Laman

Jumat, 04 Maret 2011

PKS : NGOTOT PERTANYAKAN 11 POIN KONTRAK KOALISI DENGAN SBY

JAMBI EKSPRES:



PKS Pertanyakan 11 Poin Kontrak Koalisi
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kurang memahami 11 poin kontrak koalisi yang disebutkan Presiden SBY. PKS merasa hanya menandatangani dua kontrak politik yang jumlah kesepakatannya tidak lebih dari 11 poin.

"Kita belum paham kontrak politik yang dimaksud 11 poin itu yang mana," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3/2011).

Mahfudz menuturkan satu-persatu kontrak politik yang sudah ditandatangani oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. Kontrak politik tersebut ditandatangani sebelum deklarasi SBY-Boediono menjadi capres dan cawapres di Pemilu 2009.

"Ada piagam koalisi, yang ini isinya naratif. Yang kedua kontrak politik yang isinya agenda koalisi," beber Mahfudz.

Namun, Mahfudz menuturkan isi kedua kontrak politik tersebut tidaklah panjang. Menurutnya, PKS juga tidak melanggar satu pun poin kontrak politik.

"Isinya misalnya mencakup kerjasama di legislatif dibentuk Setgab, agenda koalisi di bidang politik, ekonomi, dan lainnya," papar Mahfudz.

Karenanya, PKS berharap ada surat resmi dari Presiden SBY yang mengungkapkan isi kontrak tersebut. "Kami berharap ada penjelasan yang lebih rinci," tandasnya.


Politik
PKS Beberkan "Behind the Scene" Koalisi

Nasib PKS bagai di ujung tanduk. Kekeuh mendukung usulan hak angket di parlemen, PKS dinilai sebagai salah satu anggota koalisi yang membangkang.

Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, justru PKS merasa bingung dengan tingkah Demokrat dalam mengelola komunikasi di dalam parlemen. Menurut Anis, masalah komunikasi memang menjadi catatan khusus PKS kepada Demokrat.

Ia mengatakan, pada awalnya antarpartai koalisi menyepakati pola komunikasi di mana semua keputusan strategis harus dibicarakan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan semua pimpinan partai koalisi.

"Tapi dalam banyak kasus, termasuk angket Century dan angket mafia pajak, sebenarnya tak pernah ada pertemuan antara SBY dengan pimpinan koalisi untuk menyatakan sikap beliau. Kita semua bersedia tunduk kepada seluruh kesepakatan. Masalahnya tak ada kesepakatan. Ini yang membingungkan kami dalam komunikasi," tegas Anis di ruangannya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Wakil Ketua DPR RI ini pun memaparkan kebingungan yang dialami PKS melalui pengalaman lalu ketika hak angket Century disusulkan di DPR. Sebelum usulan angket Century diputuskan, Anis mengaku PKS sudah menyampaikan kepada SBY bahwa ada bukti obyektif sehingga hak angket harus diangkat.

"Kami minta arahan SBY dan kemudian beliau bilang silakan. Tapi, teman-teman Demokrat bilang kita harus mundur. Maka, kita tak mengerti pola komunikasi itu. Kenapa ada perbedaan antara komunikasi beliau dengan kami dan Demokrat kepada kami. Jadi ini harus dievaluasi," tambahnya.

Anis juga menuding elite Demokrat justru yang gagal dalam mengelola komunikasi antarpartai koalisi. Namun, justru dampaknya ditimpakan kepada anggota koalisi. Bahkan, Anis mengeluhkan bahwa partai koalisi diperlakukan sebagai partai yang diakuisisi oleh Demokrat, bukan partai koalisi. Pola komunikasi inilah, lanjut Anis, yang harusnya dievaluasi oleh SBY terkait koalisi. Setelah itu, baru SBY bisa mengevaluasi substansi kerja sama koalisi yang tecermin dalam momen dua kali hak angket, Century dan mafia perpajakan.

"Soal substansi adalah apakah dalam dua kali angket ada pelanggaran terhadap kontrak politik. Jadi kalau kita ingin melihat substansi, maka lihat dalam dua kali angket kita compare (bandingkan) dengan kontrak politik, mana yang melanggar?" tandasnya.

Demokrat bantah
Ketua DPP Demokrat Saan Mustofa membantah buruknya kualitas komunikasi antarpartai koalisi di dalam Sekretariat Gabungan. Menurut Saan, Demokrat selalu berupaya agar koalisi berjalan lebih solid, menjamin adanya kebersamaan, dan memperbaiki kualitas komunikasi.

"Kalau menyangkut katanya Demokrat dan Golkar mendominasi, sudah kita tegaskan prinsip dasar di Setgab adalah kesetaraan dan kesejajaran. Enggak ada saling mendominasi dan memaksakan. Setara, bagaimana masing-masing sikap dan pandangan itu kita jadikan sebuah bahan bersama untuk mencari solusi," tegasnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar