MESIR: INVESTASI ARAB SAUDI 9O TRILIUN TERANCAM

JAMBI EKSPRES:



Rusuh di Mesir, Investasi Saudi Rp 90 Triliun Terancam
Selasa, 01 Februari 2011 | 10:53 WIB

Seorang demonstran memegang bendera Mesir melewati ban mobil yang dibakar, saat unjukrasa menuntut presiden Husni Mubarak turun dari jabatannya di Kairo, Mesir (26/1). REUTERS/Goran Tomasevic

TEMPO Interaktif, Riyadh - Kekerasan dan tindak kriminal terus berlanjut, bahkan kian parah di Mesir membuat para investor Arab Saudi yang membenamkan duitnya di Negeri Piramida ketar ketir.

Banyak investor negeri petro dollar itu shock ketika mendengar pusat-pusat bisnis, perumahan, dan gedung-gedung pemerintahan dijarah masyarakat, terutama sejak demonstrasi antiMubarak marak sepekan ini.

Mereka terkejut bukan alang kepalang karena nilai investasi yang sudah terlanjur ditanamkan di Mesir mencapai lebih dari Rp 90 triliun. Di lain pihak, di jalanan tak tampak petugas keamanan khusunya kepolisian yang sanggup mengamankan aset mereka.

Untuk itu, Saeed al-Onani, seorang penasehat ekonomi bagi para investor Saudi di kedutaan besar Mesir di Riyadh, perlu mengadakan pertemuan khusus dengan otoritas Mesir. Dalam pertemuan itu dibahas soal bagaimana mengamankan investasi warga Saudi setelah terbentuknya susunan pemerintahan baru di Mesir.

"Sampai saat ini, belum ada kabar yang jelas bagaimana nasib investasi Saudi di sana," ujar al-Onani kepada koran al-Eqtisadiah.

"Kami berharap segera mendapatkan kepastian kabar secara menyeluruh mengenai situasi di sana setelah terbentuknya formasi pemerintahan baru dalam dua hari ke depan," tambahnya, seraya menyebutkan bahwa dirinya terus mengikuti perkembangan yang ada.

Menurut al-Onani, perdagangan antarkedua negara bertetangga itu tahun lalu mencapai Rp 23 triliun. Ini termasuk ekspor Saudi senilai Rp 23 triliun, sedangkan ekspor Mesir Rp 14 triliun. Dia katakan, investasi Saudi di Mesir keseluruhan mencapai Rp 90 triliun, seluruhnya di sektor perminyakan, pertanian, wisata, dan real estat.

Ghassan Al-Namr, seorang raja emas kenamaan, mengatakan bahwa pabriknya di Kairo yang memproduksi emas dan perhiasan ditutup selama beberapa hari. "Kami dipaksa mengubah produk kami agar tidak dijarah dan dibakar," ujarnya. Dia tambahkan bahwa dirinya telah menginvestasikan fulus sebesar Rp 913 miliar untuk pabrik tersebut.

Sementara itu, Khaleefa al-Lahdan, direktur public relations di al-Zamil Industrial Company, mengatakan pabrik baja kelompok usahanya di Kota 6 Oktober, sebuah kota kosmopolitan berpenduduk 500 ribu, terpaksa menghentikan produksi setelah terjadi kekisruhan politik di negara tersebut.

"Sekitar 7,6 persen volume penjualan berasal dari unit-unit di Mesir," katanya.

Sebaliknya, beberapa pimpinan perusahaan lainnya mengatakan pabriknya di Kairo dan Suez masih beroperasi secara normal. Sedangkan salah satu kantor maskapai penerbangan Saudi Airlines di Kairo dilaporkan ditutup menyusul serbuan massa.

Beberapa perusahaan besar Saudi yang telah memasukkan dananya di Mesir, antara lain Kingdom Holding Co., Savila, Amiantit, Al-Zamil Industries, Saudi Industrial Development Company (Sadaq), Al-Babtain, Almarai, dan Ghassan Al-Namr Group.

MESIR BOCORAN WIKILEAKS: OMAR SULEIMAN PILIHAN AMERIKA

JAMBI EKSPRES:


WikiLeaks: Omar Suleiman Pilihan Amerika Serikat
Selasa, 01 Februari 2011 | 11:53 WIB

Situs pembocor dokumen, WikiLeaks kembali mengeluarkan sebuah kawat diplomatik milik pemerintah Amerika Serikat pada hari ini, Selasa (1/2). Dalam dokumen ini terungkap pemerintah Amerika Serikat telah merancang 'skenario' bila Presiden Mesir Hosni Mubarak jatuh.

Skenario yang dimaksud, menyiapkan Kepala Intelijen Mesir, Omar Suleiman mengambil alih kekuasaan jika terjadi sesuatu dengan Mubarak. Pada Sabtu lalu, skenario ini terbukti, Mubarak menunjuk Suleiman sebagai wakil presiden. Dia menjadi tokoh paling kuat menggantikan Mubarak.

Suleiman menjadi kepala intelijen Mesir pada 1993. Sebelumnya, dia mengikuti pelatihan di Amerika, di U.S Special Warfare School di Fort Bragg. Lewat pelatihan inilah di memiliki hubungan dekat dengan badan intelijen Amerika Serikat, CIA. Dia semakin dikenal ketika mengambil peran penting dalam proses perdamaian Hamas dan Fatah.

Kabar Suleiman menjadi calon terkuat pengganti Mubarak agak mengejutkan. Sebab selama beberapa tahun terakhir, para analis politik memperkirakan Gamal Mubarak, anak Hosni Mubarak akan menggantikannya. Namun kabar ini tidak mengejutkan bagi pemerintah Amerika Serikat.

Dalam satu kawat diplomatik tanggal 15 Juni 2005, Timothy Pounds, Direktur Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat untuk Syria, Lebanon, Mesir dan Afrika Utara menulis: "Semua setuju kandidat yang pas untuk wakil presiden adalah Jenderal Oman Soliman, Direktur Intelijen Mesir (EGIS)." (Departemen Luar Negeri AS salah menulis ejaan Suleiman)

Setahun kemudian, kawat diplomatik bertanggal 14 Mei 2006 semakin jelas, pemerintah Amerika Serikat erat bekerjasama dengan Suleiman. Suleiman menjadi pemain kunci dalam menyingkirkan Hamas di Palestina.

"Kerjasama Intelijen dengan Omar Soliman, yang akan ke Washington pekan depan adalah satu bentuk kerjasama yang paling sukses," tulis kawat diplomatik tersebut.

Kawat diplomatik tersebut ditulis oleh Francis J. Ricciardone, Jr. (Duta Besar Amerika Serikat untuk Mesir) yang memberikan info tersebut kepada Robert Zoellick (Deputi Menteri Luar Negeri) yang saat itu berkunjug ke Kairo.

Suatu waktu, Suleiman juga mengatakan kepada Duta Besar Amerika Serikat, "Mesir adalah rekan Amerika", "Mesir akan terus membantu pemerintah Amerika Serikat untuk isu-isu kawasan Timur Tengah, seperti Lebanon dan Irak. Termasuk masalah utama: konflik Israel-Palestina.

Dalam kawat diplomatik yang dikirim beberapa tahun kemudian, Duta Besar Amerika untuk Mesir, Ricciardone menulis rezim diktator di Mesir menderita "paranoia" atau kecemasan bila melihat masa depan politik Mesir. "Masalah suksesi presiden yang paling besar," tulis Ricciardone.

Dalam laporannya ke Washington itu, Ricciardone meragukan kemampuan Gamal Mubarak untuk menggantikan ayahnya, karena dia gagal menyelesaikan tugas militernya. Ricciardone lagi-lagi memilih Suleiman sebagai pengganti Mubarak yang tepat.

"Dalam dua tahun terakhir, Soliman telah keluar dari bayang-bayang, dia juga bersedia difoto ketika bertemu pemimpin negara lain. Dia menjadi figur yang dibangun sebagai transisi bagi Gamal," tulis Ricciardone.

Satu alasan Washington mendukung Suleiman, karena dia menentang Muslim Brotherhood. Dalam satu tulisan di blog situs Al Jazeera, Clayton Swisher, bekas direktur program Washington-based Middle East Institute, yang pernah bertemu dengan Suleiman menulis: "Dia bicara blak-blakan sampai biskuit yang aku makan jatuh. Dia tidak punya pandangan bagus terhadap Islam di dunia politik. Dia juga tidak ragu-ragu mengatakan akan menggunakan kekuatan keamanan agar Muslim Brotherhood tidak masuk ke politik."

Swisher menyimpulkan, penunjukkan Suleiman oleh Presiden Mubarak adalah pesan bagi Israel dan Amerika Serikat. Penunjukkannya juga pesan bagi partai Islam: Jangan coba-coba.

Tahrir Square Jadi Lautan Manusia
Selasa, 01 Februari 2011 | 19:00 WIB


Kairo - Pusat demonstrasi di Mesir, Tahrir Square, berubah menjadi lautan manusia dengan berbagai macam seruan agar Presiden Mesir Husni Mubarak segera turun.

Koresponden Tempo Akbar Pribadi melaporkan para pengunjuk rasa diperkirakan terus bertambah. Pasalnya, para demonstran lainnya berusaha menuju Tahrir Square.

Massa pengunjuk rasa kesulitan menembus blokade militer Mesir. Namun mereka terus berusaha masuk ke kawasan Tahrir Square. Jalan menuju Tahrir Square diblokade militer dengan tank, batu, dan kawat berduri. Blokade ini dibangun untuk mencegah massa dalam jumlah besar hari ini. Selain menuju Tahrir Square, jalanan menuju Kairo dari luar kota juga ditutup.

Puluhan ribu orang telah turun ke jalan enam hari belakangan di kota Kairo, Suez, Alexandria, hingga Al Arish dekat perbatasan Palestina. Mereka menuntut Presiden Husni Mubarak mundur.

Massa juga meminta pemerintah melakukan reformasi untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan standar hidup.

Akibat kondisi yang kacau di Kairo, banyak keluarga di Mesir yang kesulitan mendapatkan makanan pokok seperti roti dan beras.

DIRJEN PAJAK BELUM SIAP SERAHKAN DATA 151 PERUSAHAAN TERSANGKUT GAYUS

JAMBI EKSPRES:

Dirjen Pajak Belum Siap Serahkan Data 151 Perusahaan
Selasa, 01 Februari 2011 | 21:27 WIB

, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany menyatakan belum menyerahkan data 151 perusahaan wajib pajak kepada KPK. "Segera kami serahkan," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri pertemuan koordinasi antara Dirjen Pajak dengan KPK di Gedung KPK, Jakarta Selasa (1/2).

Direktorat yang dipimpinnya, kata Fuad masih dalam upaya mengumpulkan data terkait wajib pajak seperti yang dibutuhkan KPK. Diakui pengumpulan data itu mengalami kendala. Namun Dirjen Pajak siap memasok data yang KPK butuhkan. "Selain banyak, ada juga yang menyangkut data lama," ujarnya.

Pertemuan dengan KPK, kata Fuad, sama sekali tidak berhubungan kasus Gayus. "Lebih semacam audiensi," ujarnya.

Wakil Ketua KPK, Haryono Umar membenarkan adanya pertemuan dengan Dirjen Pajak Fuad Rahmany. "Sifatnya koordinasi," katanya.

MATI KETAWA ALA ANGGOTA DEWAN

JAMBI EKSPRES:

SEORANG IBU DAN TIGA ANAKNYA

Seorang ibu berusia paruh baya (sebut saja Ibu Ani), sedang berkonsultasi pada seorang psikiater. Ia menceritakan seluruh masalahnya kepada sang dokter. Termasuk masalahnya dengan ketiga orang anaknya...

Ibu Ani : Anak saya yang pertama preman pasar dok. Tapi saya sih tidak terlalu pusing sama dia, soalnya dia jarang buat masalah. Paling-paling dia memeras orang, tidak banyak kok cuma seribu atau dua ribu. Itu pun juga tidak terlalu sering.
Dokter : Hmm..terus
Ibu Ani : Anak saya yang kedua... Dia skizofren. Tapi saya juga tenang aja kok, selama dia nggak ngamuk.
Dokter : Silakan lanjutkan bu..
Ibu Ani : Anak saya yang ketiga ini dok...hu..hu..hu..saya malu dok..
Tiba-tiba ibu ini mulai menangis tersedu-sedu.
Dokter : Lho..ada apa dengan anak ibu yang ini?
Ibu Ani : Hu..hu..tolong suntik mati saya dok..
Dokter : Tenang bu..tolong cerita
Ibu Ani : Anak saya yang ketiga ini dok..hu..hu...............dia anggota DPR.

========

GUS DUR TIDAK PERNAH SALAH

Buat sebagian pengagumnya terutama warga NU, Gus Dur adalah a Man Can Do No Wrong. Tapi setidaknya menurut saya, Gus Dur pernah melakukan kesalahan. Malah, kesalahan terbesar dalam hidupnya. yaitu saat dia bilang, "Anggota DPR kok kayak anak TK." Tapi untunglah kesalahan itu sudah dia ralat beberapa tahun kemudian, saat ia berkata, "DPR itu seperti Playgroup."

========

BEDAH OTAK

Seorang pria menderita kerusakan otak parah, oleh dokter bedah Ia diharuskan mendapat penggantian otak melalui transplantasi. Di klinik ia ditawarkan pilihan : Otak ilmuwan seharga Rp. 10 juta atau otak anggota DPR Rp. 100 juta.

"Apa artinya otak anggota DPR ini lebih bagus dibandingkan otak ilmuwan?" tanya pria tersebut penasaran.
"Tidak juga," jawab dokter bedah, "otak anggota DPR ini masih mulus, soalnya jarang dipakai."

=========

KANIBAL DAN POLITISI

Di tengah hutan belantara, seorang kanibal sedang asik berjalan-jalan, ketika ia melihat sebuah rumah makan yang dimiliki sesama kanibal. Merasa lapar ia masuk ke rumah makan tersebut, duduk dan melihat-lihat menu...

- Daging rebus misionaris : Rp. 25.000
- Daging panggang pemburu : Rp. 50.000
- Daging bakar anggota DPR: Rp. 100.000

Kanibal tersebut memanggil pelayan dan bertanya, "Mengapa daging anggota DPR ini mahal sekali? Apa rasanya lebih enak?"
"Nggak sih.." gerutu sang pelayan, "Kamu nggak pernah ya membersihkan mereka?"

======

AWAS SAPINYA

Seorang politisi berkampanye untuk periode kedua masa jabatannya di DPR pada sebuah desa. Dekat sebuah rumah sederhana ia melihat seorang pemuda sedang memerah sapi. Ingin terlihat komunikatif dengan orang biasa, ia mendekati pemuda tersebut. Baru saja ia memulai percakapan dengan sang pemuda, ketika terdengar teriakan seorang bapak dari dalam rumah,
"Budi, kamu lama sekali, cepat masuk. Dan kamu sedang bicara dengan siapa?"
"Oh, katanya sih dia anggota DPR yah." jawab si Budi.
"Kalau begitu sapinya kamu bawa masuk juga!"

=====

JANGAN PARKIR DI SINI

Seorang eksekutir muda bernafas lega, karena setelah mencari beberapa lama akhirnya ia bisa menemukan tempat untuk parkir mobilnya. Ia memarkir mobilnya di satu-satunya tempat yang tersisa. Tetapi, saat ia keluar dan mengunci pintu mobilnya, seorang petugas keamanan berlari mendekat dan berteriak,
"Mas, jangan parkir di sini. Ini kan tempat anggota DPR!"
"Tenang saja pak," jawab ekekutif itu sambil berlalu dan melambaikan tangannya, "mobil saya sudah dikunci dan ada alarmnya. Aman kok."

=====

KECELAKAAN BUS

Sebuah bus yang mengangkut 107 anggota DPR mengalami kecelakaan fatal. Bus tersebut menabrak pohon, kemudian terguling ke dalam jurang dan masuk ke ladang seorang petani tua. Satu hari kemudian, seorang polisi datang untuk melakukan penyelidikan. Ia bertanya kepada petani,

"Anggota DPRnya ada dimana pak?"
Petani menjawab, "Sudah saya kubur semuanya...di belakang sana."
Kemudian polisi itu bertanya lagi, "Semua?? Apa mereka semua sudah meninggal?"
Petani tua itu menjawab, "Hmm, kemarin sih ada beberapa orang yang mengaku masih hidup, tapi saya tidak percaya. Anda tahu sendiri kan..politisi."

===

PERSIDANGAN

Pada sebuah persidangan kasus korupsi dengan terdakwa seorang politisi, jaksa mengorek keterangan dari seorang saksi,
"Apakah benar" ia berteriak, "anda menerima suap sebesar Rp. 1 milyar dari terdakwa?"
Saksi asik memandang keluar jendela, seolah-olah ia tidak mendengar pertanyaan jaksa.
"Apakah benar anda menerima suap sebesar Rp. 1 milyar dari terdakwa?" jaksa kembali berteriak mengulangi pertanyaannya.
Saksi tetap diam, tidak menjawab.
Akhirnya hakim menengahi dan berkata, "Saudara saksi tolong dijawab."
"Oh," saksi itu terlonjak kaget, "saya pikir ia bertanya kepada anda Yang Mulia"

=====

SIAPA YANG DAPAT PELAMPUNGNYA

Suatu hari tiga orang politisi dari tiga partai yang berbeda (PAN, PKB dan Golkar) berlayar di tengah laut lepas. Tiba-tiba perahu tersebut mengalami kebocoran dan parahnya lagi, di perahu tersebut hanya ada satu pelampung. Akhirnya ketiga orang ini sepakat untuk melakukan pemungutan suara dengan cara menulis nama partai yang dipilih, pemenangnya akan mendapatkan pelampung. Masing-masing menuliskan pilihannya pada secarik kertas.

Ketika dihitung hasilnya: PAN mendapat 1 suara, PKB 1 suara dan Golkar mendapat 7 suara.

KILAS BALIK KEKALAHAN GOLKAR 2004

JAMBI EKSPRES:
19 Juli 2004

MELANGKAH mantap menuju Masjid Baiturrahman di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jumat pekan lalu, wajah Akbar Tanjung tampak ceria. Senyum mengembang di bibir Ketua Umum Partai Golkar itu. Padahal Wiranto, calon presiden dari Partai Golkar, sedang merenungi kekalahannya. Hingga pekan ketiga setelah pemilu presiden putaran pertama, perolehan suaranya tak beranjak dari urutan ketiga.

?Masa, sedih terus, sih? Nanti malah stres,? kata Akbar kepada TEMPO, yang mengiringi langkahnya dari kantornya di lantai tiga gedung Nusantara III hingga ke masjid. Beberapa fungsionaris Partai Golkar juga bersikap realistis, bahkan mulai menegakkan kepala. ?Toh, untuk membentuk pemerintahan yang kuat, siapa pun presidennya harus mengajak Golkar berkoalisi,? kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Rully Chairul Azwar.

Keyakinan para fungsionaris Partai Golkar bukan tanpa sebab. Dalam pemilu legislatif 5 April lalu, mereka mendulang 24,48 juta suara atau 21,58 persen pemilih. Golkar meraih 128 kursi di DPR, sementara PDI Perjuangan hanya mendapat 109 kursi, dan Partai Demokrat, basis Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan cuma memperoleh 57 kursi. Sadar posisi mereka sangat strategis, para kader Golkar mulai rajin membina hubungan ke kubu dua pesaing yang bakal melaju ke putaran kedua.

Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, Ade Komaruddin dan Mahadi Sinambela, misalnya, sering merapat ke Mega Center. Sedangkan Marzuki Darusman dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Fahmi Idris lebih cenderung ke SBY. ?Tapi itu bukan penugasan. Naluri alami saja,? kata Akbar sambil mengulum senyum. Tak bertepuk sebelah tangan, kubu Megawati dan Yudhoyono pun giat melobi para petinggi dan kader potensial Golkar.

Setelah dua pekan lalu Akbar sempat bertemu sejenak dengan suami Presiden, Taufiq Kiemas, seusai salat Jumat di Senayan, awal pekan lalu ia dikabarkan berjumpa dengan Mega di Bali. Namun Akbar membantah. ?Kami memang sama-sama berlibur ke Bali, tapi tidak bertemu,? katanya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Sutjipto mengaku tak tahu pula soal pertemuan Akbar dan Mega.

Sutjipto hanya membenarkan bahwa partainya terus mendekati fungsionaris Partai Golkar. ?Saya sudah bertemu dengan orang-orang Pak Akbar,? katanya. Kubu Yudhoyono tak ketinggalan. ?Tim Pak Jusuf Kalla yang jalan,? kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Max Sopacua kepada Agung Rulianto dari TEMPO. Maklumlah, sebagai kader Golkar, Jusuf Kalla masih berpengaruh di Kawasan Timur Indonesia.

Meski sama-sama memulai pendekatan, model lobi kedua kubu tentulah berbeda. Kubu Mega melakukan pendekatan secara organisatoris, sementara kubu SBY lebih bersifat individual dan cenderung mengabaikan partai. Dukungan masyarakat kepada figur Yudhoyono, bukan kepada Partai Demokrat, pada pemilu presiden putaran pertama menjadi pola. ?Padahal, bagi Golkar, kepentingan dan kelangsungan partai sangat penting,? kata Hajrianto Y. Tohari, anggota Fraksi Golkar di DPR.

Karena alasan kepentingan partai itulah, menurut Hajrianto, elite Golkar cenderung akan bekerja sama dengan Mega. Perhitungan bahwa masa pemerintahan Mega hanya tinggal satu periode juga menjadi tolok ukur. Sebab, menurut Pasal 7 UUD 1945 hasil amendemen, presiden hanya boleh menjabat dua periode. ?Kalau mendukung Yudhoyono, kita bisa menunggu dua periode lagi,? ujarnya.

Tapi Marzuki Darusman mengingatkan, Partai Golkar harus tetap mewaspadai kecenderungan pilihan di tingkat akar rumput. Sebab, ia melihat adanya kecenderungan kader Golkar di bawah lebih merasa sreg kepada Yudhoyono ketimbang kepada Mega. Hajrianto mengakuinya. ?Beberapa kader Golkar di daerah memang lebih berharap kita mendukung Yudhoyono,? ujarnya.

Dengan sistem pemilihan presiden langsung, suara pemilih Golkar pada pemilu legislatif tak bisa dijamin memilih satu kandidat saja. Karena itu, ?Partai Golkar harus mendukung siapa pun yang dipilih rakyat,? kata Marzuki. Keputusan resmi memang baru dikeluarkan setelah 26 Juli, sebagai tenggat penghitungan suara manual. Tapi, Akbar memastikan, Partai Golkar tak akan melibatkan Wiranto dalam pembicaraan koalisi. ?Itu kewenangan partai,? katanya.

Hanibal W.Y. Wijayanta

---

Capres dan Cawapres	Putaran I	Jika Pemilih Wiranto-Salahuddin Bergabung	Prediksi Putaran II
SBY-Jusuf Kalla	33,59	+22,20%	55,79
Mega-Hasyim	26,29%	+22,20%	48,49
Wiranto-Salahuddin	22,20%	�	�

GURUH SUKARNO PUTRA DI RAWAT DI RUANG ICU RUMAH SAKIT SOLO

JAMBI EKSPRES:



Guruh Soekarno Putra Dirawat di ICU Rumah Sakit di Solo
Selasa, 01 Februari 2011 | 21:25 WIB

Guruh Soekarnoputra (kiri).

Putra bungsu mantan Presiden Soekarno dengan Fatmawati, Guruh Soekarno Putra, dikabarkan dirawat di ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Kasih Ibu, Solo.

Juru bicara RS Kasih Ibu, dr. Umar, membenarkan bahwa Guruh dirawat di Rumah Sakit Kasih Ibu. "Benar bahwa Guruh dirawat di ruang ICU," jelasnya saat dihubungi Tempo, Selasa (1/2) malam. Dia menambahkan bahwa Guruh masuk rumah sakit sejak Selasa (1/2) siang.

Saat ditanya tentang sakit yang diderita anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, Umar memilih bungkam.Menurutnya, tim dokter diminta keluarga untuk tidak mengekspos seputar dirawatnya Guruh di rumah sakit.

"Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan apa sakit beliau. Kami diminta keluarga untuk merahasiakannya," lanjutnya.Dia menyarankan untuk meminta penjelasan langsung kepada pihak keluarga. Yang jelas, saat ini kondisi Guruh baik-baik saja.

ANAS URBANINGRUM KECAM PENGUSIRAN BIBIT-CANDRA BERITA LENGKAP

JAMBI EKSPRES:



Chandra M. Hamzah (depan) dan Bibit Samad Rianto. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengecam pengusiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah oleh Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat kemarin. Sikap tersebut dinilai kekanak-kanakan dan justru bisa merusak citra parlemen.

Menurut Anas pengusiran atas kehadiran dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut tidak substantif. Apalagi status Bibit dan Chandra secara hukum sudah dideponir oleh Kejaksaan Agung. “Jadi sudah tidak ada masalah lagi,” kata Anas kepada Tempo usai memberikan kuliah terbuka di Universitas Kadiri, Selasa (1/2).

Status hukum Bibit dan Chandra dengan langkah penegakkan hukum yang tengah dilakukan DPR, menurut Anas, tak bisa dihubung-hubungkan. Bahkan seharusnya DPR memberikan dukungan penuh pada kerja-kerja KPK untuk memberantas korupsi.

Dia juga mengkritik peristiwa itu sebagai sikap tidak konsisten anggota DPR yang dulu sempat mencalonkan Bibit sebagai Ketua KPK. Pencalonan tersebut menunjukkan jika eksistensi Bibit telah diakui oleh sejumlah anggota DPR meski tidak terlalu besar.


Perseteruan KPK – DPR Meruncing
Selasa, 01 Februari 2011 | 20:22 WIB

Jakarta - Penolakan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat atas kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah di DPR berbuntut panjang. Sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Moqoddas bersikukuh akan hadir dengan formasi lengkap jika diundang dengar pendapat lagi, dikecam politikus Senayan.


"Saya berharap pendekatan Busyro tidak seperti itu," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fahri Hamzah, Selasa (1/2) malam.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, masalah etik seharusnya disematkan ke dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, bukan dewan. Di mata sebagian anggota dewan, Fahri menekankan, keduanya tidak pantas memimpin KPK karena berstatus tersangka.
"Selayaknya kasus Bibit-Chandra memang diteruskan ke pengadilan," serunya.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR yang lain, Catur Sapto Edy, mengakui jika kehadiran Bibit-Chandra dalam dengar pendapat di DPR sepenuhnya hak KPK. Namun, ia meminta kearifan para pimpinan KPK jika dewan memiiliki keputusan lain.

"KPK punya hak, tetapi kami juga punya hak dengan keputusan kami," ucap Catur, yang merupakan politisi PAN, di kesempatan terpisah.


Ruhut 'Perang Kata' dengan Benny Harman


Jakarta - Dalam rapat kerja Komisi Hukum DPR dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada Senin (24/1), politisi Demokrat Ruhut Sitompul terlibat cekcok sengit dengan rekan separtainya yang juga Ketua Komisi Hukum DPR, Benny Kabur Harman.

Awal percekcokan terjadi saat Benny melihat Ruhut bicara berbisik-bisik dengan salah satu jajaran Polri. Padahal rapat masih berlangsung dan forum masih mendengarkan pertanyaan-pertanyaan anggota Dewan.

Melihat hal itu, Benny langsung mengingatkan agar jajaran Polri jangan mau melayani pembicaraan bisik-bisik yang dilakukan anggota Dewan.

Merasa yang dituju adalah dirinya, Ruhut langsung angkat bicara. Dengan nada tinggi, dia mengaku tersinggung dengan ucapan Benny. "Pembicaraan saya disaksikan Tuhan," kata Ruhut.

Dia pun menjelaskan, pembicaraan bisik-bisik dirinya hanya menyangkut keadaan menyedihkan kantor Polsek di perbatasan Serawak. "Saya mau menangis, kantor Polsek di sana sudah seperti kandang kambing. Mau runtuh. Itu pembicaraan saya," kata politisi Demokrat itu.

Namun bagi Benny, tetap saja pembicaraan di luar mekanisme tata tertib sidang seperti itu tidak bisa diterima. "Bukan soal menangis, saya juga bisa menangis. Pingsan saja sekalian tapi di luar," kata Benny yang juga dari Partai Demokrat.

Mendengar jawaban itu, Ruhut makin meradang. Dia mengaku kecewa dengan gaya memimpin Benny. "Biar pun kita separtai, kalau saya sudah tersinggung, saya bikin rata," kata Ruhut dengan suara nyaring sembari menuding jarinya ke arah Benny.

Untunglah, cekcok mulut ini tidak berlarut-larut. Adalah anggota Komisi Hukum yang lain, Martin Hutabarat, yang mengingatkan agar rapat fokus pada agenda semula. Benny pun lalu memberi kesempatan ke Kapolri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan padanya.

SEKRETARIS KABINET MINTA DIN JANGAN BERLAGAK BERSIH

JAMBI EKSPRES:




Dipo Minta Din Tak Jadi Gagak Yang Mengaku Merpati Putih
Selasa, 01 Februari 2011 | 20:37 WIB

Ketua Umum PP Muhammadiyah Dien Syamsudin.

Jakarta - Sekretaris Kebinet Dipo Alam meminta Din Syamsudin sebagai tokoh agama tidak melontarkan pernyataan yang bernuansa politis. Jika mau berpolitik, berpolitiklah seperti Golkar dan Nasdem, dan yang lainnya. "Jangan seperti gagak tapi mengaku merpati putih," ucap Dipo.

Permintaan Dipo ini terkait pernyataan Din yang mengaku "prihatinan atas apa yang terjadi pada bangsa ini dalam banyak bidang. Keprihatinan utama adalah soal deviasi dan distorsi cita-cita nasional yang telah diletakkan secara arif oleh para pendiri bangsa Indonesia." Pernyataan itu diucapkan Din Syamsuddin saat bertemu dengan Ketua MPR RI Taufiq Kiemas di Jakarta, Jumat (12/11) lalu.


Ketika Din persoalkan tentang kemiskinan di Indonesia soal 9 kebohongan lama dan baru pemerintahan SBY, menurut Dipo, itu tidak salah. Soal, kemiskinan, kita masih 13 persen. Dan kemiskinan bukanlah banjir bandang. Sejak zaman Pak harto sampai Megawati, kemiskinan itu ada. "Tapi, pada zamannya SBY kemiskinan berkurang," kata Dipo.


Dipo juga meminta sebagai pemimpin agama, Din jantan, jangan berpura-pura, pernyataannya soal deviasi bukan semata gerakan moral "Tapi itu pernyataan politis. Sebab SBY Deviasi itu tak benar."

Soal TKI, misalnya, pemerintah tak pernah mengklaim 100 persen masalah TKI bisa diatasi atau 100 persen pengangguran teratasi. "Tapi ada kemajuan dalam penanganannya," ucap mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia.

PDIP: PENOLAKAN DPR BUKAN DENDAM KE KPK

JAMBI EKSPRES:



PDIP: Penolakan KPK Bukan Dendam
Selasa, 01 Februari 2011 | 20:47 WIB

Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Topane Gayus Lumbuun, menyanggah anggapan sebagian pihak bahwa penolakan Fraksi PDIP terhadap dua pimpinan KPK Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah memiliki motif dendam. "Tidak ada sama sekali unsur itu," tegas Gayus, Selasa (1/2) malam.

Menurut Gayus, pengembangan isu seperti itu amat jauh dari substansi tujuan fraksinya. Lagipula, tambah dia, penolakan terhadap KPK bukan suara PDIP semata. "Ini sudah atas nama komisi," ujarnya.

Gayus berpandangan, ditolaknya Bibit-Chandra oleh dewan didasari keputusan deponering Jaksa Agung yang dinilai tidak tepat. Pasalnya, keputusan itu bertentangan dengan putusan pengadilan yang kata Gayus berkekuatan hukum tetap. "Jadi Bibit dan Chandra tidak layak memimpin KPK. Karena itu kami menolak," demikian tutur Gayus.

MENDIKNAS BUKU SBY TIDAK AKAN DI TARIK

JAMBI EKSPRES:

Mendiknas Pastikan Buku SBY Tak Akan Ditarik

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. TEMPO/Zulkarnain

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh memastikan tak akan menarik buku tentang profil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sempat beredar di sekolah-sekolah di Tegal, Jawa Tengah. Ia mengklaim buku tersebut telah memenuhi kriteria buku pengayaan yang dilansir Kementerian Pendidikan.

"(Ini) bukan buku haram, juga bukan buku najis," ujar Nuh, dalam jumpa pers seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin 31 Januari 2011.

Menurutnya, sudah tak zamannya lagi pemerintah menarik peredaran sebuah buku. "Ingat bukunya Pramoedya Ananta Toer? Apakah sekarang zamannya menarik buku? Biarkan saja buku itu," tuturnya.

Nuh memaparkan, ada 807 judul buku pengayaan yang lolos seleksi tim independen Pusat Perbukuan Kementerian pada tahun 2009. Buku tentang Yudhoyono, yang ditemukan di sebuah sekolah di Tegal dan kontan memicu kontroversi, adalah salah satu dari 807 judul tersebut. Sejumlah buku lainnya, kata dia, berkisah tentang Bung Karno, Sultan Hasanuddin, dan cerita sejarah lainnya.

Ia mengaku bosnya itu tak memerintahkan agar buku biografi tersebut masuk dalam daftar buku pengayaan. "Tidak ada pesan atau inisiatif sedikit pun dari Bapak Presiden bahwa beliau ingin supaya bukunya ditulis, dipasarkan di sekolah-sekolah," ucapnya.

Menurut dia, buku pengayaan penting agar siswa terinspirasi. Pemerintah mendorong siswa mencari inspirasi dari siapapun, baik dari tokoh dalam negeri maupun asing. Nuh mengatakan, "Sehingga para siswa bisa tahu Bill Gates itu siapa, Pak Obama boleh juga, Pak Gandhi.. Kalau anak kita boleh baca buku presiden dari negara lain, kok baca buku presidennya sendiri tidak boleh, ini ada apa?"

CIRUS JADI TERSANGKA REKENING GAYUS

JAMBI EKSPRES:


Cirus Jadi Tersangka Kasus Rekening Gayus
Selasa, 01 Februari 2011 | 19:48 WIB


Cirus Sinaga.

Jakarta - Jaksa Cirus Sinaga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, dalam kasus mafia hukum terkait rekening Rp 28 Miliar milik Gayus Tambunan. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Babul Khoir Harahap, di kantornya hari ini Senin (1/2).

Babul mengatakan, hari ini, Kejagung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan tersangka Cirus dari kepolisian. "SPDP itu terkait dugaan mafia hukum dalam penanganan perkara Gayus Halomoan Tambunan," kata Babul.

Ditetapkannya Cirus sebagai tersangka merupakan perkembangan teranyar dalam kasus mafia hukum Gayus. Sebab sebelum ini, hanya Gayus, hakim Muhtadi Asnun, dan dua penyidik Polri, Komisaris Polisi Arafat Enanie dan Ajun Komisaris Polisi Sri Sumartini, yang sudah diseret ke meja hijau.

Sejumlah kesaksian di persidangan kasus Gayus yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama ini menyudutkan Cirus. Arafat misalnya, pernah menyebut Cirus "menghalang-halangi" penyidikan karena memprakarsai diubahnya pasal penjerat Gayus, dari yang semula pasal korupsi, menjadi pasal penggelapan. Hal itu diduga dilakukan Cirus agar bisa menangani secara langsung perkara Gayus.

KOTORAN SAPI PUN BISA JADI DUIT

JAMBI EKSPRES:
Kotoran Sapi Pun Menjadi Duit



Fajar Marta

KOMPAS.com — Selama bertahun-tahun, Ngatijan (56) merasa tidak nyaman dengan tumpukan kotoran sapi yang tidak terpakai di kampungnya di Dusun Margaraya, Desa Lurung, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Onggokan kotoran sapi di sana kian hari kian menumpuk mengingat hampir setiap warga di kampung tersebut memiliki sapi untuk membajak sawah.

Pada tahun 2004, lelaki kelahiran Daerah Istimewa Yogyakarta ini pun mencoba memanfaatkan kotoran sapi yang terserak di kampungnya untuk membuat pupuk organik.

Awalnya, usaha Ngatijan jatuh bangun. Maklum, tidak mudah mendapatkan pasar pupuk organik di tengah masih populernya pupuk kimia dan kuatnya permainan mafia pupuk.

Mula-mula ia hanya bisa memproduksi puluhan ton per bulan. Namun, dengan keuletan dan kerja keras, saat ini Ngatijan bisa memproduksi pupuk organik hingga 500 ton per bulan.

Tenaga kerjanya yang awalnya hanya 5 orang kini berkembang menjadi 20 orang. Dengan harga pupuk organik sebesar Rp 500 per kilogram, omzet Ngatijan bisa mencapai Rp 250 juta per bulan.

Kejelian dan kerja kerasnya memproduksi pupuk organik tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri. Sekitar 500 petani yang tinggal di kampungnya dan kampung sekitarnya kini juga bisa menangguk tambahan penghasilan dari kotoran sapi.

Ngatijan tidak mengambil kotoran sapi itu cuma-cuma, tetapi menghargainya dengan uang. Kotoran sapi yang sebelumnya dianggap masyarakat kurang bermanfaat ternyata bisa menjadi duit di tangan Ngatijan.

Meskipun tidak besar, tambahan penghasilan tersebut cukup untuk menambah modal usaha tani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.

Usaha pupuk organik Ngatijan melambung ketika pemerintah mengeluarkan program Bantuan Pupuk Pemerintah (BPP) untuk petani miskin tahun 2009. Pabrik dan distributor pupuk besar yang diminta menyalurkan BPP, seperti PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri, pun bekerja sama dengan produsen pupuk-pupuk organik skala menengah dan kecil.

Suami dari Sudarti ini pun menangkap peluang tersebut dengan ikut serta menjadi pemasok pupuk organik dari kotoran sapi.

Proses produksi pupuk organik dimulai dengan mengumpulkan bahan baku berupa kotoran sapi dari para penduduk. Untuk meningkatkan motivasi dan semangat petani mengumpulkan dan mengeringkan kotoran sapi, Ngatijan biasanya membayar di muka atau mengijon kotoran sapi tersebut.

Harga kotoran sapi yang telah dikeringkan selama seminggu sekitar Rp 40 per kilogram. Jadi, dengan dua sapi, satu keluarga petani biasanya bisa memperoleh upah sekitar Rp 50.000 per bulan.

Selanjutnya, kotoran sapi yang telah kering diangkut dari rumah-rumah penduduk ke tempat produksi, yang terletak di areal persawahan, tak jauh dari rumah Ngatijan.

Proses pupuk organik

Untuk membuat pupuk organik, kotoran sapi tersebut dicampur bahan lain dengan komposisi: kotoran sapi sebesar 80-83 persen, serbuk gergaji 5 persen, bahan pemacu mikroorganisme 0,25 persen, abu sekam 10 persen, dan kapur 2 persen.

Campuran ini kemudian dibiarkan selama satu minggu sembari dibolak-balik untuk menjaga kadar oksigen. Setelah selama satu minggu, pupuk organik biasanya telah matang dengan warna pupuk coklat kehitaman bertekstur remah dan tidak berbau.

Langkah berikutnya, pupuk diayak atau disaring untuk mendapatkan bentuk yang seragam serta memisahkan dari bahan yang tidak diharapkan, seperti batu, potongan kayu, atau tali rafia, sehingga pupuk organik yang dihasilkan benar-benar berkualitas.

Pupuk organik selanjutnya dimasukkan ke dalam karung kemasan 50 kilogram yang telah disediakan dan diberi label oleh distributor sebagai pupuk bantuan dari pemerintah.

Pupuk organik yang telah dikemas tersebut kemudian diambil oleh distributor pupuk untuk disalurkan secara gratis kepada para petani sebagai pengganti pupuk kimia di kawasan Lampung dan sekitarnya.

Pria yang hanya lulusan sekolah dasar ini mengatakan, keberhasilan usahanya tidak terlepas dari bantuan Swamitra, lembaga keuangan mikro yang dibentuk koperasi dengan bantuan dana dan manajemen dari Bukopin.

Dengan pinjaman dana dari Swamitra, Ngatijan bisa membeli bahan baku kotoran sapi dari petani dalam jumlah besar dan membangun tempat produksi serta membeli mesin penggiling. Dengan bantuan Swamitra pula, Ngatijan tidak sampai terjerat tengkulak yang biasanya mematok bunga selangit.

Ke depan, bapak enam anak ini berencana meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah mesin penggiling dan memperluas areal produksi serta menambah tenaga kerja. Harapannya, ia bisa memproduksi sekitar 1.000 hingga 2.000 ton setiap bulan agar bisa memenuhi permintaan yang selama ini tidak bisa dipenuhinya.

Maklum, Ngatijan juga ingin lebih banyak menjual pupuk organik ke pasar komersial. Menurut dia, pupuk organik yang dijual secara komersial harganya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan dijual sebagai pupuk bantuan pemerintah.

Jika produksinya meningkat, Ngatijan tentu juga bisa lebih banyak menggandeng petani di kampung-kampung sekitarnya untuk dibeli kotoran sapinya sehingga lebih banyak lagi kesejahteraan petani yang terangkat.

PUPUK ORGANIK PELUANG USAHA YANG SANGAT MENJANJIKAN

JAMBI EKSPRES:

Pupuk Organik Jadi Peluang Usaha Menjanjikan
Editor: Erlangga Djumena

Pabrik pupuk organik di Dusun Karanganyar, Gadingharjo, Sanden Bantul ini, siap beroperasi awal Juli. Kapasitas pabrik pupuk organik pertama di DIY ini, 50 ton per bulan. Pabrik ini dibangun untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia oleh petani.

Tingginya kebutuhan pupuk serta kenaikan harga eceran ter tinggi pupuk kimia menjadi peluang bagi pupuk organik sebagai pupuk alternatif. Di Bantul produsen pupuk organik semakin bertambah banyak karena permintaan pasar yang cenderung naik.

Suyoto, Ketua Kelompok Ngudi Mandiri, salah satu produsen pupuk organik, Senin (20/12/2010) mengatakan proses produksi pupuk organik butuh waktu 1-3 bulan. Tiap bulan produksinya mencapai 50 ton. Bahan bakunya berupa kotoran ternak dibeli seharga Rp 600.000 per truk.

"Kami yakin permintaan pupuk organik akan terus naik seiring dengan kesadaran petani. Disamping itu naiknya harga eceran tertinggi atau HET akan menjadi pertimbangan petani untuk menggunakan pupuk kimia," katanya.

Kelompok Ngudi Mandiri mulai memproduksi pupuk tahun 2007 setelah mendapatkan pelatihan dari mahasiswa pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada awalnya, bahan baku pupuk menggunakan sampah dari pasar Bantul. Produksinya juga masih dalam skala kecil yaitu 50 kg sampai 400 kg.

Mulanya pupuk yang dihasilkan belum dikomersilkan, tetapi diberikan secara gratis kepada petani. Langkah tersebut dimaksudkan sebagai promosi untuk mengenalkan produk mereka kepada petani dan sekaligus uji kualitas pupuk yang dihasilkan.

OKTO KABUR KARNA TEKANAN SRIWIJAYA FC

JAMBI EKSPRES:


Pemain tengah Sriwijaya FC, Oktovianus Maniani, merayakan gol setelah berhasil membobol gawang Persib Bandung pada laga lanjutan Liga Super Indonesia di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Rabu (12/1/2011). SFC berhasil menggilas Persib dengan skor 4-1.
Winger tim nasional Indonesia, Oktovianus Maniani, akhirnya mengungkapkan alasannya kabur dari pelatnas. Okto mengakui, dirinya melakukan hal itu karena mendapat tekanan dari klubnya, Sriwijaya FC.

Seperti diberitakan sebelumnya, Okto pergi tanpa pamit dari pelatnas pada 27 Januari lalu. Ia pergi ke Papua untuk membela "Laskar Wong Kito" untuk menghadapi Persipura Jayapura. Padahal, pelatih timnas Alfred Riedl sudah melarang pemain 20 tahun tersebut untuk pergi.

"Saya didesak manajemen Sriwijaya dan disuruh bermain. Saya disuruh datang. Kalau tidak, saya akan kena masalah. Aku buat keputusan harus pergi walaupun permintaan itu datang dari manajemen, bukan pelatih Sriwijaya," ungkap Okto seusai menjalani sesi latihan pelatnas di Lapangan C, Gelora Bung Karno, Selasa (1/2/2011) pagi.

Setelah memperkuat klubnya, Okto baru kembali Senin (31/1/2011) sore. Ia pun langsung menemui Riedl untuk menjelaskan situasinya.

"Riedl memaklumi karena sebagai pemain, saya yang kena semuanya (sanksi) dari manajemen Sriwijaya dan PSSI. Jadi, dia bilang tidak apa-apa dan jangan diulangi lagi masalah ini," katanya.

Ketika ditanya bagaimana jika seandainya Sriwijaya memintanya bergabung lagi, Okto menjawab, "Nanti aku pikirkan semuanya lagi," kata Okto.

CREDIT UNION YANG MERAIH SUKSES BESAR

JAMBI EKSPRES:

PM Sitanggang
Cerita Sukses "Credit Union"

OLEH KHAERUDIN

KOMPAS.com — Jalan hidup Pintaraja Marianus Sitanggang berubah sepulang mengikuti seminar perburuhan di Baguio City, Filipina, tahun 1970. Sitanggang yang saat itu menjadi guru SMA Katolik Budi Mulia, Pematang Siantar, Sumatera Utara, berada di Filipina karena ditugaskan Pengurus Pusat Persatuan Guru Katolik.

Salah satu materi seminar perburuhan itu tentang credit union (CU), yang di Indonesia diterjemahkan secara bebas sebagai koperasi kredit. Sepulang dari Filipina, Sitanggang tergerak mendirikan CU di sekolahnya.

Ia mengajak guru dan karyawan SMA Budi Mulia. Namun, kondisi ekonomi saat itu belum pulih setelah lonjakan inflasi pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Ini membuat tak banyak orang tertarik pada ide koperasi simpan pinjam itu.

Sitanggang tak kehilangan akal. Sebagai ketua yayasan, ia lalu memotong sebagian gaji guru dan karyawan sebagai simpanan saham. Simpanan saham dalam Undang-Undang Koperasi dikenal dengan istilah simpanan wajib anggota.

Ia juga mengajak guru dan karyawan SMA Cinta Rakyat bergabung agar permodalan CU semakin kuat. Pada tahun 1973 terbentuklah CU Cinta Mulia.

Pada awal tahun 1970 pula, Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Medan mengadakan kursus dasar pembentukan CU. Mendengar di Pematang Siantar sudah ada CU yang didirikan Sitanggang, Keuskupan Agung Medan membentuk tim untuk menyosialisasikan ide pendirian CU ke beberapa daerah lain di Sumut.

”Waktu itu lembaga keuangan, apalagi koperasi, hampir tak dipercaya masyarakat. Di sisi lain, masyarakat miskin di desa-desa tak mengenal konsep menabung karena untuk makan saja sulit,” ujarnya.

Tantangan membentuk permodalan bersama bagi rakyat miskin di pedesaan tak menyurutkan semangat Sitanggang. Ia tak ragu mendatangi kedai tuak, mengunjungi rumah warga di pelosok Sumut, hanya untuk memberi pemahaman bahwa semiskin-miskinnya orang masih ada yang bisa mereka sumbangkan.

Dengan berkantor di gereja selama 10 tahun pertama, CU mulai dilirik masyarakat. ”Wibawa gereja membuat masyarakat percaya kepada CU,” katanya.

Namun, awal tahun 1980 gereja menarik diri dari pengembangan CU. ”Secara perlahan gereja mundur karena memang bukan tugasnya,” ujar Sitanggang.

Hikmahnya, CU menjadi semakin inklusif. CU menjadi lembaga keuangan yang tak hanya dimiliki jemaat gereja Katolik, tetapi juga mereka yang beragama lain.

Mulai bermunculan

Setelah Pematang Siantar, CU kemudian berdiri juga di Pakkat dan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Siborongborong, Tapanuli Utara, Aek Kanopan, Labuhan Batu Utara, Tebing Tinggi, serta Barus dan Manduamas, Tapanuli Tengah.

Bermunculannya CU ini lalu menumbuhkan Badan Pengembangan Daerah Koperasi Kredit Sumut yang menjadi cikal bakal koperasi sekunder (pusat koperasi di tingkat provinsi), Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah (BK3D). Penyesuaian nama sejalan dengan Undang-Undang Koperasi, membuat BK3D diubah menjadi Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit), dan Sitanggang menjadi ketuanya hingga kini.

Ia juga menjaga filosofi koperasi sebagai lembaga keuangan yang didirikan secara bersama untuk mengubah nasib anggotanya. Ia memegang teguh prinsip; koperasi dibentuk karena ada sekelompok orang yang merasa senasib dan menyadari bersama nasib mereka harus diperbaiki.

”Kebersamaan di CU diwujudkan dengan menyimpan dan memberikan pinjaman kepada anggota yang paling memerlukan,” ujar Sitanggang yang juga bercerita bahwa hingga akhir tahun 1970 CU tak boleh menggunakan nama koperasi.

”Ini karena koperasi di desa, menurut pemerintah, hanya satu, yakni KUD (koperasi unit desa). CU terpaksa bergerak sembunyi-sembunyi karena kalau ketahuan pemerintah saat itu kami dipaksa masuk KUD. Padahal, banyak KUD mengingkari prinsip koperasi. Pengurusnya ditunjuk pejabat di daerah di mana KUD berada, bukan berdasarkan kemauan anggota,” katanya.

Selain itu, ia juga harus berusaha menyadarkan warga miskin di pedesaan agar menyisihkan sebagian uang mereka sebagai simpanan saham anggota CU. Pada awal pendirian, simpanan saham anggota CU Rp 200 per bulan. Kini, simpanan saham Rp 10.000-Rp 50.000. ”Simpanan saham ini menjadi tanda andil anggota sebagai pemilik CU,” ujarnya.

Daya tarik

Sebagai koperasi simpan pinjam, daya tarik CU adalah penyaluran kredit atau pinjaman kepada anggota. Guna menghimpun modal, CU juga memiliki berbagai produk simpanan nonsaham, seperti simpanan bunga harian (sibuhar) yang mirip tabanas, simpanan pendidikan (mirip tabungan berencana), dan simpanan sukarela berjangka (mirip deposito).

Sebagai lembaga pembiayaan, saingan CU adalah bank. Jadilah persaingan itu berkaitan dengan penentuan suku bunga. Jika suku bunga simpanan bank di bawah 9 persen, CU menetapkan di atasnya, yaitu 9-15 persen. Jika suku bunga pinjaman bank dihitung berdasarkan total pinjaman, suku bunga pinjaman CU berlaku menurun, dihitung dari sisa pokok pinjaman dengan besaran bunga 2,5 persen. ”Di desa yang CU-nya besar, bank umumnya enggak laku.”

”Tetapi, kami juga harus menjaga ’penyakit’ anggota CU, yang biasa disebut lapar kredit. Saya selalu ingatkan filosofi CU yang utama adalah keswadayaan. Kredit diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan di antara anggota. Makanya, CU menetapkan beberapa aturan agar seseorang bisa mendapatkan kredit, salah satunya hadir rutin dalam pertemuan kelompok, prestasinya dalam menabung, dan tak bermasalah dalam pembayaran pinjaman,” katanya.

Sebagai koperasi yang sejak awal ingin memberdayakan warga miskin, terutama di pedesaan yang warganya mayoritas petani, CU menjadi penolong. ”Kami bisa memberikan pinjaman bagi anggota yang mengalami gagal panen. Kalau mereka tak diberikan stimulus pinjaman baru, justru nantinya bakal menjadi kredit macet di CU,” katanya.

Kerja keras Sitanggang selama 40 tahun berbuah manis. Berawal sebuah koperasi yang dibentuk dari dua SMA di Pematang Siantar, kini ada 61 CU di bawah Puskopdit BK3D Sumut. Total aset CU di bawah Puskopdit BK3D ini, per November 2010, mencapai Rp 1 triliun. Uang tersebut semuanya berasal dari simpanan saham anggota CU yang jumlahnya lebih dari 250.000 anggota.

