PLN KERINCI INGKAR JANJI

Janji pihak PLN kepada warga mengenai pemadaman bergilir yang akan berakhir pada Juli ini, ditagih oleh warga. Pasalnya, hingga ke penghujung Juli, pemadaman bergilir terus berlanjut.
"Bagaimana kinerja pihak PLN, katanya bulan Juli tidak ada lagi pemadaman. Tapi, sudah dipenghujung Juli pemadaman masih saja terjadi," ujar Ade, warga Koto Lanang, Kecamatan Depati Tujuh, Minggu (25/7).
Menurutnya, pemadaman listrik secara bergilir oleh pihak PLN selama ini dilakukan sepihak tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pelanggan. Padahal, pemadaman tersebut telah merugikan pelanggan, terutama pengusaha yang aktivitas usahanya tergantung pada setrum.
"Banyak warga Kerinci yang usahanya bergantung pada energi listrik, tapi kondisi seperti saat ini tentunya mengakibatkan mereka menjadi rugi. Pihak PLN jangan memberi harapan kepada masayarakat, kalau hal tersebut belum bisa diwujudkan bilang saja belum bisa, jangan hanya mengumbar janji semata," tegasnya.
Hal senada disampaikan Parida, yang sehari-harinya berprofesi sebagai peternak ayam potong. Sejak sering terjadinya pemadaman listrik, ia mengaku mengalami kerugian cukup besar.
"Tidak hanya ayam yang gampang mati akibat sering matinya listrik, namun biaya operasional juga bertambah. Apalagi jika harus menggunakan lampu minyak di saat listrik mati sebagai pemanas kandang ayam," sebutnya.
Ratna, warga Kecamatan Sitinjau Laut, menyebutkan PLN harus menghentikan pemadaman, apalagi pada saat-saat warga sedang menunaikan ibadah. "Sebentar lagi masuk bulan Ramadhan, saya berharap tidak ada pemadaman saat warga menunaikan ibadah, baik itu saat berbuka, sahur, maupun taraweh. Pengalaman sebelumnya, listrik sering mati saat waktu-waktu tersebut," ungkap Ratna.
Sementara itu, Awaludin, Manager PLN Cabang Sungai Penuh, saat dikonfirmasi, mengatakan saat ini masih tahap percobaan mesin, sehingga aliran listrik belum normal. Namun, pihaknya berupaya secepatnya menyelesaikan permasalahan listrik di Kabupaten Kerinci. "Saat ini masih tahap percobaan mesin, sehingga masih terjadi pemadaman listrik di sejumlah daerah, namun kita secepatnya mengatasi hal tersebut," ujarnya.
Dikatakan Awaludin, pemadaman yang dilakukan oleh pihaknya saat ini, karena masih dalam tahap percobaan untuk menormalkan listrik ke seluruh daerah. Apabila hal tersebut sudah bisa dilakukan, maka krisis listrik di Kerinci dan Kota Sungai Penuh tidak terjadi lagi.
"Terjadinya pemadaman di sejumlah daerah karena kita mencoba menghidupkan listrik secara total, tapi kekuatan mesin listrik saat ini belum mampu. Namun, kita akan menyelesaikan permasalahan ini secepatnya," terang Awalludin.
Saat ini katanya, saat ini PLN memiliki 16 unit mesin pembangkit listrik, dan ditambah tujuh unit mesin pembangkit yang disewa dari daerah lain. "Kita tetap komitmen untuk mengatasi kelangkaan listrik di kerinci," tegasnya.
Awaludin mengimbau warga, agar menggunakan listrik seperlunya, agar beban yang harus ditanggung bisa sedikit berkurang. "Beban puncak terjadi sejak pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Jika tidak ada kerusakan mesin, kita bisa surplus," pungkasnya.

FORMASI CPNS KERINCI SEBANYAK 461 APAKAH YANG JADI PRIORITAS

Kerinci Rekrut 461 CPNS
Tenaga Guru Jadi Prioritas
Rabu, 4 Agustus 2010 | 10:36 WIB

SUNGAI PENUH, TRIBUN - Jumlah formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tahun 2010, mencapai 461 orang. Pemerintah Kota Sungaipenuh, menyediakan 236 formasi CPNS, sedangkan Kabupaten Kerinci hanya 225 formasi.
Perekrutan CPNS tahun ini, baik Pemkab Kerinci maupun Pemkot Sungai Penuh, sama-sama memprioritaskan tenaga pendidikan. Sedangkan tenaga kesehatan prioritas ketiga, lantaran prioritas kedua tenaga teknis umum.
Untuk Kota Sungaipenuh, perekrutan CPNS kali ini masih sama seperti tahun lalu, minimal tamatan Diploma Dua (D.II). Artinya, Pemkot Sungaipenuh tidak menerima tamatan SMA sederajat."Formasi CPNS 2010 sebanyak 236, dan minimal pelamar berpendidikan Diploma Dua," kata Nely Hasmia, Kepala BKD Kota Sungai Penuh, dihubungi via ponselnya Senin (2/8).
Dikatakannya, pihaknya dalam perekrutan CPNS 2010 masih memprioritaskan tenaga pendidik, tenaga teknis umum dan tenaga kesehatan. Jika dibandingkan tahun lalu, formasi CPNS tahun ini mengalami penurunan. "Kita masih kekurangan tenaga guru, makanya guru menjadi prioritas," kata Nely.
Sedangkan untuk Kabupaten Kerinci, formasi yang disediakan adalah tenaga pendidik (Guru, Red), tenaga teknis umum dan tenaga kesehatan. Dari tiga formasi tersebut, tenaga pendidik masih menjadi prioritas. Pasalnya, di Kabupaten Kerinci masih terdapat banyak sekolah yang kekurangan guru, baik SD, SMP maupun SMA sederajat.
Seperti tenaga pendidikan, Pemkab Kerinci menyediakan formasi sebanyak 101, tenaga teknis umum sebanyak 63 dan tenaga kesehatan sebanyak 61 formasi. "Ya, kita masih memprioritaskan tenaga guru," kata Sekda Kerinci, Dasra MTP.
Dikatakan Sekda, pihaknya mengajukan kebutuhan CPNS untuk Kabupaten Kerinci sebanyak 500 formasi. Namun, setelah dilakukan evaluasi oleh BKN, maka formasi untuk Kabupaten tahun 2010 sebanyak 225.
BKN kata Sekda, dalam menentukan jatah formasi CPNS untuk satu daerah, dengan penuh pertimbangan. Pertimbangan itu kata dia, berdasarkan jumlah PNS yang pensiun dan juga keseimbangan belanja daerah. Jika belanja pegawai lebih besar dari belanja masyarakat, maka jumlah formasi CPNS tidak bisa banyak. "Itu sudah ketentuan," tegas Dasra.
Ketika ditanya kapan pelaksanaan perekrutan CPNS untuk Kabupaten Kerinci, Sekda mengatakan bahwa itu belum bisa ditentukan oleh pihaknya. Sebab, sampai saat ini belum ada petunjuk dari Provinsi, karena pada biasanya pelaksanaan tes tersebut serentak se-Provinsi.
"Belum ada petunjuk dari provinsi. Kalau untuk persyaratan, sesuai dengan ketentuan," katanya.(eja)

BANYAK SEKOLAH DI KERINCI YANG GIGIT JARI TIDAK KEBAGIAN DANA

Sekolah yang tidak berpredikat sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau sekolah reguler di Kabupaten Kerinci, tahun 2010 harus gigit jari.
Pasalnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan tahun ini, memprioritaskan untuk peningkatan mutu SSN dan RSBI. Padahal, tidak sedikit sekolah reguler kekurangan sarana prasarana.
Seperti di SMP Negeri 1 Batang Merangin, yang saat ini kekurangan meja belajar. Di sekolah ini para siswa terpaksa belajar dengan duduk di atas lantai, lantaran tidak ada kursi dan meja yang tersedia. Bahkan, tidak tertutup kemungkin di sekolah-sekolah lainnya di Kerinci, bernasib sama.
Meski demikian, Dinas Pendidikan Kerinci tetap memprioritaskan DAK 2010, untuk pembangunan dan rehab sekolah SSN dan RSBI. Disamping itu, Dinas Pendidikan juga belum berani melaksanakan pembangunan dan rehab sekolah dengan anggaran DAK, sebelum adanya petunjuk teknis dari pusat.
Sebab, pada tahun ini DAK Dinas Pendidikan tidak lagi dikelola oleh pihak sekolah, melainkan dilaksanakan pihak ketiga, yang langsung melaksanakan pekerjaan. "Hasil hearing kita dengan Dinas Pendidikan, mereka belum berani melaksanakan DAK sebelum ada petunjuk teknis," tegas Nopantri, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kerinci,
Dikatakannya, tidak dikelolanya DAK Dinas Pendidikan tahun 2010 oleh kepala sekolah, lantaran dana tersebut bukan lagi dana hibah, tapi sudah dijadikan belanja modal.
"Kalau belanja modal itu harus dikelola pihak ketiga, artinya pengerjaan pembangunan dan rehab sekolah harus ditenderkan," kata Politisi PKS tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPRD Kerinci Joni Efendi, ketika diminta komentarnya mengatakan tidak dikelolanya DAK 2010 oleh Kepala Sekolah sangat beralasan. Pertama demi pencapaian target plafon yang disiapkan dapat terserap secara maksimal, dan bangunan fisik dikerjakan oleh tenaga profesional (kontraktor, Red).
"Kepala Sekolah khusus memikirkan peningkatan mutu pendidikan, tidak lagi memikirkan proyek seperti tahun sebelumnya. Dengan demikian, kepala sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas sekolah," ujar anggota dewan dari Dapil IV.
Bupati Kerinci H Murasman, melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Kerinci, Amri Swarta, saat dikonfirmasi, mengakui DAK Dinas Pendidikan tahun 2010 tidak lagi dikelola Kepala Sekolah. "Benar, DAK Dinas Pendidikan 2010 ini dikerjakan oleh rekanan, dan tidak lagi dikelola Kepala Sekolah," katanya.
Menurutnya, DAK murni Dinas Pendidikan 2010 sebesar Rp 23 miliar, ditambah dana shearing sebesar 10 persen, sehingga DAK Dinas Pendidikan tahun ini Rp 25 miliar. "Sekolah mana yang dapat DAK belum ditentukan, karena masih menunggu juknis dari pusat. Yang jelas, prioritas sekolah yang dapat DAK adalah SSN dan RSBI, baik SD maupun SMP," ujar Amri.

TELUR ITIK KERINCI SIAP RAJAI PROVINSI JAMBI

Kabupaten Kerinci merupakan satu daerah sentra itik petelur di Provinsi Jambi. Pasokan telur pun akan dilakukan ke kabupaten tetangga untuk memenuhi kebutuhan pada Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1431 Hijriah.

Kabag Humas Kabupaten Kerinci, Amri Suwarta di Jambi, Sabtu (31/7) mengatakan, daerahnya kini mampu memenuhi kebutuhan telur untuk masyarakat di Provinsi Jambi. Khususnya menyambut datangnya bulan puasa Ramadhan dan Idul Fitri.

"Kita optimistis dengan berkembangnya usaha ternak di Kabupaten Kerinci, akan mampu memenuhi kebutuhan telur bagi masyarakat setempat dan kabupaten tetangga," katanya seperti dilansir antara.

Peternakan itik merupakan satu di antara sub sektor andalan Kabupaten Kerinci. Cakupan wilayah pemasaran produksinya tidak saja untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tapi juga ke kota dan kabupaten lainnya di Provinsi Jambi.

Populasi itik di Kerinci, yang memiliki hawa sejuk, hingga Juli 2010 ditargetkan 6.000 ekor lebih, teralisasi hampir 10.000 ekor. Peningkatannya cukup signifikan. Produksi telurnya mencapai lebih dari sejuta butir.

Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memacu semangat para petani setempat untuk mengembangkan usaha ternak di samping usaha sebagai petani menggarap sawah. Instansi tekait kini terus berupaya meningkatkan kemampuan kewirausahaan melalui pelatihan dan melakukan penangkar bibit pada petani setempat.

Warga Kerinci sendiri yang sebagian besar merupakan petani penggarap sawah yang memiliki lahan persawahan, dapat menambah usaha sampingan dengan beternak. Areal pengembangannya juga memanfaatkan lahan persawahan, tanpa mengganggu tanaman padi yang digarap.

SUNGAI PENUH MENJELANG PUASA PERLU OPERASI PASAR

SUNGAI PENUH- Harga cabai di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Kerinci diperkirakan akan melonjak hingga menjelang bulan puasa. Pasalnya, persediaan cabai di tingkat petani mulai menipis.
persediaan cabai di kebun-kebun warga hanya tinggal untuk dua kali panen atau dua minggu lagi, sementara kebun cabai yang masih tinggal hanya di Kecamatan Gunung Tujuh, sedangkan di daerah lain dalam Kabupaten Kerinci sudah beralih musim tanaman muda lainnya seperti kentang dan bawang.
"Diperkirakan harga cabai tidak bisa normal hingga datangnya bulan Ramadhan, hal tersebut disebabkan menipisnya persediaan cabai di tingkat petani. Saat ini saja stok cabai hanya masuk dari wilayah Kayu Aro," ujar Ratmi, penjual cabai saat ditemu di pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh.
Menurut Ratmi, tidak hanya warga yang akan merasakan dampak tersebut, namun berkurangnya stok cabai, juga akan ikut dirasakan para pedagang. "Harga akan melambung, sehingga daya beli masyarakat akan menurun. Selain itu, pedagang juga akan mengalami kesulitan mendapatkan barang dagangan," katanya.
Saat ini harga cabai di tingkat petani Rp 25 ribu perkilogram, sedangkan harga jual di pasar-pasar tradisional masih bertahan di kisaran Rp 34 ribu perkilogam. Jika dalam waktu dua minggu ini pasokan cabai dari luar daerah tidak masuk, maka dikhawatirkan akan terjadi permainan harga oleh para penyalur cabai.
Seorang petani di Desa Telun Berasap, Kecamatan Gunung Tujuh, Edi, diminta komentarnya mengatakan peralihan musim tanam di daerah lain dikarenakan musim hujan dan cabai terkena virus, sehingga cabai layu dan membusuk di batang.
"Akibat serangan virus tersebut, hasil panen petani cabai turun drastis, untuk meminimalisir serangan virus, para petani membuat perangkap lalat, sementara petani lainnya yang tidak mau ambil risiko, langsung beralih ke tanaman lain," tegas Edi.
Harga Beras Naik
Menjelang puasa, tidak hanya cabai yang mengalami kenaikan, namun kenaikan juga terjadi pada komuditi beras. Saat ini saja, kenaikan beras di pasar induk Tanjung Bajure, naik antara Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu per kaleng.
Dari pengakuan beberapa pedagang, kenaikan harga beras dipicu aksi borong oleh pedagang yang berasal dari luar daerah, sehingga mengakibatkan menipisnya persediaan beras di Kerinci.
"Pemborong berasal dari luar, memiliki modal yang besar, sehingga mereka mampu menyapu bersih stok beras di Krinci," ujar seorang penjual beras di pasar induk Tnjung Bajure.
Saat ini, harga beras di pasar Tanjung Bajure lebih mahal Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu per kaleng dari sebelumnya. Beras kuning misalnya, naik dari Rp 90 ribu menjadi Rp 95 ribu per kaleng. Beras IR Ciwilis dan beras D satu naik dari Rp 95 ribu menjadi Rp 100 ribu per kaleng, sedangkan beras lokal seperti beras kusut naik dari Rp 100 ribu menjadi Rp 110 ribu per kaleng
Sementara itu, harga kebutuhan pokok lainnya seperti minyak curah, gula pasir dan tepung terigu masih stabil. Minyak curah Rp 8.350 perkilogram, gula pasir 10.500 perkilogram dan tepung terigu 5.500 perkilogram.
Sedangkan harga daging ayam potong dan cabai merah, meski sudah turun dari hari sebelumnya, namun belum mencapai harga normal. Daging ayam potong turun dua ribu rupiah dari harga Rp 32 ribu menjadi Rp 30 ribu perkilogram atau masih mahal Rp 5 ribu dari harga normalnya sebesar Rp 25 ribu perkilogram.

DINAS PU KERINCI DI TUDING GAGAL TOTAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KADIS NYA DI MINTA MUNDUR

SUNGAI PENUH,Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci, dinilai gagal dalam menjalankan tugas. Hal itu disampaikan Komisi III DPRD Kabupaten Kerinci, saat hearing dengan Dinas PU, di ruangan Komisi III.
Dewan menganggap perencanaan dan pengawasan Dinas PU tidak benar, selain itu dewan menemukan sejumlah proyek yang sudah dua bulan pengumuman hasil tendernya, namun hingga saat ini proyek tersebut belum dilaksanakan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kerinci, Heri Purwanto, Kamis (29/) mengatakan sudah beberapa kali pihaknya mengirim surat kepada Dinas PU untuk memberikan panduan Rancangan Anggran Biaya (RAB), supaya pengawasan bisa dilakukan dewan.
"Hingga saat ini RAB tersebut belum diserahkan oleh Kadis PU. Dengan kondisi tersebut, tentunya kita sulit untuk melakukan pengecekan proyek di lapangan, karena dewan tidak memiliki dasar dan pedoman," ujar Heri Purwanto.
Dikatakannya, dewan menilai kegagalan Dinas PU Kabupaten Kerinci, karena adanya sejumlah temuan di lapangan, yaitu tidak ada pengawasan yang jelas dan masih ada proyek yang sudah ditender namun belum dikerjakan.
"Aneh, sudah dua bulan pengumuman tender disampaikan. Namun, hingga saat ini rekanan belum melaksanakan pekerjaan. Padahal, warga sudah lama menunggu pengerjaan proyek tersebut," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kerinci, Tritama Satya Arsyad, dengan keras mengatakan bahwa Dinas PU Kerinci saat ini telah mempersulit pelaksanaan birokrasi. Ia mengatakan hal tersebut, lantaran mendapat informasi dari masyarakat dan para kontraktor sebagai perpanjang tangan kinerja PU.
"Dinas PU Kerinci saat ini terkesan mempersulit pelaksanaan birokrasi, untuk mempermudah urusan harus mengeluarkan fee," jelasnya. Subur Budiman ST, Sekretaris Komisi III juga mengakui, kinerja Dinas PU Kerinci tahun 2010 ini gagal total. Menurutnya, yang tidak beres kerjanya adalah Kadis PU itu sendiri, karena tidak bisa menginstruksikan anak buahnya agar bekerja sesuai aturan.
Jika Dinas PU tidak mampu memperbaiki kinerjanya, maka Komis III tidak segan-segan mendesak Bupati Kerinci untuk menganti Kadis PU tersebut. Jangan sampai warga yang menjadi korban akibat lemahnya kinerja dinas PU.
"Kita minta Dinas PU bekerja maksimal, jika tidak kita akan desak dia untuk mundur. Pembangunan di kerinci harus terus berjalan, jangan sampai akibat ulah segelintir orang pembangunan kerinci terhambat," sebut Subur Bidiman.
Dia juga mengharapkan kepada Dinas PU Kerinci untuk menurunkan pengawasnya ke lapangan. Sebab, dewan menilai pelaksanaan proyek Dinas PU Kerinci tidak dilakukan pengawasan, sehingga kinerjanya terkesan asal jadi.
"Ini sudah menjadi tugas Dinas PU Kerinci, untuk melakukan pengawasan pada setiap pekerjaan yang ada di lapangan, sehingga hasil pekerjaan bisa sesuai apa yang diharapkan," sebutnya.

Belum Bisa Dinilai
KABID Pengawasan Dinas PU Kerinci, Nasrun diminta komentarnya soal tudingan yang disampaikan oleh anggota dewan pada pertemuan di ruangan Komisi III DPRD Kabupaten Kerinci, mengatakan proyek dalam kabupaten Kerinci saat ini sedang berjalan. Artinya, dengan berjalannya proyek tersebut belum bisa dilakukan penilaian. "Proyek sedang jalan, bagaimana dinilai tidak berhasil," sebut Nasrun.
Menyikapi tuduhan dewan yang disampaikan ke Dinas PU Kerinci soal adanya pelaksanaan birokrasi yang dipersulit. dia mengatakan untuk hal tersebut belum bisa ditanggapinya karena dewan tidak menyebutkan, sistim birokrasi mana yang dipersulit oleh pihaknya tersebut.

HARI-HARI TERAKHIR ZULKIFLI NURDIN SEBAGAI GUBERNUR JAMBI

Gubernur Jambi periode 2005-2010, Zulkifli Nurdin menyampaikan keluhan-keluhan selama 10 tahun menjadi orang nomor satu di Negeri Jambe. Hal itu diungkapkan Zul, panggilan Zulkifli dalam ramah tamah dengan awak media yang di Provinsi Jambi, Senin (2/8).
Di hari terakhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jambi itu, Zul menyampaikan bagaimana ia telah berusaha maksimal dalam membangun Jambi. Namun rupanya kerja kerasnya dianggap belum memuaskan oleh masayarakat.
Zul menyampaikan indikator penilaian kinerjanya sebagai gubernur dua periode karena beberapa program masih dievaluasi baik oleh legislatif maupun dirinya secara pribadi. Hal yang paling terlihat adalah maraknya aksi demo warga Jambi beberapa waktu lalu.
"Program re-planting karet, oleh DPRD dikatakan tidak berhasil karena dananya sedikit. Sehingga hasilnya tentu sedikit," papar Zulkifli di depan wartawan yang hadir di RM Aneka Rasa Sipin Kota Jambi, kemarin.
Program tersebut merupakan satu dari sekian banyak program yang dianggap gagal. Program-program lainnya antara lain program ikan, Jembatan Batanghari, Pasar Angso Duo, WTC Batanghari, Pelabuhan Talang Duku serta beberapa lainnya.
Berbagai tuduhan negatif juga sempat diarahkan kepadanya. Zul dikabarkan pernah menerima uang sebesar Rp 25 miliar dan Rp 50 miliar untuk proyek WTC. Namun tuduhan itu dibantah suami dari Ratu Munawaroh ini.
"Rekening di bank yang ada adalah uang pribadi dari perusahaan keluarga, dan hasil sewa rumah di Jakarta," jelasnya.
Kepada wartawan, Zul mengemukakan, hubungan antara wartawan dengan dirinya sudah terjalin lebih dari sepuluh tahun. Untuk itu ia berharap pekerja media tetap bekerja sesuai fakta dan data. "Hal-hal yang positif maupun negatif sebaiknya diseimbangkan. Kalau baik ya beritakan baik, tapi kalau tidak ya beritakan sebenarnya," pesannya.
Gubernur yang berasal dari Muara Sabak ini mengungkapkan, secara pribadi ia masih mempunyai sejumlah keinginan yang belum terlaksana sampai sekarang. Yaitu pembangunan Pasar Angso Duo. Ia juga berharap pembangunan pasar itu bisa terlaksana oleh gubernur penggantinya.
Acara yang dihadiri tak kurang dari 100 orang tersebut menjadi saat terakhir Zulkifli Nurdin berbicara di depan wartawan sebagai Gubernur Jambi. Sebelumnya, Zulkifli telah melakukan perpisahan dengan pejabat yang selama ini menjadi pembantunya di pemerintahan. Acara tersebut dilangsungkan di Rumah Dinas Ancol.

ARIFIN MANAF DAPAT GANJALAN MAJU DI SAROLANGUN DARI MENDAGRI

Niat Arifin Manap, Mantan Walikota Jambi, untuk maju di Pemilukada Sarolangun sepertinya memang terganjal. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan hal tersebut.
Menurut Gamawan, tidak dibenarkan yang telah menjabat sebagai kepala daerah sudah dua kali untuk maju lagi, seperti contoh Arifin Manap, yang sebelumnya Walikota Jambi, dan ingin maju di Pilbup Sarolangun.
"Tidak boleh itu ada yang dua kali menjadi kepala daerah ingin maju lagi, walaupun dia ingin maju di daerah lain," kata Gamawan, Selasa (3/8) usai melantik pasangan Gubernur, dan Wakil Gubernur terpilih, di DPRD Provinsi.
Ditambahkan mantan Gubernur Sumatera Barat ini, peraturan yang sudah diterbitkan itu jelas melarang mantan Kepala daerah yang sudah dua kali untuk maju lagi. "Kita sudah jelaskan kepada KPU, jangan meloloskan calon yang sudah dua kali menjadi kepala daerah," katanya.
Sementara, Arifin Manap sendiri ketika ditanya wartawan tentang larang tersebut, terkesan menolak untuk menjawabnya. "Yang penting kita maju dulu," ujarnya sambil bergegas menuruni tangga gedung DPRD Provinsi.
Aturan yang dimaksud yakni, Undang-Undang 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2005, dan Peraturan KPU no. 68 tahun 2009.
Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 17 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah pasal 38 huruf o yang berbunyi belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.
Sementara dalam penjelasan Peraturan Pemerintah yang di tandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dengan menteri hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra tanggal 27 April 2005 tersebut menjelaskan bahwa Bahwa yang bersangkutan belum penah menjabat dua kali masa jabatan di daerah yang sama atau daerah lain dan perhitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan”.
Sementara Peraturan KPU nomor 68 tahun 2009 pada pasal 10 ayat (3) berbunyi Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan :
Pada poin (a). perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya. Poin (b), dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/wakil walikota dengan wakil bupati/wakil walikota. (min)

World Wide Views on Global Warming

DML is one among other 62 countries designated as a national partner of the WWViews project which aims to develop a participative methodology that allows citizens all over the world to contribute to the United Nations climate summit COP15 in Copenhagen, in November/December 2009. COP 15 is expected to determine the next steps in the Kyoto process. The main purpose of WWViews is to give citizens around the world a chance to influence the negotiations at the climate summit and therefore the future global climate policy. Hence citizens will join the process of identifying targets and formulating policies that constitute the future way of dealing with climate change.

A few weeks ahead to the COP 15 parallel national citizen participation activities – approximately 100 citizens will take part per nation – will be conducted within 24 hours all over the world. These activities and the produced results will be mediated through a public web tool. It shall also serve as a national information source for the media, for official delegations to COP 15 and decision makers as well as for the public. The overarching purpose of the project is to achieve that citizens form different parts of the world can become a relevant part of political decision-making processes on a global scale.

The project was initiated by the Danish Board of Technology (DBT) and the Danish Cultural Institute and is organised as a as a WWViews Alliance of different kinds of partners who contribute with different kinds of expertise.
The Indonesian Program

Considering the people of Indonesia, amounting to 230 million people and spread around the 17,000 islands, Indonesia WWViews activities in the design as follows:

1. Share activities WWViews based on geographic differences: Jakarta (Indonesia representing the West) and Makassar (representing Eastern Indonesia). Activities based in Jakarta is coordinated by DML, while activities in Makassar is managed by DML’s partner, Enlightening Indonesia (ELISA) Foundation.
2. Recruitment of 40 facilitators for the two locations in Jakarta and Makassar, followed by 3-day training for those facilitators on the methodology used. Those facilitators are responsible to recruit participants for the public consultation sessions (May-June 2009).
3. Recruitment of participants are based on diversity of occupation, gender, place, and education (100 people for each location). For example, in Jakarta, participants come from West Sumatera, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Jepara, Yogyakarta, Solo, Madiun, and Pangkalan Bun (Central Kalimantan) with a profession ranging from farmers, fisherman, students, religious teacher, NGO practitioners, journalists, and others. (June-July 2009)
4. After media campaign and socialization activities WWViews to the related parties and the public in July and Augest, then at the D-Day of WWViews event on 26 September 2009, the public consultation is conducted. In Jakarta area the location is Kinasih Resort, Caringin (Sukabumi). Results of the public consultation can be viewed at WWViews results together with other participating countries. The result will also be submitted to the Indonesian delegation to the COP-15 conference in December 2009.

Thank you for our donors.

A special appreciation to the Norwegian Government, Rathenau Institute, UNDP Indonesia, and other DML’s friends, partners and donors for their generous support to make this event possible.


Niat Arifin Manap,

ANAS URBA NINGRUM JANJI KAN PROYEK PUSAT UNTUK JAMBI KITA TUNGGU JANJI NYA

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Sekjen Partai Demokrat Edy Baskoro atau Ibas, menghadiri acara deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari yang diusung partai tersebut, yakni pasangan Abdul Fattah-Sinwan (FAS). Selain itu, petinggi lainnya yakni H Komar, dan Ruhut Sitompul ikut serta untuk memberikan dukungan kepada pasangat itu.
Anas sempat memberikan sambutan sekaligus dorongan bagi pendukung Fattah untuk memperjuangkan kemenangan pasangan tersebut. Dalam sambutan itu, ia menjelaskan alasan Partai Demokrat menjatuhkan pilihan kepada pasangan Abdul Fattah-Sinwa.
Menurut Anas, Demokrat menilai kedua sosok itu merupakan figur yang tepat untuk membawa Batanghari menjadi daerah yang lebih maju. "Kami ingin membuat Batanghari memiliki pemimpin yang sejati dan yang merakyat. Kami tidak mau mengusung kandidat yang jauh dari rakyat"” katanya saat berorasi di halaman Gedung Pemuda Muara Bulian, Selasa (3/8).
Kata mantan Ketua PB HMI ini, dirinya sedih melihat Batanghari yang hingga kini tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan.
"Tahun 1999 saya pertama kali datang ke Batanghari untuk melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu. Hari ini saya datang untuk menunjukkan kepada masyarakat Batanghari pemimpin yang lebih baik, sebab salah satu faktor penting untuk kemajuan sebuah daerah adalah siapa pemimpinnya," paparnya yang disambut antusian sekitar empat ribu orang yang hadir dalam deklarasi tersebut.
Menurut ketua Fraksi Demokrat DPR RI ini, Demokrat ingin menyelaraskan pembangunan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaen. "Presiden dan Gubernur Jambi adalah kandidat yang diusung demokrat. Kita ingin yang menjadi bupati di sini juga dari orang yang diusung Partai Demokrat," katanya.
Bila Pasangan Fattah-Sinwan yang diusung Demokrat menang, ia menyatakan diri menjadi jaminan untuk membantu program nasional dilaksanakan di Batanghari. "Program dan proyek dari pusat akan kita perbanyak ke Batanghari, supaya Batanghari ini menjadi kabupaten yang mempunyai masa depan," ungkapnya dalam orasinya selama 15 menit.
Abdul Fattah sendiri mengaku dirinya siap menjalankan amanat yang disampaikan oleh partai pengusungnya. "Semuanya sudah mendengar pernyataan Pak Anas Urbaningrum, dan saya siap untuk melaksanakannya bila terpilih menjadi bupati. Kita akan upayakan dana dari pemerintah pusat semakin banyak yang mengalir di Batanghari, supaya pembangunan kita bisa lebih cepat. Pak Anas sudah menjanjikannya, dan dirinya sudah siap menjadi jaminan untuk mendapatkan alokasi dana itu," ujarnya.
Fattah menyebutkan keinginannya untuk menang dalam satu putaran. "Kita akan semakin gencar untuk melakukan sosialisasi dan mendapatkan simpatik warga dengan cara-cara yang santun dan simpatik," ujarnya.

