijawab dengan baik,” kata Aulia tadi malam.

Soal ketidakhadiran Safrial, dia sangat menyayangkan. Debat kandidat sangat bermanfaat bagi kandidat yang ingin menyampaikan visi dan misinya. Menurut dia, KPUD harus berani menyurati kandidat yang tidak hadir dan ditembuskan ke KPUD Provinsi Jambi. Kendati, dalam aturan KPUD tidak sanksi yang dikenakan.

“Memang dalam aturan KPUD ada kelemahan-kelamahan,” katanya lagi. Terpisah, Usman Ermulan mengatakan debat kandidat sangat penting dilakukan untuk menyampaikan visi dan misi yang bisa disaksikan khalayak ramai. Jika ada kandidat tidak hadir, maka visi dan misinya tidak bisa didengar masyarakat luas dan perlu dipertanyakan. Ia juga menilai, KPUD tidak ada wibawa, karena debat hanya dihadiri satu orang kandidat.

“KPUD harus bertindak, jangan diam aja. Kan ada pleno, atau misalnya menyurati dan sebagainya. Debat ini kan KPUD yang buat,” ujarnya. Dalam debat ketiga nanti, kata dia, Safrial sebaiknya hadir dan bersikap gentlemen. “Tunjukkan keberanian dong,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Tim SbY, Bahtaruddin Simanjuntak, mengatakan Safrial memang tidak bisa hadir. Menurut dia, dalam debat kandidat calon incumbent tidak dapat cuti dari gubernur. “Bapak tidak dapat cuti, makanya tidak hadir,” katanya.

TATA RUANG SALAH NAMUN IJIN TETAP KELUAR

JAMBI EKSPRES:

Dalam banyak perdebatan mengenai kebijakan pembangunan daerah, acapkali mempersoalkan ketidaktersediaan informasi mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Centang pemenang pembangunan kota selama ini yang diidentifikasi dengan menjamurnya banyak pembangunan rumah toko (Ruko), baik untuk perdagangan, pergudangan maupun bisnis walet, seperti pembangunan mal, pembangunan pabrik, dan sejumlah sarana perdagangan serta perumahan baru lainnya yang siap mengepung lokasi-lokasi strategis di kota ini, yang kesemuanya bergerak cepat untuk mengisi ruang-ruang kosong, dan belum jelas peruntukkannya.

Dalam konteks bisnis, barangkali apa yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut, merupakan langkah terobosan dan jelas berinsting bisnis tinggi. Hanya saja, pemerintah daerah kurang cepat, bahkan cenderung mengabaikan, dan tidak berpikir panjang untuk masa depan kota ini, lima atau sepuluh tahun ke depan. Inilah yang mendasari kegelisahan banyak orang, terutama yang memiliki concern terhadap keberlanjutan pembangunan kota.

RUTRK yang beberapa waktu lalu dibahas dan sebentar lagi disahkan, sedikit banyaknya ada dua kelompok yang memberikan apresiasi. Yang optimis beranggapan dan berharap, inilah jawaban dari sekian banyak problem kebijakan perkotaan selama ini yang terbengkalai, dan tidak pernah begitu menjadi perhatian para policy makers (pembuat kebijaksanaan). Tapi, bagi sekelompok yang lain, yang berharap-harap cemas, apa betul RUTRK ini akan menjawab banyak persoalan kebijakan perkotaan, atau justru sebaliknya, akan menambah ancaman dan beban baru bagi keberlanjutan pembangunan perkotaan, kini dan di masa yang akan datang?

Padahal sejatinya, RUTRK digagas dan dibuat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peruntukkan lahan sebagai jaminan aktivitas dan pertumbuhan investasi. Karenanya, konsekuensi dan ketaatan terhadap kebijakan sebuah rencana menjadi hal penting dan tidak dapat ditawar-tawar dalam proses perencanaan itu sendiri. Bagaimanapun juga, rencana peruntukkan dan pemanfaatan lahan dalam kebijakan tata ruang tidak dapat berubah-ubah setiap tahun dan/atau setiap dikeluarkannya selalu diberi peluang untuk dievaluasi dan direvisi, karena merusak kualitas lingkungan, menghambat investasi dan berpotensi menimbulkan konflik.

Dalam judul berita di halaman Metro Jambi pada harian ini berbunyi, “Wali Kota: Kalau Salah Kok Masih Dikeluarkan (5/5).” Kegerahan Wali Kota Bambang Priyanto terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunakan Bangunan (IPB) terhadap salah satu pabrik yang berlokasi di Jalan Lingkar Barat, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru menuai kritik tajam dari parlemen. Kalangan DPRD Kota Jambi menaruh curiga dan mempersoalkan mengapa perusahaan tersebut dapat beroperasi di lahan yang bukan pada peruntukannya dan melanggar peraturan daerah (Perda).

Menguji Nyali Wali Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Perda No. 5 tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Jambi, pasal 11 huruf d, bangunan pabrik milik taipan terkaya di Indonesia tersebut berada di BWK C2 (barat) tepatnya pada ULP C2-4 yang merupakan kawasan peruntukkan pemukiman, perdagangan, dan cadangan pengembangan kota. Sedangkan kawasan industri, sesuai pasal 12 huruf C adalah di BWK D1 (timur) dan D2 (timur). Atas pelanggaran tersebut, maka menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 37 ayat 3, Izin Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan atau yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

Dalam pasal yang lain disebutkan, bahwa setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan mengakibatkan perubahan fungsi dan ruang, maka dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan didenda paling banyak sebesar Rp 500 juta. Dalam pasal lain, pasal 73 ayat 1 disebutkan, setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dapat dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Dalam konteks tersebut, maka beranikah Wali Kota selaku pimpinan untuk mengatakan, kalau sudah salah mengapa dikeluarkan?, soalnya, kasus pabrik tersebut merupakan puncak gunung es yang bermuara pada keseriusan pimpinan kota untuk menata dan menertibkan bangunan-bangunan yang sudah berdiri dan memiliki izin untuk ditindak tegas dan di-stop operasinya. Bila tidak, maka jangan heran, pembangunan dan tata ruang kota ini akan semakin kompleks, bak lingkaran setan, siapa cepat ia dapat. Bila begini, siapa yang diuntungkan?.(*)

*Penulis adalah pengamat Kebijakan Publik/Ketua Asosiasi Manajemen Indonesia Jambi

RENDAH NYA MUTU PENDIDIKAN DI JAMBI DIKNAS WAJIB BERTANGGUNG JAWAB

JAMBI EKSPRES:

RENDAHNYA mutu pendidikan di Indonesia umumnya, dan di daerah Jambi khususnya selalu menjadi sorotan banyak pihak. Salah satu indikator rendahnya mutu pendidikan di antaranya dikaitkan dengan rendahnya kesiapan dan output dari para lulusan dalam memasuki dunia kerja, apalagi untuk kondisi saat ini, dimana daya serap lapangan pekerjaan masih terbatas.

Kurangnya implimentasi ilmu pengetahuan yang diperoleh para lulusan dalam memecahkan masalah yang timbul dalam kehidupan, berikut masih kecilnya persentase lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti hasil SMPTN belum lama ini, hampir 40 persen tidak lulus untuk ukuran perguruan tinggi (PT) lokal, bagaimana PT tingkat nasional?

Apalagi, bila dikaitkan dengan perubahan paradigma dari implementasi kebijakan otonomi daerah selama ini, sejatinya sektor pendidikan menjadi hal utama yang harus menjadi perhatian serius banyak pihak, terutama pemprov dan pemkab/pemkot, dunia usaha, dan satuan pendidikan, baik warga, komite sekolah dan lembaga pendidikan itu sendiri melalui pemberdayaan warga masyarakat dengan meningkatkan partisipasi publik secara terus menerus.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat menjadi kata kunci yang harus diberdayakan. Salah satu upaya tersebut, dengan mewadahi peran serta masyarakat di bidang pendidikan dengan mengakomodasi pandangan dan aspirasi mereka, sehingga agenda peningkatan kualitas pendidikan di daerah menjadi agenda utama.

Dalam konteks tersebut, peran dan fungsi Dewan Pendidikan (DP) sebagai wadah aspirasi masyarakat pendidikan dan komite sekolah (KS) sebagai implimentasi dari peran serta warga, dalam hal ini wali murid menjadi signifikan untuk dipersoalkan. Sebagaimana amanat Pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.

Guna merespons kebutuhan tersebut, seiring dengan dinamika bermasyarakat di daerah, maka pada 5 November 2005 dibentuklah Dewan Pendidikan Provinsi Jambi melalui mekanisme dan prosedur yang diatur melalui musyawarah pemilihan, yang terdiri atas beragam latar belakang, tokoh pendidikan, baik kalangan akademisi maupun organisasi kependidikan, lsm, pers, lintas profesi, agama, dan organisasi sipil termasuk kalangan pelaku usaha melalui SK Gubernur Jambi Nomor: 391 Tahun 2005.

Secara strategis, DP maupun KS memiliki peran dalam mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta penyelenggaraan pendidikan, dan mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, berarti penyelenggara pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab banyak pihak di antaranya; (i) pemerintah provinsi,(ii) pemerintah kabupaten/kota, (iii) pihak sekolah, (iv) orang tua murid/masyarakat, dan, (v) stakeholders pendidikan (organisasi profesi, alim ulama, lsm, pengusaha, dll).

Dalam konteks fungsinya, baik DP maupun KS di antaranya; (i) sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, (ii) sebagai pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, (iii) sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) dengan masyarakat.

Sementara perannya, (i) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (ii) melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (iii) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dari berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Diakui atau tidak diakui selama ini, fungsi dan peran DP dan KS memang relatif belum optimal, apalagi dalam konteks memerankan sebagai pendukung dan pemberi pertimbangan kebijakan. Bila dilihat dari satu periode ke belakang, tidak optimalnya peran tersebut, di antaranya karena: (i) belum satu persepsinya leading sector, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Provinsi, bahkan kepengurusan DP Nasional hingga saat ini masih belum dikukuhkan, Diknas lebih mempersepsikan DP tidak lebih sebagai ‘alat justifikasi’ untuk pembenaran kinerja, sehingga kurang menerima gagasan apalagi kritik, (ii) posisi penganggaran DP yang masih disatukan dengan Diknas, sehingga kinerja DP menjadi tidak terukur. Masalahnya pengendalian dan penganggaran tidak pernah melibatkan DP, namun bukan berarti DP tidak bisa berbuat.

Akan tetapi ke depan, posisi dan peran tersebut kiranya dapat lebih dioptimalkan dengan mereposisi DP tidak menjadi bagian leading sector, terutama pada level anggaran, menyatukan persepsi bahwa agenda bersama stakeholder menjadi tugas utama para pihak sesuai fungsi dan tugas masing-masing, sehingga satu dengan lainnya tidak terkooptasi, dengan memberikan keleluasaan untuk berkiprah sesuai wilayahnya masing-masing. Selain itu, DP juga harus mampu menggalang kerja sama, terutama dunia usaha dan masyarakat satuan pendidikan untuk menggerakkan partisipasi publik dalam pemajuan pendidikan di daerah.

Lagi-lagi peran dan fungsi tersebut dapat berjalan optimal, bila semua pihak dapat berkomunikasi dan berkoordinasi secara sinergis, baik mengawal, mendorong dan memediasi berbagai komponen satuan pendidikan secara intensif dalam berbagai forum baik, formal maupun informal, sehingga apapun yang menjadi kebijakan pendidikan yang memiliki dimensi luas terhadap kemajuan daerah akan dapat dijadikan agenda bersama dalam mendorong dan mempercepat kemajuan dunia pendidikan, kini dan masa yang akan datang. Apalagi, salah satu agenda srategis kepemimpinan daerah 2010-2015 adalah mempercepat penguatan SDM daerah melalui peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.(*)

*Penulis merupakan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jambi 2010-2015

SAFRIAL MS EVALUASI ESDM

JAMBI EKSPRES:

KUALATUNGKAL - Bupati Kabupaten Tanjab Barat Safrial MS berjanji akan mengevaluasi kinerja Kadis Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Muslim Rizal. Hal ini terkait dengan adanya sorotan dari kalangan anggota dewan baru-baru ini. Menurut Safrial, tidak hanya terhadap Kadis ESDM, kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya juga tak luput dari rencana evaluasi tersebut. “Kita akan evaluasi nanti kinerja yang bersangkutan sebagai kepala dinas ESDM, kita berterima kasih lah dengan dewan atas masukan dan kritik itu,” ujar Safrial.

Menurutnya, evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan suatu hal yang mutlak untuk menakar sejauh mana pelayanan kepada masyarakat dan program kerja yang dilakukan. Kendati demikian, kata dia selaku bupati, Safrial tidak akan gegabah dengan tindakan yang akan diambil sebab semuanya itu harus dibuktikan kebenarannya apalagi menyangkut jabatan seseorang.

Mengenai tindakan apa yang akan diambil, Safrial belum mau berkomentar lebih lanjut, sebab masih dalam tahap proses. “Yang jelas, kita menginginkan kinerja setiap SKPD itu baik sesuai tupoksinya, makanya kita selalu adakan pengawasan,” tegasnya.

Sebelumnya, sorotan atas kinerja Kadis ESDM Kabupaten Tanjab Barat Muslim Rizal dilontarkan anggota komisi II DPRD Kabupaten Tanjab Barat Heri Juanda. Politisi dari PPRN itu mengatakan banyak laporan yang masuk, Muslim Rizal dinilai jarang ngantor karena ditengarai sibuk sosialisasi Pemilukada Tebo yang sebentar lagi akan digelar sehingga mempengaruhi program dan pelayanan kepada masyarakat.

Muslim Rizal ketika dikonfirmasi, membantah disebut jarang ngantor, apalagi dengan alasan sibuk melakukan sosialisiasi jelang Pemilukada Tebo. “Silakan saja orang mau berkata begitu yang jelas semua rutinitas serta kerjaaan saya kerjakan dengan baik,” jelasnya.

Menurut dia, kalaupun sedang tidak berada di kantor itu dikarenakan ada dinas luar yang harus dijalankan. Itu pun setelah mendapat izin dari atasannya. “Yang di kantor itu staf, kalau saya tidak mesti berada di kantor, namun begitu keputusan ataupun kebijakan tetap sama saya selaku kepala dinasnya,” tandasnya.

IJIN HGU'' PT KIRANA BELUM DI CABUT

JAMBI EKSPRES:

Upaya Pemkab Muarojambi mencabut izin HGU PT Kirana Sekernan melalui Badan Pertanahan (BPN) Nasional belum membuahkan hasil. Rekomendasi pencabutan HGU PT Kirana yang dilayangkan Bupati Muarojambi tidak kunjung direspon Badan Pertanahan Nasional. “Sampai sekarang, surat rekomendasi pencabutan izin HGU PT Kirana belum dijawab BPN. Kita masih menunggu hasilnya,” kata Sekda Muarojambi Syafuddin Anang, kemarin (7/10).

Syafuddin menjelaskan, surat rekomendasi pencabutan HGU PT Kirana Sekernan ke BPN pusat disampaikan 2 Agustus lalu. Keputusan itu diambil Bupati Muarojambi, sehari setelah ratusan warga Desa Tanjung Lanjut berdemo. “Surat yang kami sampaikan sudah jalan dua bulan. Tapi, belum ada balasan sama sekali dari BPN,” jelas mantan Kepala Biro Sosial Pemprov Jambi ketika ditemui di kantor DPRD Muarojambi.

Perjuangan pencabutan izin PT Kirana Sekernan sebenarnya tidak hanya dilakukan Pemkab Muarojambi. Untuk memperkuat surat rekomendasi Pemkab Muarojambi, dewan juga turut mengirimkan surat rekomendasi pencabutan HGU Kirana ke BPN Pusat.

Untuk diketahui, warga Desa Tanjung Lanjut di bawah naungan LSM FMP (Forum Masyarakat Petani), Muarojambi, sejak lama menuntut pengembalian lahan seluas 2.100 hektare yang dikuasai PT Kirana Sekernan. Aksi demonstrasi pun sering digulirkan warga sejak 1994 lalu.

Dalam setiap aksinya, warga menuding bahwa PT Kirana Sekernan salah menempatkan lokasi HGU-nya. HGU PT Kirana Sekernan disebutkan terletak di Desa Bukit Baling, Kecamataan Sekernan. Pada kenyataan, PT Kirana malah mengelola lahan seluas 2.100 hektare di Desa Tanjung Lanjut.

Pihak PT Kirana Sekernan sendiri membantah tudingan warga ini. Manajer PT Kirana Iranda menyebutkan, bahwa HGU milik Kirana sudah tepat karena telah ditentukan titik koordinatnya oleh BPN. Jika masyarakat tidak puas, dia mempersilakan menggugat secara perdata.

Tantangan manajer PT Kirana ini tidak pernah diladeni warga. Masyarakat lebih percaya jika proses penyelesaian sengketa lahan diselesaikan melalui Pemkab Muarojambi dibanding proses peradilan.

PUTING BELIUNG DUA WARGA TERLUKA

JAMBI EKSPRES:

Dua Warga Terluka Tertimpa Reruntuhan

JAMBI - Hujan lebat yang mengguyur Kota Jambi dini hari kemarin (9/10), membawa petaka. Puluhan rumah di RT 11, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, porak poranda disapu angin puting beliung yang menerjang kawasan pinggiran Sungai Batanghari itu. Angin puting beliung itu bersamaan dengan hujan lebat sekitar pukul 02.30 dini hari.

Informasi di lapangan menyebutkan, sedikitnya dua rumah roboh rata dengan tanah dan 19 lainnya rusak berat akibat sapuan angin puting beliung tersebut. Kedua rumah yang roboh itu milik Selamet dan Jafar. Tidak itu saja, dua warga yang merupakan ayah dan anak, yakni Selamet (52) dan Ayu (10) terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Raden Mataher (RSRM) akibat tertimpa material rumahnya yang ambruk. Sejumlah pohon juga tumbang diterjang angin.

Selamet mengalami luka pada bagian pinggang akibat tertimpa reruntuhan genteng. Sedangkan Ayu mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri. Dahi korban juga memar akibat tertimpa genteng rumah saat sedang lelap tertidur.

Iwan, anak Selamet mengatakan, peristiwa nahas itu terjadi pukul 02.30, bersamaan dengan hujan lebat disertai petir. Ketika warga tengah tidur terlelap, tiba-tiba datang suara gemuruh angin dan langsung menghantam rumah mereka. “Seketika rumah kami roboh dan kami semua terkurung di dalam,” ungkapnya.

Menurut Iwan, saat kejadian, di dalam rumahnya ada enam orang. Selain dirinya, orang tuanya Selamet dan Mislinawati, dan adik-adiknya, Ayu, Dewi Sri Ningsih dan Rianti. Iwan mengaku keluar dari reruntuhan rumah bersama ibu dan dua adiknya melalui lubang papan rumah yang jebol .

Sedangkan adiknya, Ayu dan ayahnya terhimpit reruntuhan rumah. Setelah berhasil keluar dari rumah, dia langsung minta bantuan tetangga dan warga lainnya.

Ayu, salah seorang korban mengungkapkan, pada saat tertimpa reruntuhan rumah, dia sedang dalam keadaan tertidur dan terpisah ruangan dengan saudaranya. “Saya mengalami luka di bagian kepala,” kata siswi kelas 4 SD 209 Kota Jambi itu.

Sementara itu, Selamet masih dirawat di UGD. Dia ditemani istrinya. Hingga siang kemarin, korban belum bisa dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan akibat luka pada bagian punggung.

Terpisah, Ketua RT 11 Kelurahan Penyengat Rendah Sarbawi, mengatakan, sedikitnya 19 rumah rusak akibat sapuan angin puting beliung. Sebagian besar rumah tersebut gentengnya terlepas. Sedangkan satu rumah dan pondok ambruk. “Banyak juga pohon yang roboh,” ujarnya.

Menurut Sarbawi, ini merupakan kali pertama daerah yang dipimpinnya diterjang angin puting beliung. “Angin puting beliung itu hanya beberapa menit saja. Tapi, dampaknya sangat dahsyat,” terangnya.

IJIN PENGEMBANG PERUMAHAN TERANCAM DI CABUT

JAMBI EKSPRES:

Jika Tak Buat Serapan Limbah Rumah Tangga

Ada aturan baru yang diberlakukan pemerintah kepada developer (pengembang) perumahan di Muarojambi. Tiap developer yang baru akan membangun permukiman, diharuskan membuat tempat resapan penampungan limbah air cucian rumah tangga. Program ini dicanangkan pemerintah untuk menghindari limbah hasil cucian dibuang ke selokan.

Kepala Dinas Tata Kota dan Damkar Muarojambi HM Taufik, mengatakan, hasil cucian rumah tangga salah satu limbah berbahaya yang harus dihindari dari ruang terbuka. Karena itu, perlu ada solusi untuk menghindarinya. “Kandungan deterjen yang ada dalam air sangat berbahaya untuk kehidupan. Makanya tidak boleh dibuang ke ruangan terbuka,” katanya.

Menurut Taufik, solusi membuang limbah ke selokan bukan cara yang baik. Cara-cara seperti ini dinilainya hanya akan merugikan masyarakat. Sebab, dapat dipastikan air selokan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, perumahan pun akan terlihat kumuh dan banyak nyamuk.

Sikap Pemkab Muarojambi dalam permasalahan ini, telah menjalin kesepakatan dengan para developer yang baru akan membuat pemukiman di Muarojambi. Para developer diwajibkan membuat tempat resapan limbah di masing-masing rumah. “Aturan ini berlaku sejak saya menjabat kadis tata kota. Kalau developer tidak setuju, izin pembangunan perumahan tidak saya berikan,” kata M Taufik.

Diakui Taufik, aturan yang dibuatnya belum kuat. Karena landasan hukum terhadap aturan tersebut belum ada. Agar aturan ini benar-benar berlaku, Dinas Tata Kota berencana akan menyusun draf terkait aturan permukiman di Muarojambi. Sehingga nantinya draf ini bisa dibawa ke DPRD Muarojambi untuk dijadikan Perda Muarojambi.

BUNGA BANGKAI TUMBUH DI HALAMAN RUMAH WARGA LEGOK JAMBI

JAMBI EKSPRES:

Temuan Bunga Bangkai di Legok

TELANAIPURA - Bunga bangkai spesies Amorphophallus Titanum yang tergolong langka, tiba-tiba tumbuh di halaman rumah Suyadi (31), RT 25, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, pada Minggu (3/10) lalu.

Malam sebelum bunga itu muncul, Suyadi mengaku mimpi aneh. “Mimpinya saya berada di padang pasir. Saya ketemu sama nenek-nenek yang lalu menolong saya karena kehausan,” tuturnya.

Awalnya, pengusaha ikan itu mengaku kaget karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda atau tunas yang menunjukkan keberadaan bunga itu. Apalagi, Sabtu sore saat dia membersihkan rumput di halaman rumahnya, dia tidak menemukan jejak bunga itu.

Suyadi yang ditemui di rumahnya kemarin (7/10), menunjukkan bunga setinggi 75 sentimeter itu kepada Jambi Independent.

Dengan lugas Suyadi menuturkan, Minggu pagi ketika akan membersihkan halaman rumahnya yang semak lantaran ditumbuhi rerumputan, dia mencium bau bangkai menyengat dari halaman rumahnya. Suyadi mencari tahu sumber bau. Alangkah terkejutnya dia saat menemukan sumber bau itu berasal dari sebuah tunas bunga bangkai setinggi lutut orang dewasa di halamannya.

Begitu mengetahui di halaman rumahnya tumbuh bunga langka, Suyadi kemudian memagari bunga tersebut dengan jala ikan agar tidak rusak.

“Paginya sudah ada. Awalnya, bunga itu tumbuh seperti jantung pisang yang keluar dari dalam tanah. Bentuk dan warnanya mirip jantung pisang,” jelasnya.

Bau menyengat yang dikeluarkan bunga itu tak hanya mengundang lalat hijau dan semut, warga di sekitar rumah Suyadi pun penasaran. Semula mereka tidak menduga bau bangkai itu berasal dari bunga yang tumbuh di halaman rumah Suyadi. Sebab, di sekitar rumah Suyadi memang sering tercium bau ikan. Puluhan warga kemudian mendatangi rumah Suyadi untuk melihat dari dekat dan mengabadikan bunga langka itu.

Bunga itu kini ditutupi jaring hitam. Suyadi sengaja menutupinya karena jijik melihat lalat hijau di sekeliling bunga yang jika malam hari semakin bau itu. Di malam hari, pada putik bunga itu mengeluarkan lendir beraroma bau bangkai.

Sejauh ini, kata Suyadi, belum ada ahli botani yang melihat bunga bangkai di rumahnya. Namun dia tidak akan menghalangi jika ada pihak-pihak yang ingin meneliti.

“Kalau ada yang mau meneliti ya silahkan, kalau mau beli ya silahkan,” ujarnya.

Sejak diketahui tentang keberadaan tanaman langka tersebut, masyarakat setempat mulai berdatangan untuk menyaksikan. “Semenjak ada bau menyengat, lalat hijau mulai berkerumun,” tandas Yudhi, warga setempat.

JEMBATAN BATANGHARI 3 BUPATI SIAP CARIKAN DANA

JAMBI EKSPRES:

Rencana Pemkab Muarojambi membangun Jembatan Batanghari III semakin kuat. Restu Gubernur Jambi atas rencana pembangunan ini ditanggapi serius Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir. Pada penyampaian APBDP Muarojambi, Burahanuddin memerintahkan kepala dinas PU Muarojambi menganggarkan desain lengkap Jembatan Batanghari III untuk diajukan dalam ABT tahun ini.

“Pak Gubernur sudah meminta desain lengkap Jembatan Batang Batanghari Tiga. Jadi tolong dianggarkan,” katanya.

Di hadapan para anggota dewan dan seluruh kepala SKPD Muarojambi, Burhanuddin menyebutkan kondisi Jembatan Batanghari I sudah berbahaya. Setiap kali mobil tonase besar melintas, jembatan penghubung Muarojambi-Kota Jambi bergoyang kencang.

“Sebelum kejadian yang tidak diinginkan benar-benar terjadi, ada baiknya Jembatan Batanghari III segera dibangun,” katanya.

Dijelaskan Burhanuddin, jalan dari jembatan Batanghari I–Kota Sengeti, semakin padat saja. Kondisi ini diprediksi akan semakin padat di tahun mendatang. Sehingga perlu ada jembatan alternatif untuk menghindari kemacetan di titik itu. Jembatan alternatif sebagai pemecahan masalah ini rencananya akan dibangun di Sengeti menuju Desa Selat, Kecamatan Pemayung, Batanghari.

Burhanuddn sendiri sangat bersemangat mewujudkan pembangunan jembatan ini. Mantan ketua DPRD Batanghari itu mengatakan bersedia mencari sumber dana ke pemerintah pusat termasuk akan melakukan persentase di Departemen PU.

PARIPURNA DPRD KOTA JAMBI SEPI WAKOT KECEWA

JAMBI EKSPRES:

SKPD, Muspida dan Dewan Banyak Tak Hadir

Wali Kota Jambi Bambang Priyanto kecewa saat rapat dengar pendapat (hearing) dalam rapat paripurna di DPRD Kota Jambi, kemarin (7/10). Pasalnya, kepala SKPD dan muspida di lingkup kekuasaannya, tidak banyak yang hadir.

Padahal menurutnya, rapat tersebut penting guna mendengarkan jawaban eksekutif, terhadap pandangan umum fraksi atas nota pengantar RAPBD-P 2010 Kota Jambi, dan hasil reses DPRD yang lalu.

Pantauan Jambi Independent di ruang rapat, selain absennya kepala SKPD, dari 10 bagian di Setda Kota Jambi, hanya tiga orang saja kepala bagian yang terlihat. Sementara, di bangku muspida, tak satu pun yang terisi.

Untuk itu wali kota langsung memerintahkan Asisten I Ambiar Usman agar membuat daftar hadir khusus bagi para kepala SKPD di rapat-rapat paripurna selanjutnya.

“Jika di rapat-rapat selanjutnya para kepala SKPD tersebut tidak juga hadir tanpa alasan, berarti mereka tidak mau lagi menjabat sebagai kepala,” ancamnya.

Ironisnya, bukan hanya unsur muspida dan kepala SKPD Kota Jambi saja yang banyak membolos dalam paripurna tersebut, bahkan sebagian besar anggota DPRD Kota Jambi juga alpa.

Suasana rapat juga berjalan tidak kondusif. Saat penyampaian hasil reses dari masing-masing daerah pemilihan oleh anggota dewan, banyak di antara mereka keluar ruangan, membuat bangku ruangan paripurna nyaris kosong. Sehingga di akhir rapat, dari 45 anggota dewan yang semula hadir, hanya tinggal 23 orang saja.

Menjawab persoalan itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Jambi Bakri Pajawa mengaku kecewa dengan kondisi tersebut.

Menurutnya, anggota dewan seharusnya mempunyai kedisiplinan tinggi, patuh dengan tata tertib, dan selalu hadir saat paripurna digelar.

“Jadi anggota dewan itu seharusnya tahu, dan mengikuti tata tertib yang sudah ada,” sentilnya usai paripurna.

PROGRAM BARU HBA SATU KECAMATAN SATU SARJANA PENDAMPING

JAMBI EKSPRES:

Satu sarjana satu kecamatan bukanlah program baru Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA). Satu sarjana satu kecamatan adalah sistem yang sedang coba dibangun oleh HBA untuk mengawasi program satu miliar satu kecamatan (Samisake).

HBA menjelaskan, dia akan mengontrak satu sarjana selama lima tahun ke depan untuk mengawasi pelaksanaan program Samisake tersebut. “Ini kita lakukan untuk menghindari takut gagal yang dikhawatirkan banyak pihak akan program Samisake,” kata HBA, kemarin (8/10).

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh sarjana yang ditunjuk nanti, diharapkan program tersebut akan terlaksana dengan maksimal. Kalau terbukti ada program yang tidak jalan, program itu langsung dibatalkan.

HBA menjelaskan, program Samisake akan dimulai pada Januari 2011 mendatang. Program tersebut akan dilaksanakan serentak di 131 kecamatan se-Provinsi Jambi. “Tidak ada kecamatan percontohan, karena program ini harus terlaksana selama lima tahun ke depan. Kalau ada percontohan, justru dikhawatirkan program Samisake akan mandek,” kata HBA.

HBA meminta agar semua pihak ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut. “Tidak perlu khawatir program Samisake ini akan tumpang tindih dengan program-program dinas terkait. Samisake tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Tetapi dalam bentuk program. Program-program ini pun datang atas usulan dari bawah. Dari instansi terkait langsung. Misalnya program bedah rumah, pemberian sertifikat gratis atau pengadaan handtractor,” jelas HBA.

HBA optimis program Samisake akan berjalan lancar. “Tinggal sistemnya. Yang penting itu kan sistemnya. Sekarang kita sedang menguatkan sistem,” tegas HBA.

KELUHAN PEDAGANG IKAN JAMBI

JAMBI EKSPRES:

Ada Gudang di Luar Pasar

Pedagang ikan di Pasar Angsoduo Pasar Jambi mengeluh. Pasalnya, kini telah beroperasi satu gudang yang juga menyediakan ikan di dekat kawasan pasar itu. Akibatnya, terjadi persaingan tidak sehat antara pedagang ikan di Pasar Angosoduo dengan pemilik gudang ikan yang berada di luar kawasan pasar tersebut.

Aripin, salah seorang pedagang ikan di Pasar Angsoduo yang mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Jambi kemarin (8/10), mengatakan, saat ini para pedagang ikan di Pasar Angsoduo mengeluhkan adanya gudang ikan yang berada di luar pasar. Menurutnya, tidak seharusnya gudang ikan berada di luar pasar, karena lokasi untuk gudang telah disiapkan di dalam kawasan pasar.

Dengan adanya gudang ikan di luar kawasan pasar, membuat para pembeli tidak mau lagi masuk ke dalam pasar karena lebih memilih berbelanja di gudang ikan yang berada di luar pasar itu. Sedangkan dirinya dengan pedagang lain melaksanakan jual beli di dalam pasar. “Ini sudah persaingan tidak sehat, kami minta perhatian dari pemerintah,” ujarnya.

Dikatakan, kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, maka dia bersama pedagang lain terancam gulung tikar karena tidak ada pembeli. “Pembeli lebih memilih beli ikan di luar yang bersih. Siapa yang mau masuk ke pasar kalau kondisi pasar seperti saat ini,” tandasnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Jambi Abdus Somad yang menerima perwakilan pedagang ikan itu mengatakan, pihaknya akan mengecek gudang tersebut di lapangan. “Kita akan lihat izinnya, jangan sampai ada yang dirugikan,” tegasnya.

Menurutnya, jika gudang itu memiliki izin, maka pihaknya akan menelusuri izinnya, supaya tidak disalahgunakan izin. Dia juga mencurigai ada maksud lain oleh pengusaha yang memiliki gudang itu. Pasalnya, gudang ikan sudah disediakan dalam kawasan Pasar Angsoduo, kenapa harus ada gudang lagi di luar pasar.

KASIHAN PELAJAR KOMPUTER SEKOLAH DI TARIK PIHAK KE TIGA PADAHAL DARI DIKNAS SUDAH LUNAS KEMANA UANG ITU ??

JAMBI EKSPRES:

KOTA JAMBI
Penarikan komputer oleh pihak ketiga di sekolah-sekolah dalam Kota Jambi, terus berlanjut. Dari data Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jambi, sebanyak tujuh sekolah memiliki tunggakan utang pembelian komputer kepada pihak ke-3. Yakni, SMPN 3 dan SMPN 14 (sudah ditarik). Kemudian SMPN 12, SMPN 19, SMPN 23, SMPN 24 dan SMPN 25.

Ketua Komisi D DPRD Kota Jambi Dede Firmansyah kemarin (7/10), menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, penarikan komputer oleh rekanan Disdik bertentangan dengan visi Kementerian Pendidikan Nasional tentang pembelajaran informasi teknologi (IT) di sekolah.

“Siswa nantinya tentu mengalami kendala untuk ujian praktek,” ungkapnya.

Menurutnya, dewan tengah mempelajari permasalahan tersebut. Masalah itu dinilainya harus jadi tanggung jawab pemerintah kota yang memiliki program sekolah gratis.

Oleh karena itu, utang yang dimiliki oleh sekolah-sekolah tersebut harus dibiayai melalui APBD. Namun, jika utang pembelian komputer tidak bisa diberikan karena keterbatasan anggaran, pemkot harus ada solusi lain.

Sedangkan untuk pemberian izin melakukan pungutan kembali menurutnya, agak sulit. Takut bertentangan dengan Surat Edaran Wali Kota, dan Keputusan Presiden nomor 80. Jika sesuai, sekolah harus meminta persetujuan komite dan orang tua siswa, agar tak terkesan memaksakan orang tua siswa.

Tetapi, sekolah yang masih terlibat utang ini harus didata lagi dan diaudit kembali pembayaran yang telah dilakukan. “Proses penggunaan uang iuran tersebut pun harus transparan, agar diketahui komite dan orang tua siswa,” ungkapnya.

Solusi lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengalihkan dana bantuan operasional sekolah (BOS), dengan alokasi sewa komputer sebagai sarana praktek siswa. Karena penyewaan tidak melanggar juknis (petunjuk teknis) penggunaan dana BOS.

Rasdi, anggota komisi B menambahkan, anggaran dari APBD tidak mungkin ada karena sangat terbatas, jadi langkah lain bisa dengan mengajukan surat permohonan ke Disdik Kota yang disetujui oleh komite dan orang tua siswa tentang adanya pungutan. “Jika orang tua siswa tak keberatan, surat izin pemungutan uang bisa dikeluarkan oleh Disdik dengan persetujuan wali kota,” ujarnya, kepada Jambi Independent.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jambi A Somad menilai, kejadian itu terjadi karena lemahnya perencanaan program yang dibuat oleh kepala sekolah. “Jika perencanaannya matang, tentu permasalahan ini tidak akan terjadi,” ujarnya.

Kepala sekolah merupakan pihak yang harus bertanggung awab. Karena, jika perencanaan program yang dibuat oleh kepala sekolah tersebut tertata dengan baik mengenai pemasukan dan pengeluarannya, maka masalah komputer dapat teratasi.

Misalnya penggunaan bantuan dari APBD melalui program ICT ataupun dari DAK (Dana Alokasi Khusus), bisa digunakan untuk pembayaran angsuran komputer tersebut. Bukan digunakan untuk hal-hal lain yang tidak begitu penting.(

AKUPUNTURIS DI JAMBI JUMLAHNYA MASIH SEDIKIT SAKIT NGGAK YA ?

JAMBI EKSPRES:

Jumlah Jarum Disesuaikan Kondisi Penyakit Pasien

Teknik akupuntur merupakan pengobatan dari negeri Cina. Candra Bronson, merupakan salah seorang akupunturis yang sudah beroperasi selama puluhan tahun.

Candra membuka prakteknya di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 15 RT 20, Kelurahan Broni, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Beragam penyakit pernah ditanganinya, melalui teknik akupuntur, sebuah perawatan dengan menusukkan jarum ke bagian tertentu tubuh manusia. “Bahkan orang yang sehat pun dapat di-akupuntur agar tetap sehat,” kata Candra, yang membuka praktek sejak 28 tahun silam.

Biasanya, pasien akan ditanya dulu mengenai keluhan, dan apa yang dirasakan. Penerapan yin dan yang, yaitu dua perbedaan yang bertolak belakang (kontradiktif) dapat menyatu dalam satu kesatuan dalam tubuh manusia.

“Itu yang menjadi dasar dalam teknik akupuntur yang merupakan pengobatan tradisional dari Cina ini,” tutur Candra. Terkadang penyembuhan tidak langsung dilakukan di bagian tubuh yang sakit. Pada bagian tubuh yang tidak sakit juga dapat diberi perlakuan, untuk kesembuhan.

Bagi pasien yang akan ditangani dengan akupuntur, di beberapa titik di bagian tubuh pasien akan ditusuk dengan jarum yang memiliki ukuran berbeda-beda. Perbedaan ukuran jarum akupuntur disesuaikan dengan bagian tubuh mana yang akan ditusuk.

Jumlah jarum akupuntur yang digunakan, baik dalam jumlah banyak atau sedikit juga akan disesuaikan dengan berat ringan penyakit si pasien.

Candra akan meletakkan jarum-jarum itu pada daerah yang sakit, ataupun bagian tubuh yang berhubungan langsung dengan bagian yang sakit. Bila jarum akupuntur diletakkan pada tempatnya yang sesuai, dampaknya akan dirasakan pasien, dengan rasa linu bekas tusukan. “Bila tidak merasakan sakit seperti itu, berarti meletakkan jarum akupuntur tidak tepat,” kata Candra.

Bukan hanya teknik pengobatan akupuntur, obat untuk penunjang kesembuhan pasien juga diramu sendiri dengan teknik pengobatan Cina, dan bahan baku yang sengaja ia peroleh dari Jakarta. Dari pasien-pasien yang ditangani, kebanyakan akan pulih seperti yang diharapkan pasien.

TIAP TIGA BULAN HBA AKAN KONSULTASI

JAMBI EKSPRES:
PASAR - Banyak cara yang dilakukan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) untuk memperlancar tugasnya dalam mengemban visi Jambi Emas. Selain menghimbau bupati dan wali kota agar mensinergikan visi dan misi masing-masing dengan visi Jambi Emas, kali ini HBA mengadakan rapat konsultasi dengan anggota DPRD Provinsi Jambi yang dilaksanakan di aula rumah dinas gubernur, kemarin (8/10).

“Rapat konsultasi akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ini dilakukan dalam rangka tukar pikiran, tukar informasi antara eksekutif dan legislatif,” kata HBA, kepada sejumlah wartawan usai melakukan rapat tertutup, kemarin.

HBA menjelaskan sistim rapat konsultasi tersebut. Pertama, HBA melaporkan kegiatan yang dilakukan selama tiga bulan menjabat sebagai gubernur. “Tetapi bukan kegiatan saya saja. Termasuk kegiatan yang dilakukan atas nama Gubernur Jambi,” lanjut HBA.

Kedua, HBA menyampaikan isu-isu yang berkembang di masyarakat. “Ada beberapa hal yang tadi sempat kita bahas, di antaranya adalah Jembatan Muarasabak yang sekarang kita serahkan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk memutuskan apakah jembatan tersebut tingginya 12 meter atau 18 meter. Lalu masalah konversi minyak tanah ke gas dan juga pupuk,” jelas HBA.

Ketiga, ketua DPRD Provinsi Jambi juga melaporkan informasi dan isu yang diterima anggota dewan kepada gubernur. “Untuk yang satu itu, silakan tanya langsung kepada ketua DPRD,” sambung HBA, tersenyum.

Rapat itu, menurut HBA, intinya adalah untuk mensinergikan pembangunan Jambi dan mengharmoniskan hubungan eksekutif dan legislatif sehingga tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta, menyatakan dukungan atas adanya rapat konsultasi semacam itu. “Rapat ini intinya melaporkan kegiatan gubernur selama 65 hari pemerintahannya. Ibaratnya, sekarang gubernur baru mengukur lahan dan membangun pondasi, sedangkan start-nya adalah Januari 2011,” kata Effendi Hatta.

“Kita juga berusaha menjadi contoh untuk tingkat kabupaten. Kalau di tingkat provinsi bisa seperti ini, mengapa di kabupaten tidak?” kata mantan pengusaha jasa konstruksi di Jambi itu, lagi.

Menurut Effendi, apa yang disampaikan gubernur akan menjadi bahan evaluasi dewan dan juga sebagai monitoring di lapangan. “Kita juga menyoroti tentang pembantu-pembantu gubernur. Sebaik apapun program gubernur, kalau pembantunya tidak bagus juga tidak jalan. Oleh karena itu, kita akan memonitoring pembantu-pembantu gubernur,” jelas Effendi Hatta.

Selain itu, Effendi mengatakan, dalam rapat konsultasi tersebut, pihaknya juga menyampaikan hasil kerja dewan termasuk hasil kunjungan kerja dewan. “Ini harus real dan tidak ada rekayasa. Kami tidak mau laporan yang ABS (Asal Bapak Senang),” tandasnya.

DKPP''DINILAI LAMBAN MEMPERBAIKI LAMPU JALAN

JAMBI EKSPRES:
Perbaiki Lampu Jalan

Dewan menilai Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Jambi lamban dalam memperbaiki lampu penerangan jalan umum di Kota Jambi. Oleh karena itu, warga sering mengeluhkan seringnya padam lampu jalan dan lambatnya perbaikan lampu jalan yang rusak.

Sulaiman Syawal, anggota Komisi D DPRD Kota Jambi kemarin (9/10), mengatakan, saat dia reses, masyarakat sering mengadukan ke dewan terkait kerusakan lampu jalan yang lambat diperbaiki oleh DKPP. Menurutnya, warga sudah bosan melaporkan ke DKPP karena lambat ditanggapi.

Sulaiman menyarankan agar instansi terkait yaitu DKPP Kota Jambi, agar cepat merespon laporan masyarakat tersebut. DKPP juga jangan hanya menunggu laporan saja, tapi juga sering-sering turun langsung ke lapangan.

”Kalau turun langsung, bisa melihat dimana saja yang rusak. Ke lapangannya ya pada malam hari, biar bisa dilihat mana yang nyala dan tidak nyala,” tandasnya.

Sementara itu Kabid Lampu Penerangann Jalan Umum DKPP Kota Jambi Moncar, mengatakan, lambatnya perbaikan lampu jalan dikarenakan setelah menerima laporan adanya kerusakan dari masyarakat pihaknya harus terlebih dahulu menaikkan nota dinas ke atasannya. Setelah itu baru lah nota dinas disampaikan ke rekanan yang mengerjakannya, sebab perbaikan dilakukan pihak ketiga.

Untuk mempercepat perbaikan lampu jalan itu, pihaknya berencana akan mengerjakan sendiri perbaikan lampu jalan dan tidak lagi bekerja sama dengan pihak ketiga. “Akan kita swakelolakan,” katanya. Pihak ketiga hanya sebatas mengadakan barangnya saja nantinya.

Guna memperbaiki sendiri kerusakan lampu jalan DKPP harus terlebih dahulu memiliki tenaga teknis. Selain itu, DKPP juga harus memiliki sarana prasaran seperti gudang sebagai penempatan barang-barang untuk perbaikan lampu jalan. “Harus ada gudang untuk stok barang, ketika ada yang lapor kerusakan kita tinggal ambil barangnya,” pungkasnya.

ENAM JAM JALAN LINGKAR DI BLOKIR

JAMBI EKSPRES:

JAMBI - Emosi warga yang tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan tidak terbendung lagi. Tadi malam, warga empat RT (06, 07, 31, dan 32) di kawasan tersebut memblokir Jalan Lingkar Selatan dengan cara menumbangkan pohon di jalan. Mereka juga melintangkan mobil di tengah jalan sehingga mobil tidak bisa lewat. Pemblokiran ini buntut dari janji-janji pemerintah daerah yang tak juga terealisasi untuk memperbaiki jalan tersebut. Padahal, jalan di kawasan tersebut sudah sangat rusak dengan lubang-lubang yang menganga. Jambi Independent beberapa kali telah memberitakan kondisi jalan tersebut, termasuk foto-foto yang menampilkan beberapa truk yang terbalik akibat tidak bisa menjaga keseimbangan kendaraan akibat lubang jalan yang dalam dan lebar. “Setiap hari kami menghirup debu akibat kendaraan yang melaju di jalan yang rusak ini,” ujar Ketua RT 32, Lukman kepada Jambi Independent, di lokasi pemblokiran jalan tadi malam. Debu makin tebal karena sebagian jalan yang berlubang ditimbun dengan batu bara yang hitam pekat. Warga pun meminta, untuk mengurangi debu di jalan saat kendaraan lewat, warga meminta pihak perusahaan, khususnya perusahaan batu bara agar melakukan penyiraman jalan yang berdebu tersebut saat musim kemarau. Warga juga meminta pemerintah memenuhi janjinya untuk memperbaiki jalan tersebut. Pada pukul 23.30, warga akhirnya membuka jalan kembali setelah disepakati bahwa pada Senin (11/10), pemerintah turun ke lokasi untuk melihat kondisi jalan dan memperbaiki jalan. Kesepakatan lain, jika tetap ada debu beterbangan, maka dilakukan penyiraman.

BIBIT CHANDRA VS ANGGODO''MA TOLAK PK' BIBIT CHANDRA

JAMBI EKSPRES:

Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah

Mahkamah Agung atau MA memutuskan menolak pengajuan peninjauan kembali putusan praperadilan atas surat keputusan penghentian penuntutan atau SKPP dari kejaksaan terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Pimpinan KPK itu sebelumnya disangka melakukan penyalahgunaan wewenang dan upaya pemerasan terkait kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu di Departemen Kehutanan. "Amarnya NO atau tidak dapat diterima syarat formilnya," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi kepada para wartawan di MA, Jakarta, Jumat (8/10/2010).

Dengan demikian, kejaksaan segera melimpahkan berkas Chandra dan Bibit ke pengadilan. Pasalnya, secara hukum, upaya hukum terakhir pada kasus praperadilan adalah di tingkat banding. Tidak ada upaya peninjauan kembali lagi. Putusan penolakan berkas perkara 152/PK/Pid/2010 ini diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim Imrom Amwari dengan anggota Prof Dr Komariyah P Saparjaya dan Mugiharjo.

Sebelumnya, mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji mengumumkan, kejaksaan mengambil langkah hukum PK terkait kasus Bibit dan Chandra. Kejaksaan menolak mengesampingkan kasus Bibit-Chandra (deponir) seperti diharapkan masyarakat. Alasannya, Kejagung harus konsisten dengan opsi menerbitkan SKPP.

"Bila sikap kejaksaan berubah, menghentikan perkara dengan deponeering, berarti tak memiliki sikap atau ambivalen. SKPP dan deponeering adalah dua opsi berbeda. Sekarang tak deponeering," katanya.

Alasan lain, kata Hendarman, Anggodo tengah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena disangka menghalangi penyelidikan korupsi dan berupaya menyuap pimpinan KPK. Kalau perkara Bibit-Chandra dideponir, sedangkan kasus Anggodo yang berkaitan dengan Bibit-Chandra tak deponir, akan bertentangan dengan asas persamaan di muka hukum.

Menurut Hendarman, untuk mendeponir perkara, kejaksaan harus memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan masalah itu. Padahal, Komisi III DPR meminta kejaksaan menangani perkara Bibit- Chandra secara profesional dan sesuai hukum.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menyatakan, penerbitan SKPP itu tidak sah. PT DKI Jakarta juga memerintahkan Bibit dan Chandra segera diadili. Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai alasan aspek sosiologis masyarakat, yang dijadikan alasan penerbitan SKPP, tak pernah menjadi alasan untuk penerbitan SKPP.

SOSIALISASI PROTAP TANGGULANGI TINDAKAN ANARKIS

JAMBI EKSPRES:

Hal yang dibahas dalam pertemuan Kapolri dengan sejumlah Kapolda dan petinggi Polri di Balai Pertemuan Metro Jaya, Jumat (8/10/2010) malam adalah sosialisasi Prosedur Tetap (Protap). Disampaikan oleh Deputi Operasional Mabes Polri, Irjen Pol Soenarko, protap nomor 1 tanggal 8 Oktober 2010 berisi tentang penanggulangan anarki.

Dalam sosialisasi protap disampaikan mengenai bentuk, sifat, pelaku, akibat anarki. Anarki, secara substansi adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang. Di mana, tindakan kepolisian mengatasi upaya paksa yang dilakukan menurut hukum yang berlaku untuk mencegah tindakan yang mengancam keselamatan jiwa.

Soenarko mencontohkan, apabila aparat menemukan orang yang membawa senjata harus melakukan aksi cegah agar tak meluas "Berhenti serahkan senjata Anda atau saya lumpuhkan," katanya mencontohkan.

Penegasan dalam protap mengenai tidak adanya proses pembiaran di lapangan, dan tetap mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM), anggota satuan unit terlindungi, dan memiliki kejelasan penanggung jawab di lapangan.

Pelaku anarki sendiri bisa perorangan maupun kelompok yang memunculkan serangkaian aksi kekerasan. "Karenanya, kepekaan harus ditingkatkan, karena terkadang mengarah balik ke Kepolisian yang ingin meredam,"katanya.

Sampai berita ini diturunkan, proses sosialisasi protap masih berlangsung dan akan disambung dengan arahan tertutup oleh Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Wartawan tidak diperkenankan untuk meliput ke dalam ruangan.

BURUK CARA MENANGANI KORBAN BENCANA BANJIR BANDANG WASIOR

JAMBI EKSPRES:

Banjir bandang yang melanda Wasior, Papua Barat, Senin (4/10/2010)

Kelambanan penanganan bencana banjir bandang di Wasior, Papua Barat, disebabkan buruknya koordinasi penanganan oleh pemerintah. Padahal, jika pemerintah betul-betul menyadari bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana, koordinasi bisa dirumuskan sejak awal sehingga implementasinya lebih baik.

Kepala Konsorsium Pengurangan Risiko Bencana Dadang Sudardja mengatakan, persoalan penanganan bencana bukan terletak pada ketersediaan aturan yang jelas, tetapi pada aspek implementasinya. Implementasinya sering gagal karena tak ada koordinasi.

"Harusnya sudah bisa diprediksi, ya. Kami kan punya peta kerawanan bencana. Negara ini punya tingkat bencana yang cukup tinggi. Kami harusnya punya aparat yang punya daya jelajah tinggi. Harusnya kalau dikoordinasikan dengan baik bisa. Tapi, kami tidak mempersiapkan diri. Saya kira persoalannya di tingkat koordiinasi, pola komunikasi yang membuat bertanya terus ini kewenangan siapa?" ujarnya dalam diskusi mingguan Polemik di Warung Daun Cikini, Sabtu (9/10/2010), yang bertajuk "Bencana Alam Mengancam".

Dadang mengatakan, terjadi stagnasi di pemerintah daerah dalam merespons kebijakan tentang penanganan bencana. Dalam data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diterimanya, Dadang mengatakan, korban bencana masih mengalami kekurangan bantuan, terutama kebutuhan dasar pengungsi, seperti makanan, tenda, selimut, premium, dan kantong jenazah. Para relawan yang masuk juga masih minim.

"Kalau bisa berjalan baik sebenarnya bisa diminimalisasi. Kami ini reaktif. Padahal, kami sudah ada peraturan tentang pengaturan bencana dan ada rencana nasional yang bisa diimplementasikan," kata Dadang.

Staf ahli presiden, Velix Wanggai, mengatakan, pemerintah sudah memiliki standar penanganan bencana yang sudah diterapkan dalam tiga tahun terakhir. "Peta kerawanan bencana dan perubahan iklim sudah ada," ujarnya.

PRESIDEN TUNDA KE WASIOR

JAMBI EKSPRES:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan keterangan pers di Ruang VIP Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (5/10/2010) siang terkait pembatalan lawatannya ke negeri Belanda.

Dengan alasan memberi kesempatan bagi tim tanggap darurat agar fokus menyelesaikan tahap awal penanganan korban, proses evakuasi dan tanggap darurat lainnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuda kunjungannya ke lokasi bencana di Kota Wasior, Provinsi Papua Barat.

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada (9/10/2010) siang ini. Sebelumya, Presiden berencana meninjau ibu kota Teluk Wondama yang diterjang banjir bandang tersebut pada Minggu pagi besok. Semula, kunjungan Presiden dilakukan hingga Selasa.

"Ya benar, Presiden menunda mengunjungi korban bencana banjir bandang Wasior karena Presiden ingin memberi kesempatan bagi tim untuk menyelesaikan tahap awal pascabencana tersebut. Presiden tidak ingin kedatangannya justru menjadi beban bagi aparat yang sedang bekerja keras untuk menangani korban yang tertimbun ataupun yang sedang dalam pencarian serta proses evakuasi," ujar Julian.

Presiden, lanjut Julian, menjadwalkan kembali kunjungannya ke Wasior pada Rabu (13/10/2010) hingga Jumat mendatang. "Berangkatnya mungkin pada Rabu atau Kamis, ujarnya.

Julian menambahkan, pada Jumat malam kemarin, saat bertemu dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Presiden mendapat masukan bahwa tim penanggulangan sedang memprioritaskan penanganan dan pertolongan korban.

"Jadi, Presiden sangat mengerti untuk terpaksa menunda peninjauan tersebut," ungkapnya.

Julian menambahkan, secara bercanda, Syamsul Maarif menyatakan, sebetulnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu datang pun tidak apa-apa. Yang penting adalah bantuan Presiden yang ditunggu-tunggu.

Namun, Presiden menanggapi, selain bantuan, dirinya harus hadir dan berada di tengah-tengah korban, yang memerlukan perhatian dari dirinya selaku kepala pemerintahan.

Lebih jauh, Julian mengatakan bahwa bantuan Presiden senilai Rp 2 miliar dalam bentuk pakaian, makanan, selimut dan lain-lainnya sudah dikirimkan dan diterima tim penanggulangaan bencana.

"Semula dengan kunjungan Minggu besok, presiden menggunakan 2 KRI TNI AL yang mengangkut bantuan tambahan serta rombongan. Dua kapal tersebut akan langsung berlayar menuju Teluk Wondama, tetapi transit terlebih dahulu di Manokwari," ujarnya

"Akan tetapi, Presiden tidak jadi berangkat besok. Presiden hanya akan berangkat dengan satu KRI saja, sedangkan KRI yang memuat bantuan tetap akan diberangkatkan besok pagi," demikian Julian.

KEKERASAN BERSENJATA TERJADI LAGI

JAMBI EKSPRES:

IRAK

Pria-pria bersenjata berseragam hitam, Sabtu (9/10/2010) menembak mati tiga orang, dua di antara mereka bersaudara, dekat kota Fallujah, barat Baghdad, kata polisi. "Serangan itu terjadi Sabtu pagi ketika pria-pria bersenjata memasuki rumah-rumah korban," kata Letkol Yasin Mohammed dan menambahkan orang keempat ditembak dan cedera.

Seragam hitam biasanya dipakai gerilyawan Al Qaeda.

Mohammed mengatakan para korban dibawa keluar dan ditembak di depan rumah-rumah mereka di desa Garma, timur Fallujah, provinsi Anbar yang berpenduduk mayoritas warga Sunni.

Keempat orang itu bekerja di kementerian pendidikan tinggi, kedua bersaudara itu sebagai karyawan administrasi dan yang lainnya sebagai penjaga keamanan dan sopir, kata perwira polisi itu.

Fallujah, bekas pangkalan kelompok perlawanan, tetap merupakan salah satu dari wilayah-wilayah yang tidak stabil Irak kendati aksi kekerasan menurun di sebagian besar negara itu sejak 2006.

Norgrove Korban Penyelamatan Gagal

JAMBI EKSPRES:

AFGANISTAN

Sabtu, 9 Oktober 2010 | 18:50 WIB

Ilustrasi

Seorang pekerja kemanusiaan Inggris yang diculik pria-pria bersenjata di Afganistan bulan lalu dibunuh oleh para penculiknya, kata kementerian luar negeri Inggris, Sabtu (9/10/2010).

Linda Norgrove, 36 tahun yang disandera di Afganistan timur sejak 26 September setelah diculik bersama dengan tiga rekan Afganistannya di provinsi Kunar, satu daerah yang berbatasan dengan Pakistan yang dikuasai Taliban. "Dengan perasaan yang sangat sedih saya harus mengkonfirmasikan, bahwa Linda Norgrove, pekerja kemanusiaan Inggris ... dibunuh oleh para penculiknya setelah satu usaha penyelamatan Jumat malam," kata Menlu William Hague dalam sebuah pernyataan.

Inggris memiliki 9.500 tentara di Afganistan, bagian dari pasukan yang dipimpin NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) yang terdiri sekitar 150.000 tentara sebagian besar AS yang berperang dalam konflik hampir sembilan tahun di Afganistan terhadap kelompok gerilyawan Taliban.

Mengacu pada usaha penyelamatan itu, Hague mengatakan Inggris bekerja sama dengan sekutu-sekutu untuk bertindak setelah ada informasi bahwa nyawa Norgrove berada dalam bahaya. Tidak segera jelas siapa yang melancarkan misi untuk menyelamatkan Norgrove itu.

Bencana Alam Negeri Rawan Bencana, BNPB-nya Minim

JAMBI EKSPRES:

Banjir dan longsor yang terjadi di Wadior, Papua, pada 4 Oktober 2010 menyebabkan 95 orang meninggal dan puluhan dinyatakan hilang. Lebih dari 800 orang dilaporkan terluka.

Tak bisa dipungkiri lagi, Indonesia adalah negara rawan bencana. Berbagai fakta dan hasil riset sudah menunjukkan negara kepulauan ini kerap dilanda bencana alam. Namun, skenario pengurangan risiko dan penanganan bencananya 'jongkok'. Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didaulat untuk bertanggung jawab pun belum terbentuk secara merata di provinsi maupun kabupaten.

Kepala Konsorsium Pengurangan Risiko Bencana Dadang Sudardja mengatakan, dari seluruh provinsi, baru 16 provinsi yang sudah memiliki BNPB. Sementara itu, dari sekitar 500 kabupaten di seluruh Indonesia, baru 21 daerah yang memiliki BNPB.

"Pemerintah memang sudah memasukkan mitigasi bencana dalam rencana pembangunan. Sudah ada tapi lambat dalam implementasinya," ungkapnya dalam diskusi mingguan Polemik di Warung Daun Cikini, Sabtu (9/10/2010).

Minimnya BNPB di daerah, kata Dadang, menyebabkan penanganan bencana belum dapat dioptimalkan hingga saat ini sehingga sulit untuk merespon peristiwa dengan cepat.

Dadang juga mengatakan, Indonesia belum memiliki skenario untuk memperlemah risiko bencana, sehingga memudahkan penanganan di lapangan. Misalnya, jika mengetahui Jakarta rawan banjir, maka pemerintah harus mempersiapkan dengan baik infrastruktur penanganan bencana, peta evakuasi serta edukasi ke warga masyarakat dalam menghadapi bencana. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada.

Staf Ahli Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai mengatakan, memang UU mengamanatkan setiap kabupaten harus memiliki jaringan BNPB. Pemerintah sedang mendorong pembentukan di kabupaten dan provinsi yang belum. Meski demikian, sampai saat ini, Pemda juga diminta untuk menjalankan sistem penanganan yang efektif.

"Pemerintah memberikan asistensi untuk pembentukan badan-badan itu. Kami akui banyak kabupaten yang belum terbentuk, tapi kami dorong mereka untuk konsolidasi," katanya.

RAMAI-RAMAI MENIKAH DI 10/10/10

JAMBI EKSPRES:

CHINA

Sejenak melupakan cuaca, bunga dan pakaian pengantin, ribuan pasangan calon pengantin China memilih 10 Oktober sebagai tanggal baik untuk mengikat tali perkawinan.

Akibat banyaknya permintaan perkawinan pada Minggu (10/10/2010), kantor pencatat perkawinan akan membuka pendaftaran pada dini hari di seantero negeri.

10 Oktober 2010 (10/10/10) disebut dalam bahasa China "shi quan shi mei," atau "sempurna dalam semua sisi".

Karena "shi" juga bermakna ’10", umumnya pasangan calon pengantin itu mengharapkan banyak keuntungan menyertai kehidupan mereka di masa datang.

Kantor-kantor catatan sipil di Beijing, Shenzhen, Hangzhou dan kota-kota besar lainnya akan memulai kerja lebih awal dari hari biasanya untuk menerima pendaftaran para pasangan calon pengantin, kendati tanggal tersebut merupakan hari pertama liburan setelah berakhirnya sepekan peringatan Hari Jadi Nasional.

Biro Urusan Sipil Beijing akan membuka kantornya untuk menerima pendaftaran pada Minggu sangat pagi sekitar pukul 6.00 waktu setempat.

Lebih dari 1.200 pasangan telah mengambil nomor antrian pendaftaran di kantor Biro Urusan Sipil di Distrik Haidian, yang merupakan hari paling sibuk di kantor itu sepanjang tahun ini.

Gao Jie (27), staf satu perusahaan konsultan di Beijing, bersama teman wanitanya, telah memesan waktu untuk pendaftaran sejak awal September. "Memesan waktu pendaftaran lebih awal sangat penting karena ratusan pasangan calon pengantin pada hari Ahad tersebut akan berjubel untuk mendaftar. Tidak seorang pun akan dapat mendaftarkan perkawinan pada hari itu tanpa memesan waktu terlebih dahulu," kata Gao.

