PRESIDEN: BUBARKAN ORMAS YANG SERING MENGACAU SEPERTI FPI

JAMBI EKSPRES:
Dalam Kepanikan, Ada Titik Solidaritas Rabu, 9 Februari 2011 | 08:40 WIB Sejumlah anggota kepolisian berjalan melintasi tumpukan bangkai sepeda motor yang dibakar massa pada kerusuhan di Temanggung, Selasa (9/2/2011).


Tiga mobil yang terbakar di garasi halaman Gereja Pantekosta di Indonesia di Jalan S Parman, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (8/2/2011) petang, menjadi saksi bisu kemarahan massa yang tidak puas atas vonis terhadap terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Antonius Richmond Bawengan, di Pengadilan Negeri Temanggung.

Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Temanggung, Andrea M Asa, mengatakan, ketika puluhan orang menyerbu gereja, di dalam lingkungan gereja terdapat tujuh pekerja, termasuk ibu dan adiknya yang tinggal di rumah di belakang gereja.

”Massa mendobrak pintu gerbang yang dijaga polisi dan aparat Koramil (Komando Rayon Militer). Mereka juga masuk ke halaman belakang, kemudian merusak dan membakar mobil ini. Saat itu, semua ketakutan karena halaman belakang gereja tak ada pintu keluar,” ujar Andrea sambil menunjukkan mobil yang dibakar massa.

Saat tegang itulah, api berkobar besar seiring dengan terbakarnya mobil. Ketika api membesar, sejumlah pekerja yang putus asa tiba-tiba melihat ada beberapa warga yang tinggal di belakang gereja datang mengulurkan bantuan.

Warga di belakang gereja yang tinggal di Kelurahan Butuh, Kecamatan Temanggung Kota, membantu evakuasi orang-orang yang terjebak di gereja. Karena halaman gereja dan kampung terpisah sungai, warga menggunakan tangga untuk membantu mengevakuasi warga yang terjebak. Alhasil, orang-orang yang ada di dalam gereja itu pun selamat.

Ketua RT 03 RW IV Kampung Butuh, Penjol, mengatakan, saat mengetahui gereja tersebut dibakar, warga spontan membantu evakuasi orang-orang dari kompleks gereja itu. ”Kami hanya ingin menyelamatkan supaya mereka tidak menjadi korban jiwa. Mereka selama ini hidup rukun dengan warga di sini,” ujar Penjol.

Ketua RW IV Kampung Butuh Muh Yatno menambahkan, pengelola gereja aktif dalam pertemuan dengan warga pada tanggal 18 setiap bulan. Kalau ada arisan kampung, warga pengelola gereja juga hadir. Sebaliknya, warga kampung juga hadir apabila pertemuan giliran berupa arisan warga RT 03, bertempat di rumah Andrea M Asa.

GPdI tersebut adalah salah satu dari tiga gereja yang dirusak dan dibakar dalam amuk massa pada Selasa lalu. Dua gereja lainnya adalah Gereja Bethel Indonesia (GBI) serta Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Temanggung.

Warga di sekitar GBI juga membantu memadamkan api yang berkobar di pos satpam dan enam sepeda motor di kompleks gereja tersebut. Gereja ini berada satu kompleks dengan Sekolah Kristen Shekinah di Jalan Supeno, Kelurahan Jampiroso, Temanggung.

Ratusan orang dari kelompok massa mengamuk di lingkungan kompleks sekolah yang hari itu siswanya diliburkan. Petugas sekolah, Sony Zebulon, mengatakan, ratusan orang merusak pos satpam dan mengobrak-abrik kantin. Massa juga merusak tiga ruang kelas di kompleks sekolah yang terdiri dari kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA tersebut. ”Petugas satpam dibantu polisi dan anggota TNI yang berjaga tidak mampu menahan aksi massa itu,” ujar Sony.

Sejumlah warga yang berkumpul di depan Sekolah Kristen Shekinah menyesalkan perusakan rumah ibadah dan sekolah itu. Kejadian itu juga menyebabkan warga tidak nyaman. ”Masyarakat Temanggung cinta damai. Kalau ada aksi-aksi massa yang merusak, pasti dilakukan pihak dari luar,” ujar Daryono, warga Temanggung.

Sejak awal ada kekhawatiran akan terjadi amuk massa dalam sidang kasus dugaan penistaan agama di PN Temanggung karena pada persidangan sebelumnya nyaris terjadi amuk massa. Untuk itu, sekolah-sekolah yang satu kompleks dengan gereja meliburkan para siswa.

Pengurus Gereja Santo Petrus dan Paulus juga khawatir ada amuk massa. Oleh karena itu, meski gereja bersebelahan dengan Markas Polres Temanggung, pada Senin lalu pengurus gereja tetap meminta bantuan pengamanan kepada polisi.

Oleh karena itu, Sulaiman, Sekretaris Kantor Paroki, mengatakan, ia tidak menyangka jika gerejanya juga ikut diserang. Waktu massa masuk ke gereja, ia dan dua temannya berlindung di kamar mandi. Sedangkan Romo Sadana yang berada di gereja berhadapan dengan massa yang merusak gereja. ”Kacamata Romo pecah,” ujarnya.

Warga menyesalkan

Tukang ojek yang mangkal di Kaloran, Temanggung, Hari, menyesalkan aksi massa yang menimbulkan kerusakan tersebut. Hari mengatakan, masyarakat sudah capai setelah beberapa tahun lalu ada aksi unjuk rasa massa untuk menurunkan Bupati Totok Ary Prabowo (2004-2005).

Namun, ternyata kerusuhan terjadi lagi dan kali ini menimbulkan kerusakan sejumlah bangunan. Aksi itu memanaskan Kabupaten Temanggung yang selama ini dikenal sejuk dan peraih Piala Adipura lebih dari delapan kali pada masa Orde Baru.

Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Wilayah Jateng Ahmad Majidun juga menyesalkan terjadinya aksi rusuh oleh sekelompok orang tersebut. Untuk itu, pihaknya meminta agar jajaran GP Ansor turut mencegah terulangnya peristiwa perusakan rumah ibadah dan fasilitas publik, dengan alasan apa pun.

Oleh karena itu, sebagai solidaritas sesama umat beragama, Rabu ini, puluhan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) siap membantu membersihkan puing-puing akibat kerusakan di sejumlah gereja di Temanggung. Aksi ini adalah hasil koordinasi pengurus GP Ansor Jateng dengan jajaran pengurus GP Ansor se-wilayah Kedu.

Amuk massa itu tak hanya membuat Temanggung mencekam, tetapi juga menyebabkan urat nadi ekonomi masyarakat lumpuh pada hari itu. Di Pasar Temanggung, misalnya, pasar induk yang berada di jantung kota Temanggung yang semula pada pagi hari ramai, pada pukul 10.00 mendadak ”berhenti”.

Kerusuhan yang diperkirakan melibatkan 800-1.000 orang, yang diduga dari luar Kota Temanggung tersebut, menimbulkan ketakutan sehingga toko, kios, dan pusat perdagangan tutup. Pedagang memilih menutup toko mereka karena khawatir terjadi penjarahan.

Bupati Temanggung Hasyim Afandi mengimbau warga agar tenang serta tidak terpancing isu-isu yang memprovokasi dan merusak ketenangan kehidupan warga Temanggung.

Ya, semoga Kota Temanggung yang nyaman ini segera kembali sejuk dan kondusif.


DPR Panggil Menag dan Kapolri

Rabu, 9 Februari 2011 | 10:48 WIB

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo menyusul penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, dan pembakaran gereja di Temanggung, Jawa Tengah.

Menurut anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafy, Komisi VIII akan meminta keterangan terkait kerusuhan yang terjadi di Pandeglang dan Cikeusik. "Kami akan meminta penjelasan resmi kronologi kekerasan yang terjadi di Pandeglang dan Temanggung," katanya.

Komisi VIII juga akan memastikan aparat kepolisian serius mengusut semua aksi kekerasan, serta menjamin keamanan dan melindungi warga.

Seperti diberitakan, tindakan kekerasan terjadi pada hari Minggu di kawasan Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2/2011). Dalam bentrokan antara pengikut Ahmadiyah dan ribuan warga yang tak diketahui asalnya itu, tiga pengikut Ahmadiyah tewas dan sejumlah lainnya kritis.

Sementara itu, berselang sehari dari kejadian tragis itu, di Temanggung pun terjadi kekerasan menyusul ketidakpuasan sekelompok orang atas vonis yang dijatuhkan atas terpidana kasus penistaan agama di PN Temanggung. Kekerasan pun menjalar ke berbagai sudut Temanggung, yang puncaknya adalah perusakan pada tiga gereja di kota itu.


Pengamanan Ketat
SBY Tempuh 8 Jam Jalan Darat ke Atambua

Rabu, 9 Februari 2011 | 13:29 WIB


Hari kedua kunjungan kerja di NTT, Rabu (9/2/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri peringatan ke-65 Hari Pers Nasional (HPN) di Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan akan menempuh perjalanan darat sejauh 300 kilometer atau sekitar 8 jam dari Kupang ke Atambua, Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan sedan antipeluru. Presiden dijadwalkan berkunjung ke Atambua, Kamis (10/2/2011).

