Laman

Kamis, 03 Maret 2011

KOALISI: HARGA PKS+GOLKAR=PDIP+GERINDRA

JAMBI EKSPRES:

Evaluasi Koalisi
Harga PKS+Golkar = PDI-P+Gerindra

Rabu, 2 Maret 2011 | 18:57 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu paham benar perhitungan politik untuk mendepak Golkar dan PKS dari koalisi. Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy mengatakan, keputusan untuk mendepak kedua partai ini hanya dapat ditukar dengan keberhasilan merayu PDI-P dan Gerindra masuk ke dalam koalisi.

"Dorongan Demokrat yang berkali-kali mendorong Golkar dan PKS diletakkan di luar kabinet hanya akan sepadan jika ditukar dengan masuknya PDIP-Gerindra. Jika yang dua terakhir ini belum pasti, menerima saran Demokrat sepenuhnya dengan mengeluarkan Golkar dan PKS adalah sangat berisiko pada stabilitas politik," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (2/3/2011).

Menurut Romi, Presiden SBY memang mengharapkan idealitas dalam kabinet yang diberikan nama "Indonesia Bersatu". Melalui nama ini, SBY berharap semua fraksi masuk ke dalam kabinet dan koalisinya dengan menjunjung kebersamaan dalam mengawal setiap kebijakan.

"Namun, karena bukan situasi ideal, hitungan politiknya pakai matematika sederhana saja, 6 - 2 + 2 = 6. Jika keluar dua, harus masuk dua. Jika keluar satu, masuk satu," tegasnya. Namun, Romi juga menilai Presiden SBY masih gamang untuk melepas Golkar karena risikonya cukup besar. Romi menilai inilah arti dari pernyataan SBY kemarin yang menyebutkan "satu-dua parpol langgar kesepakatan koalisi", yang merujuk kepada Golkar dan PKS.

Hanya saja, Romi menilai pernyataan berbau ancaman itu lebih mengarah kepada PKS. Dengan frasa "satu-dua", Romi mengatakan, SBY masih dalam menimbang posisi Golkar karena jika keduanya sudah mengecewakan SBY, menurutnya, SBY akan menggunakan frasa "dua parpol" secara langsung.

"Selanjutnya, kalimat 'langgar kesepakatan koalisi', berarti betapa pun dibantah oleh parpol 'satu-dua' ini, evaluasi SBY sudah final. Kunci selanjutnya, tinggal menunggu kesediaan PDI-P," tandasnya.

Sampai saat ini, PDI-P masih kekeuh tidak ingin bergabung di dalam kabinet ataupun koalisi. Kalaupun ada yang bergabung, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hanya mengizinkan kader simpatisan yang masuk.

Sementara itu, menurut banyak pengamat, Gerindra sudah "dipegang" oleh Demokrat pascaputusan partai yang mengejutkan semua pihak. Gerindra satu suara dengan Demokrat menolak hak angket perpajakan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar