HATTA KE TEUKU UMAR, PDIP MASUK KOALISI

JAMBI EKSPRES:


Hatta ke Teuku Umar, PDIP Masuk Koalisi?
"Masa lucu-lucuan berakhir. Orang sebaiknya meluruskan pikiran dan hatinya untuk koalisi."
Kamis, 3 Maret 2011, 00:09 WIB

Hatta Rajasa bersama Taufiq Kiemas

Isu pergantian personel Kabinet Indonesia Bersatu jilid II semakin kencang bergulir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan akan menggandeng partai politik yang selama ini menjadi oposisi dalam pemerintahan, PDI-Perjuangan.

Kabar tersebut menguat saat Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa, mendatangi rumah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa 1 Maret 2011. "Iya. Saya ke situ. Tidak ada apa-apa, hanya silaturahmi biasa," kata Hatta.

Dia memastikan tidak bertemu dengan Megawati, tapi dengan suaminya, Taufiq Kiemas, yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan, dan putrinya, Puan Maharani. Pertemuan itu, kata Hatta, berlangsung sejak sekitar pukul 17.00-19.00 WIB.

Dimanakah Megawati saat itu? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengaku bahwa semalam ia bersama Megawati dan beberapa petinggi partai makan malam bersama.

"Saya tidak tahu sama sekali ya [pertemuan itu]," kata Tjahjo. "Karena kemarin jam 19.00 sampai jam 22.00 saya makan malam sama Ibu Mega, di luar kediamannya."

Meski demikian, Hatta enggan membeberkan maksud dan tujuan dia mendatangi rumah Megawati untuk membahas koalisi atau tidak. Termasuk kapasitasnya apakah sebagai utusan SBY atau sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional. "Ya, macam-masam kapasitas saya. Apa sajalah, pokoknya tetap Hatta Rajasa."

Membahas soal koalisi? "Oh, saya tidak bahas koalisi," jawab Hatta.

Mengenai kemungkinan PDI Perjuangan masuk ke kabinet, mantan Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengakui partainya sudah berulang kali ditawari. Namun, sikap PDI Perjuangan ditentukan oleh Megawati sebagai Ketua Umum. "Kalau ada perubahan hanya ibu Mega yang menentukan," kata Pramono. "Dan dia karakternya adalah konsisten."

Megawati dan Taufiq selama ini diberitakan tidak sehaluan soal koalisi dengan pemerintahan SBY. Taufiq berharap kader partai masuk kabinet, sementara Megawati ingin PDI-P berdiri sebagai opisisi.

Selain Hatta, Presiden juga menugasi pembantunya, Sudi Silalahi, untuk mendatangi dua partai anggota koalisi, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, mengakui Sudi memang untuk berkomunikasi khusus dengan menteri yang berasal dari PKS dan Golkar.

"Pak Sudi membawa mandat dari Presiden untuk berkomunikasi dengan menteri-menteri dari partai yang bermasalah," kata Daniel Sparingga.

Komunikasi itu dilakukan agar para menteri memahami situasi yang dihadapi. Dengan demikian, kinerja menteri tidak terganggu akibat kerumitan situasi politik tersebut. "Situasi rumit dihadapi oleh kabinet, mereka diberitahu agar mengerti situasi tersebut. Dan Pak Sudi telah melakukannya."

11 Kesepakatan

Kemarin, Presiden selaku Ketua Koalisi memastikan akan menata kembali koalisi di pemerintahannya. Menurut SBY, ada beberapa kesepakatan mendasar dalam koalisi ini. Pertama, koalisi sudah bersepakat mendukung penuh suksesnya pemerintahan SBY dan Boediono. Kedua, koalisi ini berlaku bukan hanya di eksekutif tapi juga di bidang legislatif.

"Ini tertulis, tersurat, bukan hanya tersirat dalam nota kesepahaman yang kami tanda tangani," kata SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 1 Maret 2011.

"Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai, ini juga dijustifikasi atau dikonfirmasi oleh pandangan umum teman-teman di pemerintahan, bahwa ada sejumlah kesepakatan yang dilanggar oleh satu [atau] dua partai politik. Kesepakatan itu sesungguhnya terdiri dari 11 butir."

Dalam dokumen yang diperoleh VIVAnews.com, partai anggota koalisi memiliki 11 kesepakatan dengan Presiden. Kesepakatan itu disusun pada 15 Oktober 2009. Isinya antara lain, partai-partai politik bersepakat untuk berkoalisi dan mendukung penuh suksesnya pemerintahan SBY-Boediono, baik dalam bidang eksekutif maupun dalam legislatif.

Kesepakatan itu tertuang dalam 11 butir. Pada butir 8, disebutkan bahwa "Dalam bidang legislatif, fraksi-fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik yang bergabung dalam koalisi akan selalu berkomunikasi dengan sesama fraksi partai politik koalisi untuk bersinergi dalam menyikapi suatu kebijakan/keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas DPR."

Sedangkan dalam butir 9, disebutkan bahwa "Tanpa harus kehilangan daya kritis, dan fungsi pengawasan, fraksi-fraksi koalisi di DPR wajib mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah."

Daniel Sparingga menyatakan Presiden segera mengirimkan pesan kepada pimpinan partai anggota koalisi. "Suatu pertanyaan sederhana, apakah kalian mau tetap menjadi bagian penting dalam koalisi ini atau memilih dengan kesadaran kritis masing-masing untuk meninggalkannya."

Menurut Daniel, Presiden mengharapkan jawaban yang sederhana pula. "Yaitu iya atau tidak. Dan sebaiknya ditulis dalam bentuk surat."

Dia menambahkan, sangat penting untuk orang memikirkan jawabannya secara rasional. "Karena yang diperkarakan tidak ada kaitannya dengan perasaan, tetapi dengan nasib," imbuhnya.

Selama 1,5 tahun terakhir, menurut Daniel, garis koalisi tidak jelas. "Masa lucu-lucuan sudah berakhir. Orang sebaiknya meluruskan kembali pikiran dan hatinya untuk koalisi."

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, memaknai pidato Presiden merupakan peringatan keras buat Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. "Ini peringatan keras. Clear and clean."

Menngenai soal ini, Ketua DPP Partai Golkar Priyo, Budi Santoso, menyatakan menghormati pernyataan Presiden. Namun, menurut dia, pidato Presiden tersebut tidak khusus ditujukan pada Golkar.

"Dan pendirian Golkar kukuh. Itu semata-mata pendirian kami, menguatkan pemerintahan dalam hal menguatkan pemberantasan mafia pajak, sekaligus memperbaiki Direktorat Jenderal Pajak yang koruptif kolutif itu."

Priyo menambahkan, "Golkar tidak ingin vulgar, apakah itu berkaitan reshuffle, menghormati itu, tahu diri tidak akan turut campur."

Sementara Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menyatakan partainya menunggu hasil evaluasi dari SBY. "Keputusannya apa, kami serahkan kepada Presiden," kata Anis. "Kami menunggu dan kami siap saja dengan keputusan beliau. Itu nggak masalah, reshuffle atau dikeluarkan dari koalisi."

PKS, kata Anis, tidak pernah melanggar kontrak politik. "Itu bagian dari konsistensi kami terkait Angket Century dan Angket Mafia Perpajakan, untuk mewujudkan pemerintah yang baik."

Di dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini, terdapat empat menteri berasal dari PKS. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim, Segaf al Jufri, Menteri Pertanian, Suswono, dan Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata.

Sedangkan Partai Golkar memiliki tiga menteri di kabinet. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad.

GOLKAR MENGHIBA : AGAR JANGAN DI KELUARKAN DARI KOALISI

JAMBI EKSPRES:


Golkar: Tak 1 Pasal Koalisi Pun Kami Langgar
"Kami mahfum atas rasa gelisah dan gusar dari pimpinan teras Demokrat," kata Priyo Budi.
Rabu, 2 Maret 2011, 18:50 WIB

Wakil Ketua DPR Anis Matta, Priyo Budi Santoso, dan Pramono Anung

Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan partainya tidak ada niat meninggalkan koalisi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lagi pula, kata Priyo, tak satu pasal dari kesepakatan koalisi dilanggar Golkar.

Sikap Golkar, kata Priyo, adalah teguh pendirian membersihkan sistem yang korup. Itulah alasan Golkar mendukung usulan Angket Mafia Perpajakan di DPR beberapa waktu lalu. Usulan ini akhirnya kandas.

"Karena itu sangat tidak masuk akal diubah ke arah koalisi, karena tidak ada satu pasal pun koalisi yang dilanggar. Kami yakin kita masih bisa bersama mengawal pemerintahan sampai akhir periode," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 2 Maret 2011.

Menurut Priyo, kondisi sekarang ini, setelah kegagalan usulan Angket Mafia Perpajakan lumrah saja masih terjadi silang sengketa dan pandangan.

"Kami mahfum atas rasa gelisah dan gusar dari pimpinan teras Demokrat. Bisa memahami dan memahfumi, Angket semata panggilan kami. Tujuan berujung memperkuat visi pemerintahan SBY. Tidak mempermasalahkan (Pemerintahan SBY)," kata Priyo.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta juga mempertanyakan pertanyaan SBY mengenai 11 butir kesepakatan koalisi. Anis kembali menegaskan, pidato SBY soal koalisi semalam bukan ditujukan kepada PKS tapi untuk semua partai koalisi Setgab. Bila itu ditujukan bagi PKS, sampai detik ini tidak ada yang menyampaikan kepada PKS bagian-bagian mana dari kesepakatan koalisi yang dilanggar.

"Yang dilanggar yang mana? Sebenarnya gampang saja, SBY tinggal mengumpulkan enam petinggi partai koalisi, lalu sampaikanlah di situ," ujar Anis yang juga Wakil Ketua DPR ini.

PRIORITAS LAIN : HARI INI SBY BATALKAN RAPAT KABINET

JAMBI EKSPRES:


Ada Prioritas Lain, SBY Batal Rapat Kabinet
Pembatalan diduga terkait pembicaraan koalisi atau reshuffle.
Kamis, 3 Maret 2011, 16:12 WIB

Rapat Kabinet

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rencananya menggelar rapat kabinet terbatas bidang kesejahteraan rakyat pada pukul 14.00. Namun karena ada hal mendesak, rapat kemudian dibatalkan.

"Saya tidak tahu detail (pembatalan) kenapa. Tapi Presiden sedang konsentrasi untuk hal lain yang lebih prioritas dan mendesak," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga saat dihubungi VIVAnews, Kamis, 3 Maret 2011.

Daniel tidak menjelaskan apa yang dimaksud hal lain yang prioritas dan mendesak itu. Namun Daniel tidak membantah ada kemungkinan terkait perombakan kabinet atau pembicaraan tentang koalisi.

"Tapi seperti pernah dinyatakan Presiden sebelumnya, memang sedang dipersiapkan komunikasi dengan pimpinan partai politik peserta koalisi," ujar Daniel.

Kabar beredar SBY rencananya akan bertemu Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Puan Maharani sore ini. Namun Daniel menolak memberikan komentar tentang pertemuan SBY dengan putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini.

"No confirmation, no denial. Saya tidak mengkonfirmasinya dan tidak membantahnya," jawab Daniel.

PPP: TIDAK ADA MASAALAH KOALISI DI TAMBAH

JAMBI EKSPRES:


Sekjen PPP: Segera Ada Pertemuan Koalisi SBY
PPP tak masalah jika partai anggota koalisi bertambah, sepanjang bisa kompak di Senayan.
Kamis, 3 Maret 2011, 09:29 WIB

Politisi PPP Irgan Chairul Mahfiz, Lukman Hakim Saifudin dan Suryadharma Ali

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum mendapat kabar ihwal pertemuan yang akan digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Koalisi Sekretariat Gabungan bersama pimpinan partai mitra koalisi.

"Biasanya pemberitahuannya mendadak. Kemungkinan besar dalam waktu dekat akan ada pertemuan," kata Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz kepada VIVAnews.com, Kamis, 3 Maret 2011.

Irgan yakin, melihat perkembangan politik saat ini, SBY akan segera berkomunikasi langsung dengan para ketua umum partai anggota koalisi. Apalagi, kata dia, isu perombakan kabinet terus mengemuka.

Bagi PPP, kata Irgan, tidak jadi masalah jika partai anggota koalisi bertambah. Yang menjadi persoalan, peserta koalisi bertambah tapi tetap tidak kompak.
"Seberapapun besarnya koalisi, kalau tidak kompak akan tetap berat. Karena koalisi di eksekutif juga harus berlangsung di parlemen," kata politisi yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IX DPR ini.

Irgan justru mengkhawatirkan bila jumlah anggota koalisi berkurang. Dengan itu, dia khawatir program-program pemerintah yang disodorkan ke parlemen bisa terganjal. "Agak berat konsolidasi di Senayan," ujarnya.

Sebelumnya, Bendahara Umum Golkar yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto mengatakan bahwa semua ketua umum partai anggota koalisi diundang SBY. Tapi, kapan dan di mana pertemuan akan digelar belum bisa dipastikan.

HA..HA..HA...HA...HA... GOLKAR IMBAU PDIP SOLIDER DENGAN PKS

JAMBI EKSPRES:

Akbar Tandjung Imbau Golkar Solider pada PKS
"Kalau PKS mendapat tindakan, ya Golkar juga harus siap mendapatkan tindakan," kata Akbar.
Kamis, 3 Maret 2011, 18:15 WIB

Akbar Tandjung

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan rasa simpati kepada Partai Keadilan Sejahtera yang turut mendukung usulan Hak Angket Mafia Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu. Akbar pun mengimbau, apa pun yang terjadi pada PKS, Golkar juga harus siap menerima sanksi yang sama.

"Dilihat dari kualitas sikap terkait usulan Hak Angket Perpajakan, Golkar dan PKS tak ada perbedaan yang prinsipil," ujar Akbar usai sebuah acara diskusi di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis 3 Maret 2011.

Menurut Akbar, Golkar menyadari bahwa sikap PKS dalam mendukung usulan Hak Angket Perpajakan itu merupakan upayanya untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, mengupayakan perbaikan sistem perpajakan, memberantas kejahatan para mafia pajak, serta berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sikap dan semangat itu juga terdapat dalam Golkar.

"Apabila ada tindakan terkait usulan Hak Angket, tentu publik juga akan dapat menilai," kata Akbar.

Oleh karena itu, lanjut Akbar, sebagai sesama partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, PKS mestinya mendapat perlakuan yang sama dengan Golkar. "Dalam kaitan angket perpajakan, kualitas sikap PKS dan Golkar kan tak berbeda. Kalau itu dijadikan dasar untuk mengambil suatu tindakan terhadap partai koalisi, maka kalau PKS mendapat tindakan, ya Golkar juga harus siap mendapatkan tindakan," kata Akbar.

Hal itu, menurut Akbar, sebagai bentuk solidaritas sesama partai koalisi dalam membangun kekuatan fungsi kritis kepada pemerintahan. "Solidaritas dalam membangun kekuatan partai yang bisa terus menjalankan fungsi partainya secara kritis," kata mantan Ketua DPR itu.

Namun, tambah Akbar, segala tindakan tentu terserah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku pimpinan koalisi. "Itu kewenangan dan hak prerogatif beliau sebagai Presiden. Golkar tak akan mempengaruhi, kami serahkan sepenuhnya kepada beliau," kata Akbar.

PDIP DI TAWARI 5 KURSI DI KABINET ?

JAMBI EKSPRES:


PDIP Ditawari 5 Kursi Kabinet?
Soal ini juga sudah dibahas Mega dan Prabowo dua hari setelah voting angket mafia pajak.
Kamis, 3 Maret 2011, 18:43 WIB

Megawati dan SBY pada debat Capres 2009

Upaya Presiden SBY untuk merangkul PDI Perjuangan masuk barisan koalisi, rupanya memang sungguh serius. Menurut seorang politisi PDIP yang mengetahui secara langsung proses perundingan tingkat tinggi ini, SBY bahkan menawarkan lima portofolio di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk kader-kader terbaik Banteng Moncong Putih.

Topik penting itulah sebetulnya yang dibahas saat Menko Perekonomian Hatta Rajasa bertamu ke kediaman Megawati Soekarnoputri pada Selasa malam lalu, 1 Maret 2011, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta. Hatta datang diutus Presiden SBY. Saat itu, dia bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Bahkan, demikian sumber itu menerangkan, Hatta menyatakan PDIP bisa mengajukan posisi apa saja yang dimaui. Dalam pertemuan itu, Hatta menjelaskan ada sejumlah posisi yang kemungkinan besar akan segera diganti, antara lain: Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Perdagangan.

Taufiq lantas menyatakan, bagaimana kalau simpatisan PDIP saja yang masuk jajaran kabinet, bukan pengurus partai, supaya tidak bertabrakan dengan pendirian keras Mega agar PDIP tetap beroposisi. Hatta lalu menyampaikan pesan Presiden, "Tidak bisa, syarat dari tawaran ini Puan Maharani harus menjadi salah satu menteri."

Usai pertemuan Teuku Umar itu, lobi kian diintensifkan. Berdasarkan informasi dari seorang sumber yang dekat dengan Megawati, Puan siang tadi, Kamis, 3 Maret 2011, bertemu Presiden SBY. "Saya dengar dari ajudannya, Mbak Puan bertemu SBY," kata dia.

Saat dikonfirmasi soal ini, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, tidak membantah maupun membenarkannya. "Itu NTND, No Confirmation and No Denials. Saya tidak mengkonfirmasi dan tidak membantahnya," kata Daniel kepada VIVAnews.

Kamis siang tadi, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas mengatakan Puan sudah bertemu SBY. Tapi, dia bungkam saat ditanya siapa inisiator pertemuan antara dirinya dengan Hatta itu. "Tanya Puan. Dia kan DPP dan sudah bertemu dengan SBY," kata Taufiq.

Yang menarik, pembicaraan soal ini pun ternyata sudah berlangsung antara PDIP dan Gerindra. Dua hari setelah voting angket mafia pajak--di mana Gerindra berbelok masuk barisan penolak yang dimotori Fraksi Partai Demokrat--Prabowo telah bertemu dengan Megawati dan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di kediaman Mega di Jalan Teuku Umar.

Dalam pertemuan itu, Mega menanyakan apakah komitmen koalisi PDIP-Gerindra akan diteruskan ataukah diakhiri. Menurut sumber itu, Prabowo menyatakan bahwa Gerindra tidak akan menerima tawaran masuk kabinet "jika tidak bersama-sama dengan PDIP."

Bagaimana akhir dari negosiasi ini masih sulit ditebak. Soalnya, masih kata sumber itu, "Persoalannya di internal PDIP sendiri belum selesai tuntas." Dia merujuk pada pendirian kukuh Mega agar PDIP tetap berada di jalur oposisi. Kuncinya, kata sumber itu lagi, sebenarnya telah disarankan Taufiq, "Persoalan pasti langsung bisa diselesaikan kalau SBY datang dan meminta langsung ke Mega."

MEGA JELASKAN ISU KOALISI KE PIMPINAN PDIP

JAMBI EKSPRES:


Mega Jelaskan Isu Koalisi ke Pimpinan PDIP
Akan membicarakan isu-isu politik terkini, rapat akan dihadiri putri Mega, Puan Maharani.
Kamis, 3 Maret 2011, 10:36 WIB


Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menggelar rapat di kantor pusat. Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, juga sekaligus akan dijelaskan soal isu yang berkembang selama ini tentang keikutsertaan PDIP dalam koalisi pemerintahan SBY.

"Kalau yang berwenang langsung yang menjelaskan itu kan lebih enak. Ibu Mega nanti langsung memimpin rapat," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi M.S. Simbolon kepada VIVAnews.com, Kamis, 3 Maret 2011.

Menurut Effendi, rapat itu akan membicarakan isu-isu politik terkini. Pertemuan juga akan dihadiri putri Megawati yang menjabat Ketua Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga PDIP, Puan Maharani.

Setelah Menko Perekonomian Hatta Rajasa datang bertamu ke kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat; banyak spekulasi berkembang soal posisi PDIP. Akan tetapi, saat Hatta bertamu, Mega justru memilih makan malam di luar rumah. Hatta mengaku bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, Taufiq Kiemas. Puan juga hadir dalam pertemuan Selasa malam lalu itu.

Mega, kata Effendi, akan menjelaskan segala sesuatunya supaya jelas untuk semua pengurus PDIP. "Biar tidak ada kabar yang simpang siur," ujar Effendi.

GERINDRA AKUI DI TAWARI GABUNG DI KOALISI

JAMBI EKSPRES:

Gerindra Akui Ditawari Gabung Koalisi
Gerindra tengah menimbang, masuk atau di luar koalisi.
Kamis, 3 Maret 2011, 10:49 WIB

Presiden SBY dan Prabowo Subianto

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai evaluasi koalisi terus bergulir. Yang terbaru, Partai Gerindra akhirnya mengakui ditawari Partai Demokrat bergabung ke partai-partai pendukung pemerintah.

"Kami mendengar begitu. Ada tawaran dari Demokrat," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat dihubungi VIVAnews.com, Kamis 3 Maret 2011.

Dia pun mengaku bahwa Gerindra sudah melakukan pembahasan internal yang intensif mengenai dua pilihan, masuk koalisi atau bertahan pada posisi saat ini. Menurut Ahmad Muzani, pertimbangan Gerindra untuk dua pilihan ini sudah disampaikan ke Partai Demokrat.

"Kalau masuk, kami menimbang apakah akan ada sesuatu yang berarti, sebuah perubahan," kata dia. Jika memang Gerindra akan masuk, sambungnya, mereka akan memberikan sejumlah catatan kepada koalisi, terutama Demokrat sebagai partai penguasa. Misalnya, haluan ekonomi.

Gerindra menilai selama ini haluan perekonomian menjadi sumber persoalan semua masalah. "Apakah misalnya haluan ekonomi ini sudah pro rakyat? Sudah betul-betul mengarah pada kemandirian dari impor?"

Jika Gerindra tetap di luar koalisi? "Dengan terbuka kami akan bertahan dengan posisi sekarang. Kami meningkatkan fungsi kontrol agar sisa pemerintahan 3,5 tahun berjalan lebih efektif," jelasnya.

Sementara saat dikonfirmasi mengenai tawaran masuk koalisi, Ketua Umum Gerindra Suhardi mengaku belum tahu. "Sampai saat ini tidak ada surat atau pernyataan resmi yang datang ke saya," kata dia.

ANARKI MERADANG , DETASEMEN DATANG TEMBAK

JAMBI EKSPRES:


Anarki Meradang, Detasemen Datang
Detasemen anti anarki diturunkan bila sudah muncul kerusuhan.
Rabu, 2 Maret 2011, 21:16 WIB

Cuplikan video penyerangan jemaah Ahmadiyah

Berangkat dari tragedi Cikeusik dan rusuh Temanggung, Polri meretas sebuah detasemen baru. Namanya, Detasemen Anti Anarki. Ini bukan sekedar niat, Kepala Kepolisian RI, Jenderal Timur Pradopo mengatakan, Polri siap meluncurkan detasemen ini Minggu depan.

Tak semua satuan kepolisian dilengkapi dengan Detasemen Anti Anarki. Menurut Kapolri, untuk sementara, pembentukannya akan dilakukan di sejumlah kota besar. "Semua Polda di Jawa, Medan (Sumatera Utara), Palembang (Sumatera Selatan), dan Makassar (Sulawesi Selatan)," kata Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 2 Maret 2011.

Ditambahkan Timur, detasemen ini punya arti penting dalam penanganan aksi anarki. "Artinya intelejen deteksi dini, warning, respon, prediksi itu juga kita tingkatkan," kata dia. "Sehingga kalau itu (tindakan anarki) terjadi, ada satuan untuk menangani itu."

Meski demikian, dijelaskan Kapolri, Detasemen Anti Anarki tidak sembarang diturunkan. Hanya dalam kondisi mendesak. jika kondisi masih aman, maka penanggulangan massa akan dilakukan oleh kesatuan lain di Polri seperti Pasukan Pengendalian Massa (Dalmas). "Satuan ini bertindak kalau memang sudah dihadapkan dengan kerusuhan," kata dia.

Detasemen ini memiliki jumlah personel yang besar, sesuai dengan tugasnya, menghadapi massa yang besar. Anggota detasemen ini dilengkapi dengan sepeda motor, sebab, kerusuhan yang bisa terjadi tak hanya di satu titik dan bergerak. “Agar bisa mobile sehingga cepat, bisa langsung ke lokasi-lokasi terjadi trouble tadi.”

Jika tak ada aksi brutal massa, apa tugas Detasemen Anti Anarki? “Patroli,” jawab Kapolri. Bukankah tugas patroli itu telah dilakukan oleh Polsek dan kesatuan lain yang telah ada? "Saya kira latihan dan patroli bagian dari tugas yang harus terus-terusan," tukas Jenderal Timur.

Meski baru akan luncur pekan depan, Detasemen Anti Anarki sudah dibentuk di Polda Metro Jaya. Anggotanya, 400 polisi terpilih yang direkrut dari Polres maupun Polda Metro Jaya.

"Pembentukan datasemen khusus ini sebagai pengejawantahan Prosedur Tetap Nomor 01/X/2010 tentang Penanggulangan Tindakan Anarki," kata Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Sutarman, di Jakarta, Rabu, 2 Maret 2011.

Karena tugas detasemen ini menangani kasus-kasus yang tergolong berbahaya, mereka akan dilengkapi senjata api. Namun, Sutarman menambahkan, tidak semua anggota detasemen dibekali senjata api. Sebab, dikhawatirkan bakal menyulitkan pengawasan dan pencegahan dari aksi penyalahgunaan. Polisi yang boleh membawa senjata api hanya mereka yang telah dilatih ilmu menembak.

Terkait dengan prosedur menembak perusuh, Sutarman mengatakan, "nantinya pengambil keputusan untuk menembak ada di tangan Kapolres atau pimpinan yang ditunjuk.”

Keputusan untuk meletuskan peluru saat terjadi kerusuhan juga dilakukan secara hati-hati. Harus memenuhi kriteria dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. "Artinya kalau tindakan massa sudah membahayakan orang pasti kami sikat dulu, sehingga tembakan itu bertujuan untuk melumpuhkan serta melindungi masyarakat," kata bekas Kapolda Jawa Barat itu.

Hujan kritik

Di tengah optimisme Polri soal efektifitasnya, pembentukan Detasemen Anti Anarki menuai kritik. Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala berpendapat, pembentukan Densus Anti Anarki justru dikhawatirkan akan kembali memperkuat karakter Polri yang reaktif, represif dan paramiliteristik. "Detasemen Anti Teror Polri saja sudah banyak dikritik," kata Adrianus kepada VIVAnews, Rabu 2 Maret 2011.

Salah satu kritik pada Densus 88 Antiteror, tambah dia, adalah karena memperlakukan pencegahan atau penindakan teror sebagai sesuatu yang eksklusif dan khusus. Tidak menyatu dengan tindakan kepolisian. Adrianus khawatir detasemen baru ini akan bertindak serupa.

Apabila anarki dilihat sebagai gejolak sosial, kata dia, akarnya ada di masyarakat itu sendiri. "Riak-riaknya sebenarnya dapat dengan mudah diendus oleh petugas Polmas atau Babinkamtibmas atau aparat intelijen kepolisian yang ada," tambah dia.

Anarki, apalagi yang artifisial, beda dengan teroris. Sebab, anarki tidak akan muncul secara tiba-tiba seperti teror, hingga membutuhkan surveillance.

Oleh karena itu, menindak anarki, tambah dia, tak perlu dengan detasemen khusus. Cukup dengan satuan Samapta yang diperkuat. "Janganlah membuat solusi berupa pembentukan struktur baru ketika struktur yang ada sebenarnya sudah cukup hanya kurang performa," tambah dia.

Kritik juga datang dari pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar. Tindakan anarki yang muncul di tengah masyarakat bersumber dari masalah yang kompleks. Banyak faktor yang menjadikan masyarakat mudah marah dan emosi. "Maka Polri seharusnya jangan mengatasi masalah itu di permukaan saja, tapi di akarnya," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah anarkisme masyarakat dari akarnya, maka Polri harus memperkuat fungsi intelijen dan pembinaan massa. "Intelijennya harus kuat, pembinaan massanya harus intensif dan menyentuh kepada masyarakat," jelas Bambang.

Pembentukan detasemen anti anarki, kata Bambang, justru akan menimbulkan kebingungan baru. Karena, di tubuh Polri fungsi penindakan itu telah ada di sejumlah unit, seperti di Samapta, Brigade Mobil, dan Pasukan Huru Hara. "Dengan membentuk berbagai fungsi macam-macam, dengan cara pengendalian yang tidak efektif, justru memperparah operasionalnya kesatuan tadi," kata dia.

Menurut dia, Polri hanya perlu memperkuat satuan yang telah ada. "Tapi intelijen harus masuk terlebih dahulu mendapatkan data-data kuat dan kemudian masuk pembinaan memberikan pendekatan secara edukatif pada masyarakat bagaimana penyelesaian masyarakatnya," jelasnya.

SETELAH BERTEMU SBY PUAN PIKIR-PIKIR MASUK KABINET

JAMBI EKSPRES:

SBY Bertemu Puan Maharani Siang Tadi?
Puan Maharani tak terlihat hadir dalam rapat pimpinan PDIP di Lenteng Agung.
Kamis, 3 Maret 2011, 16:28 WIB


Puan Maharani

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih memimpin rapat pimpinan partai di kantor pusat PDIP. Hampir semua petinggi PDIP hadir, kecuali Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga PDIP, Puan Maharani.

sejak sekitar pukul 12.00 WIB semua petinggi PDIP hadir satu persatu di Kantor Pusat PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 3 Maret 2011.

Mereka yang terlihat hadir antara lain Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo, Ketua DPP Trimedya Pandjaitan, dan politisi lainnya seperti Topane Gayus Lumbuun, dan Eva Kusuma Sundari.

Mereka hadir sebelum Megawati datang. Mega sendiri tiba di Kantor Pusat PDIP sekitar pukul pukul 13.15 WIB. Sedangkan salah satu ketua DPP PDIP, Effendi MS Simbolon, baru tiba sekitar pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan informasi dari seorang sumber yang dekat dengan Megawati, Puan siang tadi bertemu Presiden SBY. "Saya dengar dari ajudannya, Mbak Puan bertemu SBY," kata dia. "Tapi, sepertinya bukan bertemu di Istana."

Puan memang tidak terlihat hadir di rapat yang dipimpin langsung oleh Megawati itu.

Sementara itu di Istana, agenda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada yang mendadak dibatalkan. Sedianya, Presiden SBY memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas bidang Kesra pukul 12.00 WIB. Tapi, jadwal rapat itu dibatalkan Istana. Alasannya, ada agenda SBY yang lebih mendesak.

Jadi, benarkah SBY sedang bertemu Puan siang tadi?

Saat dikonfirmasi, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, tidak membantah maupun membenarkannya. "Itu NTND, No Confirmation and No Denials. Saya tidak mengkonfirmasi dan tidak membantahnya," kata Daniel kepada VIVAnews.

Siang tadi, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas mengatakan Puan sudah pernah bertemu SBY. Tapi, dia bungkam saat ditanya siapa inisiator pertemuan antara dirinya dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa pada Selasa malam, 1 Maret lalu, di kediaman Mega di Jl. Teuku Umar.

"Tanya Puan. Dia kan DPP dan sudah bertemu dengan SBY," kata Taufiq.

PDIP: PUAN MAHARANI DI TAWARI KABINET NEH JAWAB PRAMONO ANUNG

JAMBI EKSPRES:


Puan Ditawari Kabinet? Ini Jawab Pramono
"Kita tidak bisa mengkultuskan Ibu Mega lewat apa yang menjadi keputusan kongres."
Kamis, 3 Maret 2011, 11:33 WIB

Sekjen PDIP Pramono Anung dan Puan Maharani (Antara/ Akbar Nugroho Gumay)

Gerindra sudah mengakui ditawari masuk koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Kemarin, Hatta Rajasa bertamu ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan bertemu Taufiq Kiemas. Apakah PDIP juga ditawari gabung koalisi?

"Ibu Mega itu konsisten. Kalau ada perubahan sikap, maka Ibu Mega akan menyampaikan secara terbuka," kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 3 Maret 2011.

Saat ini, Megawati sedang memimpin rapat pimpinan partai di Kantor Pusat PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Megawati akan menjelaskan langsung kepada kader PDIP apa yang sedang terjadi saat ini.

Menurut Pramono, kongres PDIP secara resmi memutuskan posisi PDIP di luar pemerintahan. Bila keputusan itu berubah, maka semua kader perlu mendapat penjelasan agar tidak simpang siur.

"Kita tidak bisa mengkultuskan Ibu Mega lewat apa yang menjadi keputusan kongres," ujar politisi yang juga Wakil Ketua DPR ini.

Dalam pertemuan kemarin, Hatta Rajasa mengaku juga bertemu dengan Puan Maharani, putri Megawati yang juga Ketua Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga PDIP.

Apakah benar Puan ditawari kursi menteri? "Ah kursi partainya juga dikasih kok!" jawab Pramono tanpa menjelaskan maksudnya dan langsung pergi.

Dalam pertemuan kemarin malam, Hatta Rajasa mengaku hanya ditemui Taufiq Kiemas dan Puan Maharani. Sementara, Megawati memilih makan malam di luar rumah bersama petinggi PDIP termasuk Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo.

Laporan: Ronito Kartika Suryani, umi

PDIP: SEKARANG ZAMANNYA PUAN MAHARANI

JAMBI EKSPRES:


Kiemas: Sekarang Zamannya Puan Maharani
Itulah jawaban Taufiq Kiemas saat ditanya soal pertemuannya dengan Hatta Rajasa
Kamis, 3 Maret 2011, 05:41 WIB

Puan Maharani

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufiq Kiemas, menolak berbicara mengenai pertemuannya dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa semalam. Taufiq mengelak dengan meminta pertanyaan itu diajukan pada putrinya, Puan Maharani, yang juga ikut menjamu Hatta di rumah mereka di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu malam.

"Tanya Mbak Puan," kata Taufiq usai acara pengukuhan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Gedung Smesco UKM, Jakarta, Rabu 2 Maret 2011. Puan Maharani terhitung Ketua di PDIP.

Meski didesak, Taufiq tetap enggan menjelaskannya. "Tanya Mbak Puan saja. Sekarang zamannya Puan," kata Taufiq berlalu meninggalkan tempat acara.

Sementara itu, Hatta Rajasa yang ditemui terpisah di tempat yang sama menyatakan bahwa pertemuan dengan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Taufiq Kiemas biasa saja. Hatta juga menyatakan bahwa dia bertamu ke kediaman Taufiq Kiemas-Megawati Soekarnoputri itu bukan sebagai utusan Presiden.

Namun Hatta mengakui bahwa pertemuan tersebut memang membahas segala hal, termasuk ekonomi dan politik. "Kami bicara mengenai segala hal, mulai dari ekonomi sampai politik, A sampai Z," kata Hatta.

BERITA USANG
Arif: Beda Pendapat Bukan Berarti PDIP Pecah
Tidak bisa dikatakan bahwa wacana koalisi ini membuat PDIP tidak kuat lagi.

Minggu, 21 Maret 2010, 13:33 WIB



Arif Budimanta (PDIP)

Sebentar lagi PDI Perjuangan menggelar Kongres Nasional guna memilih ketua umum yang baru. Jelang Kongres itu, partai ini dirubungi polemik terutama soal calon ketua umum. Ada yang ingin agar Megawati segera lengser tapi banyak pula yang tetap mendaulat mantan presiden itu sebagai ketua umum.

Walau terjadi perbedaan pendapat soal ketua umum ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim kekuatan mereka masih solid.

Hari ini, dalam Konferensi Daerah DKI Jakarta di Ancol hari ini, Megawati memastikan bahwa memastikan bahwa partai itu masih solid dan seutuhnya masih berada di bawah kendalinya. Soal urusan kendali ini, Mega memang tidak punya tandingan di partai itu.

Arif Budimanta, salah satu Ketua DPP PDIP menegaskan, PDIP seperti yang dikatakan Megawati tidak pecah. Bahwa perbedaan pendapat itu ada, tapi semua tetap solid dan bisa dikendalikan.

"Tidak ada perpecahan, hanya beda pendapat dan itu biasa," kata Arif Budimanta kepada VIVAnews, Minggu 12 Maret 2010 menanggapi wacana koalisi PDIP ke Partai Demokrat.

Karena menurutnya, keputusan wacana kolisi dengan partai manapun, termasuk Demokrat ada di tangan Megawati melalui hasil kongres.

"Kuncinya memang ada di Ibu Mega, tapi tetap saja kami masih menunggu kongres sebelum diputuskan, apakah akan berkoalisi atau tidak seperti yang diwacanakan," tuturnya.

Dia juga menegaskan, bahwa kader PDIP hingga saat ini tetap loyal dan taat dengan apapun yang diperintah pimpinannya. Karena itulah PDIP hingga kini masih diperhitungkan dan eksis di mata partai lainnya.

Sehingga tidak bisa semua kalangan berpendapat, bahwa wacana koalisi ini membuat PDIP tidak kuat lagi. "Tidak seperti itu," tuturnya.

Sementara, saat ini tengah berlangsung konferensi Daerah III PDIP DKI Jakarta, di Gedung Hailai, Ancol, Jakarta. Agenda tersebut diantaranya pertama kosolidasi rutin dalam rangka mengahadapi kongres pada 6 April 2010 mendatang, kedua tentang pertanggung jawaban struktur pengurusan yang lalu dari tingkat daerah ke pusat, dan terakhir soal pergantian pengurus yang akan di tentukan dalam kongres nanti.

s
Kesepakatan PDIP-Demokrat Soal Taufiq Kiemas
Memang ada kesepakatan antara Demokrat dan DPIP untuk menjalin kerjasama di MPR.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Terpilihnya Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP) Taufiq Kiemas, sebagai Ketua MPR RI merupakan bagian dari kesepakatan antara Demokrat dan PDIP.

"Memang ada kesepakatan antara Demokrat dan DPIP untuk menjalin kerjasama di MPR, dan antar fraksi Demokrat dan PDIP sampai disitu," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu 14 Oktober 2009.

Meski ada kesepakatan, Ketua Umum PDIP Megawati, hingga hari ini tetap belum memberikan sikap untuk berkoalisi dengan pemerintah SBY.

Namun sikap Megawati ditanggapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai sikap yang harus dihormati.

"Kalau pimpinan PDIP (Megawati) memilih tidak berkoalisi dengan pemerintah, tentu saya benar-benar menghormati pilihan itu," ujar SBY dalam acara bincang-bincang dengan wartawan di Puri Cikeas Bogor, Rabu 14 Oktober 2009.


SBY Larang Kadernya Banyak Bicara
"Saya minta kita jangan teralu banyak berkomentar, terutama di media massa."
Minggu, 6 September 2009, 12:07 WIB

Yudhoyono kampanye Demokrat di Bali (Abror Rizki)

Komentar sejumlah kader Partai Demokrat yang memicu kontroversial, tampaknya membuat gerah ketua dewan pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Untuk itu, Yudhoyono mengingatkan agar para kader Demokrat menjaga komentarnya dalam bulan suci Ramadhan ini. "Saya minta kita jangan teralu banyak berkomentar, terutama di media massa. Apalagi, kalau itu di luar otoritas dan urusannya," kata SBY saat melakukan buka puasa bersama dengan para kader Partai Demokrat dikediaman pribadi Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu malam, 5 September 2009.

Sebelumnya, sejumlah kader partai pemenang pemilu itu membuat pernyataan kontroversial. Contohnya, kisruh akan bergabungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (golkar).

Tidak itu saja, sebelum pelaksanaan pemilu legislatif 2009, sempat terjadi kesalahpahaman antara golkar dan demokrat.

MARUARAR SIRAIT MAU JADI MENTRI SILAHKAN KELUAR DARI PDIP

JAMBI EKSPRES:


Maruarar Sirait
Maruarar: Jadi Menteri, Silakan Keluar PDIP

Kamis, 3 Maret 2011, 17:43 WIB

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemuda dan Olahraga Maruarar Sirait mengatakan PDI Perjuangan menolak posisi menteri jika ditawarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau ada yang mau jadi menteri, silakan keluar dari PDI Perjuangan. Itu sudah sikap tegas partai," kata Maruarar usai rapat rutin PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta, 3 Maret 2011.

PDI Perjuangan, kata Ara (sapaan Maruarar), menghargai penawaran masuk Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Namun, Ara menyesalkan cara menawarkan yang dilakukan secara diam-diam oleh koalisi pendukung Pemerintah kepada kader PDI Perjuangan.

"Kalau soal tawaran kami hargai. Tapi sangat ironis karena tidak pernah disampaikan secara terbuka. Kalau disampaikan secara terbuka, pasti kami hargai," ucap putra politisi senior PDI Perjuangan Sabam Sirait ini.

Ara bahkan menegaskan sikap PDI Perjuangan sebagai partai oposisi. "Kalau semua di koalisi siapa yg mau kritik pemerintah. Jadi relakan kami di oposisi," tegasnya.

Selain itu, jika koalisi mengeluarkan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera, itu tidak menjadikan PDI Perjuangan tertarik bergabung dengan alasan kepentingan kekuasaan. "Karena parameter kita ideologi dan kepentingan rakyat," ujar dia.

GURU HONOR NASIBNYA SEMAKIN TIDAK JELAS ?

JAMBI EKSPRES:

PENSIUN MASSAL 2012
Guru Honor dan PTT, Nasibnya Belum Jelas

Rabu, 2 Maret 2011 | 14:14 WIB

Ilustrasi: Kebutuhan guru semakin mendesak mengingat tahun ini adalah batas terakhir pengangkatan guru honor dan PTT menjadi PNS untuk mengantisipasi pensiunan besar-besar pada 2012 nanti.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengungkapkan, sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang jelas tentang perubahan status para guru honor dan guru berstatus pegawai tidak tetap (PTT) untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Hal tersebut sangat dikhawatirkan karena kebutuhan guru semakin mendesak.

Mendesaknya kebutuhan itu karena tahun 2011 adalah batas terakhir pengangkatan guru honor dan PTT menjadi PNS untuk mengantisipasi pensiun besar-besaran pada 2012 nanti. Sulistiyo mengatakan, apabila tahun ini para tenaga guru bantu tersebut tidak juga diangkat PNS, Indonesia akan mengalami krisis pendidik.

"Terus terang saya sedih melihat kondisi ini. Sampai sekarang masih belum jelas perubahan status mereka, sementara di sisi lain kebutuhan itu terus mendesak dilakukan. Terakhir kami (PGRI) rapat dengan Menakertrans yang hadir Dirjennya, itu pun juga tidak memberikan informasi yang layak," ujar Sulistiyo kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Diberitakan sebelumnya, PGRI mendesak pemerintah segera mengangkat guru bantu atau honorer untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, tahun ini merupakan batas terakhir untuk mengangkat guru menjadi PNS.

"Kami akan mendesak Depnakertrans dan Pemprov DKI untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS karena tahun ini tenggat waktu terakhir guru bantu jadi PNS," ungkap Ketua Pengurus Besar PGRI Sulistiyo, Rabu (2/3/2011), di Jakarta.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta misalnya, mengkhawatirkan kekurangan tenaga pengajar atau guru untuk tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Pada 2012 diperkirakan ada ribuan guru yang memasuki masa pensiun.

PENSIUNAN MASSAL 2012
2011, "Deadline" Guru Honor Diangkat PNS

Rabu, 2 Maret 2011 | 11:32 WIB

shutterstock Ilustrasi: Kepala Bidang Humas Disdik DKI Jakarta Bowo Irianto mengungkapkan, DKI Jakarta saat ini memiliki lebih dari 7.000 guru honor.

Tahun ini merupakan batas terakhir untuk mengangkat guru bantu atau honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengangkat guru bantu atau honorer untuk secepatnya berstatus PNS.

"Kami akan mendesak Depnakertrans dan Pemprov DKI untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS karena tahun ini tenggat waktu terakhir guru bantu jadi PNS," ungkap Ketua Pengurus Besar PGRI, Sulistyo, Rabu (2/3/2011).

Ia melanjutkan apabila tahun ini para tenaga guru bantu tersebut tidak diangkat menjadi PNS, maka Indonesia akan mengalami krisis pendidik.

"Karena dari tahun 2010 hingga lima tahun ke depan akan banyak guru senior yang memasuki masa pensiun sehingga mengakibatkan jumlah guru tidak seimbang dengan jumlah anak murid," ucap Sulistyo.

Oleh karena itu, regenerasi guru serta rekrutmen dan pengangkatan PNS baru harus segera dilakukan. Karena apabila tidak dengan segera diisi oleh tenaga baru, dikhawatirkan kekosongan tenaga pendidik akan menurunkan kualitas pendidikan.

Kepala Bidang Humas Disdik DKI Jakarta Bowo Irianto mengungkapkan, DKI Jakarta saat ini memiliki lebih dari 7.000 guru honor.

"Guru honor inilah yang akan mengganti posisi guru yang telah pensiun. Namun, untuk menjadi PNS, akan diklasifikasikan. Artinya, bidang studi apa saja yang akan dibutuhkan saat ini sehingga akan disesuaikan," pungkas Irianto.

Seperti diberitakan, pada 2012 nanti di DKI Jakarta akan terjadi pensiun besar-besaran para guru yang sudah menjadi PNS karena sudah memasuki usia 60 tahun. Pensiunan massal itu terjadi lantaran sebelumnya di tahun 1973, terjadi perekrutan besar-besaran sehingga memiliki masa pensiun yang bersamaan.

GOLKAR-PKSPRESIDEN AKAN BERI SANGSI BAHKAN MENGELUARKAN DARI KOALISI

JAMBI EKSPRES:

KOALISI
Presiden Peringatkan Semua Partai Politik Pendukung
Rabu, 2 Maret 2011 | 03:00 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan sanksi dan bahkan mengeluarkan partai politik dari keanggotaan koalisi pendukung pemerintah jika parpol tersebut tidak lagi berkomitmen untuk mematuhi kesepakatan koalisi. Peringatan itu disampaikan karena ia melihat ada parpol yang melanggar kesepakatan koalisi.

”Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai, dan ini juga dijustifikasi atau dikonfirmasi oleh pandangan umum dari te- man-teman di pemerintahan, ada sejumlah kesepakatan yang tidak ditaati atau dilanggar oleh 1-2 parpol,” kata Yudhoyono, Selasa (1/3) di Kantor Presiden yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan.

Tidak disebutkan partai yang melanggar ataupun kesepakatan mana yang dilanggar. Yudhoyono hanya menyebutkan, ada 11 butir kesepakatan koalisi yang ia tanda tangani bersama ketua umum parpol yang tergabung dalam koalisi pendukungnya. Ia menyatakan, pada saatnya akan menjelaskan kepada publik substansi kesepakatan itu.

Menurut dia, hakikat koalisi yang disepakati dan ditandatangani saat itu adalah mendukung penuh suksesnya pemerintahan SBY-Boediono pada 2009-2014. Koalisi tidak hanya berlaku di eksekutif, tetapi juga legislatif.

Terkait adanya butir kesepakatan yang dilanggar parpol anggota koalisi, Yudhoyono menyatakan akan berkomunikasi intensif dengan semua parpol pendukungnya. Selain mendengar pandangan, masukan, dan saran dari semua parpol koalisi, komunikasi juga dimaksudkan untuk memastikan semua parpol pendukung benar-benar berkomitmen dan mematuhi kesepakatan koalisi. Jika komitmen itu ke depan dilanggar, parpol pendukung yang melanggarnya akan diberi sanksi.

”Dalam penataan kembali koalisi yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini, jika memang ada parpol yang tidak lagi bersedia mematuhi atau menaati kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama saya dulu, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu,” katanya.

Yudhoyono berharap parpol anggota koalisi menghentikan dan menyudahi komentar yang berhadapan di antara anggota koalisi itu. ”Saya berharap, tolong dihentikan, disudahi. Tidak baik bagi politik kita, tidak elok di depan rakyat kalau begini terus karena justru saya sedang mencari solusi yang paling tepat. Dan, pada saatnya rakyat akan tahu solusi apa itu,” katanya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono melihat, hingga saat ini Partai Golkar tidak pernah mengingkari komitmen atau butir kesepakatan koalisi. Ia juga melihat tidak ada satu pun alasan kuat untuk mendepak Golkar dari koalisi atau kabinet.

Sementara itu, Wakil Sekre- taris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuzy menilai, evaluasi yang dilakukan Presiden Yudhoyono menunjukkan kesabaran dan kehati-hatiannya dalam mempertahankan rajutan koalisi.

”Meskipun tidak dalam posisi mendorong atau menolak, PPP meyakini, pernyataan SBY adalah pemanasan sebelum reshuffle (perombakan) kabinet dilakukan,” katanya.

GOLKAR: MENANTANG DEMOKRAT KALAU BERANI MENGELUARKAN

JAMBI EKSPRES:

KOALISI
Partai Golkar Tantang Dikeluarkan
Selasa, 1 Maret 2011 | 03:04 WIB

Partai Golkar menjadi anggota Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena diminta dan tidak melamar. Akibatnya, partai tersebut merasa tidak punya alasan untuk mengundurkan diri dari koalisi.

”Namun, jika Golkar diusir dari koalisi, kami 1.000 persen bersyukur,” kata Agun Gunandjar, anggota Komisi II DPR yang juga fungsionaris Partai Golkar, Senin (28/2) di Jakarta.

Menurut Agun, sikap Partai Golkar, seperti dengan mendukung hak angket mafia pajak, tidak dapat dijadikan alasan untuk mundur dari koalisi. Ini karena dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden Yudhoyono untuk memberantas mafia pajak dan dikehendaki masyarakat.

Agun berharap Partai Demokrat bersikap tegas. ”Demokrat jangan asal bunyi, (seperti dengan) mengusir Golkar dan lainnya. Tegas saja, jangan asal bicara,” ujar Agun.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa tetap berharap partai anggota koalisi yang selama ini banyak berbeda pendapat dengan koalisi secara sadar dan kesatria keluar dari koalisi. Jika sikap kesatria itu tidak ada, Partai Demokrat akan minta yang bersangkutan dikeluarkan dari koalisi.

Saan meyakini, Yudhoyono selaku pendiri dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat akan memahami gejolak perasaan di fraksi dan Partai Demokrat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung menyatakan, partainya tetap akan berada di luar pemerintahan. PDI-P tetap bersikap kritis, jujur, dan melakukan komunikasi politik secara santun.