Berdasarkan informasi yang dilansir Antara, Rabu (9/2/2011), pengamanan atas perjalanan panjang Presiden ini bakal dilakukan secara simultan oleh personel Pasukan Pengamanan Presiden dan jajaran Komando Daerah Militer IX/Udayana.

Selain itu, pengamanan berlapis pun dilakukan oleh jajaran Kepolisian Daerah NTT, Korps Marinir TNI AL, Komando Operasi TNI AU II, dan Markas Besar (Mabes) TNI AU. Bahkan, Mabes TNI AU menyiapkan helikopter di Bandar Udara Haliwen, Atambua, untuk keperluan khusus bagi Presiden dan Ibu Negara.

Di Atambua, setibanya dari Kupang, Ibu Negara dengan didampingi Presiden akan meresmikan Rumah Pintar, yang dibangun di depan rumah dinas Komandan Kodim 16/05/IX di tepi lapangan umum yang menjadi jantung kota di kabupaten perbatasan negara itu.

Setelah itu Presiden akan menuju Dusun Tobir, berjarak 11 kilometer arah tenggara kota Atambua, untuk mengunjungi Markas Komando Batalyon Infantri 744/SYB yang pernah dia pimpin. Di sana, Presiden dan Ibu Negara dijadwalkan menginap selama semalam.

Terkait dengan kehadiran Presiden di fasilitas militer seluas 58 hektar, yang kebanyakan masih berupa perbukitan savana dan hutan, pasukan Batalyon 900/Raiders yang berpangkalan di Singaraja, Bali, dikerahkan untuk mengamankan lokasi.


Presiden: Tindak Tegas Pelaku Kerusuhan

Rabu, 9 Februari 2011 | 13:51 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat keamanan enindak tegas pelaku kerusuhan, termasuk aktor di balik peristiwa Temanggung, Jawa Tengah. Siapa pun di negeri ini, menurut Presiden, tidak dibenarkan melakukan tindakan melanggar hukum secara sepihak terhadap orang lain, termasuk merusak rumah ibadah.

Seperti diberitakan, dalam satu pekan terakhir terjadi aksi kekerasan berkaitan dengan kehidupan antar-umat beragama. Tindakan ini membawa kemunduran bagi kerukunan antar-umat beragama yang telah dibina selama ini.

Hal ini disampaikan Presiden pada peringatan Hari Pers Nasional Ke-65 di Aula El Tari, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/2/2011).

Turut hadir pada kesempatan itu para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Wakil Perdana Menteri Timor Leste, tokoh pers Timor Leste, Ketua Persatuan Wartawan Malaysia, pemimpin organisasi pers se-Indonesia, tokoh pers nasional, wartawan, dan para gubernur serta pejabat daerah.

Presiden menyatakan penyesalannya atas kerusuhan di Temanggung. Semestinya, peristiwa itu bisa dicegah kalau semua unsur pemerintah, baik ketua RT/RW, kepala desa, camat, lurah, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah provinsi, bekerja sama dengan aparat Polri dan komando teritorial untuk mengantisipasi kejadian itu.

"Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, tidak ada wilayah yang tidak ada kepala desa atau camat. Semua ada pemerintahan. Mereka harus bekerja melindungi dan mengayomi masyarakat. Jika semua unsur pemerintah bekerja maksimal, kejadian di Temanggung dapat dicegah," katanya.

Presiden bersama rombongan menteri hari ini juga akan bertemu para bupati, anggota DPRD, dan tujuh gubernur. Sore ini rombongan Presiden akan ke Soe dan bermalam di sana. Lusa, rombongan Presiden melanjutkan perjalanan darat ke Atambua dan bermalam di barak Batalyon 744/Atambua.

Presiden akan membantu masyarakat NTT di bidang peternakan, rumput laut, garam, dan pariwisata dengan dana sekitar Rp 6,6 triliun, yang dikucurkan dalam tahun ini, dari APBN.


Aksi Massa
Wapres: Usut Tuntas Rusuh Temanggung

Rabu, 9 Februari 2011 | 11:41 WIB


Polisi memblokade jalan di depan PN Temanggung, mengantisipasi meluasnya kerusuhan, Selasa (8/2/2011).

Wakil Presiden Boediono meminta Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo untuk mengusut tuntas kasus kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah. Wapres juga meminta agar Polri meningkatkan situasi keamanan di Temanggung dan kawasan sekitarnya pascakerusuhan.

"Kalau saya rangkum arahan Wapres adalah agar penanganan kasus Temanggung dalam arti penyelidikan dan penyidikan harus benar-benar tuntas dan optimal pengungkapannya," tandas Timur saat memberikan keterangan pers kepada wartawan usai menyampaikan laporan tentang situasi terkini Temanggung kepada Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/2/2011).

Kapolri menyampaikan laporan kepada Wakil Presiden karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak kemarin Presiden melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur. Dalam laporannya, Kapolri menyampaikan, kondisi Temanggung kini aman terkendali.

Kerusuhan Atas Nama Agama
Massa Temanggung Dikerahkan Dua Kelompok

Rabu, 9 Februari 2011 | 12:16 WIB
Polisi memblokade jalan di depan PN Temanggung, mengantisipasi meluasnya kerusuhan, Selasa

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sekitar 1.000 orang yang melakukan kerusuhan di sekitar di Pengadilan Negeri Temanggung, Jawa Tengah, berasal dari dua organisasi masyarakat. Massa itu sengaja didatangkan dari kota-kota di sekitar Temanggung.

"Mereka dari dua kelompok masyarakat. Rata-rata ada yang mengajak," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian Negara RI (Polri) Komisaris Besar Boy Rafli Amar di Markas Besar Polri, Rabu (9/2/2011).

Boy mengatakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pihaknya tengah memburu beberapa orang yang diduga kuat mengerahkan massa. Ketika ditanya mengenai identitas kelompok masyarakat yang dimaksud, Boy belum bersedia menjelaskan.

Boy mengatakan, kondisi di Temanggung telah normal. Meski demikian, pihaknya tetap mengerahkan 1.050 personel untuk berjaga di beberapa lokasi.

Baru satu tersangka

Hingga saat ini Polri baru menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni M (22). Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Djihartono mengatakan, M mengaku merusak gereja, kendaraan polisi, dan fasilitas Pengadilan Negeri Temanggung. Barang bukti yang disita berupa batu bata. "Kemungkinan jumlah tersangka akan terus bertambah karena kerusuhan itu melibatkan banyak orang," katanya.

Rusuh Temanggung
Polisi Tetapkan Satu Tersangka

Rabu, 9 Februari 2011 | 11:46 WIB

Kepala Polda Jawa Tengah Irjen Pol Edward Aritonang.

Kepolisian Resor Temanggung, Jawa Tengah, menetapkan seorang pelaku kerusuhan pascapersidangan di Pengadilan Negeri Temanggung kemarin sebagai tersangka.

"Ya, satu orang ditangkap dan diperiksa sebagai tersangka," kata Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) Inspektur Jenderal Edward Aritonang melalui pesan singkat, Rabu (9/2/2011).

Saat dihubungi terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Jateng Komisaris Besar Djihartono menjelaskan bahwa tersangka tersebut berinisial M. Saat diperiksa, M mengaku telah merusak fasilitas pengadilan, mobil polisi, dan gereja. "Polisi menyita satu batu dan dua batu bata," ujar Djikartono.

Polisi telah memeriksa lima saksi dalam kerusuhan di Temanggung, Selasa (8/2/2011). "Kemungkinan tersangka akan terus bertambah karena kerusuhan itu melibatkan banyak orang," ujarnya.

Untuk mengamankan Temanggung, tutur Djihartono, sejumlah polisi disebar di delapan titik, termasuk di gereja, kantor pengadilan, dan kantor kejaksaan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kerusuhan pecah seusai sidang terhadap terdakwa kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Temanggung, Selasa pagi. Massa, yang kecewa atas putusan hakim, mengamuk di depan pengadilan lalu merusak dua gereja dan sejumlah kendaraan milik warga serta polisi.


Wapres: Usut Tuntas Rusuh Temanggung

Rabu, 9 Februari 2011 | 11:41 WIB

Polisi memblokade jalan di depan PN Temanggung, mengantisipasi meluasnya kerusuhan, Selasa (8/2/2011).


Wakil Presiden Boediono meminta Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo untuk mengusut tuntas kasus kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah. Wapres juga meminta agar Polri meningkatkan situasi keamanan di Temanggung dan kawasan sekitarnya pascakerusuhan.

"Kalau saya rangkum arahan Wapres adalah agar penanganan kasus Temanggung dalam arti penyelidikan dan penyidikan harus benar-benar tuntas dan optimal pengungkapannya," tandas Timur saat memberikan keterangan pers kepada wartawan usai menyampaikan laporan tentang situasi terkini Temanggung kepada Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/2/2011).

Kapolri menyampaikan laporan kepada Wakil Presiden karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak kemarin Presiden melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur. Dalam laporannya, Kapolri menyampaikan, kondisi Temanggung kini aman terkendali.


Kapolri
Kerusuhan di Temanggung Ada yang Menggerakkan

Rabu, 9 Februari 2011 | 11:23 WIB

Polisi memblokade jalan di depan PN Temanggung, mengantisipasi meluasnya kerusuhan, Selasa (8/2/2011).


Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan, polisi menengarai ada yang menggerakkan aksi massa yang menimbulkan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah. Massa yang berkumpul di depan Pengadilan Negeri Temanggung berasal dari kabupaten di sekitar Temanggung. Informasi ini diperoleh polisi dari keterangan saksi berinisial NHY.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap NHY, warga yang berkumpul di sekitar Pengadilan Negeri Temanggung bukan dari Temanggung. Artinya, ada yang menggerakkan. Mereka berasal dari luar Temanggung, tetapi masih di Jawa Tengah," kata Timur saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai memberi laporan kepada Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/2/2011).

Keterangan NHY, menurut Timur, menjadi titik awal bagi polisi untuk menyelidik dan menyidik.

Ditanya wartawan tentang adanya sinyalemen yang menyebutkan bahwa kerusuhan Temanggung disebut-sebut merupakan stimulasi untuk menjatuhkan pemerintah dan mendiskreditkan para tokoh agama yang beberapa waktu lalu menyatakan pemerintah berbohong, Timur menjawab hal itu masih dikembangkan dalam penyelidikan.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal kemungkinan peristiwa Cikeusik dan kerusuhan di Temanggung merupakan satu rangkaian peristiwa untuk menciptakan instabilitas politik, Timur juga menjawab bahwa hal itu akan ditelusuri.

Saat ini NHY masih berada di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan belum dibawa ke Jakarta karena masih disinkronisasikan dengan saksi-saksi lain di lapangan.

Timur menambahkan, dalam kasus penistaan agama di Temanggung yang memicu kerusuhan, majelis hakim sebenarnya sudah memberikan vonis maksimal, yaitu lima tahun, kepada terdakwa Antonius Richmond Bawengan. "Namun, Polri masih akan memeriksa lebih lanjut bagaimana peristiwa kerusuhan sampai terjadi dan apa tujuannya," katanya.

MACET JAKARTA : KENDARAAN AKAN DI BATASI DENGAN WARNA MOBIL

JAMBI EKSPRES:


Kepadatan di depan Plaza Semanggi, Jakarta

DKI: Pembatasan Kendaraan Sistem Warna Sulit Kendala pembatasan kendaraan sistem warna, membutuhkan petugas lapangan sangat banyak Selasa, 8 Februari 2011, 18:20 WIB
Macet JakartaDinas Perhubungan DKI Jakarta mempertanyakan usulan Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya, dengan melakukan pembatasan jumlah kendaraan melalui warna dan pelat nomor.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, pembatasan kendaraan dengan model pengaturan warna kendaraan dan nomor kendaraan ganjil genap, akan sulit diawasi.

"Sulit kalau ini mau diterapkan. Kalau hanya saran boleh saja," ujar Pristono di Jakarta, Selasa 8 Februari 2011.

Pembatasan melalui warna dan plat dianggap menjadi kendala karena petugas yang dibutuhkan di lapangan akan sangat banyak, untuk mengawasi kendaraan yang tidak sedikit jumlahnya.

Pristono lebih mendukung penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) sebagai solusi paling masuk akal yang bisa digunakan pemerintah untuk mengendalikan kemacetan akibat kendaraan pribadi.

"ERP itu kan lebih mudah, dampaknya cepat, dan paling diterima masyarakat. Pengawasannnya juga lebih mudah karena pakai sistem elektronik yang memudahkan penerapan sanksi," paparnya.

Tapi sayangnya, hingga kini konsep ERP masih harus menunggu payung hukum. Pelaksanaan sistem jalan berbayar ini terkendala dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dari pemerintah pusat. Bila tidak ada aturan itu, maka Peraturan Daerah (Perda) juga tak bisa dibuat.

"Sudah sangat lama tertahan di PU dan Kementerian Keuangan. Padahal, kalau bisa segera direalisasikan, bisa mengurangi kemacetan Jakarta," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi menganggap masalah pembatasan kendaraan pribadi melalui warna dan nomor pelat tidak akan mampu diterapkan dengan maksimal.

"Paling itu hanya bisa mengurangi dikit saja, yang paling penting itu bagaimana membuat transportasi massal itu senyaman mungkin bagi masyarakat sampai akhirnya masyarakat tidak lagi mengandalkan kendaraan pribadi," jelasnya.

Sebelumnya, wacana pembatasan jumlah kendaraan pribadi dengan sistem warna dan plat nomor ganjil genap ini diusulkan Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa.

Disampaikan Royke, pembatasan bisa dilakukan dengan sistem warna yang berbeda setiap harinya. misalnya, pada hari Senin hanya kendaraan berwarna terang yang bisa keluar ke jalan, hari Selasa warna gelap, dan demikian seterusnya secara silih berganti.

Warna terang yang dimaksud mencakup warna merah, kuning, biru, orange, hijau dan putih, termasuk warna metalik. Warna gelap seperti hitam dan abu-abu. Ada penentuan hari beroperasi bagi kendaraan yang berpelat nomor ganjil dan genap.
Alasan DKI Tolak Pembatasan Mobil Via Warna
Pemerintah DKI Jakarta lebih memilih penerapan jalan berbayar atau ERP.
Rabu, 9 Februari 2011, 07:08 WIB

Kepadatan di depan Plaza Semanggi, Jakarta


Polda Metro Jaya berencana membatasi kendaraan dengan memakai sistem warna. Namun Dinas Perhubungan DKI Jakarta mempertanyakan usulan itu.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyatakan, pembatasan kendaraan dengan model pengaturan warna kendaraan dan nomor kendaraan ganjil genap, akan sulit diawasi. "Sulit kalau ini mau diterapkan. Kalau hanya saran boleh saja," ujar Pristono kepada VIVAnews.com.

Pembatasan melalui warna dan pelat nomor kendaraan dianggap menjadi kendala. Alasannya karena petugas yang dibutuhkan di lapangan akan sangat banyak. "Untuk mengawasi kendaraan yang tidak sedikit jumlah personel yang diperlukan," katanya.

Pristono lebih mendukung penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) sebagai solusi paling masuk akal yang bisa digunakan pemerintah untuk mengendalikan kemacetan akibat kendaraan pribadi.

"ERP itu kan lebih mudah, dampaknya cepat, dan paling diterima masyarakat. Pengawasannnya juga lebih mudah karena pakai sistem elektronik yang memudahkan penerapan sanksi," paparnya.

Tapi sayangnya, hingga kini konsep ERP masih harus menunggu payung hukum. Pelaksanaan sistem jalan berbayar ini terkendala dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dari pemerintah pusat. Bila tidak ada aturan itu, maka Peraturan Daerah (Perda) juga tak bisa dibuat.

"Sudah sangat lama tertahan di PU dan Kementerian Keuangan. Padahal, kalau bisa segera direalisasikan, bisa mengurangi kemacetan Jakarta," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi menganggap masalah pembatasan kendaraan pribadi melalui warna dan nomor pelat tidak akan mampu diterapkan dengan maksimal.

"Paling itu hanya bisa mengurangi dikit saja, yang paling penting itu bagaimana membuat transportasi massal itu senyaman mungkin bagi masyarakat sampai akhirnya masyarakat tidak lagi mengandalkan kendaraan pribadi," jelasnya.

Sebelumnya, wacana pembatasan jumlah kendaraan pribadi dengan sistem warna dan pelat nomor ganjil genap ini diusulkan Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa.

Disampaikan Royke, pembatasan bisa dilakukan dengan sistem warna yang berbeda setiap harinya. Misalnya, pada hari Senin hanya kendaraan berwarna terang yang bisa keluar ke jalan, hari Selasa warna gelap, dan demikian seterusnya secara silih berganti.

Warna terang yang dimaksud mencakup warna merah, kuning, biru, orange, hijau dan putih, termasuk warna metalik. Warna gelap seperti hitam dan abu-abu. Ada penentuan hari beroperasi bagi kendaraan yang berpelat nomor ganjil dan genap.

GEJOLAK MALAYSIA 3 GEREJA DI BAKAR

JAMBI EKSPRES:

Pembakaran 3 Gereja di Malaysia "Sayangnya Malaysia Tak Punya Figur Gus Dur" Jika Gus Dur masih hidup, dia pasti akan berkomentar, 'gitu aja kok repot." Sabtu, 9 Januari 2010, 09:00

WIB Elin Yunita Kristanti


Foto Gus Dur - Abdurrahman Wahid

Karena berebut kata 'Allah', tiga gereja di Malaysia dilempari bom-bom molotov oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, Jumat 8 Januari 2010. Negeri jiran sedang bergolak.

Kolumnis asal Malaysia, Karim Raslan, menghubungkan peristiwa memprihatinkan di negerinya dengan wafatnya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Lho , apa hubungannya?

Seperti dimuat laman The Malaysian Insider , Karim menilai apa yang terjadi di Malaysia adalah topik yang sangat dimengerti oleh Gus Dur.

Meski tak bisa melihat dan harus menggunakan kursi roda, Gus Dur memiliki pandangan yang progresif dan pemahaman intuitif terhadap isu seperti ini - baik di sisi agama maupun kenegaraan.

Jika Gus Dur masih hidup, dia pasti akan mengomentari kejadian di Malaysia dengan celetukan khasnya, ' gitu aja kok repot.' Kalimat itu terdengar remeh, tapi justru menunjukan ketajaman akal dan kebijaksaan Gus Dur.

Kata Karim Raslan, senadainya Malaysia punya tokoh seperti Gus Dur, yang kaya humor dan pikiran terbuka, amarah kelompok-kelompok konservatif bisa mencair.

Diceritakan Karim, penghargaan Gus Dur atas situasi plural dan multikultural tergambar jelas saat pemakamannya. Tak hanya kaum muslim yang menangis, semua umat beragama pun berduka dan merasa kehilangan figus Bapak.

Gus Dur adalah contoh bahwa seorang figur ulama tradisonal dengan pikiran yang terbuka - bisa menjadi ikon demokasi dan pemersatu umat beragama.

Kata Karim, Malaysia butuh figur Gus Dur. Tapi, "saat kita setengah mati mengharapkan figur ulama yang yang berpikiran terbuka dan dinamis, sebersit tanya timbul, siapkah mereka, para ulama, memimpin dan mengatur masyarakat modern saat ini?"

Kejadian pembakaran gereja tak seharusnya terjadi. "Menurut saya sebagai negara mayoritas muslim, Malaysia tak seharusnya terguncang hanya karena isu ini. Kita harus mengenyahkan rasa takut dan lebih percaya diri," kata Karim.



Tiga gereja yang diserang di Malaysia adalah Metro Tabernacle Church, Assumption Church, dan Life Chapel, yang semuanya terletak di pinggir kota Kuala Lumpur.

Tidak dilaporkan adanya korban dalam peristiwa itu. Di semua gereja itu polisi menemukan bekas-bekas bom molotov.

Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Insiden terjadi di tengah kontroversi boleh tidaknya kata "Allah" digunakan di kalangan non-Muslim di Malaysia.

Awal pekan ini, pemerintah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur agar meninjau kembali keputusan sidang 31 Desember 2009. Saat itu pengadilan mengizinkan gereja dan umat Katolik menggunakan kata Allah dalam media penerbitan, literatur maupun saat ibadah.

Keputusan itu terkait dengan gugatan media mingguan Katolik, Herald, yang dilayangkan akhir 2007 setelah pemerintah melarang umat non-Muslim menggunakan kata Allah. Bagi pemerintah, penggunaan kata Allah di kalangan non Muslim dapat menimbulkan keresahan bagi umat Islam karena bisa dianggap memuja Tuhan umat Kristiani.

Sesuai dengan permintaan pemerintah, Pengadilan pun Rabu lalu memutuskan untuk menunda pemberlakukan keputusan sidang 31 Desember lalu hingga muncul vonis atas permohonan banding dari pemerintah.


Ratusan Orang Serbu Gereja
Mereka meminta ummat nasrani tidak lagi menggunakan rumah tinggal sebagai gereja.
Minggu, 7 Februari 2010, 16:52 WIB

Penyerangan Gereja di Malaysia : Gereja Metro Tabernacle

Sekitar 200an orang menyerbu rumah ibadah di Pondok Timur Indah, Bekasi. Mereka meminta ummat nasrani tidak lagi menggunakan rumah tinggal sebagai gereja.

Massa mulai mengepung sejak pukul 07.00 hingga 08.30. "Mereka mengatasnamakan penduduk sekitar, tapi saya lihat tidak hanya masyarakat sekitar. Saya tidak kenal mereka," kata pendeta Luspita Simanjuntak saat berbincang dengan VIVAnews, Minggu 7 Februari 2010.

Luspita mengatakan, konflik masyarakat sekitar dengan jemaat yang ia pimpin sudah terjadi sejak 19 tahun lalu. Rumah ibadah yang mereka gunakan selalu jadi sengketa. Puncaknya pada 2004, saat mereka mendirikan bangunan, paginya dirobohkan warga.

"Kami mendirikan bangunan di tanah kami yang akan digunakan sebagai gereja," katanya.

Dia mengakui bila tempat ibadah yang ia gunakan tidak memiliki izin. Namun bukan tanpa usaha, Luspita dan jemaatnya sudah mengajukan izin pembangunan gereja pada tanah itu. "Kami sudah mendapat tanda tangan 200 warga," katanya. "Tapi setelah dibangun pada 2004, malah dirobohkan."

Sedangkan pada rumah ibadah yang diprotes sekarang, yang tepatnya berada di Jalan Puyuh, Pondah Timur Indah ini, menurut Luspita, baru digunakan sejak tiga tahun lalu. "Jadi sampai sekarang belum ada izin."

Akibat kejadian ini, sekitar ratusan jemaat tidak bisa beribadah di tempat itu.


Lagi, Gereja di Malaysia Diserang
Lemparan bom meleset sehingga tidak mengenai jendela yang terbuat dari kaca.
Sabtu, 9 Januari 2010, 17:32 WIB

Lokasi gereja Metro Tabernacle Church di pinggir kota Kuala Lumpur

Satu lagi gereja di Malaysia diserang, Sabtu 9 Januari 2010. Uskup Philip Loke mengatakan, dua bom dilempar ke gereja Lutheran Domba Allah di Petaling Jaya pada Sabtu pagi waktu setempat.

Untungnya, lemparan bom meleset sehingga tidak mengenai jendela yang terbuat dari kaca melainkan mengenai dinding gereja.

Peristiwa ini terjadi di tengah perselisihan di antara penduduk Malaysia terkait penggunaan kata "Allah" oleh umat non muslim. Kemarin, tiga gereja juga diserang.

Uskup Loke mengatakan, umat gereja Lutheran menemukan dua kerusakan akibat terbakar di dinding bangunan siang hari tadi. Mereka juga menemukan serpihan kaca di lantai. Menurut Uskup Loke, tidak ada kerusakan parah yang ditimbulkan.

Banyak umat muslim di Malaysia yang geram atas keputusan pengadilan pada 31 Desember lalu untuk mencabut larangan penggunaan kata "Allah" oleh umat non muslim. Keputusan itu kini sedang ditinjau kembali.


PM Malaysia Kecam Penyerangan 3 Gereja
Kalangan pejabat menganggap serangan atas tiga gereja itu sebagai perbuatan pengecut
Jum'at, 8 Januari 2010, 14:13 WIB

Lokasi gereja Metro Tabernacle Church di pinggir kota Kuala Lumpur

Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, mengecam pembakaran tiga gereja di pinggir kota Kuala Lumpur, Jumat dini hari. Dia juga meminta masyarakat untuk tidak langsung menuduh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas insiden itu.

Harian The Star mengungkapkan bahwa Najib mengaku memberi perhatian serius atas penyerangan tiga gereja itu. Menurut dia aksi-aksi kekerasan demikian dapat merusak kerukunan antar umat.

"Kita tidak boleh membiarkan perdamaian dan rasa saling pengertian diantara rakyat Malaysia yang berasal dari berbagai etnis dan kepercayaan diancam oleh pihak-pihak manapun," kata Najib.

Maka, dia memerintahkan Kepala Kepolisian Malaysia, Inspektur Jenderal Musa Hassan untuk memperketat keamanan dan pengawasan di tempat-tempat ibadah.

Menteri Besar (pejabat setingkat gubernur) negara bagian Selangor, Khalid Ibrahim, mengecam serangan atas tiga gereja. Dia menyebut insiden itu sebagai perbuatan pengecut.

"Saya meminta polisi untuk memberikan perlindungan kepada semua gereja dan melancarkan investigasi atas serangan itu," kata Khalid saat meninjau gedung Gereja Assumption Church yang dirusak kelompok tak dikenal.

Dia juga bersyukur bahwa pihak gereja tidak langsung memberikan reaksi yang emosional atas penyerangan tempat ibadah mereka.

Pihak keamanan mengungkapkan bahwa tiga gereja yang diserang itu adalah Metro Tabernacle Church, Assumption Church, dan Life Chapel, yang semuanya terletak di pinggir kota Kuala Lumpur.

Tidak dilaporkan adanya korban dalam peristiwa itu. Di semua gereja itu polisi menemukan bekas-bekas bom molotov.

Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Insiden terjadi di tengah kontroversi boleh tidaknya kata "Allah" digunakan di kalangan non-Muslim di Malaysia.

Awal pekan ini, pemerintah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur agar meninjau kembali keputusan sidang 31 Desember 2009. Saat itu pengadilan mengizinkan gereja dan umat Katolik menggunakan kata Allah dalam media penerbitan, literatur maupun saat ibadah.

Keputusan itu terkait dengan gugatan media mingguan Katolik, Herald, yang dilayangkan akhir 2007 setelah pemerintah melarang umat non-Muslim menggunakan kata Allah. Bagi pemerintah, penggunaan kata Allah di kalangan non Muslim dapat menimbulkan keresahan bagi umat Islam karena bisa dianggap memuja Tuhan umat Kristiani.

Sesuai dengan permintaan pemerintah, Pengadilan pun Rabu lalu memutuskan untuk menunda pemberlakukan keputusan sidang 31 Desember lalu hingga muncul vonis atas permohonan banding dari pemerintah.

KPK TEBANG PILIH NUNUN BELUM DI TANGKAP

JAMBI EKSPRES:



Adang Daradjatun dan Nunun Daradjatun
Komisi Pemberantasan Korupsi

Adang: Ada Bukti Ibu di Thailand, Syukurlah
"Kalau saya ditanya seperti yang dinyatakan Pak Fahmi, saya lebih baik tidak bicara."
Senin, 7 Februari 2011, 13:01 WIB

Adang Daradjatun

Politikus senior Partai Golkar Fahmi Idris mengaku memiliki bukti-bukti kuat yang menyangkut keberadaan saksi kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaeti. Nunun disebut Fahmi sehat wal'afiat dan sedang berada di Bangkok, Thailand.

Lantas, apa kata suami Nunun, Adang Daradjatun?

"Kalau saya ditanya seperti yang dinyatakan Pak Fahmi, saya lebih baik tidak bicara polemik. Kalau memang Pak Fahmi punya bukti-bukti itu dan sudah disampaikan ke KPK, ya saya bersyukur. Artinya beliau bisa beri tambahan alat bukti," kata Adang di Gedung DPR, Jakarta, Senin 7 Februari 2011.

Sebelumnya saat ke KPK, 4 Februari lalu, Fahmi atas nama Laskar Ampera 66 menuntut KPK juga mengadili pemberi suap kepada politisi dari PDIP, Partai Golkar dan PPP periode 1999-2004.

Fahmi menyesalkan sikap KPK yang belum juga mengadili Miranda S Goeltom yang saat itu terpilih sebagai DGS BI. Fahmi juga mengungkapkan soal Nunun yang tidak juga diperiksa. Ia meyakinkan Nunun tidak sakit lupa ingatan akut seperti yang selama ini disampaikan pihak pengacara dan keluarga kepada Komisi. Berdasarkan informasi dari teman-temannya, Nunun kini bermukim di Bangkok dan kondisinya sehat.

"Tolong hormati proses hukum. Kasus ini kan sedang diproses di KPK dan sudah ada yang terhukum, ada anggota DPR yang jadi tersangka," kata Adang.

Apalagi, tegas dia, istrinya benar-benar sakit dan ada keterangan dari dokter yang menguatkannya. "Ibu memang sakit. Kalau untuk saya berbicara tentang Ibu sakit atau tidak, saya nggak mau jawab. Yang jawab adalah dokter ahli saya. Bicara tentang Ibu ada di sana (Bangkok) dan sehat, kan hak seseorang untuk berobat itu tidak ada yang mengatur harus di mana," kata Adang.

Ia menegaskan, istrinya berhak mencari tempat berobat yang terbaik. "Meski orang selalu menguber di mana berobatnya," ujar dia. Adang merasa berhak tidak mengatakan di mana istrinya berobat.

Dia mengungkapkan dari pengalamannya ketika menyampaikan bahwa istrinya berobat di Singapura. Dokter yang merawat istrinya malah ditanya-tanya soal keadaan Nunun. "Akhirnya dokter itu nggak mau lagi memeriksa Ibu," kata Adang.

Adang mempersilakan dokter KPK kembali memeriksa istrinya, jika tidak yakin kesehatan Nunun saat ini. "Saya ingin istri saya sehat, baik," kata Adang.

Politik
KPK Kehilangan Jejak Nunun Nurbaiti
Status Nunun sebagai saksi membuat KPK tak bisa mengambil tindakan tegas.

Adang Daradjatun dan Nunun Daradjatun


Adang Daradjatun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku hingga saat ini belum mengetahui pasti keberadaan Komisaris PT Wahana Esa Sejati, Nunun Nurbaeti Daradjatun.

Padahal, Nunun merupakan saksi penting dalam kasus aliran cek pelawat saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004. “Hingga kini kami belum tahu keberadaannya (Nunun) di mana,” ungkap Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, saat ditemui di kantor KPK Senin, 7 Februari 2010.

KPK, menurut Haryono, masih kesulitan memanggil Nunun guna dimintai keterangan sehubungan dengan kasus cek pelawat yang telah menjebloskan 25 tersangka mantan politisi ke penjara. "Kami tidak mengetahui persis di mana kini ia berada. Kabarnya kan dia sakit,” tambah Haryono.

Status Nunun yang hingga kini masih sebatas saksi, membuat KPK tak bisa melakukan tindakan keras, juga seperti pemanggilan paksa. "Kecuali kalau tersangka. Itu baru bisa (pemanggilan paksa) dilakukan terhadapnya,” jelas Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan ini.

Menanggapi desakan agar KPK segera mengungkap pemberi suap, Haryono menegaskan bahwa itu memang merupakan salah satu target KPK selanjutnya. Setelah menciduk penerima suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. “Pengembangan kasus tersebut masih terus dilakukan penyidik,” Tukasnya.

Nunun, baik melalui keluarga dan pengacara, mengaku sakit lupa ingatan berat. Suami Nunun yang juga mantan Wakil Kapolri, Adang Daradjatun, mengatakan Nunun sedang berobat ke luar negeri.

Sebelumnya, pengacara Nunun Nurbaeti, Partahi Sihombing, juga membantah pernyataan politisi senior Partai Golkar, Fahmi Idris, tentang keberadaan kliennya di Thailand. "Saya nggak ada klarifikasi soal itu. Sudah cukup keterangan yang kami berikan selama ini. Bu Nunun jelas sakit," kata Partahi saat dihubungi , Senin, 7 Februari 2011.

Pukat UGM:
"KPK Jangan Tebang Pilih"
KPK harus usut kasus yang diduga menyeret politisi Demokrat agar tak dinilai tebang pilih.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Penahanan 25 mantan legislator periode 1999-2004 terkait kasus pemilihan Deputi Senior Gubernur BI menuai kritik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tebang pilih dan masuk dalam arus pusaran politik.

Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Hifdzil Alim menilai, pandangan bahwa KPK masuk dalam lingkaran politisasi harus cepat-cepat ditepis. Hal ini penting dilakukan supaya pandangan politisasi tidak makin meluas dan membesar.

“Gara-gara penahanan (mantan) anggota DPR tersebut, Partai Demokrat sedang di atas angin. Sebab, sebagian besar yang ditahan adalah politisi dari PDI Perjuangan, Partai Golkar dan PPP," kata dia di Yogyakarta, Senin 7 Februari 2011.

Dengan kondisi tersebut, KPK tentu saja mendapat cap tebang pilih dan masuk dalam lingkaran politisasi. Agar KPK bisa keluar dari pusaran politik, dia menilai KPK harus menuntaskan kasus suap dana stimulus pembangunan pelabuhan di Indonesia Timur.

“Kasus suap dana pembangunan pelabuhan wilayah Timur yang mencuat tahun 2009 kemarin telah memvonis Abdul Hadi Jamal dari PAN. Kasus ini juga menyeret nama politikus dari Partai Demokrat, Johny Allen Marbun,“ urainya.

Oleh sebab itu, jika tidak ingin dianggap tebang pilih, KPK harus selesaikan juga kasus yang melibatkan anggota politikus dari Partai Demokrat tersebut. “KPK harus mengusut kasus ini karena beberapa tersangka dan terdakwa sudah divonis bersalah tetapi pengusutan terhadap Johny belum dilakukan atau terkesan berhenti,“ jelasnya.

Menurut Hifdzil, jika kasus ini tidak diusut maka pandangan politisasi di dalam tubuh KPK kian besar dan tidak akan ada lagi lembaga independen yang mengusut kasus korupsi.

Adang: Ada Bukti Ibu di Thailand, Syukurlah
"Kalau saya ditanya seperti yang dinyatakan Pak Fahmi, saya lebih baik tidak bicara."
Senin, 7 Februari 2011, 13:01 WIB

Adang Daradjatun

Politikus senior Partai Golkar Fahmi Idris mengaku memiliki bukti-bukti kuat yang menyangkut keberadaan saksi kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaeti. Nunun disebut Fahmi sehat wal'afiat dan sedang berada di Bangkok, Thailand.

Lantas, apa kata suami Nunun, Adang Daradjatun?

"Kalau saya ditanya seperti yang dinyatakan Pak Fahmi, saya lebih baik tidak bicara polemik. Kalau memang Pak Fahmi punya bukti-bukti itu dan sudah disampaikan ke KPK, ya saya bersyukur. Artinya beliau bisa beri tambahan alat bukti," kata Adang di Gedung DPR, Jakarta, Senin 7 Februari 2011.

Sebelumnya saat ke KPK, 4 Februari lalu, Fahmi atas nama Laskar Ampera 66 menuntut KPK juga mengadili pemberi suap kepada politisi dari PDIP, Partai Golkar dan PPP periode 1999-2004.

Fahmi menyesalkan sikap KPK yang belum juga mengadili Miranda S Goeltom yang saat itu terpilih sebagai DGS BI. Fahmi juga mengungkapkan soal Nunun yang tidak juga diperiksa. Ia meyakinkan Nunun tidak sakit lupa ingatan akut seperti yang selama ini disampaikan pihak pengacara dan keluarga kepada Komisi. Berdasarkan informasi dari teman-temannya, Nunun kini bermukim di Bangkok dan kondisinya sehat.

"Tolong hormati proses hukum. Kasus ini kan sedang diproses di KPK dan sudah ada yang terhukum, ada anggota DPR yang jadi tersangka," kata Adang.

Apalagi, tegas dia, istrinya benar-benar sakit dan ada keterangan dari dokter yang menguatkannya. "Ibu memang sakit. Kalau untuk saya berbicara tentang Ibu sakit atau tidak, saya nggak mau jawab. Yang jawab adalah dokter ahli saya. Bicara tentang Ibu ada di sana (Bangkok) dan sehat, kan hak seseorang untuk berobat itu tidak ada yang mengatur harus di mana," kata Adang.

Ia menegaskan, istrinya berhak mencari tempat berobat yang terbaik. "Meski orang selalu menguber di mana berobatnya," ujar dia. Adang merasa berhak tidak mengatakan di mana istrinya berobat.

Dia mengungkapkan dari pengalamannya ketika menyampaikan bahwa istrinya berobat di Singapura. Dokter yang merawat istrinya malah ditanya-tanya soal keadaan Nunun. "Akhirnya dokter itu nggak mau lagi memeriksa Ibu," kata Adang.

Adang mempersilakan dokter KPK kembali memeriksa istrinya, jika tidak yakin kesehatan Nunun saat ini. "Saya ingin istri saya sehat, baik," kata Adang.

Adang: Kenapa Nunun yang Disebut Juru Kunci?
"Keluarga siap saja diperiksa. Tapi hingga saat ini KPK belum meminta."

Adang Daradjatun dan Nunun Daradjatun

Nama Komisaris PT Wahana Esa Sejati, Nunun Nurbaeti Daradjatun, disebut-sebut sebagai penyalur cek pelawat ke sejumlah anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004. Sejumlah angota DPR dan mantan anggota DPR sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Nunun sulit diperiksa sebab mengaku sakit.

Namun suami Nunun, Adang Daradjatun, membantah keras bahwa istrinya adalah penyalur uang suap kepada sejumlah anggota dewan itu.

"Ibu Nunun pernah disumpah tidak tahu kasus itu dan tidak pernah memberi suap," kata Adang di Gedung DPR, Senin 7 Februari 2011. Jadi Adang yang pernah menjadi Wakapolri itu menegaskan, "Tolong dibuktikan bahwa Ibu Nunun yang memerintahkan." Cek pelawat ini diduga mengalir usai pemilihan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur BI tahun 2004.

Nama Nunun mencuat dalam di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, saat mengadili empat mantan legislator, Dudhie Makmun Murod, Udju Juhaeri, Hamka Yandhu, Endin AJ Soefihara. Dalam vonis Dudhie, Majelis Hakim berpendapat bahwa cek pelawat yang diterima politisi itu berasal dari Nunun Nurbaeti melalui perantara Arie Malang Judo.

Adang menegaskan bahwa keluarga siap memberikan informasi kepada KPK. "Keluarga siap saja diperiksa. Tapi hingga saat ini KPK belum meminta (memeriksa pihak keluarga)," kata Adang.

Adang lantas mempertanyakan anggapan yang menyebutkan bahwa istrinya sebagai tokoh kunci dalam kasus itu. "Kenapa Ibu Nunun saja yang dibilang sebagai kuncinya. Hingga kini, Nunun melalui pengacaranya mengaku menderita lupa ingatan.


Nunun Segar di Thailand? Ini Kata Pengacara
Fahmi mempertanyakan soal Nunun Nurbaeti yang seolah-olah tak bisa disentuh KPK.
Senin, 7 Februari 2011, 10:15 WIB

Mantan Wakapolri Adang Daradjatun dan Nunun Nurbaeti (daylife.com)


Pengacara Nunun Nurbaeti, Partahi Sihombing, membantah pernyataan politisi senior Partai Golkar, Fahmi Idris, tentang keberadaan kliennya di Thailand. Sebelumnya, Fahmi juga mengungkapkan bahwa menurut kesaksian teman-temannya Nunun terlihat sehat wal'afiat.

"Saya nggak ada klarifikasi soal itu. Sudah cukup keterangan yang kami berikan selama ini. Bu Nunun jelas sakit," kata Partahi saat dihubungi VIVAnews.com, Senin, 7 Februari 2011.

Partahi mengaku merasa aneh dengan sikap mantan Menteri Perindustrian itu yang tiba-tiba bicara soal kliennya. Ia menuduh Fahmi ingin membelokkan masalah kliennya--yang masih berstatus saksi dalam kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangkan Miranda S. Goeltom--dari wilayah hukum ke jalur politik.

"Fahmi dari dulu tidak ada masalah dengan klien saya. Tiba-tiba kok menjadi pahlawan kesiangan," kata Partahi, berang. Dia menduga langkah Fahmi itu dilandasi penahanan sejumlah politisi Golkar oleh KPK.

Tapi, betulkah Nunun berada di Thailand?

Partahi enggan menanggapinya. "Ah, sudahlah. Sudah cukup," dia berkelit.

Pada 4 Februari lalu di Gedung KPK, Fahmi atas nama Laskar Ampera 66 mempertanyakan status hukum Miranda S. Goeltom yang dalam kasus suap cek pelawat masih ditetapkan KPK berstatus saksi. Fahmi mengatakan melihat ada keanehan dalam pasal yang digunakan untuk menjerat para tersangka yang di antaranya adalah politisi Partai Golkar, PDIP dan PPP.

"Kalau itu kasusnya suap, maka si penyuap dan penerima suap harus diperlakukan sama. Yang saya lihat tidak," kata Fahmi.

Menurut dia, penahanan 25 politisi itu seharusnya merupakan bukti kuat untuk menetapkan Miranda sebagai tersangka. Miranda sendiri berulang kali membantah keterlibatannya dalam kasus ini.

Saat itu Fahmi juga mempertanyakan soal Nunun yang seolah-olah tak bisa disentuh KPK dengan alasan sakit lupa ingatan akut. Nunun diduga adalah orang yang membagikan uang suap kepada para politisi itu. "Kata teman-teman saya yang melihat Nunun di Bangkok, dia tidak sakit," katanya. Bahkan, Fahmi mengklaim punya bukti soal kondisi Nunun.

Nunun adalah istri mantan Wakil Kepala Polri Komjen (purn) Adang Daradjatun. (

KPK TAK MAMPU MENANGKAP NUNUNG DAN MIRANDA GULTOM

JAMBI EKSPRES:


Politisi Golkar, Priyo Budi Santoso
Fokus
KPK Tak Mampu Cari Nunun Nurbaeti?
"Kalau sungguh-sungguh mau dikejar dan diselidiki pasti dengan gampang akan diketahui."
Rabu, 9 Februari 2011, 00:27 WIB

Nunun Nurbaeti Daradjatun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum berhasil menemukan keberadaan Nunun Nurbaeti Daradjatun. Padahal, nama Nunun disebut-sebut sebagai kunci dalam kasus suap pemberian cek pelawat usai pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

"Kami tidak mengetahui persis di mana kini ia berada. Kabarnya kan dia sakit," kata Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK, Haryono Umar.

Di tengah kesimpangsiuran keberadaan Nunun, politisi senior Partai Golkar, Fahmi Idris, mengungkapkan bahwa Nunun dalam keadaan sehat dan tengah berada di Bangkok, Thailand. Fahmi meyakini hal itu karena memiliki salinan paspor milik Nunun saat pergi ke Bangkok.

Fahmi pun meminta agar Nunun mau diperiksa penyidik KPK. Dan jika dalam keadaan sakit, Nunun juga harus mau diperiksa oleh tim dokter independen yang dibentuk oleh KPK. "Silakan Bu Nunun datang ke KPK dengan didampingi pengacara, jangan dokter pribadinya. Biar dokter KPK yang menentukan dia sakit apa," kata Fahmi Idris saat dihubungi VIVAnews.com.

Mengenai kesimpangsiuran kabar Nunun, pihak keluarga Nunun langsung memberikan keterangan. Suami Nunun, Adang Daradjatun berulang kali membantah istrinya adalah penyalur uang suap kepada sejumlah anggota dewan itu. "Ibu Nunun pernah disumpah tidak tahu kasus itu dan tidak pernah memberi suap."

Mantan Wakapolri itu menambahkan, "Tolong dibuktikan bahwa Ibu Nunun yang memerintahkan."

Adang pun protes kenapa hanya istrinya saja yang diburu dalam kasus suap ini. Padahal, menurut dia, yang menyerahkan cek kepada sejumlah anggota Komisi Keuangan DPR adalah seseorang berinisial AM. "Dari fakta sidang, AM kan pemberinya. Kenapa istri saya terus yang dicari."

Dia juga memprotes kenapa informasi mengenai siapa si pemberi cek hanya digali dari istrinya. Padahal, masih menurut Adang, Nunun tidak tahu-menahu soal kasus ini dan proses pemberian cek tersebut.

"Saya sudah tanya kepada Ibu, Nun, ini apa yang terjadi dan dia bilang tidak tahu sama sekali apalagi yang namanya AM yang memberikan cek kepada DPR," ujar anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PKS itu.

Meski demikian, Adang mengaku sudah siap saja jika sewaktu-waktu KPK menetapkan Nunun sebagai tersangka. "Saya akan kooperatif. Saya akan hormati proses, tidak diam dan tidak mendahului. Saya akan hadir kalau dipanggil," ia menegaskan. "Tapi jangan proses ini dibawa ke politik. Tapi kan orang sakit tidak bisa diperiksa."

Mengenai teka-teki kondisi kesehatan Nunun Nurbaeti dijawab dokter pribadinya, dr Andreas Harry. Dia menegaskan bahwa pasiennya itu masih sakit.

Bahkan, masih menurut dia, ada gumpalan cairan di kepala Nunun dan kini makin bertambah. Akibat terburuk, Nunun bisa kena stroke lagi. "Gumpalan berbentuk liquid ini bertambah berdasarkan hasil rontgen dokter 17 November 2010," kata Andreas. "Nunun berpotensi stroke lagi."

Serangan stroke terakhir, kata dia, pernah menimpa Nunun pada 2006. Sejak itu, Nunun dia sebut menderita lupa akut.

Jumpa pers ini diadakan untuk merespons pernyataan politisi senior Partai Golkar, Fahmi Idris, yang menyatakan ia memiliki bukti Nunun sehat wal'afiat dan kini bermukim di Bangkok, Thailand.

Andreas, yang berpraktik di Rumah Sakit Gading Pluit, menjelaskan bahwa penyakit Nunun bukan pada faktor fisik, melainkan menyangkut post-stroke amnesia. "Jalan-jalan dia bisa, bahkan dianjurkan untuk melakukan aktivitas,"

Status perawatan Nunun sekarang adalah tengah berobat jalan di sebuah rumah sakit Singapura. Namun, anehnya, dia tidak mau memberitahu di rumah sakit mana persisnya Nunun dirawat.

*****

KPK sebenarnya sudah pernah memeriksa Nunun pada 9 Oktober 2008 atau jauh sebelum kasus ini naik ke penyidikan. Ada 10 pertanyaan yang dilayangkan tim penyelidik KPK kepada istri mantan Wakil Kepala Polri, Komjen (Purn) Adang Daradjatun, saat itu.

"Klien saya dimintai klarifikasi soal penyerahan-penyerahan cek dalam kasus Miranda Goeltom," tegas pengacara Nunun, Partahi Sihombing.

Menurut Partahi, kliennya diberondong 10 pertanyaan oleh penyelidik KPK terkait dugaan pemberian suap kepada seluruh anggota komisi perbankan di legislatif. Kendati demikian, Partahi belum mengetahui substansi pertanyaan yang dilayangkan kepada Nunun.

Pada Senin 8 Juni 2009, KPK menetapkan empat anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004 sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Dhudie Makmum Murod, Udju Juhaeri, Endin AJ Soefihara, dan Hamka Yandhu. Mereka diduga menerima cek pelawat usai pemilihan yang saat itu dimenangkan Miranda.

Saat itu, Wakil Ketua KPK, M Jasin menjelaskan bahwa uang yang diterima Dudhie cs berasal dari istri mantan pejabat negara berinisial N. Namun Jasin enggan menjelaskan asal uang yang diterima N. "Nanti akan diungkapkan di pemeriksaan," jelasnya. KPK pun berjanji akan kembali memanggil Nunun.

Keterlibatan Nunun dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia ini beberapa kali disebut dalam persidangan Dudhie Makmun cs. Dalam persidangan terungkap bahwa cek pelawat yang diterima Dudhie cs berasal dari Nunun melalui Arie Malangjudo.

Hakim kemudian memerintahkan untuk menghadirkan Nunun dalam persidangan. Namun hingga panggilan ketiga, jaksa KPK tidak dapat menghadirkan Nunun dalam persidangan dengan alasan sakit. Bahkan jaksa pun tidak pernah membacakan keterangan Nunun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, menyatakan Dudhie cs terbukti menerima cek pelawat. Hakim menegaskan bahwa cek pelawat yang diterima Dudhie Makmun Murod cs berasal dari Komisaris PT Wahana Esa Sejati, Nunun Nurbaeti Daradjatun.

Pernyataan majelis hakim ini tertuang dalam pertimbangan vonis untuk Dudhie terkait kasus saat Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) tahun 2004.

Salah satu anggota hakim, Slamet Subagio, membacakan bahwa pada Juni 2004 sekitar pukul 10.00-11.00 WIB ada percakapan antara Nunun dan stafnya, Ahmad Hakim Safari atau Arie Malang Judo.

Meski Nunun tidak bisa dihadirkan dalam sidang untuk mengonfirmasi percakapan ini, menurut Slamet, "Percakapan ini sudah dibenarkan oleh saksi Arie Malang Judo."

Usai putusan Dudhie cs, jumlah tersangka kasus suap ini semakin banyak. KPK kemudian menetapkan lagi 26 anggota DPR periode 1999-2004 sebagai tersangka. 10 Berasal dari Partai Golkar, 14 dari PDI Perjuangan, dan 2 dari PPP. Salah satu anggota DPR dari PDI Perjuangan, Jeffrey Tongas Lumban Batu, meninggal dunia setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam deretan tersangka juga terdapat nama seperti Panda Nababan, Paskah Suzetta, dan TM Nurliff.

Paska penetapan tersangka ini, desakan agar KPK untuk mengungkap siapa pemberi cek pelawat semakin gencar. Desakan semakin gencar paska para politisi itu ditahan KPK pada 28 Januari 2011.

Usai putusan terhadap Dudhie cs, KPK juga sudah berulang kali memanggil Nunun. Namun, lagi-lagi Nunun tidak dapat hadir dalam pemanggilan KPK dengan alasan sakit dan dirawat di RS Mount Elizabeth, Singapura.

KPK pun berinisiatif mencari Nunun ke Singapura untuk mencari second opinion. Namun, setelah tiba di Singapura, KPK menemukan Nunun tidak dirawat di RS Elizabeth. "Ada informasi didapat tim, ternyata di rumah sakit yang selama ini dikabarkan, tidak ada," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

Menurut dia, tim sedang mencari ke tempat lain. Meski tim resmi belum berangkat ke Singapura. "Kalau nggak resmi saya nggak bisa menjawab," ujar Johan.

Menurut Johan, KPK berkepentingan memastikan kondisi Nunun. Apakah benar Nunun sakit lupa berat atau tidak. "Karena yang bersangkutan tidak ada di Indonesia waktu itu sehingga belum mendapatkan second opinion," ujar Johan.

Sejak saat itu, Nunun tidak dapat dihadirkan oleh KPK. "Hingga kini kami belum tahu keberadaannya (Nunun) di mana," kata Haryono Umar.

*****

Menurut Fahmi, jika pihak Nunun merasa tidak bersalah dalam kasus suap ini, seharusnya Nunun mau dengan sukarela datang ke KPK dan diperiksa. "Kalau dia tidak bersalah kenapa tidak mau diperiksa KPK, kenapa justru dia pergi. Kenapa tidak muncul dengan alasan sakit, kalau sakit minta KPK untuk bentuk tim dokter independen," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan hal senada. Menurut dia, KPK harus segera memastikan kondisi kesehatan saksi kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu.

"Sebenarnya saya yakin banyak elite dan para politisi mengetahui hal ini bahwa tidak mungkin Ibu Nunun itu tiba-tiba menjadi pelupa. Kan kita tahu dulu Ibu Nunun salah satu sosialita yang selalu tampil di acara-acara yang bersifat terbuka kok tiba-tiba menjadi lupa," kata Pramono.

Menurut Pramono, hal ini kemudian menjadi tugas dari KPK untuk mencari tahu tentang penyakit yang diidap Nunun. "Kalau KPK tidak tahu menurut saya, ya...harus tahu. karena KPK diberikan peralatan untuk mengetahui itu. Dan kalau ini sungguh-sungguh mau dikejar dan diselidiki pasti dengan gampang akan diketahui," ujar Wakil Ketua DPR itu.

Menurut Pramono, kasus ini merupakan ujian bagi KPK. Lembaga tersebut, dia melanjutkan, tidak dapat bermain-main dalam menyelidiki kasus yang sudah menarik perhatian publik itu.

Keberadaan Nunun sampai saat ini masih belum diketahui. Namun, Imigrasi mencatat Nunun sudah berada di luar negeri sejak 23 Februari 2010. "Pada catatan kami, Nunun terakhir pergi keluar negeri pada 23 Februari 2010. Dia berangkat ke Singapura," kata juru bicara Keimigrasian kementerian Hukum dan HAM, M Barimbing.

Setelah Nunun ke luar negeri itu, sambungnya, Imigrasi baru menerima surat permohonan cegah untuk yang bersangkutan. Mengenai informasi Nunun ada di Thailand, Barimbing mengungkapkan Imigrasi Jakarta tidak menerima informasi ini. "Memang sistem Imigrasi kita ini tidak online. Jadi, kami tidak dapat informasi dari keimigrasian di Singapura dan Thailand soal keberadaan Nunun," jelasnya.

Hingga hari ini, kata dia, Imigrasi Indonesia belum melacak keberadaan Nunun di tanah air. "KPK memang sudah meminta jika yang bersangkutan masuk ke Indonesia, paspornya ditahan."


DPR: Tidak Logis KPK Tak Tahu Nasib Nunun
Meski sudah menahan 25 anggota DPR periode 1999-2004, KPK belum menyentuh si pemberi suap.
Selasa, 8 Februari 2011, 17:44 WIB

Politisi Golkar, Priyo Budi Santoso

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum mampu menjawab pertanyaan publik dalam tiga kasus besar, yakni skandal Bank Century, mafia pajak Gayus Tambunan, dan suap cek pelawat anggota DPR.

"Century makin lama makin tidak jelas ketika ditangani KPK," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Selasa 8 Februari 2011.

Nasib yang sama juga terjadi dalam penanganan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. DPR, kata Priyo, terkejut dengan pernyataan Menteri Keuangan bahwa sampai sekarang mereka belum dimintai data 151 perusahaan yang terkait Gayus oleh KPK. "Ini berita yang sangat memukul kita bersama," kata dia.

Sedangkan mengenai kasus cek pelawat, meski sudah menahan 25 anggota DPR periode 1999-2004, KPK belum menyentuh si pemberi suap. "Ini mengecewakan kita karena terjadi ketidakadilan. Sampai hari ini sumber penyuap tidak jelas. Nggak logis, kenapa penyuapnya tidak ada, lalu yang disuap ada," kata Priyo.

Padahal, Priyo mengaku kekuasaan KPK untuk menangkap orang besar sekali. Bahkan, bisa mengetahui gerak-gerik semua target-targetnya. "Jadi aneh, kalau tidak mengetahui keberadaan si Ini... si Itu. Itu teoritik, saya tidak hanya bicara Nunun (saksi kasus suap cek pelawat Nunun Nurbaeti). Tapi, ini memang tidak masuk akal," ujarnya.

Nunun hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Meski pihak pengacara dan keluarga meyakinkan Nunun sakit dan sedang berobat di Singapura, politisi senior Partai Golkar, Fahmi Idris meyakinkan Nunun ada di Bangkok, Thailand dan sehat wal'afiat. Ia mengaku memiliki bukti soal keberadaan Nunun.

Namun keluarga bersikukuh. Suami Nunun, mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun mengatakan pernyataan Fahmi sebagai pembunuhan karakter terhadap istrinya. Bahkan, dalam jumpa pers pagi tadi, dokter yang menangani Nunun meyakinkan pasiennya benar-benar sakit dan cairan di kepalanya semakin menumpuk. Sang dokter juga meyakinkan untuk mengobati sakit lupa akutnya, Nunun disarankan banyak beraktivitas, termasuk jalan-jalan.


DPR: KPK Harus Periksa Nunun dan Miranda
"Tindakan KPK menahan sejumlah politisi prematur, karena penyuapnya belum ditemukan."
Selasa, 8 Februari 2011, 13:09 WIB

Miranda Swaray Goeltom

Anggota Komisi Hukum DPR, Gayus Lumbuun, kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Nunun Nurbaeti dan Miranda Swaray Goeltom.

Keterangan keduanya dinilai penting dalam kasus aliran cek pelawat saat pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang dimenangi Miranda pada tahun 2004.

"KPK jangan tebang pilih. Ibu Nunun dan Miranda harus diperiksa dan dimintai keterangan supaya ada kejelasan, apakah benar ada pemberian suap atau tidak," kata Gayus kepada VIVAnews.com, Selasa 8 Februari 2011.

Bila perlu, tambah Gayus, Nunun dan Miranda tidak perlu ditahan karena tahanan hanyalah instrumen untuk mempermudah penyidikan. "Yang penting itu keterangan mereka."

Politisi PDIP itu menyatakan, dalam ketentuan hukum apapun, pemberi suap perlu diperiksa terlebih dahulu daripada penerima suap. "Jadi tindakan KPK [yang menahan sejumlah politisi tersangka penerima suap] adalah prematur, karena penyuapnya belum ditemukan," tandas Gayus.

Sebelumnya, politisi senior Golkar Fahmi Idris menyatakan bahwa Nunun kini tinggal di Bangkok, Thailand, dalam keadaan sehat walafiat. Namun suami Nunun, mantan Wakapolri Komjen Pol (purn) Adang Daradjatun, dan dokter pribadi, Andreas Harry, menolak mengkonfirmasi keberadaan yang bersangkutan.

Andreas hanya mengatakan, Nunun masih menderita lupa akut sehingga dianjurkan untuk beraktivitas. Sementara itu, Miranda menolak berkomentar tentang kasus suap itu. "No Comment. Masih banyak berita yang lebih menarik," ujarnya ringan saat menghadiri sebuah acara seminar di Hotel Dharmawangsa, hari ini.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, juga meminta KPK bertindak tegas dan segera memeriksa Nunun dan Miranda. Menurutnya, tidak mungkin KPK tidak tahu apa-apa. "Dan tidak mungkin Nunun tiba-tiba lupa."


Fokus
Pramono Ragu Nunun Sakit Lupa Ingatan
"Kalau KPK tidak tahu, ya harus tahu karena KPK diberikan peralatan untuk mengetahuinya."
Selasa, 8 Februari 2011, 12:54 WIB

Pramono Anung

Politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung, menyangsikan Nunun Nurbaeti menderita sakit lupa. Pramono pun meminta KPK harus segera memastikan kondisi kesehatan saksi kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu.

"Sebenarnya saya yakin banyak elite dan para politisi mengetahui hal ini bahwa tidak mungkin Ibu Nunun itu tiba-tiba menjadi pelupa. Kan kita tahu dulu Ibu Nunun salah satu sosialita yang selalu tampil di acara-acara yang bersifat terbuka kok tiba-tiba menjadi lupa," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 8 Februari 2011.

Menurut Pramono, hal ini kemudian menjadi tugas dari KPK untuk mencari tahu tentang penyakit yang diidap Nunun. "Kalau KPK tidak tahu menurut saya ya harus tahu karena KPK diberikan peralatan untuk mengetahui itu. Dan kalau ini sungguh-sungguh mau dikejar dan diselidiki pasti dengan gampang akan diketahui," ujar Wakil Ketua DPR itu.

Menurut Pramono, kasus ini merupakan ujian bagi KPK. Komisi juga tidak dapat bermain-main dalam menyelidiki kasus yang sudah menarik perhatian publik itu.

Mengenai kondisi Nunun, dokter pribadinya, dr Andreas Harry, menegaskan pasiennya masih sakit. Menurut dia, ada gumpalan cairan di kepala Nunun dan kini makin bertambah. Akibat terburuk, Nunun bisa kena stroke lagi. Serangan stroke terakhir, kata dia, pernah menimpa Nunun pada 2006. Sejak itu, Nunun dia sebut menderita lupa akut.

Dr. Andreas, yang berpraktik di Rumah Sakit Gading Pluit, menjelaskan bahwa penyakit Nunun bukan pada faktor fisik, melainkan menyangkut post-stroke amnesia. "Jalan-jalan dia bisa, bahkan dianjurkan untuk melakukan aktivitas," jelas dia.

Keterlibatan Nunun dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia ini ditegaskan Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Majelis menyatakan bahwa cek pelawat yang diterima Dudhie Makmun Murod cs berasal dari Komisaris PT Wahana Esa Sejati, Nunun Nurbaeti Daradjatun.

Pernyataan majelis hakim ini tertuang dalam pertimbangan vonis untuk Dudhie terkait kasus saat Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) tahun 2004.

Salah satu anggota hakim, Slamet Subagio membacakan bahwa pada Juni 2004 sekitar pukul 10.00-11.00 WIB ada percakapan antara Nunun dan stafnya, Ahmad Hakim Safari atau Arie Malang Judo.

Meski Nunun tidak bisa dihadirkan dalam sidang untuk mengonfirmasi percakapan ini, menurut Slamet, percakapan ini sudah dibenarkan oleh saksi Arie Malang Judo.

Dalam kasus ini, sebanyak 30 anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004 sudah dijerat KPK. Sebanyak 4 tersangka sudah divonis dengan hukuman beragam.

Terakhir, KPK menetapkan 26 tersangka penerima cek pelawat usai pemilihan DGS BI yang dimenangkan Miranda Swaray Goeltom itu. Dari 26 tersangka, sebanyak 14 orang berasal dari PDI Perjuangan.