Laman
Jumat, 04 Maret 2011
BERAS SEMAKIN MAHAL DAN DI IMPOR JANGAN SALAHKAN MENTRI PERTANIAN DAN ALASAN DI RESHUFFLE
Diganti Orang Gerindra? Ini Jawaban Mentan
Suswono mengaku masih bekerja seperti biasa dan tak terganggu kabar perombakan kabinet.
Jum'at, 4 Maret 2011, 11:27 WIB
Menteri Pertanian Suswono
Menteri Pertanian, Suswono, mengaku siap diganti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden mengenai pergantian itu.
"Sejak diangkat saya siap direshuffle," kata Suswono, di acara penanaman pohon di Eco Park, Taman Impian Jaya Ancol, Jumat 4 Maret 2011.
Suswono mengaku, sampai saat belum ada komunikasi baik dengan Presiden maupun dengan Menteri Sekretaris Negara. "Belum, saya sekarang posisinya masih Menteri Pertanian," kata dia.
Suswono mengaku, dirinya masih tetap bekerja seperti biasa dan tidak terganggu kabar perombakan kabinet. "Saya tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk soal reshuffle," ujar dia.
Dia menjelaskan saat ini belum ada pembicaraan apapun termasuk soal pergantian menteri. "Tidak ada pembicaraan apapun. Saya belum dipanggil," kata dia.
Bagaimana Jika posisi Suswono nantinya digantikan dari Gerindra? Ditanya demikian, Suswono hanya tertawa. "Ya..saya tidak ada beban. Menempatkan menteri hak preogratif presiden," kata dia.
TAKUT DI RESHUFFLE AGUNG LAKSONO MINTA SEMUA PIHAK MENENANGKAN DIRI
"Dengan demikian maka tercipta iklim yang lebih sejuk dan kondusif."
Jum'at, 4 Maret 2011, 11:34 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, mengatakan Partai Golkar menyerahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melepas atau mempertahankan Golkar di koalisi.
"Hal penting buat saya ke depan, tentu sebagaimana anjuran beliau [SBY], kembali pada kesepakatan-kesepakatan baru yang sudah ditandatangi oleh ketua umum anggota koalisi parpol," kata Agung sebelum acara tanam pohon di Ancol, Jakarta, Jumat, 4 Maret 2011.
Dia menambahkan, saat ini dirinya tidak ingin terganggu dengan isu perombakan kabinet dalam menjalankan kerja sebagai Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat. "Saya ingin membantu pemerintah secara konsisten," ujarnya.
Karena itu Agung meminta elit-elit di partai peserta koalisi untuk tidak saling menuding dan menambah kegaduhan politik. "Dengan demikian maka tercipta iklim yang lebih sejuk dan kondusif untuk pembangunan negeri ini. Ini kan tinggal 3,5 tahun," ucap mantan Ketua DPR ini.
Agung juga mengatakan telah meminta politisi Golkar dan sejumlah rekannya di parlemen agar tidak saling membantah. Agung mengingatkan bahwa sikap Golkar tentang koalisi sudah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, tahun lalu.
"Waktu munas di Pekanbaru ada dua pilihan, mau oposisi atau koalisi. Semuanya sepakat koalisi. Dan itu diamanatkan kepada pak Ical [Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie]," kata Agung.
MENDAPAT ANGIN SEGAR FPI SEMAKIN KUAT DAN KOKOH
Hasyim : FPI Dibubarkan Muncul FPI Perjuangan
Tokoh Islam Indonesia, Hasyim Muzadi menegaskan, bila Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan, maka bisa saja akan muncul FPI Perjuangan dan atas dasar itu ia tidak setuju dengan desakan tersebut.
"Jangan bubarkan ormas. Kalau itu terjadi pada FPI bisa saja berganti jadi FPI Perjuangan," ujar Hasyim usai memberikan ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh Pemkot Bekasi, Selasa malam.
Presiden agama-agama sedunia itu menegaskan yang diperlukan adalah penegakan hukum bagi pelakunya bukan dengan membubarkan ormas tersebut.
"Kalau dibubarkan dan selanjutnya ganti nama itukan percuma," ujar mantan ketua umum PBNU itu.
Hasyim menyatakan pada Selasa siangnya baru bertemu dengan Habib Rizieq dan menyarankan agar FPI tidak melakukan kegiatan apa pun selama dua bulan kedepan.
Upaya itu diperlukan untuk melihat apakah kekerasan yang terjadi memang disebabkan oleh FPI atau ada aktor intelektual di belakangnya.
"Bila dalam dua bulan masih terjadi kekerasan berarti bukan FPI yang memicu terjadinya berbagai kasus kekerasan," ujarnya.
Hasyim menegaskan, kasus kekerasan yang berkedok agama yang murni disebabkan oleh faktor agama adalah hanya 30 persen saja selebihnya yang 70 persen disebabkan oleh ekonomi, politik, dan sebagainya.
"Saya telah mendamaikan kasus kekerasan terhadap agama di berbagai negara dalam konteks selaku presiden agama-agama sedunia," ujarnya.
Ia mencontohkan kasus di Irak oleh banyak orang disebut penjajahan Kristen terhadap Islam apalagi George W Bush menyatakan itu sebagai perang suci, padahal persoalan sebenarnya adalah keinginan Amerika menguasai minyak di negara itu.
Begitu juga dengan kekerasan di Sudah Selatan. Ketika di negara miskin itu tiba-tiba ditemukan cadangan minyak yang sangat banyak, berbagai perusahaan asing masuk ke sana.
Persoalannya mereka perlu tempat yang luas untuk menjalankan bisnis dan cara yang digunakan adalah dengan membenturkan agama Islam dengan kelompok kristen.
"Cara itu mudah dilakukan dengan biaya yang murah. Maka terjadilah eksodus umat Islam Sudan dalam jumlah hingga 3 juta orang dari negerinya sendiri. Setelah itu, warga yang tinggal menuntut agar daerah mereka menjadi negara baru," ujarnya.
Kekerasan berkedok agama, menurut ulama NU itu, sangat mudah dilakukan. Hanya dengan modal dua liter bensin. Satu liter digunakan untuk membakar masjid dan satu liter lainnya untuk gereja, maka bisa saja terjadi kekerasan.
"Umat harus hati hati dan jeli menyikapi. Jangan sampai terpancinglah," tegasnya.
Habib Rizieq: Islam Tidak Menolak Pluralisme
Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq (kanan) bersama pendiri ESQ 165 Ari Ginanjar Agustian (kiri) dan anggota DPR dari PKS Al Muzammil Yusuf (tengah) saat pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) FPI di Gununggeulis, Sukaraja, Bogor, Jabar, Jumat (8/10) malam. Kegiatan yang diikuti perrwakilan FPI seluruh daerah se-Indonesia tersebut membahas agenda kerja serta menanggapi isu-isu terkini yang terkait dengan masalah nasional.
Ketua Umum Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab menyatakan, Islam tidak pernah menolak pluralisme sepanjang tidak mencampuradukkan ajaran Islam dengan ajaran lain.
"Islam sangat toleran, sangat jelas mengajarkan bagaimana menghargai orang lain. Islam tidak menolak pluralitas, kemajemukan, keberagaman. Yang penting jangan mencela ajarannya, qurannya dan keyakinanya," katanya saat membawakan Khutbah Jumat di Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Jumat.
Namun begitu, ia mengemukakan jika pluralisme bukan lahir dari agama Islam, sehingga haram hukumnya bagi ummat Islam untuk mengikutinya.
"Islam selalu menghargai agama lain, bahkan Yahudi. Tetapi kalau Ahmadiyah baru ada, dan hanya menciplak agama Islam," ucapnya.
Ia meminta ketegasan pemerintah membubarkan Ahmadiyah di Indonesia apapun resikonya, karena sama sekali berbeda dengan ajaran Islam.
Habib berada di Makassar untuk menghadiri Musyawarah Besar FPI Sulsel, yang akan menetapkan kepengerusan baru, 18 Februari 2011.
Sejumlah anggota FPI terlihat memadati aula lantai I Al Markas, tempat Musyawarah Besar berlangsung.
Hanya saja, Ketua FPI Sulsel, Habib Muchsin Ja`far Al Habsy, belum mau memberikan keterangan dengan alasan dirinya ketua demisioner yang tidak punya wewenang.
Selain menghadiri Mubes, Habib akan memenuhi undangan tablig akbar yang digelar Forum Umat Islam (FUI) Bulukumba sekaligus meresmikan FPI setempat.
Sebelumnya, pengikut Ahmadiyah di Makassar menyatakan tidak khawatir soal rencana kedatangan Habib Rizieq.
Juru bicara Ahmadiyah Makassar, Muh Muhtiar Ahmad, mengatakan siapa pun bebas berkunjung ke kota ini selama memberi kebaikan dan tidak mengganggu orang lain.
MAU AMN NGGAK ? AHMADIYAH AGAMA BARU.
Tokoh ulama Indonesia, KH Hasyim Muzadi menegaskan, bila pengikut Ahmadiyah ingin menjalankan ajaran agamanya dengan aman, maka mereka harus menjadi agama baru bukan tetap mengaku Islam tapi dengan mengakui nabi lain setelah Rasulullah dan memiliki kitab suci sendiri.
"Saya kira memang begitu, Ahmadiyah harus jadi agama baru dan kalau sekarang kan tidak jelas kemana. Mau masuk lintas agama juga tidak," ujarnya usai memberikan ceramah maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan Pemkot Bekasi di Masjid Agung Al Barkah, Selasa malam.
Umat Islam dimintanya tidak usah mendekati ahmadiyah karena memang ajarannya menyimpang. Selain itu, diiingatkannya agar tidak melakukan kekerasan, karena dalam berdakwah hal itu tidak diperlukan.
Presiden agama-agama sedunia itu menegaskan, pembubaran ahmadiyah harus dilakukan oleh pemerintah dan bukan dilakukan oleh umat Islam. Disinggung sikap pemerintah ia menegaskan agar tidak menanyakan karena dirinya bukan Presiden.
Mantan ketua umum PBNU itu menegaskan, seluruh ulama di dunia menegaskan, Ahmadiyah itu menyimpang dan merupakan aliran sesat.
Ia menegaskan, persoalan Ahmadiyah jadi mencuat besar disebabkan adanya dukungan oleh pihak-pihak lain yang anti Islam.
Kekerasan terhadap Ahmadiyah seperti kasus di Cikeusik, dan kasus lain kekerasan lainnya harus disikapi dengan bijak oleh umat disebabkan adanya indikasi politik didalamnya.
"Dalam banyak kasus, aktor intelektual di belakangnya tidak pernah ketemu, termasuk insiden di Ciketing yang tidak diketahui siapa penusuknya," ujar Hasyim.
AGUNG LAKSONO MENTRI DARI GOLKAR: MERASA TERPOJOK
Agung: Sesama Anggota Koalisi Jangan Memojokkan
Kamis, 3 Maret 2011 17:48 WIB
Saya juga mengingatkan teman-teman anggota Fraksi Partai Golkar mempelopori penciptaan iklim berpolitik yang lebih sejuk
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai koalisi patut diindahkan dan makna lainnya juga berisi peringatan sekaligus imbauan kepada seluruh partai anggota koalisi untuk saling menahan diri atau tidak memojokkan satu sama lain.
"Saya percaya maksud pernyataan beliau, agar seluruh anggota koalisi untuk tetap bersatu dan kembali mematuhi serta konsisten melaksanakan butir-butir kesepakatan untuk mengawal dan mendukung sukses pemerintah SBY-Boediono sampai akhir masa tugas tahun 2014," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini, sejak Kabinet Indonesia Bersatu-II terbentuk, semua anggota koalisi sudah menyatakan sepakat melaksanakan tugas sesuai kapasitas dan perannya.
Termasuk diantaranya adalah butir-butir kesepakatan bagi seluruh anggota legislatif masing-masing partai agar tercipta iklim berpolitik yang kondusif. Hal ini sekaligus dimaksud agar kita bisa bekerja secara optimal untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan rakyat.
Untuk itulah, menurut dia, Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi yang sudah dibentuk dapat menjadi tempat membahas semua pandangan masing-masing partai anggota koalisi dengan semangat mengedepankan kepentingan rakyat.
Dengan demikian, Agung menambahkan, Setgab diharapkan bisa menjadi tempat mencari titik temu jika terjadi perbedaan pendapat diantara partai anggota koalisi. Untuk itu semua pimpinan partai politik perlu hadir dan aktif terlibat dalam merumuskan setiap pandangan partai koalisi.
"Saya juga mengingatkan teman-teman anggota Fraksi Partai Golkar mempelopori penciptaan iklim berpolitik yang lebih sejuk," ujarnya.
Sebagai salah satu anggota kabinet, Agung Laksono mengakui target penyelesaian tugas-tugas pemerintah bisa makin dipercepat, jika suasana politik bangsa cukup tenang. Untuk itu dia mengimbau agar semua elit politik baik di DPR dan partai selalu menahan diri dan menghindarkan polemik secara terbuka.
"Gunakan Setgab sebagai wahana untuk menggodok semua pemikiran dan gagasan, dari pada pengambilan voting secara terbuka di forum DPR," ujarnya.
Dia mengingatkan agar mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencari mufakat di era reformasi tidak tabu. Dengan cara musyawarah akan terhindar perasaan menang kalah, karena hakikatnya penyelesaian semua masalah bisa melalui meja perundingan.
Akbar: Golkar akanTetap Kritis
Kamis, 3 Maret 2011 19:29 WIB
Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan bahwa Partai Golkar akan tetap kritis terhadap pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Kita akan tetap kritis, sesuai dengan moto Golkar `suara Golkar suara rakyat`," katanya di Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Kamis.
Menurut ia, Golkar tidak perlu khawatir terhadap tekanan yang kini dialami, terkait dengan dukungannya terhadap angket pajak.
Ia menilai, suara kritis Golkar dengan mendukung angket pajak sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap angket pajak juga merupakan upaya Golkar dalam mendukung pemerintah agar mafia pajak dapat dilenyapkan dan meningkatkan pendapatan dari sisi penerimaan pajak.
"Inikan sebenarnya juga mendukung pemerintahan SBY agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kan sama sekali tidak ada pikiran-pikiran untuk menggangu pak SBY, untuk menjatuhkan beliau, walaupun ada juga diluar Golkar yang mengajak itu. Golkar tetap saja memberikan dukungan kepada Pak SBY. Golkar komit untuk tetap mendukung pemerintah hingga 2014 nanti," katanya.
Ia juga menepis bahwa Golkar telah melanggar kontrak politik. Sudah menjadi komitmen Golkar untuk mendukung pemerintahan hingga 2014. Namun demikian menurut dia, Golkar juga punya komitmen terhadap untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia mengatakan, Golkar siap dengan konsekuensi politik dari kebijakan yang telah diambil. Ia menilai, Golkar tidak bermasalah bila nantinya Golkar dikeluarkan dari kabinet. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan hal itu.
"Kami tidak ada masalah berada di luar, tentu itu hak Pak SBY sebagai ketua koalisi dan Presiden yang mempunyai hak prerogatif dalam mengubah komposisi kabinet. Sepenuhnya kita berikan kepada beliau untuk memberikan penilaian," katanya.
Ia menambahkan, bila nantinya berada di luar pemerintahan, Golkar akan memiliki ruang untuk berimprovisasi dan manuver politik yang lebih leluasa guna memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia juga mengatakan, apabila PKS yang memperjuangkan kepentingan rakyat dengan memberikan dukungan dalam angket pajak nantinya mendapatkan tindakan dari SBY, maka seharusnya Golkar juga memiliki semacam solidaritas.
"Golkar seharusnya juga memiliki semacam rasa solidaritas mereka, karena kan menjalankan fungsinyakan sama, cuma bedanya adalah Golkar lebih banyak anggota DPRnya dibandingkan PKS, tapi kalau dari segi kualitas sikap mengenai perpajkan saya pikir tidak ada perbedaan yang prinsipil," katanya.
Financial Reform: Pidato Presiden Mukadimah Proses Reshuffle
Kamis, 3 Maret 2011 17:43 WIB
Financial Reform menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal kelanjutan koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah merupakan mukadimah yang sangat jelas bagi proses reshuffle menteri kabinet.
"Reshuffle menteri kabinet tujuannya untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar berjalan lebih efektif," kata Direktur Financial Reform, Muhammad Husni Thamrin, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, Presiden Yudhoyono pada pidatonya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/3), menyebutkan bahwa satu atau dua partai yang tidak tidak mentaati komitmen tentunya tidak bisa bersama-sama lagi berada di dalam koalisi.
Pernyataan Presiden Yudhoyono tersebut, kata dia, meskipun tidak menyebut nama secara eksplisit tapi sudah jelas partai mana yang dimaksud.
Husni Thamrin menambahkan, usia pemerintahan Presiden Yudhoyono hanya sekitar 3,5 tahun lagi hingga 2014, karena itu pemerintahan ke depan harus stabil dan efektif agar pembangunan nasional bisa berjalan optimal sesuai dengan harapan masyarakat.
Jika pembangunan nasional berjalan optimal, kata dia, maka pertumbuhan ekonomi juga bisa tumbuh optimal. "Pertumbuhan ekonomi pada 2010 sebesar 6,1 persen."
Menurut Thamrin, jika tidak ada hak angket Bank Century dan usulan hak angket pajak yang diusulkan oleh beberapa partai politik di parlemen, diperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional bisa lebih optimal.
Namun karena adanya hak angket Bank Century dan usulan hak angket pajak yang membentuk opini publik negatif terhadap pemerintah, menurut dia, turut memperngaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut dia, saat ini merupakan momentum untuk menata ulang koalisi dan melakukan reshuffle menteri kabinet yang memiliki kinerja kurang baik.
Financial Reform menunggu keputusan Presiden dalam menata ulang koalisi untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil dan efektif.
MERASA DI ATAS ANGIN RUHUT SITOMPUL KEMBALI UNGKIT MASAALAH LUMPUR LAPINDO DI SIDOARJO
Ruhut Kembali Ungkit Lapindo
Kamis, 3 Maret 2011 18:11 WIB | 816 Views
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Ruhut Sitompul mengungkit kembali persoalan semburan lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Ruhut Sitompul mengungkit kembali persoalan semburan lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, terutama mengenai alokasi APBN untuk menangani kasus itu.
Ruhut kepada pers di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis, mengemukakan, pihaknya akan menggagas digulirkannya lagi Pansus Lapindo mengingat pansus yang pernah dibentuk DPR berhenti dengan tidak jelas.
Pansus belum memutuskan apakah semburan lumpur Lapindo itu bencana alam atau keteledoran Lapindo. "Jelas sekali belum ada keputusan Pansus Lapindo bahwa itu bencana atau tidak, namun dana APBN telah digunakan untuk menanggulanginya," kata Ruhut.
Dia mengatakan, Lapindo harus mengganti kerugian masyarakat dan rakyat akibat semburan tersebut, baik secara materil maupun imateril.
"Bukan hanya kerugian materil masyarakat dan negara yang harus dikembalikan oleh pihak Lapindo namun juga kerugian imateril karena justru di sanalah yang paling banyak kerugiannya. Masyarakat telah lelah dan telah sangat sabar menunggu untuk mendapatkan keadilan, kita harus memberikan dan mengembalikan keadilan itu kepada masyarakat," kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Dia juga mempertanyakan ketegasan, konsistensi dan motif Golkar mengangkat permasalahan Bank Century dan mafia pajak. "Kalau Century jelas tidak ada kerugian negara dan keputusan itu jelas mendesak saat itu. Mafia pajak kita setuju membongkarnya, namun tidak perlu politisasi di DPR yang penting penegakan hukum oleh aparat hukum," katanya.
Namun, kata dia, dalam semburan lumpur Lapindo, ada kerugian negara dan masyarakat. "Lha kok diam?," kata Ruhut yang sebelumnya pernah menjasi politisi Golkar.
Polisi Temukan Penyelewengan Ganti Rugi Korban Lumpur
Rabu, 2 Maret 2011 13:58 WIB
Petugas Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo menemukan indikasi adanya dugaan penyelewengan ganti rugi kepada korban Lumpur Lapindo di tiga desa di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, yang diduga dilakukan oleh oknum Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
Kepala Polres Sidoarjo Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M Iqbal, Rabu mengatakan, saat ini petugas kepolisian telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, dan menemukan indikasi penyelewengan uang ganti rugi warga korban Lumpur Lapindo itu.
"Terkait dengan kasus ini, kami juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, untuk membantu mengusut kasus ini," ucapnya, menegaskan.
Ia mengemukakan, meski polisi telah memeriksa sejumlah orang sebagai saksi, namun polisi masih belum menentukan tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan uang ganti rugi ini.
Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus ini serta memeriksa sejumlah orang saksi mulai dari warga, staf BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional).
Ia menjelaskan, dari pemeriksaan sementara, polisi sudah menemukan indikasi penyelewengan uang ganti rugi korban Lumpur Lapindo.
"Indikasi diperoleh dari keterangan staf BPN dimana antara luasan tanah yang ada dengan nilai uang ganti ruginya tidak sesuai," paparnya.
Namun, lanjut Kapolres, polisi masih belum bisa mengetahui berapa nilai uang yang telah diselewengkan, dan karena itu, polisi berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung berapa nilai uang yang diselewengkan.
Dirinya juga membantah jika pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut, dianggap lambat oleh warga masyarakat.
Sebelumnya, warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon melaporkan adanya dugaan penyelewengan uang ganti rugi warga yang diduga dilakukan oleh oknum tim verifikasi BPLS.
Dalam laporannya, modus penyelewengan dengan meminta bayaran pada warga apabila tanahnya ingin diberi ganti rugi sebagai tanah kering, dan bukan tanah sawah.
Warga yang tidak mau memberi bayaran ganti ruginya dipersulit karena oknum tim verifikasi BPLS tersebut, mengubah status tanah kering menjadi tanah sawah yang nilai ganti ruginya jauh lebih rendah.
KARNA TERLALU BANYAK BERI PERNYATAAN GOLKAR DAN PKS TERDEPAK DARI KOALISI
BK Nilai Dua Partai Tak Setia Tak Pantas Ikut Koalisi
Kamis, 3 Maret 2011 19:07 WIB
Ketua Umum Benteng Kedaulatan (BK) Farhan Effendy menilai sikap dua partai yang tidak setia dalam koalisinya yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Parai Golkar, seharusnya keluar koalisi.
"Kedua partai ini meski duduk bersama dalam koalisi. Namun kelakuannya dinilai tidak setia dan tidak patas sebagai pendukung pemerintahaan SBY-Boediono," kata Farhan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Menurut Farhan, sejak semula, keinginan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membentuk koalisi permanen sehingga terbentuk pemerintahan yang stabil, efektif dan terkontrol, namun dalam perjalanan terganggu adanya dua parpol anggota koalisis yang tidak setia.
Dia menambahkan, jika ditelisik dari sifat kedua partai ini, jelas-jelas tidak memungkinkan bergabung lagi dalam koalisi.
"Jika sudah merasa bersalah, harusnya kedua partai ini minggir saja. Bukankah, mereka merasa lebih suka beroposisi?,” kata alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Alasan lainnya, menurut Farhan, jika Golkar mempunyai perasaan kerakyataan dan mengindahkan rasa kemanusiaan yang pernah diberangusnya selama Orde Baru, Golkar perlu memperbaiki diri, dengan membangun mental para politisinya agar bersifat jujur dan ksatria.
Begitu pula dengan PKS, kata Farhan, ada kesan partai ini adalah semau-maunya, terlihat PKS mengaku sebagi partai reformis, tetapi juga pernah mendorong HM Soeharto sebagai pahlawan nasional.
"Sikap kedua parpol yang tidak setiap dengan koalisinya dikhawatirkan dapat menghambat pemerintah SBY-Boediono guna menyelesaikan program-progranya hingga 3,5 tahun kedepan," demikian Farhan Effendy.
Akbar: Golkar akanTetap Kritis
Kamis, 3 Maret 2011 19:29 WIB
Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan bahwa Partai Golkar akan tetap kritis terhadap pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Kita akan tetap kritis, sesuai dengan moto Golkar `suara Golkar suara rakyat`," katanya di Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Kamis.
Menurut ia, Golkar tidak perlu khawatir terhadap tekanan yang kini dialami, terkait dengan dukungannya terhadap angket pajak.
Ia menilai, suara kritis Golkar dengan mendukung angket pajak sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap angket pajak juga merupakan upaya Golkar dalam mendukung pemerintah agar mafia pajak dapat dilenyapkan dan meningkatkan pendapatan dari sisi penerimaan pajak.
"Inikan sebenarnya juga mendukung pemerintahan SBY agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kan sama sekali tidak ada pikiran-pikiran untuk menggangu pak SBY, untuk menjatuhkan beliau, walaupun ada juga diluar Golkar yang mengajak itu. Golkar tetap saja memberikan dukungan kepada Pak SBY. Golkar komit untuk tetap mendukung pemerintah hingga 2014 nanti," katanya.
Ia juga menepis bahwa Golkar telah melanggar kontrak politik. Sudah menjadi komitmen Golkar untuk mendukung pemerintahan hingga 2014. Namun demikian menurut dia, Golkar juga punya komitmen terhadap untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia mengatakan, Golkar siap dengan konsekuensi politik dari kebijakan yang telah diambil. Ia menilai, Golkar tidak bermasalah bila nantinya Golkar dikeluarkan dari kabinet. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan hal itu.
"Kami tidak ada masalah berada di luar, tentu itu hak Pak SBY sebagai ketua koalisi dan Presiden yang mempunyai hak prerogatif dalam mengubah komposisi kabinet. Sepenuhnya kita berikan kepada beliau untuk memberikan penilaian," katanya.
Ia menambahkan, bila nantinya berada di luar pemerintahan, Golkar akan memiliki ruang untuk berimprovisasi dan manuver politik yang lebih leluasa guna memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia juga mengatakan, apabila PKS yang memperjuangkan kepentingan rakyat dengan memberikan dukungan dalam angket pajak nantinya mendapatkan tindakan dari SBY, maka seharusnya Golkar juga memiliki semacam solidaritas.
"Golkar seharusnya juga memiliki semacam rasa solidaritas mereka, karena kan menjalankan fungsinyakan sama, cuma bedanya adalah Golkar lebih banyak anggota DPRnya dibandingkan PKS, tapi kalau dari segi kualitas sikap mengenai perpajkan saya pikir tidak ada perbedaan yang prinsipil," katanya.
Anggota DPR : Presiden Agar Jaga Soliditas Kabinet
Kamis, 3 Maret 2011 19:41 WIB | 492 Views
Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya menjaga soliditas kabinet dengan tidak berspekulasi mewacanakan PDI Perjuangan masuk ke koalisi parpol pendukung pemerintah.
"Publik sudah memahami sikap politik PDI Perjuangan dan mendukungnya sebagai partai penyeimbang pemerintah," kata Bambang Soesatyo melalui surat elektronik (email), Kamis.
Menurut dia, demi proses pendewasaan demokratisasi, Dewan Pembina Partai Demokrat hendaknya menghormati pilihan politik PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan.
Jika Partai Demokrat terus "menggoda" PDI Perjuangan untuk masuk ke koalisi, kata dia, maka kesan ketidakpastian akan semakin menguat.
"Kinerja para menteri saat ini tidak maksimal karena kabinet selalu dihantui isu perombakan," katanya.
Menurut dia, kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program dan kebijakan dari kementerian berjalan tersendat sehingga merugikan rakyat.
Karena program pembangunan nasional yang merupakan tugas pemerintah, kata dia, menjadi terabaikan oleh perilaku elite yang mempertahankan kekuasaan.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, saat ini tindakan paling strategis yang perlu dilakukan presiden adalah memperkuat soliditas kabinet dan koalisi serta mendorong kedewasaan berpolitik di DPR.
"Hal ini penting untuk mencegah perilaku politik yang kurang elegan dan kurang bijaksana," katanya.
PENGAMAT: PKS LEBIH BAIK MUNDUR DARI PADA DI KELUARKAN DARI KOALISI
Pengamat : PKS Lebih Rentan Dikeluarkan Dari Koalisi
Kamis, 3 Maret 2011 22:45 WIB
Pengamat Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan PKS lebih rentan diceraikan dari koalisi dibandingkan Partai Golkar mengingat suara yang dimiliki lebih kecil dibandingkan Golkar.
"Kemungkinan PKS yang akan diceraikan dan Gerindra penggantinya, PKS lebih rentan," katanya di Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, dengan representasi yang dimiliki PKS sebesar sepuluh persen dibandingkan Golkar yang memiliki 19 persen kursi di DPR, secara matematis, PKS lebih rentan untuk diceraikan.
Ia mengatakan, untuk mendepak partai Golkar dan PKS dari koalisi, maka SBY harus mampu menarik PDIP masuk ke dalam pemerintahan. Sebab dua partai tersebut setidaknya memiliki 29 persen suara. Bila semuanya didepak maka pemerintahan hanya akan didukung 46 persen suara.
Sementara bila Gerindra masuk ke koalisi, hal ini belum membuat koalisi aman sebab hanya akan bertambah menjadi 50 persen suara. Hal ini belum membuat pemerintahan kuat dan aman.
Menurut dia, mendepak Partai Golkar semata dan mempertahankan PKS juga dinilai kurang nyaman, sebab hanya akan menambah amunisi bagi oposisi. Dengan 19 persen suara, amunisi untuk menambah oposisi cukup signifikan. Apalagi Golkar memiliki segudang pengalaman dan licin dalam berpolitik yang lebih merepotkan bila berada di luar pemerintahan.
Selain itu, menurut dia, mendepak Golkar, maka Demokrat terlihat dalam kepungan partai-partai Islam, sementara bila mendepak PKS, maka setidaknya sekutu nasionalis bagi demokrat akan berkurang.
Ia mengatakan, salah satu hal PKS dipertimbangkan adalah termasuk salah satu partai politik yang mengusung pasangan SBY-Boediono sementara Golkar bukan pengusung pasangan tersebut. "Golkar kan masuk di tikungan," katanya.
Ia menambahkan, pemberian ganjaran dan sanksi bagi partai politik diperlukan untuk memperkuat soliditas koalisi. Ia menilai, bila kedua partai politik itu dibiarkan maka akan muncul demoralisasi dari partai lainnya. Sementara bagi kalangan intern Demokrat, SBY dinilai lebih percaya pada Golkar dan PKS.
Ia juga menilai bila sanksi hanya mengurangi jumlah menteri yang dimiliki, tidak akan menyelesaikan masalah, namun hanya menunda masalah. "Kemarahan PKS tak akan diredam dengan pengurangan jatah menteri, hanya menunda masalah," katanya.
Menurut dia, Golkar dan PKS tidak mungkin mengundurkan diri. Menurut dia keduanya lebih menunggu untuk dipecat dari koalisi, sebab hal itu dapat dimanfaatkan untuk pencitraan.
"PKS saat ini mengulur-ulur waktu, kalau ia kemudian dipecat dari koalisi, ia bisa menjadikan hal itu pencitraan untuk memperoleh dukungan, bahwa ada persekongkolan Golkar dan Demokrat. Ini saya kira efektif untuk menarik suara," katanya.
Di sisi lain, menurut dia, pemecatan terhadap PKS, akan mendorong konsolidasi tingkat akar rumput partai tersebut yang didominasi dari kalangan menengah kota dan terdidik yang selama ini merasa tidak puas dengan pemerintah.
Ia menambahkan, melihat karakter SBY, ia menyakini PKS tidak akan dipecat secara radikal tanpa diberikan kompensasi. "SBY ingin mengakomodir semua pihak," katanya.
Pengamat Yakini Ada Menteri PKS Terkena "Reshuffle"
Kamis, 3 Maret 2011 19:44 WIB
Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan "reshuffle" kabinet diyakni ada menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terkena "reshuffle".
"Namun, berapa jumlah menteri dari PKS yang terkena perombakan `reshuffle` kabinet masih sulit diprediksi," kata Yunarto Wijaya, di Jakarta, Kamis.
Yunarto juga optimistis, Presiden Yudhoyono akan melakukan perombakan kabinet terbatas, tapi kapan waktunya hal itu sangat tergantung dari kebutuhan Presiden.
Menurut dia, PKS memiliki empat menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tiffatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, serta Menteri Riset dan Tekonologi Suhana Surapranata.
Dari empat menterinya di KIB II, kata dia, bisa saja ada satu, dua, atau tiga menteri dari PKS yang terkena perombakan.
Namun jika hanya menteri dari PKS yang terkena perombakan, Yunarto memperkirakan akan menimbukan gejolak politik.
Karena itu, Yunarto juga memperkirakan, Presiden juga akan menukar beberapa menteri dari Partai Golkar maupun dari Partai Demokrat dengan figur lain dari partai yang bersangkutan.
"Perombakan kabinet secara politis akan menguntungkan Presiden dari anggapan publik yang menilai presiden sebagai peragu, setelah munculnya wacana `reshuffle" sejak beberapa bulan lalu," katanya.
Kemudian dari perspektif PKS, menurut dia, jika menteri terkena perombakan kabinet atau partainya dikeluarkan dari koalisi tetap ada hikmah dan nilai politis.
Menurut dia, berdasarkan hasil survei keberadaan PKS didukung oleh dua tipe basis massa yakni basis masa ideologis dan basis massa kritis.
"Hasil survei basis massa kritis kecewa dengan keberadaan PKS di pemerintahan sehingga menjauh dari PKS," katanya.
Jika PKS berada di luar pemerintahan, kata dia, maka PKS bisa merebut kembali suara dari basis massa kritis sehingga ada kemungkinan perolehan suaranya meningkat pada pemilu 2014.
LOWONGAN TENAGA KESEHATAN DAN PERAWAT BERLIMPAH DI LUAR NEGERI
JAMBI EKSPRES:
Lowongan tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk bekerja di luar negeri, cukup melimpah, seperti di Amerika Serikat, Kanada, Australia, hingga Timur Tengah.
"Kami berjejaring dengan beberapa negara dan ada banyak lowongan untuk tenaga kesehatan. Hingga tahun 2015 dibutuhkan tenaga kesehatan sampai satu juta," kata ketua panitia 'Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk Bekerja di Luar Negeri' M Andi Wibawa di Kediri, Kamis.
Ia mengatakan, beberapa tenaga kesehatan yang dibutuhkan antara lain "medical social worker", "theraphy occupasi", "fisio theraphy", hingga "steech theraphy". Penempatan tenaga itu di beberapa negara Eropa, Amerika Serikat, hingga Timur Tengah.
Walaupun kesempatan menjadi tenaga kesehatan cukup melimpah di luar negeri, Andi mengaku cukup sulit untuk menembus lowongan itu. Selain calon bersangkutan harus mempunyai keterampilan khusus, mereka juga harus lolos beberapa ujian, di antaranya TOEFL dengan capaian minimal 500.
Namun, kebanyakan sekolah kesehatan seperti perawat di Indonesia tidak memiliki basis pembelajaran yang sesuai untuk tenaga kerja internasional. Hal itu berdampak lulusan sekolah kesehatan tidak mempunyai keterampilan yang cukup, hingga ia harus ikut kursus jika ingin bekerja ke luar negeri.
"Lulusan sekolah kesehatan pasca-lulus masih harus kursus lagi, sambil belajar mempersiapkan dokumen. Mereka harus kerja ganda untuk bisa bekerja di luar negeri," katanya.
SINGAPURA SENANG: 6.300 TURIS INDONESIA DATANG SETIAP HARI
JAMBI EKSPRES:
Singapura Senang, Sehari Ada 6.300 Turis Indonesia Kunjungi Singapura
Jumat, 04 Maret 2011, 01:49 WIB
MEDAN-- Pemerintah Singapura berkeyakinan pada 2011 Indonesia masih menjadi pemasok wisatawan terbesar ke negeri itu, setelah pada 2010 jumlah wisatawan yang datang mencapai 2,3 juta orang. "Tahun ini jumlah wisatawan Indonesia diperkirakan meningkat lagi, setelah tahun lalu sebanyak 2,3 juta orang, dan total kedatangan turis ke Singapura pada 2010 sebanyak 11,6 juta orang," kata Regional Director ASEAN and Ocenia, Singapura Tourism Board, Chooi Yee Chong, di Medan, Kamis malam.
Ia menyatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan usai perayaan YourSingapura Brand, Brand Destinasi Singapura dan Kontes Get Hooked Race to YourSingapura, yang antara lain menampilkan artis Fadil Nuril yang bersepeda bersama puluhan warga Medan lainnya.
Chooi mengatakan sebagian besar wisatawan datang ke Singapura untuk berbelanja, dan lama tinggal mereka rata-rata 3,5 hingga 4,5 hari. Setelah Indonesia, pendatang terbesar lainnya adalah China sebanyak 1,171 juta orang, Australia 1,037 juta orang, Malaysia 880,000 orang dan India 829.000 orang.
Indonesia dan empat negara itu menyumbang 53 persen dari total kedatangan wisatawan ke Singapura pada 2010. "Indonesia sendiri pada tahun lalu memberikan kontribusi 32 persen, dan tahun ini diperkirakan meningkat lagi, karena Singapura memberikan janji pelayanan yang lebih baik," katanya.
Apalagi, kata dia, dengan program situs YourSingapura, wisatawan bisa semakin mengetahui segala sesuatu kegiatan di negeri itu, sehingga bisa menyesuaikan dengan rencana liburannya. Pemerintah dan industri pariwisata di Singapura sendiri, menurut dia terus berbenah diri untuk menjadikan negeri itu tetap sebagai tujuan utama berwisata para wisatawan dari berbagai penjuru dunia khususnya Indonesia dan Malaysia yang jarak tempuhnya sangat dekat.
Ia mengatakan pemerintah dan pelaku industri pariwisata Singapura sangat merasakan keuntungan dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang setiap tahun. Pada 2010, kata dia, Singapura memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata 18,8 miliar dolar Singapura.
AKHIRNYA GERINDRA DAPAT TAWARAN KURSI MENTRI
Evaluasi Koalisi
Gerindra Ditawari Kursi Menteri
Kamis, 3 Maret 2011 | 12:00 WIB
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah) dalam sebuah acara di Kantor DPP Gerindra di Jakarta. Ia didampingi Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Suhardi (kiri) dan Direktur Gerindra Media Center (GMC), Haryanto Taslam (kanan).
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku Partai Gerindra memang sudah ditawari oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Namun, kini Gerindra dalam masa menimbang-nimbang. ”Pembicaraan (tawaran) itu memang ada,” kata Muzani di Gedung DPR, Kamis (3/3/2011).
Menurut Muzani, tawaran itu kemudian sudah dirapatkan bersama Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, dan Ketua Fraksi Gerindra DPR Wijono Harjanto di salah satu hotel berbintang lima di kawasan Jakarta Selatan.
Muzani enggan berkomentar pos menteri yang ditawarkan karena Gerindra sendiri masih mempertimbangkannya. Kalaupun menerima, Gerindra mengajukan sejumlah catatan dan pertimbangan. Gerindra mempertimbangkan apakah tawaran itu dinilai prorakyat atau tidak.
”Apakah pro rakyat? BUMN, misalnya, bisa menjadi faktor penggerak perekonomian kita. Apakah produksi gas distop untuk kebutuhan pasar internasional, tapi diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri, seperti pupuk sehingga kita tidak kekurangan pupuk dan bisa buat mahal. Harus serius mengutamakan pangan dalam negeri. Juga, apakah pasokan batu bara bisa untuk digunakan energi? Jika hal-hal itu tidak dimungkinkan, kami masuk hanya mengganjilkan, tidak memberi arti dalam proses pembangunan. Kami ingin betul-betul bermanfaat buat perubahan rakyat,” ujarnya.
Namun, Gerindra sendiri juga menyiapkan diri tetap berada di luar kabinet. Jika tetap berada di luar, Muzani mengatakan kontrol pemerintahan tetap harus berjalan efektif.
Hubungan Gerindra dengan Partai Demokrat semakin dekat pasca-Gerindra memilih menolak usulan hak angket pajak bersama Demokrat dan sejumlah partai koalisi. Di pihak lain, terjadi ketidakharmonisan antara Demokrat dan Partai Golkar yang bersama PKS memilih mendukung hak angket. Presiden Yudhoyono menyatakan, partai-partai yang tidak lagi sejalan dengan pemerintah sebaiknya keluar dari koalisi.
Evaluasi Koalisi
SBY-Prabowo Tak Pernah Jauh
Kamis, 3 Maret 2011 | 09:10 WIB
Dinamika politik yang mengancam posisi Golkar dan PKS dari posisi partai koalisi terus bergulir. Pasca-hak usulan hak angket pajak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta ketegasan sikap dari partai-partai koalisi pendukung pemerintah apakah akan tetap seiya sejalan atau tidak. Hari-hari belakangan ini, komunikasi intens dilakukan pihak SBY.
Di tengah hiruk pikuk itu, Gerindra dinilai berpeluang besar untuk bergabung dalam koalisi menggantikan PKS dan Golkar. Dalam pemungutan suara atas usulan hak angket pajak, Gerindra berdiri satu barisan bersama Demokrat, PAN, PPP, dan PKB. Sementara PKS dan Golkar yang notabene adalah partai pendukung pemerintah berdiri di barisan seberang, mendukung usulan hak angket.
Apakah komunikasi dengan Gerindra masuk dalam agenda SBY dalam upaya membangun koalisi baru? Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Marthin Hutabarat mengatakan dirinya belum mendengar adanya komunikasi antara Demokrat dan Gerindra sampai saat ini.
"Tapi Pak SBY dan Prabowo tidak pernah jauh sebenarnya dari dulu, meskipun kadang-kadang mereka berdua seolah berseberangan. Tapi pada saat mereka sudah saling kontak, semuanya akan cair lagi," ungkap Marthin kepada Kompas.com, Rabu (2/3/2011).
Menurutnya, komunikasi demikian merupakan kelebihan mantan-mantan prajurit. Apalagi, dua elit partai itu sama-sama berlatar belakang AKABRI. Oleh karena itu, komunikasi yang mesra akan mudah untuk segera terjalin. Kesetiaan antara teman sangatlah tinggi.
"Dulu, sama-sama tidur di barak. Sesama prajurit itu bagaimanapun jauhnya dilihat orang, tapi mereka punya rasa kedekatan yang tinggi, dipertautkan oleh tanggung jawab terhadap bangsa. Pak SBY dan Prabowo dari dulu tidak pernah jauh. Adakalanya dekat dan ada kalanya sangat dekat," tambahnya.
Namun, Marthin enggan berkomentar mengenai kemungkinan Gerindra masuk ke dalam kabinet dan bergabung dalam koalisi.
KOALISI
Kenapa Prabowo Merapat ke SBY?
Rabu, 2 Maret 2011 | 17:21 WIB
Hubungan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Partai Demokrat dinilai semakin harmonis. Terakhir, Gerindra, yang selama ini terdengar vokal terhadap kebijakan pemerintah, kini mendukung Partai Demokrat yang menentang usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pemimpin Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat ini memang tengah berusaha mencari simpati dari Demokrat dan Presiden SBY.
"Ini terkait dengan pencapresan dia (Prabowo) pada 2014. SBY tidak bisa mencalonkan diri kembali karena kendala konstitusi dan Demokrat belum memiliki capres definitif pada 2014," kata Burhanuddin kepada Kompas.com, Rabu (2/3/2011).
"Pada saat yang sama, dan ini saya kira jauh lebih urgent, Gerindra membutuhkan dukungan Demokrat agar parliamentary threshold tidak naik sampai 5 persen. Parliamentary threshold memungkinkan Gerindra tetap survive, saat ini pembahasannya sedang digodok di DPR," kata Burhanuddin.
Tak hanya itu, Burhanuddin juga memperkirakan Gerindra tengah mendekati Demokrat agar mau mengurangi presidential threshold di bawah 20 persen. Pada Pemilu 2009, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju harus didukung parpol atau gabungan parpol yang memperoleh suara di parlemen sebanyak 20 persen.
Burhanuddin, yang juga alumnus Australian National University ini, mengatakan, peluang bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintahan cukup terbuka lebar. Hanya saja, alasan bergabungnya Gerindra ke koalisi menunggu sikap Golkar dan PKS.
Ia mengatakan, masuknya Gerindra ke koalisi pemerintah tidak akan menimbulkan resistensi dari parpol yang selama ini setia mendukung pemerintahan SBY.
"Saya kira resisten kecil. Justru, kalau misalnya Golkar dan PKS diceraikan, Gerindra bisa dianggap sebagai penyelamat. Konteks masuknya Gerindra adalah bagian dari usaha untuk mengamankan kebijakan pemerintah di DPR. Meski jumlah kursinya hanya 5 persen, tapi dalam pertarungan yang sangat ketat suara Gerindra dapat membantu," katanya.
Setgab Koalisi
Ganti PKS dengan Gerindra!
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, berpendapat, Partai Gerindra dapat menjadi pengganti posisi Partai Keadilan Sejahtera dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Menurutnya, dengan mengeluarkan PKS kemudian memasukkan Gerindra akan lebih aman ketimbang mengeluarkan Partai Golkar.
"Kalau pemerintah takut dua raksasa akan menjadi lawan di DPR, yaitu Golkar dan PDI Perjuangan, ya, PKS dikeluarkan saja (dari koalisi). Karena PKS paling konsisten melawan, tidak ada ganda-ganda lagi," tutru Arbi, seusai diskusi polemik "Koalisi Pecah Kabinet Terbelah" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/2/2011).
Berdasarkan perhitungan kursi di parlemen, menurut Arbi, keluarnya PKS dari koalisi tidak akan membuat pemerintah kalah dari oposisi. Apalagi jika koalisi menarik Gerindra dari oposisi. "Itu sudah besar sekali. Kalau Golkar di dalam, masuk Gerindra, enggak ada bedanya. Jumlah kursi di DPR enggak banyak beda, hanya beberapa buah," ungkap Arbi.
Namun, jika koalisi mengeluarkan PKS dan Golkar, pemerintah akan kehilangan 163 suara. Jika demikian, suara koalisi hanya tinggal 260 sehingga dipastikan kalah dari suara oposisi yang jumlahnya 280. Berbeda lagi jika koalisi mengeluarkan Golkar dan PKS, tetapi menarik Gerindra. "Mayoritas tipis. Gerindra masuk, 260 plus 26, jadi 286, bedanya 6," katanya.
Arbi menegaskan, persamaan sikap politik dalam koalisi sangat penting. Jika partai-partai dalam koalisi saling bertentangan, kinerja pemerintah akan terganggu. "Biang kerok dalam koalisi memang PKS dan Golkar yang selalu nyeleneh. Itu yang membuat koalisi tidak bisa bergerak, pemerintah, menteri, terganggu bekerja, tidak bisa fokus, terganggu situasi politik," paparnya.
Oleh karena itu, menurut Arbi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera mengambil sikap tegas terkait gonjang-ganjing stabilitas koalisi tersebut. Itu agar waktu 3,5 tahun yang tersisa bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dimanfaatkan untuk bekerja maksimal.
Menurut Arbi, tidak ada partai lain selain Gerindra yang lebih tepat untuk ditarik ke dalam koalisi. "Karena Gerindra sudah memperlihatkan komitmennya. Buktinya dalam voting angket pajak. Adapun PDI-P belum memperlihatkan komitmen, baru ulur-ulur saja, baru isu-isu saja. Padahal, ini harus segera ada perubahan, enggak boleh ditunda-tunda lagi," tuturnya.
RESHUFFLE: SBY HANYA UTUS MENTRI TEMUI KETUM GOLKAR ICAL BAKRI
"Reshuffle" Kabinet
Presiden SBY Utus Dua Menko Temui Ical
Kamis, 3 Maret 2011 | 20:57 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (3/3/2011) pagi, mengutus dua menteri koordinator menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dua menko itu adalah Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto serta Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, yang juga fungsionaris Partai Golkar.
Hal itu dibenarkan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo saat dikonfirmasi Kompas di Jakarta, Kamis petang. "Ya, saya ditelepon oleh Pak Agung Laksono. Beliau bercerita bahwa tadi pagi ikut mendampingi Pak Djoko Suyanto menemui Pak Ical membahas masalah-masalah terkini," tandas Bambang.
Menurut Bambang, dengan pertemuan itu, Presiden Yudhoyono masih ingin mendengarkan Partai Golkar sebagai anggota partai koalisi.
Sementara Djoko dan Agung hingga kini masih belum bisa dihubungi.
Pertemuan itu dibenarkan juga oleh petinggi Partai Golkar lainnya di DPR. Pertemuannya tadi pagi sebelum Pak Ical ke luar kota. Topiknya, tentu soal koalisi partai, tambahnya memastikan, tanpa mau dikutip identitasnya.
Adapun, secara terpisah, juru bicara Aburizal Bakrie, Lalu Mara, membenarkan bahwa setiap saat Partai Golkar terus menjalin komunikasi yang intensif dengan Presiden Yudhoyono melalui para menterinya di kabinet ataupun dengan utusan Presiden Yudhoyono. "Akan tetapi, soal pertemuan tadi pagi, saya tidak mengetahui. Saya tidak ada di tempat itu," katanya berkelit.
HANURA LEGA : PKS GOLKAR KELUAR KOALISI
Pecah Kongsi
Hanura: Golkar-PKS Keluar Koalisi
Jumat, 4 Maret 2011 | 01:35 WIB
Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yuddy Chrisnandi, menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saatnya menggunakan momentum kekisruhan koalisi untuk mencoret Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi.
"Sebaliknya, bagi Partai Golkar dan PKS justru harus menggunakan momentum sekarang ini untuk keluar dari koalisi dan tidak hanya mengejar kekuasaan semata," kata Yuddy kepada Kompas, Kamis (3/3/2011), di Jakarta.
Menurut ketua bidang pemenangan pemilu itu, kecepatan bertindak terhadap anggota partai koalisi akan menentukan citra politik Presiden Yudhoyono. "Presiden akan dinilai tegas dan berani jika menteri-menteri dari Partai Golkar dan PKS segera diganti. Jadi, jangan sekadar mengancam," tambahnya.
Sebaliknya, lanjut Yuddy, jika Partai Golkar dan PKS akan mempersilakan Presiden mengganti menteri-menteri dari partai politik itu, hal itu justru akan menciptakan sistem politik yang sehat.
"Diharapkan, dukungan partai-partai di legislatif bukan karena keanggotaan koalisi, akan tetapi substansi program yang memang berpihak kepada rakyat," jelas Yuddy lagi.
Partai Hanura, lanjut Yuddy, menunggu kehadiran kedua partai tersebut di DPR untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kekuasaan.
"Kalau Golkar dan PKS tidak menggunakan momentum sekarang ini menyatakan independen terhadap pemerintah, kedua partai itu memang tidak berorientasi pada rakyat, akan tetapi kekuasaan semata," kata Yuddy lagi.
Adapun politisi muda dan pengusaha Partai Golkar, Pumpida Hidayatulloh, mendukung agar partainya berada di luar pemerintahan menghadapi kekisruhan koalisi sekarang ini pasca voting soal hak angket pajak.
"Partai Golkar independen merupakan pilihan yang terbaik dengan sejumlah pertimbangan pengalaman politik tahun 2009 di mana keberadaan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang juga Wapres tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga sikap independen Partai Golkar justru hal yang terbaik sekarang ini," demikain Pumpida.
Didepak atau Bertahan, PKS Punya Kalkulasi
Kamis, 3 Maret 2011 | 11:39 WIB
Ribuan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berasal dari berbagai penjuru Ibukota mengikuti kampanye akbar PKS dalam Pemilu 2009 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2009).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memiliki kalkulasi jika akhirnya harus keluar dari koalisi partai politik pendukung pemerintah. PKS memandang, pilihan mendukung usulan Hak Angket Century dan Perpajakan adalah pilihan yang mendahulukan integritas partai apapun risikonya.
"Kita kan memperjuangkan kontrak politik kita. Angket Century dan mafia pajak adalah bagian dari pelaksanaan kontrak. Itu prinsip. Kalau kita harus menanggung resiko dari prinsip ini, itu yang saya sebut taruhan integritas," ucap Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Gedung DPR, Jakarta, (Kamis (3/2/2011).
Sebagai anggota koalisi PKS dan Partai Golkar mendukung usulan hak angket, berseberangan jalan dengan partai koalisi lainnya.
Ia menjelaskan, PKS sudah memiliki kalkulasi untuk berbagai kemungkinan yang akan dihadapi pasca-usulan hak angket pajak. PKS siap didepak dari koalisi atau bahkan sampai semua menterinya dikeluarkan dari kabinet.
PKS saat ini menunggu keputusan dari Presiden Yudhoyono yang tengah melakukan evaluasi atas koalisi. Anis berjanji, PKS akan segera menyatakan sikap setelah Presiden menyatakan keputusannya.
"Tak baik mendahului SBY sebagai Presiden karena soal dikeluarkan (dari koalisi) atau perombakan (kabinet) masih berupa spekulasi dan gosip," ucapnya.
PKS : NGOTOT PERTANYAKAN 11 POIN KONTRAK KOALISI DENGAN SBY
PKS Pertanyakan 11 Poin Kontrak Koalisi
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kurang memahami 11 poin kontrak koalisi yang disebutkan Presiden SBY. PKS merasa hanya menandatangani dua kontrak politik yang jumlah kesepakatannya tidak lebih dari 11 poin.
"Kita belum paham kontrak politik yang dimaksud 11 poin itu yang mana," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3/2011).
Mahfudz menuturkan satu-persatu kontrak politik yang sudah ditandatangani oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. Kontrak politik tersebut ditandatangani sebelum deklarasi SBY-Boediono menjadi capres dan cawapres di Pemilu 2009.
"Ada piagam koalisi, yang ini isinya naratif. Yang kedua kontrak politik yang isinya agenda koalisi," beber Mahfudz.
Namun, Mahfudz menuturkan isi kedua kontrak politik tersebut tidaklah panjang. Menurutnya, PKS juga tidak melanggar satu pun poin kontrak politik.
"Isinya misalnya mencakup kerjasama di legislatif dibentuk Setgab, agenda koalisi di bidang politik, ekonomi, dan lainnya," papar Mahfudz.
Karenanya, PKS berharap ada surat resmi dari Presiden SBY yang mengungkapkan isi kontrak tersebut. "Kami berharap ada penjelasan yang lebih rinci," tandasnya.
Politik
PKS Beberkan "Behind the Scene" Koalisi
Nasib PKS bagai di ujung tanduk. Kekeuh mendukung usulan hak angket di parlemen, PKS dinilai sebagai salah satu anggota koalisi yang membangkang.
Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, justru PKS merasa bingung dengan tingkah Demokrat dalam mengelola komunikasi di dalam parlemen. Menurut Anis, masalah komunikasi memang menjadi catatan khusus PKS kepada Demokrat.
Ia mengatakan, pada awalnya antarpartai koalisi menyepakati pola komunikasi di mana semua keputusan strategis harus dibicarakan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan semua pimpinan partai koalisi.
"Tapi dalam banyak kasus, termasuk angket Century dan angket mafia pajak, sebenarnya tak pernah ada pertemuan antara SBY dengan pimpinan koalisi untuk menyatakan sikap beliau. Kita semua bersedia tunduk kepada seluruh kesepakatan. Masalahnya tak ada kesepakatan. Ini yang membingungkan kami dalam komunikasi," tegas Anis di ruangannya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/3/2011).
Wakil Ketua DPR RI ini pun memaparkan kebingungan yang dialami PKS melalui pengalaman lalu ketika hak angket Century disusulkan di DPR. Sebelum usulan angket Century diputuskan, Anis mengaku PKS sudah menyampaikan kepada SBY bahwa ada bukti obyektif sehingga hak angket harus diangkat.
"Kami minta arahan SBY dan kemudian beliau bilang silakan. Tapi, teman-teman Demokrat bilang kita harus mundur. Maka, kita tak mengerti pola komunikasi itu. Kenapa ada perbedaan antara komunikasi beliau dengan kami dan Demokrat kepada kami. Jadi ini harus dievaluasi," tambahnya.
Anis juga menuding elite Demokrat justru yang gagal dalam mengelola komunikasi antarpartai koalisi. Namun, justru dampaknya ditimpakan kepada anggota koalisi. Bahkan, Anis mengeluhkan bahwa partai koalisi diperlakukan sebagai partai yang diakuisisi oleh Demokrat, bukan partai koalisi. Pola komunikasi inilah, lanjut Anis, yang harusnya dievaluasi oleh SBY terkait koalisi. Setelah itu, baru SBY bisa mengevaluasi substansi kerja sama koalisi yang tecermin dalam momen dua kali hak angket, Century dan mafia perpajakan.
"Soal substansi adalah apakah dalam dua kali angket ada pelanggaran terhadap kontrak politik. Jadi kalau kita ingin melihat substansi, maka lihat dalam dua kali angket kita compare (bandingkan) dengan kontrak politik, mana yang melanggar?" tandasnya.
Demokrat bantah
Ketua DPP Demokrat Saan Mustofa membantah buruknya kualitas komunikasi antarpartai koalisi di dalam Sekretariat Gabungan. Menurut Saan, Demokrat selalu berupaya agar koalisi berjalan lebih solid, menjamin adanya kebersamaan, dan memperbaiki kualitas komunikasi.
"Kalau menyangkut katanya Demokrat dan Golkar mendominasi, sudah kita tegaskan prinsip dasar di Setgab adalah kesetaraan dan kesejajaran. Enggak ada saling mendominasi dan memaksakan. Setara, bagaimana masing-masing sikap dan pandangan itu kita jadikan sebuah bahan bersama untuk mencari solusi," tegasnya.