Gao, yang berasal dari provinsi Shaanxin, mengatakan mereka memilih hari istimewa tersebut karena ia dan teman gadisnya telah berpacaran sejak 10 tahun lalu saat mereka sekelas di sekolah menengah atas. "Itulah sebabnya, tanggal 10/10/2010 merupakan hari istimewa bagi kami," kata Gao.

Kabupaten Tianjing, yang berpenduduk sekitar 12 juta jiwa, tercatat lebih dari 5.000 pasangan calon pengantin akan mendaftarkan perkawinan pada Minggu.

Cui Weixi, manajer "I Love Weddings," -- perusahaan pengelola acara pernikahan -- yang bermarkas di Tianjin mengatakan 40 karyawannya bekerja lembur dalam beberapa hari terakhir untuk menyelenggarakan 20 pasangan pernikahan pada 10/10/2010.

Sementara itu, tanggal-tanggal istimewa tahun sebelumnya seperti terjadi pada 9 September 2009 dan 8 Agustus 2008. Tanggal 8/8/2008), angka "8" dimaknai "kekayaan", dan 9/9/2009), angka "9" dimaknai "keabadian".

Pada 9 September tahun lalu, tercatat 10.132 pasangan tercatat melangsungkan perkawinan di Beijing, sekitar 3.400 pasangan lebih banyak dibanding 8 Agustus 2008, menurut Biro Urusan Sipil Beijing.

PENCABUT NYAWA ITU MASIH MENGAMBANG

JAMBI EKSPRES:

HONGARIA

Sabtu, 9 Oktober 2010 | 20:02 WIB

SHUTTERSTOCK

Ilustrasi

Boleh jadi, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban tak bisa tidur nyenyak. Soalnya, ia mendapati kenyataan kalau sedikitnya 800 penduduk Desa Kolantar dievakuasi seluruhnya. "Ada kerusakan baru di dinding penampungan lumpur beracun," katanya sebagaimana dikutip dari AP dan AFP, Sabtu (9/10/2010).

Dinding penampungan kelihatannya makin tak kuat menampung genangan lumpur beracun yang bobol Senin lalu. "Kami khawatir gelombang lumpur kedua akan terjadi," kata Orban lagi.

Orban mengatakan akan ada konsekuensi yang sangat pahit bagi mereka yang bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Tujuh orang dipastikan meninggal sejauh ini akibat gelontoran lumpur beracun tersebut. Sekitar 150 orang terluka, banyak di antaranya karena kulit yang terbakar.

Diperkirakan 700.000 meter kubik lumpur beracun berwarna merah menenggelamkan desa dan alam sekitarnya setelah sebuah bendungan tempat penampungan bobol.

Petugas bantuan darurat dan penduduk desa bekerja tanpa henti membersihkan daerah yang paling parah terkena bencana. Mereka khawatir tragedi itu akan merusak seluruh ekosistem, termasuk pertanian dan sungai yang ada di kawasan tersebut.

Seluruh kehidupan yang ada di Sungai Marcal, anak Sungai Danube yang merupakan sungai terpanjang kedua di Eropa, dikatakan sirna. Upaya untuk menetralkan racun terutama senyawa alkalin terus dilakukan petugas di lapangan dengan menebar pupuk kimia di seluruh sungai yang ada di sekitar bencana. Maut memang masih mengambang di Hongaria!

PENYELAMATAN Sisa 34 Meter Lagi, Kelar Perkara

JAMBI EKSPRES:

Sabtu, 9 Oktober 2010 | 21:06 WIB

Penginjil Cile, Javier Solo, memainkan gitar di kamp tempat para sanak keluarga 33 buruh tambang yang terjebak berhari-hari di bawah tanah, menunggu nasib keluarga mereka, di luar tambang yang runtuh di San Jose, Copiapo, Cile, Selasa (31/8). Para buruh tambang itu terjebak sejak 5 Agustus silam. Sebuah rekor terlama buruh tambang terjebak di bawah tanah.

Pekerjaan regu penyelamat hampir selesai. Hingga kemarin, seturut warta AFP dan AP, tersisa 34 meter ketebalan tanah yang akan dibor untuk menyelamatkan 33 pekerja tambang yang terperangkap di kedalaman 700 meter.

Namun, Menteri Pertambangan Laurence Golborne mengatakan bahwa tim harus bekerja sangat hati-hati untuk tidak membuat alat bor macet. Ia juga mengatakan bahwa memerlukan waktu antara tiga sampai delapan hari sebelum misi penyelamatan di tambang San Jose bisa dimulai.

Para pekerja tambang itu terperangkap di sebuah ruangan ketika sebagian tambang runtuh tanggal 5 Agustus.

Harapan

"Kami sangat dekat," kata Golborne.

"Akan sangat rumit jika setelah semua yang kami usahakan ...kita kehilangan lobangnya. Kami harus sangat berhati-hati dan melakukannya dengan sangat terkendali," imbuhnya.

Andre Sougarnet, insinyur yang bertanggung jawab atas pengeboran itu mengatakan,"Ada bahaya bahwa ketika kami membobol karang yang keras, ada orang yang terluka."

"Oleh karena itu kami perlu mengirim kamera turun ke dalam ruangan untuk memastikan mereka tidak berada dalam bahaya," tambahnya.

Ketika tim berhasil membobol ruangan tempat para pekerja berlindung, mereka diperkirakan akan membunyikan sirene dan klakson untuk mengingatkan sanak saudara para pekerja.

Kamera itu akan membantu menentukan apakah para pekerja bisa diangkat ke atas melalui lubang dalam karang, atau mereka harus menunggu sebuah sebuah pipa baja dimasukkan dalam terowongan itu. Mesin derek besar telah didatangkan untuk menurunkan pipa jika diperlukan.

Para pejabat mengatakan semua yang diperlukan untuk penyelamatan sudah ada. Diperkirakan akan memakan waktu satu jam untuk membawa satu orang ke atas. Mereka akan diberi kacamata hitam untuk melindungi mata mereka ketika muncul di permukaan dan terkena sinar matahari.

Keluarga mereka, banyak yang berkemah di lokasi selama dua bulan terakhir, telah bersiap-siap untuk pesta guna merayakan penyelamatan mereka. Ratusan wartawan dari seluruh dunia diperkirakan akan meliput peristiwa itu.

Para pekerja itu terperangkap karena karang yang jatuh di tambang emas dan tembaga dekat Copiapo, sekitar 725 km di utara ibu kota Santiago.

TIMOR LESTE BUTUH INDONESIA

JAMBI EKSPRES:

BILATERAL

AP

Presiden Timor Timur Jose Ramos-Horta.

Meski sudah lepas dari Indonesia, Timor Leste tetap membutuhkan peran Indonsia. "Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan Timor Leste," kata Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Inovasi Berkelanjutan Asia di Singapura, kemarin.

Menurut Horta, 70 persen perdagangan internasional Timor Leste adalah dengan Indonesia. "Banyak anak muda Timor Leste yang belajar di Indonesia," imbuhnya.

Sementara, dalam pemaparan Ramos Horta soal program pembangunan 25 tahun ke depan bagi Timor Leste ada penekanan soal proyek energi dan air bersih.

PERAIH NOBEL PERDAMAIAN DARI CHINA BEBAS

JAMBI EKSPRES:

NOBEL

Sabtu, 9 Oktober 2010 | 20:28 WIB

charter08.eu

Foto Liu Xiaobo, pembangkang China yang dipenjara. Komite Nobel Norwegia, Jumat (8/10), mengumumkan, Liu meraih perhargaan Nobel Perdamaian 2010.

Setelah berbagai belahan dunia mendesak pemerintah China membebaskan aktivis Liu Xiaobo, AS pun ikut ambil bagian. Sebagaimana catatan AP dan CNN pada Jumat (8/10/2010), Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton yang meminta hal itu bagi peraih Nobel Perdamaian 2010 tersebut.

Obama dan Clinton mengatakan hukuman penjara untuk Xiaobo menunjukkan reformasi politik tidak secepat laju kemajuan ekonomi di China. "China memang mencatat kemajuan besar di bidang ekonomi dalam tiga dasawarsa terakhir. Namun kemajuan ini tidak diimbangi dengan reformasi politik," kata Hillary Clinton.

"Kami mendesak China melakukan kewajiban-kewajiban HAM internasional dan menghormati hak asasi semua warga di China," ujar Hillary.

"Kami ingin kembali menyerukan agar Liu Xiaobo secepatnya dibebaskan," tegasnya lagi .

Pemerintah China marah dengan penghargaan Nobel Perdamaian tahun ini dan menyebut Liu Xiaobo sebagai penjahat dan memanggil duta besar Norwegia di Beijing sebagai bentuk protes.

Penghargaan untuk Xiaobo diberikan oleh Komite Nobel Perdamaian di Oslo, Norwegia yang menilai Xiaobo sebagai simbol perjuangan hak asasi manusia di China.

Liu Xiaobo dijatuhi hukuman penjara 11 tahun Desember tahun lalu setelah menerbitkan piagam reformasi politik.