BERKAT KOTORAN SAPI RAUP 110 JUTA PERBULAN

JAMBI EKSPRES:


Berkat Kotoran Sapi, Raup Rp 110 Juta

Selasa, 1 Februari 2011 | 13:59 WIB

Kotoran sapi tidak hanya bermanfaat sebagai bahan baku utama kompos, tetapi bisa juga menjadi bahan baku pembuatan gerabah, batu bata, dan kerajinan tangan. Syammahfuz Chazali sudah membuktikan dan menjadi tambang emasnya. Ia meraup omzet Rp 110 juta per bulan.

Siapa yang tidak jijik melihat kotoran sapi? Tapi, tak banyak orang menyangka, kotoran ini punya banyak manfaat. Tidak hanya sebagai bahan baku pupuk kompos, tapi juga aneka kerajinan tangan dan batu bata.

Di tangan Syammahfuz Chazali, kotoran sapi bisa menjelma menjadi perkakas rumah tangga, batu bata, dan bermacam kerajinan tangan atau handicraft.

Melalui PT Faerumnesia 7G, Syam, panggilan akrab Syammahfuz Chazali, saban bulan memproduksi 75 hingga 100 gerabah, 500 batu bata, dan ratusan jenis kerajinan tangan, seperti lampu aladin, vas bunga, guci, serta tempat makan. Harga gerabah dan kerajinan tangan mulai Rp 100.000 hingga Rp 750.000 per item. Ia pun sanggup meraih omzet Rp 110 juta per bulan.

Atas prestasinya mengembangkan usaha dengan bahan baku kotoran sapi, pria 26 tahun ini menyabet juara satu Social Venture Competition tingkat dunia di Universitas Berkeley, Amerika Serikat, tahun 2009 lalu.

Prestasi ini sangat membanggakan. Selama 10 tahun ajang itu digelar, belum pernah ada tim perguruan tinggi dari luar negeri Paman Sam yang sukses menggondol juara pertama dan berhak atas uang sebesar 25.000 dollar AS.

Syam yang lulusan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada mulai menekuni bisnis berbasis kotoran sapi sejak 2006. Awalnya, dia sekadar ingin mengikuti perlombaan kreativitas di kampusnya. Apalagi, ia melihat kotoran sapi selama ini belum terkelola dengan baik.

Padahal, banyak peternakan yang berada di daerah pemukiman yang limbahnya tidak terkelola dengan benar. Tentu saja, ini akan menjadi sumber pencemaran lingkungan berupa bau tak sedap yang dapat mengundang lalat yang kemudian akan menyebarkan kotoran tersebut.

Selain pencemaran udara, kotoran sapi juga bisa menimbulkan pencemaran air. Soalnya, banyak kotoran sapi yang dibuang begitu saja ke sungai oleh para peternak. Lagi-lagi, tentu saja, pencemaran tersebut bisa menimbulkan beragam penyakit.

Berangkat dari situ, Syam kemudian mencari tahu lebih banyak mengenai kandungan kotoran sapi melalui pelbagai literatur. Akhirnya, ia menemukan, dalam setiap 1 kilogram kotoran sapi terdapat kandungan silika sebesar 9,6 persen. Silika merupakan suatu senyawa yang bisa diolah menjadi bahan baku untuk gerabah dan batu bata.

Syam pun berkonsultasi dengan para dosennya dan pihak-pihak lain yang berkecimpung di dunia pengolahan limbah hewan mengenai kelanjutan bisnis berbasis kotoran sapi. "Waktu itu, tidak sedikit yang meragukan peluang bisnis ini," ungkap Syam.

Beragam eksperimen ia lakukan. Dengan kegigihan dan konsistensinya, usaha Syam mulai berbuah hasil. Bahkan, banyak orang menilai, produk batu bata dan gerabah buatannya lebih halus, ringan, dan kuat.

Proses pembuatannya juga tidak begitu rumit. Kotoran sapi cukup dicampur dengan tanah keras dan ditambahkan formula bio-aktivasi berupa faerumnesia. Kemudian, biarkan selama dua sampai tiga minggu hingga berbentuk seperti tanah liat.

Fungsi formula faerumnesia adalah meningkatkan kadar silika dalam kotoran sapi sehingga bisa digunakan sebagai bahan baku. Formula ini juga berfungsi untuk menghilangkan aroma tidak sedap dari kotoran sapi tersebut.

Setelah berbentuk tanah liat, bahan ini bebas dibentuk sesuai keinginan. Apakah mau dibentuk batu bata, gerabah, maupun kerajinan tangan. "Satu ton limbah sapi bisa untuk membuat 500-900 batu bata," kata Syam.

Prosesnya juga sama dengan pembuatan gerabah pada umumnya, mulai dari pembentukan, penjemuran, pembakaran, hingga penyempurnaan. Begitu juga waktu yang diperlukan dari proses pembentukan, penjemuran, pembakaran hingga penyempurnaan, juga sama, hanya satu setengah bulan.

Menurut Syam, bahan baku dari olahan kotoran sapi mampu bertahan pada suhu 1.000 derajat celsius.

Saat ini, Syam sudah memasok produk gerabah, batu bata, dan kerajinan bikinannya hampir ke seluruh Indonesia. Untuk kerajinan tangan, permintaan paling banyak dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kebanyakan pembeli mencari sebagai pajangan di dalam rumah atau untuk suvenir. "Untuk produk lampu aladin, artis Dorce dan Wulan Guritno merupakan konsumen kami," ujar Syam bangga.

Produk kerajinan tangan buatan Syam siap menembus pasar ekspor. Akhir 2010 lalu, ada pengusaha asal Belanda yang tertarik untuk bekerja sama. Pengusaha ini menyatakan, olahan kotoran sapi juga bisa sebagai isolator sehingga tahan untuk empat musim.

Syam sudah mulai mengirimkan beberapa produknya ke negeri kincir angin tersebut sebagai sampel. Jika kerja sama tersebut berjalan lancar, ia akan mulai secara rutin mengekspor produknya dalam jumlah besar.

Dengan meningkatkan promosi dan pemberian informasi yang benar kepada masyarakat luas, Syam yakin bisnis berbasis kotoran sapi ini akan terus memberikan keuntungan. Prinsip utamanya adalah mengubah masalah menjadi sebuah keuntungan. "Sambil mengurangi limbah, kita juga bisa meraih keuntungan yang menjanjikan," ujarnya.

Promosi menjadi penting lantaran satu-satunya hambatan para konsumen adalah mereka masih ragu dengan aroma yang tidak sedap yang akan muncul dari produk-produk berbahan baku kotoran sapi.

Padahal, seluruh pelanggan produk-produk buatan Sam sudah tegas-tegas menyatakan, hasil olahan limbah sapi itu benar-benar sudah terbebas dari bau tak sedap. Toh, masih ada orang yang ragu dan tidak percaya.

Kini, selain aktif mempromosikan melalui internet, Syam juga kerap ikut pameran skala nasional maupun internasional. Syam bahkan sudah mempromosikan produk-produknya di China dan Australia.

MILITER MESIR BERBALIK DUKUNG RAKYAT

JAMBI EKSPRES:


Revolusi Mesir
Militer Mesir Berbalik Dukung Rakyat

Selasa, 1 Februari 2011 | 04:25 WIB

Bentrok pemuda pro reformasi versus aparat Mesir di Kairo, 25 Januari 2011.

Pendulum politik di Mesir berubah. Pihak militer yang semula pro status quo, kini berbalik menyokong gerakan kaum revolusioner yang hendak menggulingkan pemerintahan Hosni Mubarak.

Pihak militer dalam sebuah pernyataannya, Senin (31/1/2011), menyebutkan, tuntutan rakyat Mesir "sah". Mereka pun berjanji tidak akan menumpas protes massal anti-pemerintah yang dijadwalkan berlangsung Selasa (1/2/2011).

"Bagi bangsa besar Mesir, angkatan bersenjata Anda, yang mengakui hak-hak sah rakyat... tidak menggunakan dan tidak akan menggunakan kekerasan terhadap rakyat Mesir," kata militer dalam sebuah pernyataan.

Seorang juru bicara mliter yang dikutip televisi pemerintah Mesir dan kantor berita resmi MENA menambahkan, kebebasan berpendapat yang damai dijamin bagi semuanya.

"Kebebasan berpendapat dengan cara-cara damai merupakan hak setiap orang. Angkatan besenjata menyadari dan mengakui tuntutan sah rakyat yang terhormat," katanya.

"Keberadaan angkatan bersenjata di jalan untuk kebaikan Anda dan demi keselamatan dan keamanan Anda, dan mereka tidak akan menggunakan kekerasan terhadap bangsa besar ini," katanya.

Analis politik Diaa Rashwan mengatakan, "Ini berarti militer kini memegang kendali." Senin, hari ketujuh protes, demonstran memadati pusat kota Kairo untuk menolak pemerintah yang dibentuk Mubarak dalam tantangan terbesar atas kekuasaannya selama tiga dasawarsa.

Penyelenggara mengumumkan pemogokan umum tanpa batas waktu dan berjanji mengadakan "pawai sejuta orang" di Ibu Kota Mesir itu pada Selasa, dan di kota kedua Iskandariyah, setelah sepekan pergolakan yang menewaskan sedikitnya 125 orang dan melukai ribuan lain.

Minggu, sejumlah helikopter dan jet tempur angkatan udara Mesir terbang rendah di Kairo, sementara truk-truk pasukan tambahan terlihat di lapangan pusat, tempat pemrotes menuntut diakhirinya kekuasaan Mubarak.

Itu merupakan unjuk kekuatan militer terakhir Minggu dalam upaya yang tampaknya untuk mendesak pemrotes kembali ke rumah mereka sebelum berlakunya jam malam.

Tank-tank ditempatkan di lapangan tersebut sejak Jumat ketika pasukan militer dikirim ke jalan untuk melakukan pengamanan setelah demonstrasi dan kerusuhan anti-pemerintah selama beberapa hari.

Para aktivis muda pro-demokrasi Mesir yang menuntut pelengseran Mubarak diilhami oleh pemberontakan yang menggulingkan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali pada bulan ini.

Ben Ali meninggalkan negaranya pertengahan Januari setelah berkuasa 23 tahun meski ia telah menyatakan tidak akan mengupayakan perpanjangan masa jabatan setelah 2014. Ia dikabarkan berada di Arab Saudi.

Ia dan istrinya serta anggota lain keluarganya kini menjadi buronan dan Tunisia telah meminta bantuan Interpol untuk menangkap mereka.

MESIR: MUBARAK TERJEPIT ISRAEL PANIK

JAMBI EKSPRES:
Israel Panik, Dukung Mubarak
Selasa, 1 Februari 2011 | 07:39 WIB



Sederetan tank Abrams memenuhi ruas jalan saat para demonstan berkumpul di Tahrir Square di Kairo, Minggu (30/1 2011), pada hari keenam protes menentang rezim Mubarak.

Panik dan dicekam ketakutan akan kemungkinan naiknya rezim anti-Israel di Mesir apabila Presiden Hosni Mubarak terguling, Israel memerintahkan para diplomatnya menggalang dukungan dunia untuk mempertahankan pemerintahan Mubarak. Dalam laporan yang dimuat harian Hareetz di Israel, Senin (31/1), Kementerian Luar Negeri Israel disebut telah mengirimkan pesan kepada para diplomatnya di luar negeri untuk mengingatkan negara-negara tempat mereka bertugas bahwa mempertahankan stabilitas rezim di Mesir saat ini menjadi kepentingan Barat dan Timur Tengah. ”Untuk itu, kita harus membatasi kritik publik terhadap Presiden Hosni Mubarak,” demikian bunyi pesan diplomatik yang dikirim ke lebih dari selusin kedutaan besar Israel di Amerika Serikat, Kanada, Rusia, China, dan beberapa negara Eropa. Saat dikonfirmasi oleh Agence France Presse , baik juru bicara Kemlu Israel maupun Kantor Perdana Menteri Israel menolak membenarkan atau menyangkal isi laporan Hareetz itu. Jika laporan tersebut benar, berarti Israel menjadi negara kedua setelah Arab Saudi yang mendukung Mubarak. Israel hingga saat ini masih berusaha bersikap tenang dan menahan diri untuk tidak berkomentar tentang situasi memanas di Mesir. PM Benjamin Netanyahu, Minggu, memerintahkan para menterinya untuk tidak berkomentar soal Mesir secara terbuka.

Namun, di balik ketenangan sikap Israel itu tersimpan ketakutan yang sangat besar. Berita-berita utama koran di Israel, Minggu pagi, menyiratkan ketakutan itu dengan judul-judul, seperti ”Langkah Mundur 30 Tahun”, ”Yang Menakutkan Kita”, dan ”Sendirian”. Sejak menjadi negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1979, Mesir menjadi satu-satunya ”sekutu” Israel di kawasan Timur Tengah.

”Mesir dan Israel punya kepentingan strategis yang sama. Untuk mengatakan mereka sekutu, sepertinya terlalu berlebihan. Namun, paling tidak, kedua negara itu tak saling berperang,” tutur Shlomo Avineri, pakar politik dari Hebrew University, Israel. Avineri menambahkan, Mesir adalah negara kekuatan utama di dunia Arab. ”Tidak ada negara (Arab) lain yang akan berperang (melawan Israel) tanpa melibatkan Mesir,” tutur dia.

Para pejabat pertahanan Israel pun dikabarkan mulai mempertimbangkan menggeser konsentrasi kekuatan militer mereka ke arah perbatasan Mesir di selatan. Mesir, selain terikat perjanjian damai, membantu menekan Hamas di perbatasan Gaza, mendukung proses perdamaian Israel- Palestina, dan ikut menghalangi ambisi Iran, juga memasok 40 persen kebutuhan gas alam Israel. Merusak perdamaian Mantan Duta Besar Israel untuk Mesir, Eli Shaked, mengatakan, jika rezim Mubarak betul-betul tumbang, siapa pun yang berkuasa di Mesir setelah itu akan merusak perdamaian Mesir-Israel. ”Satu-satunya pihak yang mendukung perdamaian hanya orang-orang di lingkaran dalam Mubarak,” tulis Shaked dalam artikel di harian Yedioth Ahronoth . Ketakutan utama Israel adalah apabila golongan Islam fundamentalis, seperti Ikhwanul Muslimin, berkuasa di Mesir pasca-Mubarak. ”Dalam situasi kaos seperti ini, kelompok-kelompok seperti Ikhwanul Muslimin diuntungkan karena mereka paling terorganisasi dan memiliki tujuan pasti,” tutur pakar Timur Tengah dari Haifa University, Benjamin Miller.

Berbagai kalangan di Israel juga menyayangkan sikap Presiden AS Barack Obama dan para pemimpin negara-negara Eropa yang seolah meninggalkan Mubarak di tengah krisis. Harian Ma’ariv memuat artikel berjudul ”Paman Sam Menembak dari Belakang”.

Pejabat tinggi Israel, yang dikutip Hareetz, menyebut orang- orang Amerika dan Eropa terhanyut dalam opini publik dan tidak mempertimbangkan kepentingan Barat yang sejati.

”Meski bersikap kritis terhadap Mubarak, mereka harus membuat teman mereka merasa tidak ditinggal sendirian. Jordania dan Arab Saudi melihat bagaimana semua orang (di Barat) meninggalkan Mubarak dan itu akan menimbulkan implikasi serius,” tutur pejabat tersebut.
Mubarak Kian Terpojok, Massa Tak Surut
Penulis: Egidius Patnistik | Editor: Egidius Patnistik
Selasa, 1 Februari 2011 | 09:34 WIB

Para pengunjuk rasa berkumpul di sekitar Tahrir Square di Kairo, Minggu (30/1/2011), terhadap rezim Mubarak di tengah kekacauan yang terus meningkat.

Para pemrotes antipemerintah Mesir berencana mengadakan pawai besar, Selasa (1/2/2011) ini, dalam kampanye mereka untuk menggulingkan Presiden Hosni Mubarak. Di sisi lain, tentara menjamin rencana unjuk rasa besar itu tidak akan dihalangi dengan mengatakan, tuntutan rakyat Mesir sah dan tentara tidak akan menembak mereka.

Meski Mubarak telah mengumumkan kabinet baru, yang tidak menyertakan lagi menteri dalam negeri yang selama ini ditakuri secara luas, dan wakil presiden yang baru diangkat telah menawarkan pembicaraan dengan oposisi, para pengunjuk rasa terus maju dengan tujuan tunggal mereka, yaitu Mubarak harus turun dari jabatannya. Para pemrotes juga telah mengumumkan pemogokan umum tanpa batas waktu dan menyerukan "pawai satu juta orang" di Kairo pada hari Selasa ini, yang merupakan hari kedelapan aksi protes yang telah merenggut setidaknya 125 nyawa dalam bentrokan antara demonstran dengan polisi. Pawai sejuta orang juga akan digelar di kota pelabuhan Mediterania, Alexandria. Layanan kereta api nasional dibatalkan dalam sebuah upaya jelas untuk menghalangi protes.

Rencana demonstrasi-demonstrasi itu akan terjadi saat pasukan polisi telah kembali ke jalan-jalan kota Kairo setelah dua hari absen secara misterius. Absennya polisi itu, menurut para pengunjuk rasa, merupakan cara untuk menabur rasa tidak aman. Polisi telah diperintahkan untuk kembali ke jalan-jalan pada hari Senin setelah absen dua hari. Ketidakhadiran mereka tetap tidak terjelaskan secara resmi, tetapi itu menyebabkan kota itu menjadi surga bagi para penjarah dan napi yang kabur, dan warga membentuk kelompok pertahanan diri untuk melindungi lingkungan mereka.

Namun, tetap tidak diketahui, apa yang akan dilakukan polisi dalam menghadapi pemogokan dan pawai. Sementara para tentara telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak akan menghadapi para demonstran. "Untuk bangsa besar Mesir, angkatan bersenjata Anda, mengakui hak-hak sah rakyat, mereka (tentara) tidak menggunakan dan tidak akan menggunakan kekuatan terhadap orang-orang Mesir," kata militer dalam sebuah pernyataan.

Puluhan ribu demonstran telah memadati Alun-alun Pembebasan Tahrir (Tahrir Liberation Square) di Kairo, yang menjadi episentrum tuntutan untuk mengakhiri korupsi dan penindasan polisi yang tak akan terlupakan selama 30 tahun pemerintahan Mubarak. "Kami akan tinggal di alun-alun sampai pengecut itu turun," teriak kerumunan orang itu.

Eid Mohammed, seorang penyelenggara protes, kepada AFP mengatakan, "Telah diputuskan semalam, akan ada pawai satu juta orang pada Selasa. Kami juga memutuskan untuk memulai pemogokan umum tanpa batas waktu."

Dalam menghadapi protes terbesar selama masa jabatannya itu, Mubarak yang semakin terpojok telah menunjuk wakil presiden untuk pertama kalinya dan perdana menteri baru dalam sebuah upaya putus asa untuk tetap berkuasa. Sebuah kabinet baru yang diumumkan Senin tidak mampu menenangkan para pengunjuk rasa. Namun, pencopotan Menteri Dalam Negeri Habib al-Adly, yang pasukan keamanannya terkenal karena secara sistematis melanggar hak asasi manusia, disambut baik warga Mesir.

"Kami tidak akan mendapat perubahan kecuali Mubarak turun," kata salah seorang pengunjuk rasa yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Seorang pengunjuk rasa lain, Rifat Ressat, mengatakan, "Kami ingin perubahan pemerintah yang lengkap dengan otoritas sipil."

OBAT DAN MAKANAN ILEGAL BEREDAR LUAS

JAMBI EKSPRES:




Dibentuk, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal
Selasa, 1 Februari 2011 | 09:15 WIB

Obat-obatan dan kosmetika yang disita BPOM Jateng.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal untuk mengefektifkan fungsi pengawasan terhadap arus masuk obat dan makanan ilegal ke Indonesia.

"Masih banyak obat dan makanan yang masuk secara ilegal. Untuk antisipasi, kami bentuk Satgas, kalau bekerja sendiri-sendiri, efektivitas pengawasan tidak dijamin," kata Kepala Badan POM Kustantinah ketika ditemui pada ulang tahun Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Jakarta, Senin (31/1/2011) kemarin.

Satgas yang beranggotakan dari lintas sektor itu akan bekerja sama dalam pengawasan peredaran produk obat dan makanan untuk pengawasan yang komprehensif.

"Artinya, semua yang terlibat melakukan peran masing-masing tetapi terkoordinasi, misalnya untuk pengujian produk di Badan POM dan lainnya," ujar Kustantinah.

Saat ini, Kustantinah mengakui, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelanggar ketentuan di bidang peredaran obat dan makanan masih ringan padahal risiko kesehatan dari produk ilegal itu sangat besar.

Selama 2010, pengawasan Badan POM terkait kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan termasuk kasus peredaran obat dan makanan ilegal, menemukan 574 kasus dan 190 kasus di antaranya telah ditindaklanjuti secara hukum.

Dari jumlah kasus yang masuk ke ranah hukum, sebanyak 48 kasus atau hanya 25,3 persen telah mendapatkan keputusan pengadilan namun Kustantinah mengatakan putusan pengadilan terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

Putusan tertinggi yang diberikan adalah pidana penjara 10 bulan dengan masa percobaan satu tahun dan pidana denda Rp 3 juta dan sebagian besar kasus tersebut dianggap sebagai tindak pidana ringan.

"Keyakinan hakim berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman. Jadi dengan Satgas diharapkan ada persepsi yang sama. Pelanggaran tentang makanan ini membawa risiko kesehatan. Taruhannya adalah kesehatan manusia. Jadi seharusnya pelanggar mendapatkan hukuman yang berat," kata Kustantinah.

POLRI TIDAK AKAN MELINDUNGI JENDRALNYA YANG BERSALAH BERITA LENGKAP

JAMBI EKSPRES:



Polri Lindungi Para Jenderalnya

Selasa, 1 Februari 2011 | 07:49 WIB

Terdakwa, AKP Sri Sumartini alias Tini, menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di PN Jaksel, Kamis (16/9/2010). Ia divonis dua tahun penjara karena terbukti menerima suap dari terpidana korupsi pajak Gayus Tambunan selama proses penyidikan kasus Gayus.

Penanganan kasus Gayus Halomoan Tambunan di kepolisian kembali dipertanyakan. Kali ini sorotan terarah pada hasil sidang kode etik dan profesi di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terhadap terperiksa AKP Sri Sumartini alias Tini, mantan penyidik Bareskrim Polri.

Komisi kode etik dan profesi menyimpulkan, tidak ada suap dari pihak mana pun yang diterima Tini selama penyidikan kasus korupsi dan pencucian uang yang menjerat Gayus tahun 2009. Sidang kode etik berlangsung tertutup sehingga para pewarta tidak mengetahui apa saja yang terungkap dalam persidangan.

Tini hanya terbukti melakukan tiga pelanggaran yakni terkait perubahan status tersangka Roberto Santonius, perubahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, serta pertemuan dengan jaksa Cirus Sinaga dan Fadil Regan di Hotel Krystal, Jakarta Selatan. Tini diganjar dengan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Putusan itu bertolak belakang dengan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebut Tini terbukti menerima suap berkali-kali selama penyidikan. Majelis hakim yang menjatuhkan vonis dua tahun terhadap Tini menilai, Tini terbukti menerima uang Rp 1,5 juta dari Roberto Santonius. Uang itu bagian dari Rp 5 juta pemberian Roberto. Sisa uang dibagi ke Arafat dan AKBP Mardiyani.

Putusan sidang kode etik juga bertolak belakang dengan penyidikan Polri sendiri yang dilakukan tim independen pimpinan Irjen Matius Salempang.

Lindungi jenderal menguat

Donal Fariz, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai, putusan komisi kode etik itu semakin menguatkan adanya upaya Polri melindungi para perwira tinggi yang diduga terlibat kasus Gayus. Komisi seakan menutup-nutupi perubahan status Roberto dari tersangka menjadi saksi terkait aliran dana ke Gayus.

"Penyidik di level Arafat dan Sri Sumartini tidak memiliki kuasa yang lebih strategis untuk merubah status. Yang bersangkutan (Arafat) sudah katakan ada level petinggi yakni Brigjen (Pol) Edmond Ilyas (saat itu menjabat Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim) yang punya kewenangan atau sebagai otak dari perubahan status," ujarnya.

Seperti diketahui, saat sidang di PN Jaksel Senin (4/10/2010), Arafat mengaku perubahan status Roberto atas perintah Edmond setelah Roberto menemui Edmond. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), kata Arafat, Roberto mengaku menyerahkan uang ke Edmond dan Kombes Pambudi Pamungkas (saat itu kanit) untuk mengubah status.

Gayus juga menyebut hal yang sama. "Itu perintah Edmond. Roberto yang cerita ke saya," kata Gayus di sela-sela sidang Senin (4/10/2010).

Vonis lain diragukan

Setelah vonis terhadap Tini, komisi akan memeriksa lima terperiksa lain yakni Brigjen (Pol) Edmond, Brigjen (Pol) Raja Erizman, Kombes Pambudi Pamungkas, Kombes Eko Budi Sampurno, dan AKBP Mardiyani. Sama seperti Tini, sidang akan berlangsung tanpa pantauan publik.

Melihat vonis Tini, Donal meragukan hasil sidang terhadap para terperiksa itu. Pasalnya, komisi telah mengabaikan vonis Tini di PN Jaksel yang sudah berkekuatan hukum tetap. "Apalagi pemeriksaan terhadap terperiksa yang belum berkekuatan hukum. Kita lebih percaya terhadap putusan hakim," paparnya.

"Kalau hasil pemeriksaan berbeda, itu mengindikasikan kuat Polri melindungi jenderal-jenderalnya. Kalau Polri berupaya saling melindungi, tidak akan terbongkar siapa sesungguhnya mafianya. Polri hanya bersih di pinggir-pinggir saja, membersihkan para perwira menengah. Sementara para jenderalnya dilindungi," ujar Donal.

Gayus Saksi Sidang Etik Sri Sumartini


Terpidana kasus mafia pajak Gayus Tambunan saat menunggu sidang perdananya di Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/9/2010). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Albertina Ho, Rabu (19/1/2011), menghukum Gayus selama 7 tahun penjara.

Divisi Profesi dan Pengamanan Polri kembali menggelar sidang kode etik dan profesi lanjutan terhadap terperiksa Ajun Komisaris Sri Sumartini alias Tini terkait mafia kasus Gayus HP Tambunan, Rabu (26/1/2011). Sidang digelar tertutup di Gedung TNCC Mabes Polri.

