Insiden Cikeusik, Ini Kesimpulan TPF MUI
TPF MUI menyatakan insiden ini murni bentrok.
Selasa, 1 Maret 2011, 06:04 WIB
Tim Pencari Fakta (TPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merampungkan pengusutan insiden berdarah di Cikeusik, Pandeglang, Banten pada Minggu 6 Februari 2011. Hasilnya, TPF MUI menyatakan insiden ini bukan penyerangan warga terhadap jemaah Ahmadiyah, melainkan murni bentrok.
"TPF menemukan bahwa warga Ahmadiyah yang hari itu memulai dengan kedatangan dua mobil dan melempar batu," kata Ketua MUI Amidhan saat dihubungi , Senin malam 28 Februari 2011.
TPF MUI, kata dia, telah menyerahkan hasil pencarian fakta ini kepada Mabes Polri sebagai second opinion dalam penyidikan kasus kekerasan itu. "Secara umum, kami mempertanyakan kenapa ada dua mobil itu datang (dari Jakarta) dan membawa kameraman, kemudian persenjataan," kata dia.
Menurutnya, tim di lapangan menemukan bahwa warga Ahmadiyah itu membawa senjata berupa batu, tombak, samurai, dan pedang. Masalah ini, kata dia, lantas bergeser, tidak lagi masalah agama tapi soal gengsi. "Orang Banten itu sama seperti orang Sulawesi Selatan, Aceh, Madura. Adatnya keras. Mendapat perlakuan seperti itu, jawara di sana pun terpicu," kata dia.
MUI berharap pengadilan bisa seobjektif mungkin dalam pengusutan kasus ini sehingga bisa didapat keadilan yang terima semua pihak. Dia pun meminta agar Pemerintah mencari solusi yang dapat menyelesaikan perbedaan masalah Ahmadiyah ini selamanya. "Masalah Ahmadiyah ini kan sudah berlarut-larut. Harus diselesaikan tuntas."
MUI, sambungnya, tetap menyerukan damai di Indonesia dalam menyelesaikan perbedaan yang ada.
Dalam insiden bentrok itu, tiga warga jemaah Ahmadiyah tewas mengenaskan dan lima lainnya luka parah. Kepolisian sendiri telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus ini.
Yenny Wahid:
Indonesia Model Toleransi Agama, Pantaskah?
Hasil survei Wahid Institute, tahun 2010, tingkat kekerasan berbau agama cukup tinggi.
Senin, 28 Februari 2011, 17:17 WIB
Rumah Suparman, anggota Jamaah Ahmadiyah yang diserang
Tiga hari di bulan Februari 2011 menjadi momentum kelabu dalam sejarah Kebhinekaan Indonesia. Pada Minggu 6 Februari rusuh berdarah di Cikeusik menewaskan tiga jemaah Ahmadiyah. Selang dua hari kemudian, ricuh di muka Pengadilan Temanggung meluber ke kota. Tiga gereja dirusak dan disulut api.
Rentetan kekerasan tersebut adalah ironi, karena terjadi di Indonesia yang dikenal rukun. Tak kurang dari Presiden AS, Barack Obama ingin menjadikan Indonesia sebagai model kehidupan pluralis dan toleran.
"Apakah Indonesia masih pantas dijadikan model pluralisme beragama?" Direktur Wahid Institute Yenny Zannuba Wahid melontarkan pertanyaan dalam diskusi bertajuk "Ritus Kekerasan Berbasis Agama, Mengapa Terus Terjadi?" di Wahid Institute, Jakarta, Senin 28 Februari 2011.
Yenny menilai, yang terjadi belakangan ini justru kekerasan atas nama keyakinan makin meningkat. Bahkan berujung pada pembunuhan. Ditambahkan dia, dari hasil survei Wahid Institute, tahun 2010, tingkat kekerasan berbau agama cukup tinggi. "Bahkan ada ormas yang melakukan kekerasan 10 kali dalam sehari," imbuhnya.
Kekerasan karena perbedaan keyakinan, bukan hanya menimpa kelompok Ahmadiyah, tetapi banyak kelompok minoritas lain. Menurut putri Gus Dur ini, negara tidak berada pada posisi yang netral dalam menyelesaikan masalah ini.
"Negara bingung kalau menghadapi organisasi yang katanya mewakili umat Islam. Padahal, mayoritas umat Islam tidak suka dengan kekerasan," tegas Yenny.
Sementara, sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tamagola menyatakan, kekerasan berbau agama di Indonesia akibat ketidaktegasan pemerintah. Ketidaktegasan termasuk menentukan status negara Indonesia.
"Negara harus ditegaskan, apakah kita sebagai negara sekuler atau negara agama. Kalau negara kita sekuler, tegaskan bahwa negara kita bukan negara agama," ujarnya.
Selain itu juga, Thamrin melihat, agama, politik dan ekonomi memiliki kekuatan yang sama kuat. Sehingga, kekuatan ini, jika tidak diimbangi oleh konstitusi yang kuat, maka negara tidak akan berdaya dalam menghadapi kekuatan ketiganya.
"Kalau bicara power, konstitusi sebagai landasan negara harus punya power juga," tegasnya.
Perda Ahmadiyah Jangan Berlawanan dengan SKB
Kemendagri belum melakukan kajian dan koreksi menyeluruh pada Perda terkait Ahmadiyah ini.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan pihaknya akan mencoret peraturan daerah (Perda) Ahmadiyah jika tak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai Ahmadiyah.
"Kalau perda itu memperkuat SKB, silakan saja. Tapi kalau di luar kewenangan, akan dicoret," kata Gamawan di Gedung DPR, Senin 28 Februari 2011.
Namun, Gamawan mengakui Kementerian Dalam Negeri belum melakukan kajian dan koreksi menyeluruh terhadap perda-perda yang dibuat daerah terkait Ahmadiyah ini. Saat ini, kata dia, Pemerintah tengah melakukan tindakan preventif untuk memperkuat SKB sesuai koridor hukum.
Mengenai kekerasan yang berkaitan Ahmadiyah, kata Gamawan, pemerintah telah memiliki mekanisme hukum untuk mengusutnya. Lagipula, sambungnya, Presiden SBY telah menginstruksikan pengusutan. "Hal ini masih diproses dan akan segera ditindak," kata dia.
Minggu, 6 Februari lalu, sekelompok orang menyerang rumah kediaman salah satu warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Dalam insiden ini, tiga warga Ahmadiyah tewas mengenaskan dan lima lainnya luka parah.
Sampai saat ini, sudah 12 tersangka yang ditahan kepolisian. Dua tersangka terakhir menyerahkan diri hari ini.
Laporan: Ronito Kartika Suryani, umi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar