JAMBI EKSPRES:
1.000 Orang Anti-Ahmadiyah Padati Bundaran HI
Massa membawa spanduk berisi tuntutan kepada pemerintah agar membubarkan Ahmadiyah.
Selasa, 1 Maret 2011, 14:14 WIB
Aksi Demonstrasi Anti Ahmadiyah
Sekitar seribu orang menggelar demonstrasi menuntut pembubaran Ahmadiyah. Massa yang mengklaim berasal dari 89 organisasi kemasyarakatan itu mulai memenuhi Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.
Massa yang berdemonstrasi tergabung dalam ormas Forum Umat Islam(FUI), Pemuda Ka'bah PPP, Pemuda Bulan Bintang, Anshorut Tauhid dan Front Pembela Islam ini mulai melakukan unjuk rasa sejak pukul 13.30 WIB, Selasa 1 Maret 2011.
"Tuntutan kami hanya satu, pemerintah bubarkan Ahmadiyah," kata Ketua Pengkaderan FUI Pusat, Abdul Jabbar, kepada VIVAnews.com di lokasi demonstrasi. Dalam aksi siang ini Abdul Jabbar mengaku mengerahkan 5.000 massa dari 89 ormas se-Jabodetabek. Rencananya, usai berorasi di Bundaran HI, pada sore hari, massa akan berunjuk rasa ke Istana Presiden.
"Kami akan menginap di depan Istana hingga tuntutan kami dipenuhi. Kami sudah mempersiapkan massa selama 10 hari untuk menginap, jika pemerintah tidak segera memenuhi tuntutan kami" ujar Abdul Jabbar.
Akibat aksi ini, lalu lintas sekitar Bundaran HI padat merayap. Karena massa yang mayoritas berpakaian serba putih ini mulai memenuhi jalur jalan. Saat berunjuk rasa, massa membawa spanduk dan pamflet berisi tuntutan kepada pemerintah agar segera mengambil keputusan membubarkan Ahmadiyah.
"Bubarkan Ahmadiyah atau revolusi" isi salah satu spanduk. Sementara itu, menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ratusan personel kepolisian sudah berjaga-jaga di lokasi.
Islam Nusantara, Apa Pula?
Senin, 28 Februari 2011 | 19:24 WIB
Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif (kiri) dan guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis-Suseno (tengah), didampingi moderator Julianto, menjadi pembicara dalam seminar Islam, Nasionalisme, dan Konsolidasi Ideologis Partai Politik di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (17/4). Diskusi antara lain membahas ideologi partai politik yang lemah akan mengancam demokrasi.
Oleh Edy M. Ya`kub
Itulah istilah yang diperbincangkan dalam seminar bertema "NKRI, Aswaja, dan Masa Depan Islam Nusantara" yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di Surabaya (22/2).
Dalam seminar untuk memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-88 NU itu, PWNU Jatim "membedah" Islam Nusantara melalui sejumlah pembicara dari kalangan politisi, tokoh agama, dan kalangan akademisi.
Politisi yang diundang adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua DPP PPP KH Noer Iskandar SQ, dan parpol lain sebagai peserta aktif.
Dari kalangan tokoh agama ada Habib Rizieq (Ketua Umum Front Pembela Islam/FPI), Ustadz Ja`far Umar Thalib (mantan Panglima Laskar Jihad), dan KH Said Aqiel Siradj (Ketua Umum PBNU).
Sementara itu, kalangan akademisi antara lain Prof Yudi Latief (Universitas Paramadina, Jakarta), Prof Ali Haidar (peneliti NU dari Unesa Surabaya), dan akademisi lain sebagai peserta aktif.
Agaknya, istilah Islam Nusantara yang dilontarkan NU itu tidak terlepas dari fenomena ideologis dengan hadirnya kelompok "baru" Islam di Jatim seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), FPI, Ikatan Ahlil Bait Indonesia (IJABI), Ahmadiyah, dan sebagainya.
Dalam pengantar seminar, Rais Syuriah PBNU KH Hasyim Muzadi selaku pembicara utama menegaskan bahwa tiga sumbangan besar NU yang telah diakui dunia adalah menata hubungan negara dan agama, mabadi khoiro umma (umat yang berkarakter baik), dan penguatan sipil.
"NU membawa Islam dalam konsep seperti yang didakwahkan para Walisongo di kawasan Nusantara hingga konsep Islam ala NU itu kini dikenal dunia di seantero dunia," kata Presiden Agama-agama Dunia itu.
Dalam menata hubungan negara dan agama, NU mementingkan agama dalam konteks nilai-nilai, sehingga Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara agama, tapi agama dan nilai-nilai agama pun berkembang dengan baik.
"Bahkan, nilai-nilai agama itu akhirnya mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga agama tidak sekedar ritual, tapi ada dalam kehidupan masyarakat sebagai Rahmatan Lil Alamin," katanya.