"Sidang masih lanjutkan yang kemarin," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar ketika dihubungi Kompas.com, Rabu.

Boy mengatakan, rencananya, sidang hari ini menghadirkan saksi-saksi dari eksternal Polri, yakni Gayus, Roberto Santonius, dan Haposan Hutagalung. Pada sidang kemarin, dihadirkan saksi internal, yakni Brigjen (Pol) Edmond Ilyas, Kombes Eko Budi Sampurno, dan Ajun Komisaris Besar Mardiyani.

Setelah mendengarkan semua saksi, kata dia, majelis akan menjatuhkan putusan. "Vonis paling lambat Jumat," ucap Boy.

Saldy Hasibuan, pengacara Gayus, belum dapat memastikan terkait rencana Gayus menjadi saksi. "Bisa jadi, tapi saya belum dapat konfirmasi dari Gayus," kata dia.

Seperti diberitakan, Tini telah divonis dua tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim menilai Tini terbukti menerima suap berkali-kali selama penyidikan kasus Gayus tahun 2009. Tini adalah penyidik kedua yang disidang. Tahun lalu Arafat, terperiksa lainnya, telah disidang dengan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat.

Selain Arafat dan Tini, sembilan anggota lain juga telah ditetapkan sebagai terperiksa dan menunggu sidang kode etik. Mereka adalah Brigjen (Pol) Raja Erizman, Brigjen (Pol) Edmond Ilyas, Kombes Pambudi Pamungkas, Kombes Eko Budi Sampurno, AKBP Muh Anwar, AKBP Mardiyani, AKP I Gede Putu Widjaya, Iptu Joni Surya, dan Iptu Angga.



Sri Sumartini Tak "Tersentuh" Suap



Terdakwa penyuapan AKP Sri Sumartini menangis dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jumat (27/8/2010) Sri Sumartini menangis karena merasa dizholimi oleh sejumlah penyidik Mabes Polri.

Putusan Komisi Kode Etik dan Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terhadap terperiksa AKP Sri Sumartini, mantan penyidik Bareskrim Polri, bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan itu terkait mafia kasus Gayus HP Tambunan.

Sidang yang berlangsung tertutup di Gedung Transnational Crime Center Mabes Polri itu menyimpulkan tidak ada penerimaan suap dari siapa pun selama penyidikan kasus korupsi dan pencucian uang yang menjerat Gayus.

Dalam putusan yang dibacakan Senin ( 31/1/2011 ) petang, Tini hanya terbukti melakukan tiga pelanggaran kode etik dan profesi. Tiga pelanggaran itu yakni terkait perubahan status tersangka Roberto Santonius, perubahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, serta pertemuan dengan Jaksa Cirus Sinaga dan Fadil Regan di Hotel Krystal, Jakarta Selatan.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Boy Rafli Amar, ketika ditanya perihal suap, mengatakan, selama sidang hanya terungkap penerimaan uang Rp100 juta dari Andy Kosasih untuk sumbangan gempa Padang. Andy menerima uang itu dari Gayus.

"Yang bersangkutan (Tini) mengatakan menerima (uang Rp 100 juta) dan menyerahkan ke staf pribadi Direktur II Ekonomi Khusus (saat itu dijabat Brigjen Pol Edmond Ilyas). Kaitan uang hanya itu aja," ucap Boy.

Putusan itu bertolak belakang dengan putusan majelis hakim yang dibacakan Rabu ( 6/10/2010 ), dengan vonis dua tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta. Hakim menilai Tini terbukti menerima suap berkali-kali selama penyidikan.

Dalam putusan yang dibacakan Ahmad Shalihin, ketua majelis hakim, Tini terbukti menerima suap Rp 1,5 juta dari Roberto, Rp 10 juta dan 100 dollar AS dari Haposan melalui Arafat, Rp 1,5 juta dari Haposan. Vonis itu sesuai dengan penyidikan yang dilakukan tim independen Polri.

Akankah Sri Sumartini Dipecat?

Senin, 31 Januari 2011 | 07:56 WIB

AKP Sri Sumartini mendengarkan keterangan saksi Gayus Halomoan Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/8/2010). Sumartini divonis dua tahun penjara karena terbukti menerima suap dari terpidana korupsi pajak Gayus Tambunan selama proses penyidikan kasus Gayus.

\ Komisi kode etik dan profesi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri akan menjatuhkan vonis terhadap terperiksa AKP Sri Sumartini alias Tini terkait kasus Gayus Halomoan Tambunan. Vonis akan diberikan disidang terakhir di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Senin (31/1/2011).

"Ya," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Boy Rafli Amar, melalui pesan singkat kepada Kompas.com, ketika ditanya apakah hari ini Tini divonis.

Seperti diberitakan, Tini telah tiga kali menjalani sidang secara tertutup. Komisi kode etik telah memeriksa saksi-saksi diantaranya Brigjen (Pol) Edmond Ilyas, Kombes Eko Budi Sampurno, AKBP Mardiyani, Kompol Arafat, Gayus, Haposan Hutagalung, dan Andy Kosasih. Mereka bersaksi terkait proses penanganan kasus korupsi dan pencucian uang yang menjerat Gayus.

Tini didakwa melakukan sejumlah pelanggaran bersama Arafat selama menangani kasus itu. Mereka menerima suap berkali-kali dari Gayus melalui Haposan, melakukan pemeriksaan Gayus di luar Gedung Bareskrim Polri, dan pelanggaran lain.

Terkait pidana, Tini telah divonis dua tahun penjara. Perkara itu telah berkekuatan hukum tetap lantaran dia dan jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding atas vonis itu. Adapun Arafat divonis lima tahun penjara.

April tahun lalu, Arafat telah disidang komisi kode etik dengan rekomendasi yakni pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Hingga saat ini, rekomendasi itu belum disahkan oleh atasannya saat itu yakni Kepala Bareskrim Polri Komjen Ito Sumardi.

Akankah Tini mendapat rekomendasi yang sama? Kita tunggu saja..


Sri Sumartini Direkomendasikan Dipecat

Senin, 31 Januari 2011 | 19:33 WIB

AKP Sri Sumartini


Sama seperti Kompol Arafat Enanie, Komisi Kode Etik dan Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada terperiksa AKP Sri Sumartini alias Tini, mantan penyidik Bareskrim Polri terkait kasus Gayus HP Tambunan.

Rekomendasi itu diberikan saat sidang vonis secara tertutup di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Mabes Polri, Senin ( 31/1/2011 ) petang.

"Pimpinan sidang kode etik menilai AKP Sri Sumartini telah melakukan perbuatan tercela dan melanggar kode etik. Padanya direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat, dianggap tidak layak jadi anggota Polri," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri seusai pembacaan vonis.

Boy mengatakan, rekomendasi itu setelah Komisi Kode Etik mendengar keterangan 10 saksi dalam tiga kali sidang. Kesimpulannya, kata Boy, sebagai penyidik, Tini terbukti melakukan tiga pelanggaran kode etik dan profesi selama menyidik kasus korupsi dan pencucian uang yang menjerat Gayus tahun 2009 .

Pertama, Tini terbukti merubah status tersangka Roberto Santonius, konsultan pajak. Awalnya, Roberto ditetapkan tersangka bersama Gayus terkait aliran dana ke Gayus. Tini merubah laporan polisi dari dua tersangka itu menjadi Gayus tersangka tunggal.

Pelanggaran kedua, tambah Boy, Tini terbukti merubah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait kasus Gayus tanpa sepengetahuan Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri yang saat itu dijabat Brigjen (Pol) Edmond Ilyas.

Ketiga, lanjut Boy, Tini bersama Arafat terbukti melakukan pertemuan dengan Jaksa Cirus Sinaga dan Fadil Regan di Hotel Krystal, Jakarta Selatan, pada 12 Oktober 2009 . Pertemuan itu, kata dia, untuk merubah pasal yang dikenakan ke Gayus dengan menambahkan pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

"Itu tiga hal yang dianggap merusak citra Polri," kata Boy. Komisi menilai Tini terbukti melanggar pasal 5 huruf a dan b, pasal 7 ayat 1, pasal 10 ayat 1 huruf c, Pasal 15 Perkap Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Hal yang meringankan Tini, papar Boy, yang bersangkutan belum pernah dihukum, belum pernah melakukan tindakan tercela, menyesali perbuatan, berterus terang selama persidangan, dan memiliki tanggungan anak-anak.

Adapun hal yang memberatkan terperiksa yakni perbuatannya mencoreng nama bak Polri serta adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum dirinya 2 tahun penjara terkait menerima suap. "Sri Sumartini diberikan waktu untuk ajukan keberatan (atas vonis) selama tujuh hari kerja," tutup Boy.

HEBOH: PEJABAT KENA INFLASI GIMANA RAKYAT ?

JAMBI EKSPRES:


Pejabat Saja Kena Inflasi, "Gimana" Rakyat

Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan, kenaikan gaji bagi para pejabat publik merupakan dampak inflasi yang tinggi. Namun, menurut dia, kenaikan gaji tersebut tidak mendesak sama sekali, bahkan tidak etis untuk disinggung di depan rakyat.

Pejabat publik seharusnya bertolak pada kenyataan ekonomi masyarakatnya terlebih dahulu. "Kalau pemerintah men-declare angka inflasi berapa, yang dirasakan masyarakat jauh lebih besar. Oleh karena itu, sekarang kalau kita lihat, gaji pejabat sekarang sudah tidak mencukupi living cost mereka. Itu efek inflasi yang tidak sesuai dengan apa yang diumumkan pemerintah. Boleh jadi kenyataannya lebih besar. Oleh karena itu, gaji tinggi pun dirasa tidak memenuhi. Lalu gimana impact-nya kepada orang yang tidak bergaji tinggi," katanya di Gedung DPR, Jumat (28/1/2011).

Anis menegaskan dirinya tidak setuju sama sekali dengan usulan kenaikan gaji bagi pejabat publik di tengah kondisi seperti ini. Pemerintah saat ini menetapkan 1 dollar AS per hari untuk standar hidup garis kemiskinan. Namun, faktanya, jumlah itu tidak cukup untuk hidup di Indonesia dalam satu hari. Bahkan, lanjutnya, dengan 2 dollar AS per hari saja masih sulit untuk menjalani hidup yang layak di Indonesia.

Lagi pula, jika ditetapkan standar 2 dollar AS, ini akan berdampak pada melesatnya jumlah orang miskin di Indonesia. "Kita menipu diri sendiri bahwa dengan mengatakan orang di Indonesia bisa hidup dengan 1 dollar AS sendiri. Pejabat yang minta naik gaji artinya mereka terkena efek inflasi juga. Gaji DPR sekarang sudah sangat bagus saya rasa. Tidak ada alasan untuk menaikkannya," katanya.

1.5000 ANGGOTA DPRD MINTA NAIKAN GAJI

JAMBI EKSPRES:

15.000 Anggota DPRD Bisa Minta Naik Gaji


Rencana kenaikan gaji 8.000 pejabat negara, dari presiden hingga kepala daerah, perlu ditinjau secara hati-hati. Kenaikan itu juga akan menyebabkan 15.000 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuntut kenaikan gaji karena basis gaji mereka adalah gaji kepala daerah.

Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Rabu (26/1/2011).

Menurut Yuna, usul kenaikan gaji pejabat tinggi negara tersebut tergolong memalukan karena dilakukan pada saat tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih tinggi. Selain itu, kenaikan gaji pegawai negara tersebut juga akan membuat ruang fiskal semakin terbatas. Tanpa kenaikan gaji pejabat negara pun, belanja gaji pegawai setiap tahun sudah sekitar Rp 18 triliun.

"Risiko fiskal akibat berkurangnya celah fiskal tersebut akan ditanggung juga oleh daerah. Jika gaji kepala daerah naik, otomatis gaji 15.000 anggota DPRD pun akan ikut naik. Sebab, gaji anggota DPRD tersebut menggunakan gaji kepala daerah sebagai parameter gaji. Padahal, anggaran daerah pun defisit," ungkapnya.

Kondisi tersebut bertentangan dengan logika reformasi birokrasi. Yang seharusnya lebih efisien malah semakin mahal. "Usul kenaikan gaji pejabat negara itu juga melanggar konstitusi yang menyatakan bahwa seluruh sumber daya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," katanya.

Biaya hidup

Secara terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, salah satu pertimbangan dalam pengkajian gaji tersebut adalah biaya hidup di beberapa daerah yang berlainan. Biaya hidup di Pulau Jawa bisa jadi lebih rendah dibandingkan dengan biaya hidup di Wamena, Papua. Hal itu akan dipertimbangkan agar dapat mendukung tugas pejabat negara agar lebih efektif.

"Kami pastikan, penyesuaian ini tidak akan membebani APBN. Yang paling gawat adalah gaji tidak cukup, kinerja buruk, dan melakukan tindakan tidak terpuji, tidak hanya di legislatif, tetapi juga di eksekutif. Dengan kondisi daerah itu, akan ada kategorisasi, misalnya gubernur, kelas 1, 2, dan kelas 3. Gubernur yang daerahnya luas akan mendapatkan tunjangan yang berbeda dengan gubernur di daerah kecil," kata Menkeu.

KISRUH GAJI PEJABAT : BERITA LENGKAP

JAMBI EKSPRES:



Gaji Pejabat yang Lebihi RI1 Akan Dipangkas?

Selasa, 1 Februari 2011 | 07:59 WIB

Menkeu Agus Martowardojo


Penghasilan pejabat yang dinilai terlalu tinggi dan tidak pantas karena melampaui pendapatan presiden akan dipangkas. Gaji presiden akan menjadi tolok ukur bagi gaji dan penghasilan pejabat negara lainnya.

”Gaji presiden Rp 62 juta per bulan, itu take home pay (penghasilan bersih). Padahal, banyak pejabat lain yang menerima (pendapatan) lebih tinggi dari presiden. Nah, ini mesti kami tata. Karena definisi dari tunjangan-tunjangan itu berbeda-beda, dan kadang keputusannya ditetapkan oleh kementeriannya,” kata Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo di Jakarta, Senin (31/1/2011).

Menurut Agus, presiden merupakan pejabat negara yang memikul tugas terberat di Indonesia. Atas dasar itu, gaji presiden akan menjadi tolok ukur bagi gaji dan penghasilan pejabat negara lainnya, termasuk Ketua DPR, ketua lembaga tinggi negara lainnya, gubernur, dan bupati/wali kota.

”Kalau kita ingin mengubah gaji atau remunerasi, itu harus dikaitkan dengan level pekerjaannya. Jadi, gaji dikaitkan dengan pertanggungjawabannya. Basis 100 persennya itu ada di presiden. Menteri, misalnya, bisa 60 persen dari gaji presiden, mungkin gubernur 50 persen dari presiden. Semua itu perlu proses kalibrasi,” ujar Agus seusai Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, membahas persiapan Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Nusa Tenggara Timur.

Gaji presiden, menurut Agus, saat ini jauh dari layak. Penghasilan presiden saat ini Rp 62 juta per bulan dan merupakan total pendapatannya. ”Meskipun beban kerjanya terberat, presiden tidak mendapatkan tunjangan tambahan,” tutur Menteri Keuangan.

Sementara pejabat negara lain, seperti anggota DPR, bisa memperoleh pendapatan jauh lebih tinggi daripada presiden. Di beberapa provinsi, penghasilan gubernur bisa lebih tinggi dibandingkan gubernur di provinsi lainnya. ”Presiden hanya dapat gaji pokok. Tunjangan-tunjangan yang lain presiden tidak ngambil. Akan tetapi, pejabat-pejabat yang lain ada yang mendapatkan tunjangan-tunjangan lain. Jadi ini perlu ada penyelarasan,” kata Agus.

Penetapan yang adil

Penyesuaian gaji pejabat negara, lanjut Agus, akan menghasilkan penetapan yang adil. ”Nantinya, jika ada pejabat negara yang merasa penghasilannya sudah terlalu besar, dan ingin mengembalikan gajinya itu, dipersilakan. Namun, Kementerian Keuangan tidak ingin sikap pejabat itu akan menunda kebijakan penyesuaian gaji,” ujar dia.

Agus mengatakan, meskipun di daerah gaji pokok ketua pengadilan, gubernur, bupati, atau wali kota rendah, tetapi itu tidak mencerminkan penerimaan mereka. ”Penerimaan mereka tinggi karena ada tunjangan-tunjangan, tetapi ada provinsi tertentu yang gubernurnya tidak punya tunjangan lain karena tidak berhasil menghimpun pendapatan asli daerah,” kata Menkeu.

Apabila program penyesuaian gaji 8.000 pejabat negara diterapkan, akan menghemat anggaran belanja gaji pemerintah secara keseluruhan.

Hal itu, kata Agus, dimungkinkan karena penyesuaian gaji dilakukan secara menyeluruh, baik gaji pokok maupun tunjangan tambahannya. ”Banyak yang menerima tunjangan secara berlebihan. Nah, yang berlebihan ini akan ditata supaya nanti di eksekutif, yudikatif, dan legislatif akan lebih selaras,” kata Agus.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mengakui, para pemimpin BUMN mendapat gaji yang lebih tinggi dibandingkan pemimpin tertinggi pemerintahan.

Padahal, Mustafa juga mengakui, tanggung jawab kepala negara jauh lebih besar dibandingkan pemimpin BUMN. ”Masa penerimaannya kalah sama pemimpin BUMN. ”Menteri Keuangan akan melakukan rasionalisasi atau evaluasi komprehensif tentang sistem penggajian itu. Nanti kami akan ikuti,” ujar Mustafa.


Gaji Presiden Tunggu Gaji Bawahan Naik

Senin, 31 Januari 2011 | 16:12 WIB

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, gaji Presiden dan para menteri tidak akan naik sebelum gaji bawahan mereka dinaikkan. "Sampai sekarang, Presiden mengatakan gaji menteri dan Presiden tidak dinaikkan sampai gaji bawahan, TNI dan Polri naik," kata Hatta Rajasa ketika ditemui sebelum rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.

Ia tidak menjelaskan secara rinci apakah itu berarti pemerintah secara resmi telah menunda kenaikan gaji Presiden dan sejumlah pejabat negara lainnya. "Itu statusnya," katanya singkat sambil bergegas meninggalkan wartawan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, penyesuaian gaji dan remunerasi Presiden pada 2011 sangat dimungkinkan untuk memberikan kesempatan penyesuaian gaji dan remunerasi kepada 8.000 pejabat negara dalam lingkungan pemerintah pusat dan daerah. "Sebetulnya gaji Presiden kalau tidak dilakukan penyesuaian, nanti para pejabat di bawah Presiden akan sulit untuk melakukan penyesuaian (gaji)," ujarnya saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut dia, penyesuaian gaji dan remunerasi tersebut juga dilakukan terhadap pimpinan lembaga negara yaitu Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menkeu menjelaskan penyesuaian tersebut perlu dilakukan terutama terhadap para pejabat negara di daerah seperti gubernur dan bupati beserta jajarannya yang saat ini belum memiliki remunerasi memadai. "Karena misalnya, ada ketua pengadilan yang gajinya rendah sekali di daerah, ini kalau mau dilakukan penyesuaian tentu harus juga dimulai dengan melakukan preview atas gaji Presiden," ujarnya.


Menteri BUMN: CEO Bisa Pindah ke LN

Senin, 31 Januari 2011 | 15:37 WIB
Menteri BUMN Mustafa Abubakar

Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengkhawatirkan evaluasi gaji direksi BUMN nanti akan berdampak pada perpindahan pejabat ke swasta.

Menurut Mustafa, bila ada evaluasi gaji di direksi BUMN, jangan dilakukan terlalu kaku. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengakibatkan arus perpindahan mereka ke perusahaan-perusahaan swasta dengan gaji yang lebih baik.

“Kalau dilakukan secara kaku, CEO terbaik kita bisa pindah ke swasta, ke luar negeri, nanti pada pindah,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Dia melanjutkan, terkait dengan itu, Menteri Keuangan akan melakukan rasionalisasi atau evaluasi komprehensif tentang sistem penggajian. Dan itu nantinya juga akan diikuti Kementerian BUMN. “Bahwa betul memang pimpinan tertinggi, kepala negara, tanggung jawabnya besar. Masak penerimaan kalah sama BUMN. Jika ini diperbaiki, kita akan ikuti,“ ucapnya


Gaji Presiden Akan Jadi Patokan

Senin, 31 Januari 2011 | 12:18 WIB

Kementerian Keuangan akan menjadikan gaji Presiden Republik Indonesia sebagai benchmark atau tolok ukur gaji dan penghasilan pejabat negara lain, dari Ketua DPR hingga wakil bupati.

Hal itu dipandang penting karena beban kerja Presiden merupakan yang terbesar dan terberat dibandingkan pejabat negara lain.

"Kalau kita ingin merngubah gaji atau remunerasi, itu harus dikaitkan dengan level pekerjaannya (job grade). Jadi, gaji dikaitkan dengan pertanggungjawabannya. Dan basis 100 persennya itu ada di presiden kemudian nanti menteri, misalkan 60 persen dari gaji presiden dan mungkin gubernur 50 persen dari presiden. Semua itu perlu proses kalibrasi," ujar Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo di Jakarta, Senin (31/1/2011), seusai menghadiri rapat koordinasi tentang persiapan kunjungan presiden ke Nusa Tenggara Timur, yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Agus, gaji presiden saat ini jauh dari layak. Penghasilan presiden yang diterima selama ini Rp 62 juta per bulan sebagai total take home pay (penghasilan bersih yang dibawa ke rumah). Meskipun beban kerjanya menjadi yang terberat, presiden tidak mendapatkan tunjangan tambahan.

Adapun pejabat negara lain, seperti anggota DPR, bisa memperoleh take home pay yang jauh lebih tinggi dari presiden. Begitu juga dengan gubernur di beberapa provinsi yang dilaporkan mendapatkan take home pay terlalu tinggi karena lebih tinggi di atas rata-rata take home pay gubernur lain.

"Presiden tuh hanya dapat gaji pokok. Tunjangan-tunjangan yang lain tuh presiden tidak ngambil. Akan tetapi, pejabat-pejabat yang lain itu ada yang mendapatkan tunjangan-tunjangan yang lain. Jadi ini perlu ada penyelarasan," katanya.

Agus menekankan bahwa penyesuaian gaji pejabat negara itu akan menghasilkan penetapan yang adil. Nantinya, jika ada pejabat negara yang merasa penghasilannya sudah terlalu besar dan mengembalikan gajinya itu, dipersilakan. Namun, Kementerian Keuangan tidak ingin sikap pejabat itu menunda kebijakan penyesuaian gaji tersebut.

"Ketua-ketua pengadilan yang ada di daerah dan gaji pokok gubernur dan bupati rendah sekali, tetapi bukan berarti penerimaannya rendah. Penerimaan mereka tinggi karena ada tunjangan-tunjangan, tetapi ada provinsi tertentu yang gubernurnya tidak punya tunjangan lain karena memang tidak berhasil menghimpun pendapatan asli daerah," ujarnya.

Tak Ada Aturan Baku Kenaikan Gaji Pejabat
Editor: Erlangga Djumena

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P Nasution menjelaskan, selama ini belum ada aturan yang jelas mengenai standarisasi kenaikan gaji pejabat negara.

Menurutnya, kenaikan gaji sebagian pejabat negara ada yang ditetapkan oleh undang-undang dan ada juga yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Dengan kata lain, belum ada undang-undang yang jelas dalam hal penetapan standarisasi gaji pejabat secara keseluruhan.

Selain itu, Mulya menyampaikan, saat ini pemerintah bersama dengan DPR sedang mengkaji tentang standarisasi keseluruhan gaji pejabat negara tersebut. sehingga nantinya, kenaikan gaji ini akan diatur oleh satu payung hukum undang-undang yang telah disepakati bersama.

"Dengan penataan ini, akan ada suatu sistem penggajian, sehingga tidak setiap lembaga membentuk dan mengatur sendiri sistem penggajian. Tentunya hal ini akan dikonsultasikan dengan lembaga legislatif, banggar, mitra," ujarnya.

Kondisi berbeda dengan sistem penggajian Bank Indonesia (BI). Mulia menjelaskan, pengaturan sistem penggajian BI tidak diatur oleh pemerintah karena BI merupakan lembaga independen yang memiliki otoritas dan kajian tersendiri untuk standarisasi gajinya.

MK : SIAPA YANG BERBOHONG PASTI TERUNGKAP

JAMBI EKSPRES:



Mantan Ketua Tim Investigasi Internal Mahkamah Konstitusi, Refly Harun meyakini, hakim yang tergabung dalam Majelis Kehormatan Hakim (MKH), mengetahui siapa yang berbohong dan siapa yang mengungkapkan keterangan sesuai dengan fakta dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Bupati Simalungun, JR. Saragih. Menurut Refly, meski ada yang berkelit, MKH memiliki rekaman-rekaman yang bisa menjadi bukti kasus tersebut.

"Saya kira warna-warna itu dapat ditampilkan oleh MKH, karena kita tahukan sampai sejauh ini, misalnya, pihak Bupati Simalungun kan juga tidak mau mengakui mengenai uang itu. Berbeda dengan saya kan? Ya terserah dia. Tetapi saya kira nuansa-nuansa itu bisa ditangkap oleh MKH siapa yang berbohong dan siapa yang berkata fakta. Toh mereka sudah punya rekaman-rekaman hasil dari tim investigasi," jelas Refly saat keluar dari pemeriksaan di KPK, Senin (31/01/2011).

Rekaman yang dikatakannya dijadikan alat bukti oleh MKH, saat ini telah berada di tangan KPK.

"Rekamannya sudah diminta oleh KPK, kan sudah ada dilaporkan tim investigasi yang bisa dibuka dipublik oleh MK. Saya kira misalnya mengenai uang 1 miliar dalam dollar itu kan diakui dan dilihat juga oleh dia (Jumadiah Wardati) lalu kemudian yang bersangkutan (JR Saragih ) mengingkari itu, saya kira ada perkembangannya mudah-mudahan KPK bisa ungkap " ujar Refly.

Refly berharap dengan bantuan KPK, MKH dapat menyampaikan dan menyelesaikan kerjanya seprofesional mungkin.

"Maksudnya MKH profesional nih begini, tidak hanya hasilnya, tetapi prosesnya dan pengakuan pihak-pihak itu bisa disampaikan secara clear. Mudah-mudahan KPK juga bisa mengungkapnya menurut keahlian mereka," tegas Refly.