KURANG BIAYA MASUK UNIVERSITAS NEGRI ATAU SWASTA MASUK AJA UT

Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi yang didirikan pemerintah untuk memberikan pendidikin yang tinggi bagi masyarakat yang sudah lulus dari SMA dan gagal di Universitas negeri karena kapasitas. Terbagi dua kategori mahasiswa, yaitu mahasiswa (Pendidikan Dasar-Pendas) dan Non Pendas.
Untuk mahasiswa Pendas, terdiri dari Guru dan Dosen yang pembayaran SPPnya dibiayai oleh PPTK, Provinsi Tingkat I, APBD tingkat II. Sedangkan non Pendas adalah mahasiswa dari masyarakat umum dengan biaya ditanggung sendiri.
Drs Amir Latif Msi, Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Jambi, Senin (2/8) mengatakan UT didirikan 4 September 1984. Menurutnya banyak orang orang besar yang berhasil bersekolah di UT, seperti Joko Suyanto jadi Menko Polhukam, dan Wiranto. Pada 1992 pemerintah mempunyai program penyetaraan D2 yang bekerja sama dengan Pemda, TNI, bahkan Bank seperti BNI. Pada 2005 pemerintah membuat program pemerataan pendidikan untuk guru dan dosen.
Tenaga pendidik tersebut harus mempunyai tingkat pendidikan setara dengan Strata satu dan D4. Jika tidak, lanjutnya guru guru akan bekerja sebagai TU di sekolahnya. "Mahasiswa yang berasal dari guru atau dosen disebut Pendas yang kini mencapai 470 ribu orang untuk seluruh Indonesia. Sedangkan untuk Provinsi Jambi 10 ribu orang," paparnya.
Mahasiswa belajar di rumah masing masing dengan memesan buku pokok yang dipesan melalui internet yang disebut modul. Jika mahasiswa ingin bertatap muka pada Sabtu dan Minggu, bisa diajukan ke UT untuk tutorial. "Minimal tujuh mahasiswa yang harus ikut tutorial dan membayar RP 300 ribu per orang. Biaya tersebut untuk dosen Unja dan IAIN yang akan memberikan tutor," jelasnya.
Uniknya, ujian pada UT memakai pengawas dari independent selain dosen. Pengawas independent dari murid SMA. "Hal ini bertujuan untuk mengawasi guru guru yang akan mencontek pada saat ujian. Jadi biar mereka malu jika ketahuan mencontek dengan pengawas independent," katanya.
Untuk biaya pendaftaran ataupun semester, mahasiswa atau calon non Pendas diwajibkan membeli formulir sebesar Rp 70 ribu, Administrasi 60 ribu, Rp 20 ribu per SKS, dan Rp 75 ribu per modul. "Biasanya untuk rata rata mahasiswa mengambil 15-20 SKS, mungkin bisa lebih karena untuk mempercepat kelulusan. Jadi hanya dengan Rp 900 ribu bisa langsung menjadi mahasiswa UT," ujarnya.
Terdapat empat fakultas dan beberapa program bidang studi di UT, yaitu Ekonomi, Ilmu Sosial, FKIP, Matematika dan IPA. "Untuk tahun ini kami akan membuka program S2 dan membuat Sistem Ujian Online.