Hubungan partai-partai koalisi pendukung pemerintah menjadi kurang baik setelah muncul usulan hak angket pajak yang dimotori oleh dua partai anggota koalisi, yaitu Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun, usulan hak angket yang diusung kedua partai itu gagal mendapat dukungan di DPR.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di Jakarta, Senin (28/2), menyatakan bahwa dirinya siap jika direshuffle karena itu adalah kewenangan Presiden SBY.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang juga Ketua DPR, Marzuki Alie di Jakarta, Minggu (27/2), mengharapkan Presiden SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dapat memutuskan yang terbaik bagi Setgab. ”Saya kira Presiden Yudhoyono akan mengambil keputusan yang terbaik dan tidak akan mengeluarkan keputusan yang kontroversial,” ujar Marzuki Alie.

Hal senada disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok. ”Namun, sebaiknya Partai Demokrat tidak usah meminta ini-itu kepada Presiden Yudhoyono terkait dengan Setgab. Dari pengalaman selama ini, Presiden Yudhoyono memiliki kearifannya sendiri,” katanya.


Politik
Koalisi di Indonesia Aneh

Rabu, 2 Maret 2011 | 08:53 WIB

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan, koalisi antarpartai masih sangat labil karena beberapa partai bisa mengubah sikap sesuai isu dan kepentingan. Kondisi itu memunculkan ketidakpastian politik yang membuat pemerintah sulit mengambil keputusan strategis dengan cepat dan tegas.

Menurut dia, sistem koalisi yang tercipta pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan anomali atau keanehan politik. Dalam fatsun politik umum, dukungan partai-partai koalisi tak hanya berlangsung di kabinet, melainkan juga dalam parlemen.

”Di Indonesia, partai-partai koalisi pendukung pemerintah mendapat kursi sebagai menteri di kabinet, tetapi bisa berseberangan di parlemen. Ini tidak umum,” katanya di Jakarta, Selasa (1/3/2011). Koalisi semacam itu rapuh dan labil karena muncul sikap partisan.

Ikrar mengatakan ini menanggapi wacana evaluasi koalisi yang digulirkan Presiden SBY sebagai respon pasca-usulan hak angket pajak di parlemen. Partai Golkar dan PKS yang notabene adalah anggota koalisi partai pendukung pemerintah memilih sikap berbeda dengan Partai Demokrat dan partai koalisi lainnya. Golkar dan PKS mendukung penuh usulan hak angket, sementara Demokrat bersama partai koalisi menolak.

Tanpa menyebut nama parpol, SBY mengatakan, ada sejumlah kesepakatan yang tidak ditaati atau dilanggar oleh 1-2 parpol. ”Jika ada parpol yang tak lagi bersedia menaati kesepakatan yang dibuat bersama saya, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Ini sangat jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu,” kata Presiden, kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa kemarin.

Ikrar berpendapat, agar ketidakpastian tidak terus berlarut-larut, perlu dilakukan kontrak ulang koalisi dengan partai-partai pendukung pemerintah.

Indria Samego, pengamat politik LIPI, menyatakan, yang terjadi terkait dengan koalisi partai-partai pendukung pemerintah merupakan koalisi strategis, bukan koalisi permanen. ”Artinya, itu koalisi on and off, tergantung dari situasi, kapan mendukung SBY merupakan sebuah keharusan dan kapan memihak kepada rakyat,” kata dia.

PKS DAN GOLKAR DI UJUNG TANDUK

JAMBI EKSPRES:

Koalisi
PKS dan Golkar Tunggu Keputusan Presiden

Rabu, 2 Maret 2011 | 17:06 WIB

Dua partai anggota koalisi pendukung pemerintah, PKS dan Partai Golkar, menyatakan tak keberatan untuk keluar dari kebersamaan dengan Partai Demokrat. PKS dan Golkar sama-sama tak akan melangkah secara reaktif dengan menarik diri dari koalisi. Keduanya akan menunggu secara pasif keputusan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai mitra langsung ketika menandatangani kontrak koalisi.

Pada Selasa (1/3/2011) sore, Presiden menyatakan akan memberi sanksi dan bahkan mengeluarkan parpol dari keanggotaan koalisi jika parpol tersebut tidak lagi berkomitmen mematuhi kesepakatan koalisi.

Pascapidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai koalisi kemarin sore, dua partai anggota koalisi PKS dan Golkar menyatakan tak keberatan untuk keluar dari kebersamaan dengan Demokrat. PKS dan Golkar sama-sama tak akan melangkah secara reaktif dengan menarik diri dari koalisi.

"Apapun yang terjadi, PKS siap. Kami akan pasif menunggu. Yang memulai kan beliau, yang mengakhiri ya harus beliau juga. Seperti lagu, kau yang memulai kau yang mengakhiri," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Gedung DPR RI, Rabu (2/3/2011).

Bagi PKS, tak ada alasan untuk menarik diri. Menurut Anis, PKS tak merasa sedikit pun melanggar poin-poin yang ada dalam sebelas butir kesepakatan koalisi. Namun, Anis menegaskan, PKS tak akan berkeberatan jika dikeluarkan oleh Yudhoyono dan Demokrat dari koalisi.

Lagi pula, kata Anis, PKS mencatat komunikasi di dalam Setgab memang tidak beres. Anggota partai koalisi tak pernah diajak berkomunikasi untuk membahas keputusan-keputusan strategis. Rapat internal Setgab hanya ditujukan untuk menyosialisasikan keputusan Yudhoyono daripada membahas bersama-sama. Oleh karena itu, keluar atau tetap dalam Setgab tidak masalah bagi PKS.

"Kami otomatis (jadi oposisi). Bagi PKS, kita sudah punya pengalaman. Waktu Megawati jadi presiden, kita diajak masuk kabinet, tapi kita tak mau karena semua partai sudah di dalam kabinet. Di dalam atau di luar buat PKS sama saja, tidak masalah," tegasnya.

Menurut Anis, tak ada masalah jika Demokrat ingin mengakhiri hubungan koalisi dengan PKS. Namun, Anis mengatakan PKS butuh akhir yang baik sebagaimana dulu Demokrat dan PKS memulai hubungan, yaitu dengan kontrak politik yang tertulis sehingga ada dokumen-dokumen yang jelas.

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso juga menyatakan kesiapan Golkar untuk berkontribusi, baik di dalam pemerintahan maupun di luar. Namun, Priyo mengatakan Golkar sendiri tidak memiliki kehendak untuk menarik diri dari koalisi.

"Golkar akan siap dalam posisi apa pun. Di pemerintahan atau tidak, Golkar akan mengerjakan yang terbaik. Nothing to lose," katanya.

Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham menambahkan, tak ada alasan bagi Golkar untuk keluar dari koalisi karena Golkar merasa tak pernah melanggar sedikit pun poin kesepakatan dari kontrak koalisi. Menurutnya, koalisi bukan dibentuk sebagai upaya penyeragaman. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan wajar saja terjadi asal tidak melanggar prinsip untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, kuat, dan berwibawa dalam sistem presidensiil. "Kekritisan Golkar itu bukan untuk melemahkan pemerintah, justru untuk menguatkan jalannya pemerintahan," tegas Idrus.

KOALISI: HARGA PKS+GOLKAR=PDIP+GERINDRA

JAMBI EKSPRES:

Evaluasi Koalisi
Harga PKS+Golkar = PDI-P+Gerindra

Rabu, 2 Maret 2011 | 18:57 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu paham benar perhitungan politik untuk mendepak Golkar dan PKS dari koalisi. Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy mengatakan, keputusan untuk mendepak kedua partai ini hanya dapat ditukar dengan keberhasilan merayu PDI-P dan Gerindra masuk ke dalam koalisi.

"Dorongan Demokrat yang berkali-kali mendorong Golkar dan PKS diletakkan di luar kabinet hanya akan sepadan jika ditukar dengan masuknya PDIP-Gerindra. Jika yang dua terakhir ini belum pasti, menerima saran Demokrat sepenuhnya dengan mengeluarkan Golkar dan PKS adalah sangat berisiko pada stabilitas politik," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (2/3/2011).

Menurut Romi, Presiden SBY memang mengharapkan idealitas dalam kabinet yang diberikan nama "Indonesia Bersatu". Melalui nama ini, SBY berharap semua fraksi masuk ke dalam kabinet dan koalisinya dengan menjunjung kebersamaan dalam mengawal setiap kebijakan.

"Namun, karena bukan situasi ideal, hitungan politiknya pakai matematika sederhana saja, 6 - 2 + 2 = 6. Jika keluar dua, harus masuk dua. Jika keluar satu, masuk satu," tegasnya. Namun, Romi juga menilai Presiden SBY masih gamang untuk melepas Golkar karena risikonya cukup besar. Romi menilai inilah arti dari pernyataan SBY kemarin yang menyebutkan "satu-dua parpol langgar kesepakatan koalisi", yang merujuk kepada Golkar dan PKS.

Hanya saja, Romi menilai pernyataan berbau ancaman itu lebih mengarah kepada PKS. Dengan frasa "satu-dua", Romi mengatakan, SBY masih dalam menimbang posisi Golkar karena jika keduanya sudah mengecewakan SBY, menurutnya, SBY akan menggunakan frasa "dua parpol" secara langsung.

"Selanjutnya, kalimat 'langgar kesepakatan koalisi', berarti betapa pun dibantah oleh parpol 'satu-dua' ini, evaluasi SBY sudah final. Kunci selanjutnya, tinggal menunggu kesediaan PDI-P," tandasnya.

Sampai saat ini, PDI-P masih kekeuh tidak ingin bergabung di dalam kabinet ataupun koalisi. Kalaupun ada yang bergabung, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hanya mengizinkan kader simpatisan yang masuk.

Sementara itu, menurut banyak pengamat, Gerindra sudah "dipegang" oleh Demokrat pascaputusan partai yang mengejutkan semua pihak. Gerindra satu suara dengan Demokrat menolak hak angket perpajakan.

EVA: MEGA AKAN TOLAK MASUK KOALISI

JAMBI EKSPRES:

Evaluasi Koalisi
Eva: Megawati Pasti Tolak Masuk Koalisi

Rabu, 2 Maret 2011 | 19:11 WIB

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri acuh tak acuh dengan kedatangan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa ke kediamannya, kemarin malam. Politisi senior PDI-P Eva Sundari mengatakan tak tahu maksud kedatangan Hatta karena Menko Perekonomian ini ditemui oleh suami Mega, Taufiq Kiemas.

Namun, jika maksudnya memang untuk menawari PDI-P masuk ke koalisi, Eva menegaskan, Mega tentu akan menolak.

"Aku ikut omongannya Ibu Mega saja ya waktu pada saat konsolidasi terakhir di DPP pada hari Minggu lalu, kita terikat kongres itu yang akan tetap dipegang oleh kita bahwa kongres tetep minta kita untuk oposisi, ya oposisi. Ya kalau kemudian ada upaya-upaya lain, ya kan seharusnya pendekatannya kepada Ibu Mega karena beliau sebagai ketua umum, lalu beliau (Mega) ngomong, 'Lho yang ketua umum kan saya, Pak SBY juga enggak kontak saya, ya gitulah kalimatnya," ungkapnya di Gedung DPR, Rabu (2/3/2011).

Menurut Eva, Mega datang kemarin malam menjelang makan malam. Ketika Hatta datang, Eva mengatakan, Mega langsung keluar dari rumah dan pergi makan malam bersama putrinya, Puan Maharani, dan Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo.

Hatta akhirnya hanya ditemui oleh TK yang didampingi oleh politisi PDI-P Effendy Simbolon.

Mengenai tawaran-tawaran koalisi, anggota Komisi III DPR ini mengatakan, kabar hanya terdengar dari orang-orang terdekat Mega yang diajak berkomunikasi oleh utusan-utusan SBY. "Jadi sejauh ini belum ada yang langsung ke ibu, hanya melalui orang-orang sekitarnya," tandas Eva.


Hatta ke Rumah Mega, Dicuekin

Rabu, 2 Maret 2011 | 19:03 WIB

Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mendadak datang ke kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (1/3/2011) kemarin.

Menurut politisi senior PDI-P Eva Sundari, Hatta datang pada malam hari. Namun, Mega tidak menyambutnya karena tengah makan malam bersama putrinya Puan Maharani dan Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo.

"Jadi waktu itu lagi makan malam, Ibu Mega, Mbak Puan, sama Mas Tjahjo. Jadi waktu Pak Hatta ke sana ketemunya sama Bang TK ya," katanya di Gedung DPR RI, Rabu (2/3/2011).

Menurut Anggota Komisi III DPR RI ini, Hatta ditemui oleh suami Megawati, Taufiq Kiemas, yang didampingi oleh politisi PDI-P, Effendy Simbolon. Mega yang kala itu juga berada di rumah terkesan cuek dengan kedatangan Menko Perekonomian itu. "Ibu Mega keluar langsung, jadi ndak ketemu," katanya.

Eva sendiri mengaku tidak tahu apa yang dibicarakan antara Hatta dan TK. Namun, jika seandainya kemudian PDI-P ditawari masuk koalisi bersama Demokrat, Eva mengatakan tetap berpegang pada ketegasan sikap Mega sebagai Ketua Umum dalam rapat konsolidasi internal partai yang terakhir pekan lalu.

"Aku ikut omongannya Ibu Mega saja ya waktu pada saat konsolidasi terakhir di DPP pada hari Minggu lalu pada tanggal 24 Februari, kita terikat kongres. Itu yang akan tetap dipegang oleh kita bahwa kongres tetap minta kita untuk oposisi, ya oposisi," tandasnya.

Eva juga mengaku tidak tahu siapa yang mengutus Hatta untuk datang menemui Mega. Namun, menurut catatan sebelumnya, Hatta sebagai ketua umum salah satu partai koalisi Demokrat pernah diutus oleh SBY menjelang Pemilu 2009 lalu.

Kala itu, Hatta mengaku diminta SBY untuk menjembatani komunikasi politik dan peluang untuk berkoalisi menjelang pemilihan akbar. Kali ini, Hatta kembali diutus, tetapi tampaknya belum beruntung.

DEMOKRAT: RESHUFFLE TINGGAL NUNGGU WAKTU LAGI

JAMBI EKSPRES:

Koalisi
Demokrat: Reshuffle di Pinggir Jurang

Rabu, 2 Maret 2011 | 13:56 WIB

Sinyal perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II (reshuffle) terus menguat. Setelah Presiden Bambang Yudhoyono mengeluarkan pernyataan agar partai-partai yang tak lagi seiya sekata keluar dari koalisi, Sekretaris Sekretariat Gabungan Syarief Hasan menegaskan kembali sinyal perombakan kabinet.

"Reshuffle itu sudah agak miring dikit, sudah di (pinggir) jurang. Saya juga lagi nunggu-nunggu ini, semua orang sudah tahu," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Ia mengatakan, Setgab memang tidak bisa mengevaluasi koalisi. Namun, Setgab selalu memberikan informasi mengenai dinamika Setgab dan parlemen kepada Presiden Yudhoyono, termasuk perilaku sejumlah anggota koalisi yang gemar berbeda pendapat.

"Kalau kita sama-sama dalam koalisi tentunya harus semua menyikapi bahwa kita tidak boleh saling serang. Masa sesama koalisi saling serang, kan tidak lucu. Berarti etikanya juga sudah kurang bagus," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Presiden tentu akan melakukan konfirmasi untuk menentukan keputusan. Presiden akan mengonfirmasi komitmen dari anggota partai koalisi berdasarkan evaluasi yang dilakukan dari laporan-laporan Setgab.

"Semangatnya adalah partai yang berkoalisi masih mau tidak untuk berkomitmen dengan koalisi. Jangan mencari alasan. Kalau tidak komit, ya keluarlah. Kalau memang dia masih mau mengubah mindset politiknya, bahwa mereka akan komit terhadap koalisi, kemungkinan masih ada (waktu). Tidak etis dong, masa sesama koalisi saling serang. Lebih baik jadi oposisi saja, ketahuan kawan, yang mana lawan, yang mana koalisi. Kalau tidak jelas, susah. Dibilang koalisi tapi perilakunya oposisi," tandasnya.

Melanggar kesepakatan

Presiden SBY, Selasa (1/3/2011), mengatakan, ada partai politik anggota Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah yang melanggar sejumlah kesepakatan koalisi yang telah disetujui para ketua umum parpol dengan dirinya sebagai Presiden terpilih periode 2009-2014. Kesepakatan tersebut terkait kerja sama di bidang eksekutif dan legislatif. Jika tak berubah, Presiden mengancam akan mengeluarkan parpol yang bandel.

Presiden menyatakan, ini terkait sikap politik Golkar dan PKS yang berbeda haluan dengan Partai Demokrat dalam menyikapi usulan hak angket pajak. Golkar dan PKS bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah bersama Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sejumlah wakil partai tersebut mendapat jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu.

"Jika ada parpol yang tak lagi bersedia menaati kesepakatan yang dibuat bersama saya, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Ini sangat jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu," kata Presiden kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta.

PPP: KUNCI RESHUFFLE DI TANGAN MEGAWATI

JAMBI EKSPRES:

Evaluasi Koalisi
PPP: Kunci "Reshuffle" di Tangan Megawati

Rabu, 2 Maret 2011 | 18:39 WIB

Kedatangan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa ke kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kemarin malam dinilai sebagai sinyal positif ajakan masuk koalisi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada PDI-P.

Wakil Sekjen PPP M Romahurmuziy mengatakan, Presiden SB Yudhoyono belum menyerah dan tampaknya kunci perombakan kabinet (reshuffle) berada di tangan partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

"Dikaitkan dengan pernyataan Presiden SBY kemarin, meskipun bau reshuffle sudah semakin menyengat, kepastian ada tidaknya reshuffle sangat bergantung pada PDI-P, khususnya Mega," kata Romahurmuziy kepada wartawan, Rabu (2/3/2011).

Sayangnya, lanjut Sekretaris Fraksi PPP DPR ini, "cinta" Demokrat masih bertepuk sebelah tangan untuk sementara waktu. Romi, panggilan akrabnya, memperkirakan bahwa Mega tetap akan memberi tiga syarat yang masih akan sulit dipenuhi SBY seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya.

"Pertama, anggota kabinet cukup simpatisan PDI-P. Bilamana elite pengurus PDI-P yang diminta, yang bersangkutan tetap harus menanggalkan jabatannya di kepengurusan. Kedua, PDI-P tetap tidak bergabung ke dalam Setgab. Dua syarat ini adalah konsekuensi dari keputusan kongres yang menugaskan PDI-P tetap sebagai partai penyeimbang. Syarat ketiga, permintaan disampaikan langsung oleh SBY kepada Mega," kata Romi.

Ketiga syarat tersebut tentu akan tetap menjadikan komposisi Setgab masih di dalam status quo. Keputusan mendepak Golkar dan PKS dari koalisi hanya akan sepadan dengan keberhasilan mengajak PDIP-Gerindra masuk ke dalam koalisi. Romi mengatakan, SBY memang mengisyaratkan satu-dua partai itu sebagai partai yang masih dipertimbangkan.

Namun, terkait pernyataan SBY bahwa dua partai ini "melanggar kesepakatan koalisi" menunjukkan bahwa evaluasi SBY sudah final. "Kunci selanjutnya tinggal menunggu kesediaan PDI-P," tandasnya.

PDIP: GANTI SAJA MENTRI YANG TIDAK OPTIMAL

JAMBI EKSPRES:


Ganti Saja Menteri yang Tak Optimal

Rabu, 2 Maret 2011 | 21:05 WIB

Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo

Menteri-menteri yang tidak memberikan kontribusi maksimal dalam pemerintahan lebih baik diganti saja. Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendaknya tak berpikir lama-lama lagi untuk melakukannya.

Pernyataan ini disampaikannya merespon pidato SBY kemarin mengenai evaluasi koalisi. "(Koalisi) rapuh itu. Ganti saja para menteri yang dianggap tidak mampu kerja optimal membantunya, sebenarnya cukup tertutup atau jubirnya saja yang ngomong," ujarnya kepada wartawan, Rabu (2/3/2011).

Hanya saja, Tjahjo menegaskan bahwa perombakan kabinet atau evaluasi koalisi menjadi hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PDI-P tidak dalam kapasitas untuk mendesak Presiden melakukan perombakan kabinet segera.

"Kalau presiden merasa kurang nyaman dengan pembantunya, ya berhentikan saja para. pembantunya," tambah Ketua Fraksi PDI-P DPR RI ini.

PKS: ANIS MATTA TIDAK KHAWATIR DEMOKRAT PECAT MENTRI DARI PKS

JAMBI EKSPRES:

PKS: Cerai Cuma Isu Saja

Sekjen PKS Anis Matta mengaku tak khawatir jika Demokrat sebagai lokomotif partai koalisi melepaskan PKS sebagai salah satu gerbongnya. Menurutnya, PKS terbuka terhadap segala evaluasi yang akan Demokrat lakukan pasca-putusan tentang pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan DPR.

"PKS, ya, silakan kalau mau dievaluasi. Kan, selama ini ada evaluasi," katanya kepada wartawan di sela paripurna DPR, Selasa (22/2/2011).

Wakil Ketua DPR ini mengaku tidak khawatir karena partainya sudah memperhitungkan konsekuensi yang mungkin muncul dari seluruh langkah yang ditempuh oleh partai yang lahir pada tahun 2002 ini.

"Silakan, silakan. Yang jelas, kalau saya harus bilang, bagi saya itu isu, tetapi enggak pernah kejadian," tuturnya.

Anis sendiri optimistis Sekretariat Gabungan tetap akan solid sekalipun Pansus Hak Angket Perpajakan gol di parlemen. Menurutnya, Setgab berkomitmen untuk mengawal pemerintahan sampai tahun 2014. "Saya yakin akan tetap...," ujarnya.

PKS: ANIS MATTA TUDING ELITE DEMOKRAT PROVOKASI SBY

JAMBI EKSPRES:

Demokrat: Kita Bukan Provokator

Rabu, 2 Maret 2011 | 21:25 WIB
Simpatisan Partai Demokrat memegang bendera partai.

Sekjen PKS Anis Matta menuding elite Partai Demokrat memprovokasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga isu evaluasi koalisi makin memanas. Ketua DPP Demokrat Saan Mustofa menolak mentah-mentah pernyataan itu. Menurut Saan, SBY bukanlah pribadi yang mudah diprovokasi.

"Kita bukan provokator. Lagi pula, tidak ada istilah provokasi. Karena Pak SBY itu bukan orang yang mudah diprovokasi. Beliau rasional, obyektif, dan penuh pertimbangan dalam mengambil sikap," ungkapnya di Gedung DPR RI, Rabu (2/3/2011).

Saan juga membantah kekecewaan PKS terhadap pola komunikasi yang dijalankan di Sekretariat Gabungan, termasuk pernyataan bahwa elite Demokrat-lah yang gagal menciptakan komunikasi antarpartai koalisi selama ini. Pernyataan SBY terhadap pimpinan partai koalisi dan pernyataan elite Demokrat terhadap utusan anggota koalisi di rapat-rapat Setgab dinilai sering bertentangan.

"Dalam situasi seperti hari ini, kita tak perlu mencari siapa yang salah dan benar, tapi bagaimana kita ke depan mengevaluasi koalisi agar tertata menjadi lebih baik. Kita coba ambil hikmah dinamika ke depannya," tandasnya.

Menurutnya pula, partai-partai koalisi tak perlu menanggapi pidato Presiden SBY tentang evaluasi koalisi secara emosional karena yang disampaikan SBY adalah penegasan dari hakikat dasar koalisi. Saan menegaskan, SBY tidak menyalahkan, tetapi hanya memiliki penilaian terhadap partai-partai mitra koalisi. SBY, lanjut Saan, tentu akan mencari solusi-solusi yang terbaik demi menata hubungan koalisi yang memadai ke depannya.

PSSI: KONGGRES LUAR BIASA JALAN TERUS

JAMBI EKSPRES:




Kongreslub PSSI Jalan Terus
Rabu, 02 Maret 2011 | 20:59 WIB
PSSI

Sekretaris Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) Tuty Dau menegaskan bahwa KPPN akan tetap melaksanakan Kongres Luar Biasa PSSI di Solo meski tak mendapat balasan surat dari FIFA terkait rencana ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, 84 anggota pemprov dan klub PSSI membentuk KPPN. Komite ini kemudian membuat mosi tidak percaya kepada Ketua Umum PSSI Nurdin Halid sekaligus merencanakan pelaksanaan kongres luar biasa dalam waktu dua bulan ke depan. Hal ini telah dilaporkan KPPN kepada FIFA melalui surat resmi yang dikirimkan pada Senin (28/2/2011).

"Intinya, KPPN akan tetap menggelar kongreslub tanpa balasan surat dari FIFA. Karena, ini sudah sesuai dengan statuta FIFA dan PSSI, yaitu dua pertiga suara untuk menggelar kongres luar biasa," tandas Tuty saat dihubungi wartawan, Rabu (2/3/2011).

Berikut daftar lengkap pengurus provinsi KPPN: 1. Kalimantan Timur, 2. Jawa Barat, 3. Gorontalo, 4. Kepulauan Riau, 5. Sumatera Barat, 6. Sumatera Utara, 7. Jambi, 8. Lampung, 9. Bengkulu, 10. Banten, 11. Nanggroe Aceh Darussalam, 12. Nusa Tenggara Timur, 13. Sulawesi Utara, 14. Bangka Belitung, 15. Lampung, 16. Kalimantan Tengah, 17. Daerah Istimewa Yogyakarta, 18. Sumatera Selatan, 19. Papua Barat, 20. Papua, 21. Maluku, 22. Maluku Utara, 23. Nusa Tenggara Barat, 24. Sulawesi Tenggara, 25. Kalimantan Barat, dan 26. Jawa Timur.

Klub Sepak bola; 1. Persiraja Banda Aceh, 2. Persekat Katingan, 3. PS Pidie Jaya, 4. Persal Aceh Selatan, 5. PSGL Gayo Lues, 6. Bintang Jaya Asahan, 7. PS Semen Padang, 8. PS Bungo, 9. Persijap Jepara, 10. PSCS Cilapap, 11. Persiba Bantul, 12. PSBI Blitar, 13. Persibolmut Bolaang Mongondow Utara, 14. Madiun Putra,
15. Persenga Nganjuk, 16. Persela Lamongan, 17. Persik Kediri, 18. Persepar Palangkaraya, 19. Arema Indonesia, 20. Persid Jember, 21. Persiwangi Banyuwangi, 22. Deltras Sidoarjo, 23. Gresik Putra, 24. Persepam Pamekasan, 25. Perseba Bangkalan, 26. Persebaya Surabaya, 27. Gresik United, 28. Persekap Kota Pasuruan, 29. KSB Sumbawa Barat, 30. Persisum Sumbawa, 31. Persigo Gorontalo, 32. Pasir Utara, 33. Persedan Denpasar, 34. Persewar Waropen, 35. Perseman Manokwari,
36. Persipura Jayapura, 37. Persiwa Wamena, 38. PS Biak, 39. Persidafon Danfonsoro, 40. Persipuja Puncak Jaya, 41. PS Kaimana, 42. Persiba Balikpapan,
43. Bontang FC, 44. Persisam Samarinda, 45. PSIM Yogyakarta, 46. Persires Riau, 47. Persipasi Bekasi, 48. PS Tenggarong, 49. Mitra Kukar, 50. Persikab Kabupaten Bandung, 51. PSPS Pekanbaru, 52. Blitar Kota, 53. PSAP Sigli, 54. ISP Purworejo, 55. Mitra Bola Utama Surabaya, 56. PSBL Langsa, 57. Persemalra Maluku Tenggara, dan 58. PS Martapura.

PERKOSAAN: KEPALA SEKOLAH CABULI 9 SISWI TERANCAM DI PECAT

JAMBI EKSPRES:

Asusila
Kepala SMP Pencabul 9 Siswi Akan Dipecat

Kamis, 3 Maret 2011 | 04:10 WIB


Setiman H Sudin, Bupati Sanggau, Kalimantan Barat, menegaskan akan memecat kepala sekolah SMP Parindu berinisial PK yang menjadi tersangka pencabul sembilan siswinya.

Pemecatan tersebut akan dilakukan Bupati jika PK dinyatakan terbukti bersalah oleh pihak penegak hukum. "Untuk saat ini kami percayakan semuanya kepada penegak hukum. Biarkanlah mereka bekerja dulu, dan kami tunggu hasil akhirnya. Kalau ternyata yang bersangkutan divonis bersalah, kami akan melakukan pemecatan," kata bupati saat ditemui di kantor Gubernur Kalbar, Rabu (2/3/2011).

Seraya menunggu proses hukum, bupati mengatakan, pihaknya telah menonaktifkan tersangka PK sebagai kepala sekolah, sekaligus tenaga pengajar di SMP tersebut. Hal itu dilakukan demi kelancaran proses belajar mengajar terutama dalam mempersiapkan murid untuk menghadapi Ujian Nasional (UN).

"Saya sudah perintahkan kepala Dinas Pendidikan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Sementara untuk murid dan para guru di SMP tersebut, saya minta tetap fokus dalam tugasnya masing-masing," kata bupati.

Sementara itu, Kapolres Sanggau AKBP I Wayan Sugiri, melalui Kasat Reskrim AKP Fajar Dani, mengatakan, setidaknya ada lima guru yang akan dimintai keterangan oleh penyidik.

Mereka dianggap mengetahui kronologi pencabulan oleh PK. Saat ini, tambah Fajar, sudah tiga guru diperiksa sebagai saksi.

"Yang sudah kami periksa sebanyak tiga guru, masih ada dua lagi yang belum diperiksa terkait kasus ini. Tapi dalam waktu dekat pasti akan kami periksa juga. Yang pasti mereka ini kami anggap sebagai orang-orang terdekat korban dan tersangka, sehingga mengetahui kasus ini, meskipun sedikit," ujarnya.

Pemeriksaan tersebut, katanya, akan dilakukan secara intensif. "Sebab, informasinya memang sempat ada yang memergoki perbuatan tersangka, dan mengingatkan agar tidak mengulanginya. Untuk hasil pemeriksaan lebih lanjut, sejauh ini belum bisa kita informasikan, karena masih banyak informasi yang harus dikumpulkan," ungkapnya.