Oleh karena itu, kata pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam di Malang dan Depok itu, para pemimpin Indonesia yang ingin mempertahankan NKRI, maka ia hendaknya membesarkan NU dan pesantren.
Rahmatan Lil Alamin
Pernyataan Hasyim Muzadi itu "diamini" Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Ketua Umum FPI Habib Rizieq, bahkan keduanya mengaku merasa aman dengan NU.
"Saya merasa tenang dan nyaman berada di NU, karena itu saya setuju dengan pernyataan Pak Hasyim Muzadi (Islam Rahmatan Lil Alamin yang mengedepankan nilai-nilai), bahkan saya berharap NU berkembang di seluruh Indonesia seperti di Jatim," kata Ical.
Di hadapan 500-an pengurus NU se-Jatim, mantan Menko Kesra itu mengaku gundah menyikapi kehidupan berbangsa yang penuh intrik dan fitnah serta kekerasan.
"Intrik, fitnah, dan kekerasan membuat hidup kita tidak enak, karena itu saya berharap NU menjadi penjaga bangsa, garda bangsa yang mengedepankan nilai-nilai agama sehingga NU menjadi perekat kemajemukan," katanya.
Senada dengan itu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan NU merupakan "jangkar persatuan" dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dalam suku, budaya, bahasa, dan sebagainya.
"Kalau konsisten pada tradisi berpikir, NU akan menjadi pilar bagi eksitensi Indonesia, sehingga kita akan maju dalam politik yang diarahkan pada dua hal yakni kemajuan ekonomi dan karakter. Saya kira NU berperan besar dalam pendidikan karakter lewat pesantren," katanya.
Hal itu juga diakui Ketua Umum FPI Habib Rizieq. "NU adalah `rumah besar Aswaja` di dunia dan pimpinan NU adalah orang tua sendiri. Kami sangat mencintai NU, karena NU itu rumah besar kami dan pimpinannya adalah orang tua kami," katanya.
Oleh karena itu, ia mengajak NU dan para ulama untuk menjaga Indonesia dari intervensi pihak luar yang memasukkan aliran sesat dan pikiran liberal.
"Islam sampai sekarang tetap damai dan toleran. Istilah bahwa Islam radikal, kekerasan agama (Islam), teroris (Islam), dan fundamentalis (Islam) itu hanya diskriminasi yang sengaja menyudutkan Islam, sebab kalau pemberontak di Filipina selatan dan Thailand itu non-Islam atau Israel mengebom tidak disebut teroris," katanya.
Pandangan agak berbeda datang dari Prof Ali Haidar. "Islam politik tidak mungkin berkembang bagus di Indonesia seperti di Timur Tengah, karena Islam berkembang di Indonesia melalui budaya, sehingga Islam politik tidak mengakar di Indonesia," tandasnya.
Namun, Guru Besar Universitas Paramadina Jakartam, Prof Yudi Latief, melihat NU memiliki keunggulan. "Islam secara politik di Indonesia memang kurang bernasib bagus, tapi Islam secara kekuatan sipil cukup bagus. Buktinya, aturan tentang zakat, pernikahan, perbankan, dan sebagainya berkembang tanpa masalah," katanya.
Agaknya, Islam Nusantara yang dilontarkan NU adalah Islam yang pernah dikembangkan para Walisongo yakni bukan Islam politik seperti konsep "negara Islam", namun mengembangkan nilai-nilai Islam untuk mewujudkan "masyarakat Islam" sehingga tidak terjadi benturan budaya, karena Islam justru menjadi "Rahmatan Lil Alamin" (rahmat bagi seluruh alam)
Konferensi Tahunan Islam
Temukan Kembali Jati Diri Islam Nusantara
Konferensi Tahunan Kajian Islam ke-10 atau The 10th Annual Converence on Islamic Studies (ACIS) dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin, Senin (1/11/2010) malam, di Gedung Sultan Suriansyah, Kota Banjarmasin.
Selain dari dalam negeri, kegiatan yang berlangsung hingga 4 November ini menghadirkan sejumlah pembicara inti dari luar negeri, antara lain dari Amerika Serikat, Thailand, Australia, Filipina, Jepang, Mesir, Brunei Darussalam, dan Malaysia.
Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Muhammad Ali dalam sambutannya mengatakan, ada 80 makalah yang akan dipresentasikan dan disirkulasikan selama konferensi dari total 357 makalah yang masuk ke panitia.
Adapun tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah "Menemukan Kembali Jatidiri Islam Nusantara" dalam arti tidak hanya menyangkut Indonesia, tapi juga Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura sebagai nusantara.
"Tujuan konferensi ingin melakukan kembali pengkajian tentang bagaimana hakikat dari Islam yang dipraktikkan Muslim di Nusantara. Harapannya kita bisa mendapatkan gambaran tentang Islam Nusantara, mengambil pokok-pokok pikiran untuk disumbangkan ke dunia," ujarnya.
