Laman

Senin, 09 Agustus 2010

42 MILIAR DI SELEWENG KAN DI SUNGAI PENUH

Menyikapi pembangunan secara Kasat mata di Kota Sungai Penuh kita semua mengetahui dan melihatnya, namun mungkin tidak banyak yang tahu anggaran pemnbangunan sekitar 42 Milyar lebih saat ini diselewengkan utk kepentingan politik pihak2 tertentu dengan pengerjaan proyek bagi rakyat yang asal asalan dan bagaimana seharusnya kualitas hasil yang diinginkan untuk pembangunan Kota Sungai Penuh saat ini baik itu fisik infrstruktur seperti jalan, Jembatan dan Irigasi, maupun administrasi pemerintahan dan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.
Adapun temuan kesalahan dan penyimpangan yang dapat kita cek bersama-sama antara lain:
1. Proyek Jalan Kota Paket A Pondok Agung, Talang Lindung sepanjang 10,826 KM senilai 6,52 Milyar Oleh kontraktor PT. Merangin Karya Sejati ( MKS ) sangat amburadul, tidak layak bayar dan merugikan anggaran Negara. Kualitasnya tidak sesuai biaya yang dikeluarkan. Untuk itu meminta kepada DPRD Kota Sungai Penuh merekomendasikan agar tidak harus dibayar oleh Negara dalam hal ini pihak Dinas PU Kota sungai Penuh.
2. Tidak Proporsionalnya pembangunan antara wilayah Kecamatan Sungai Penuh dengan kecamatan2 lain dalam lingkup Kota Sungai Penuh, terutama di kecamatan Hamparan Rawang Maliki Air, Pesisir Bukit Koto Bento, Koto Baru Dujung Sakti arah Kubang, Kumun Debai dan Tanah Kampung. Sedangkan jalan lingkungan di Sungai Penuh walaupun tidak termasuk jalan raya semuanya diaspal.
3. Penjabat walikota Hasvia MTP disinyalir menggunakan fasilitas Negara, termasuk mempengaruhi Kepala dan Perangkat SKPD Dinas Pemerintahan untuk melakukan lobby-lobby politik ke partai dan sosialisasi untuk kepentingan pencalonannya sebagai walikota berikutnya dalam Pilwako Desember mendatang. Kita sangat mengecamnya.

4. Kami mengecam tindakan Hasvia yang menolak perubahan nama Kota Sungai Penuh menjadi Kota Kerinci, hal ini sama artinya mengaburkan dan menolak keberadaan kesatuan masyarakat adat Sakti Alam Kerinci.

Wassalam,


ABUZAR, SH
Direktur Umum

MUSWIL PAN JAMBI PILIH HAJRIN NURDIN SECARA AKLAMASI

Musyawarah Wilayah Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional (Muswil DPW PAN) Provinsi Jambi, di Abadi Convention Centre (ACC) Kota Jambi, Minggu (8/8), secara aklamasi memilih H Azrin Nurdin sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Jambi periode 2010-2015.

Pemilihan ketua yang dilakukan dalam muswil ke-4 dari 7 hingga 8 Agustus dihadiri Ketua Umum DPP PAN, Hatta Radjasa, kader PAN Zulkifli Hasan yang juga Menteri Kehutanan dan Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA).

Ketua DPP PAN Hatta Radjasa dalam sambutannya mengatakan, muswil merupakan bagian kecil dari proses kepartaian. Muswil adalah evaluasi refleksi terhadap program yang sudah dilakukan dan yang belum dicapai. “Semua itu harus diturunkan dalam muswil. Jangan ada kader yang tertinggal di dalam kapal,” ujarnya.

Menurut Hatta yang juga menjabat Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II itu, sepeninggalan ketua lama, Zulkifli Nurdin, bukan berarti sumbangsih pemikirannya terhenti. Zulkifli Nurdin hanya bergeser ke samping. Ia akan tetap ikut memajukan PAN kedepan. “Untuk Pemilu 2014 semua sudah disiapkan dari awal. PAN harus masuk dalam double-digit, karena demokrasi adalah nilai, bukan alat. Jadi kita tahu persis untuk menjalainnya,” ujar Hatta.

Pelaksanaan muswil PAN di Jambi dinilai oleh pengurus DPP PAN, Herman Kadir SH, terbaik di Indonesia. Muswil PAN di Jambi akan dijadikan percontohan bagi provinsi lain, seperti Sulawesi Utara yang dalam waktu dekat juga bakal menggelar muswil. “Muswil PAN di Jambi yang terbaik,” ujar Herman saat menutup muswil, di Hotel Abadi Suite Kota Jambi, Minggu (8/8).

Menurut Herman, untuk masa mendatang PAN akan membentuk 100 kader desa, yang dananya ditanggung DPP. Pembentukan kader desa akan disahkan dalam rakernas PAN mendatang.

Diakhir sambutannya Herman meminta seluruh kader PAN Jambi mendukung program ketua terpilih dan kompak dalam membangun partai. “Jangan ada keributan. Kita harus bersatu,” tandasnya.