Selasa, 14 Desember 2010
PERBEDAAN ANTARA SUKA, CINTA , SAYANG
JAMBI EKSPRES:
1. Saat kau MENYUKAI seseorang, kau ingin memilikinya untuk keegoisanmu sendiri.
2. Saat kau MENYAYANGI seseorang, kau ingin sekali membuatnya bahagia dan bukan untuk dirimu sendiri.
3. Saat kau MENCINTAI seseorang, kau akan melakukan apapun untuk kebahagiaannya walaupun kau harus mengorbankan jiwamu.
4. Saat kau menyukai seseorang dan berada disisinya maka kau akan bertanya,"Bolehkah aku menciummu?"
5. Saat kau menyayangi seseorang dan berada disisinya maka kau akan bertanya,"Bolehkah aku memelukmu?"
6. Saat kau mencintai seseorang dan berada disisinya maka kau akan menggenggam erat tangannya...
7.SUKA adalah saat ia menangis, kau akan berkata "Sudahlah, jangan menangis."
8. SAYANG adalah saat ia menangis dan kau akan menangis bersamanya.
9.CINTA adalah saat ia menangis dan kau akan membiarkannya menangis dipundakmu sambil berkata, "Mari kita selesaikan masalah ini bersama-sama. "
10. SUKA adalah saat kau melihatnya kau akan berkata,"Ia sangat cantik dan menawan."
11. SAYANG adalah saat kau melihatnya kau akan melihatnya dari hatimu dan bukan matamu.
12.CINTA adalah saat kau melihatnya kau akan berkata,"Buatku dia adalah anugerah terindah yang pernah Tuhan berikan padaku.."
13. Pada saat orang yang kau SUKA menyakitimu, maka kau akan marah dan tak mau lagi bicara padanya.
14. Pada saat orang yang kau SAYANG menyakitimu, engkau akan menangis untuknya.
15. Pada saat orang yang kau CINTAI menyakitimu, kau akan berkata,"Tak apa dia hanya tak tau apa yang dia lakukan."
16. Pada saat kau suka padanya, kau akan MEMAKSANYA untuk menyukaimu.
17. Pada saat kau sayang padanya, kau akan MEMBIARKANNYA MEMILIH.
18. Pada saat kau cinta padanya, kau akan selalu MENANTINYA dengan setia dan tulus...
19. SUKA adalah kau akan menemaninya bila itu menguntungkan.
20. SAYANG adalah kau akan menemaninya di saat dia membutuhkan.
21. CINTA adalah kau akan menemaninya di saat bagaimana keadaanmu.
22. SUKA adalah hal yang menuntut.
23. SAYANG adalah hal memberi dan menerima.
24. CINTA adalah hal yang memberi dengan rela.
10 PANTANGAN WAKTU ML
1. Jangan pernah menggigit sampai berdarah pasangan ML Anda. Jurus gigitan lembutlah yang justru Anda berikan. Jaminannya sensasi seksual pasangan Anda akan bangkit bergelora. Untuk itu mulailah dengan gigitan lembut yang membuatnya terpuaskan.
2. Jangan pernah buang angin saat ML. Tabu hukumnya, sehingga jangan coba-coba melakukannya. Maklum, aroma tak sedap bisa membuat Anda gigit jari karena pasangan Anda kabur karena tak lagi bergairah.
3. Jangan pernah menjerit-jerit. Menjerit tak akan menambah gairah pasangan bercinta Anda, malah cukup mengganggu. Yang perlu Anda lakukan adalah lembut berdesah sambil terus menikmati sensasinya. Dijamin inilah yang membangkitkan gairah seksual Anda dan pasangan.
4. Jangan pernah Anda membandingkan ukuran atau bentuk tubuh pasangan Anda dengan seorang bintang film porno yang pernah Anda tonton. Apalagi sampai mencelanya. Percayalah pasangan Anda pasti menjadi hilang gairah. Bahkan, jika Anda sseorang pria yang ada bakal dapat menderita impotensi. Belajarlah untuk saling menerima dan memuji. Bentuk terima kasih seperti itu, justru mampu menciptakan hubungan yang jauh lebih menggebu.
5. Jangan pernah berpura-pura orgasme. Kebanyakan para wanita berusaha menyenangi pasangannya untuk mengatakan bahwa ia telah puas yang sebenarnya belum mencapai orgasme. Kenyataannya memang sulit menangkap tanda-tanda orgasme itu. Namun janganlah pernah berbohong, karena bisa saja Anda sebagai pria beranggapan memang tidak butuh waktu yang lama untuk bercumbu mesra.
6. Jangan pernah menyakiti pasangan. Boleh-boleh saja Anda berekperimen hal-hal baru agar kisah pervintaan anda tak menoton. Sekedar mengingatkan, sebaiknya jangan mencoba hal-hal baru yang dapat menyakiti pasangan Anda kecuali bila Anda berdua mempunyai kelainan seksual. Pantang meniru dari film porno yang baru saja Anda tonton. Semisal mengikatnya, lalu mencambuk sampai luka dan kemudian meneteskan lilin pada tubuh pasangan. Wuih, bahaya.
7. Jangan menggunakan obat kuat yang dapat memperlambat kerja Mr Dick Anda dalam menuntaskan aksinya. Mengkonsumsi obat kuat, cuma boleh dilakukan jika Anda mengalami ejakulasi dini atau impotensi. Alasannya, rasa percaya diri Anda akan hilang, dan Anda akan semakin tergantung padanya.
Hubungan seks yang begitu lama juga tidak memberikan kenyamanan dan kenikmatan bagi pasangan Anda, karena hal tersebut menyiksa dirinya. Para Ahli seks di seluruh dunia pun memang berkata demikian. Tak lain agar hubungan seksual Anda tetap, atau bahkan semakin harmonis.
8. Jangan pernah ML di rumah saudara atau mertua. Hubungan seks darurat di rumah saudara atau mertua sangat berisiko tinggi, kecuali tuan rumah memang menyediakan kamar khusus bagi Anda berdua. Sungguh memalukan tertangkap basah berhubungan intim di kamar mandi, dapur, atau bahkan di taman. Harga diri Anda pun bakal jatuh setelahnya.
9. Jangan pernah berhubungan seksual di ruang perpustakaan. Perpustakaan pun bukan tempat ideal untuk ML. Sedikit saja suara desahan terdengar, orang pasti akan menoleh penasaran. Itu terjadi mengingat perpustakaan ruangannya sunyi senyap. Meskipun ada banyak lorong di antara rak buku yang mungkin jarang dikunjungi. Ingatlah bahwa ada banyak informasi di situ. Lebih baik Anda membaca buku, siapa tahu menemukan referensi tempat yang lebih representatif untuk melakukan percintaan. So, kubur keinginan bercinta gila Anda.
10. Jangan pernah ML di tempat kerja Anda. Anda bukan pemilik perusahaan, jadi jangan pernah melakukannya di kantor atau ruang kerja. Di manapun, skandal seks selalu dianggap tidak profesional. Jika masih peduli dengan karir Anda, jangan coba-coba melakukannya. Paling tidak, jangan sampai ketahuan.
LIMBAH FREEPORT MERUSAK HUTAN PAPUA
JAMBI EKSPRES:
INDONESIA TAK KAN SANGGUB BERBUAT BANYAK DENGAN ASING
Foto ini di ambil dari atas pesawat saat takeoff di Timika Papua. Foto yang menggambarkan kerusakan hutan akibat pembuangan limbah dari PT. FreePort Indonesia. Walaupun PT.FreePort mengklaim diri bahwa segala kerusakan akibat tambang ditanggulangi secara profesional dan tidak merugikan penduduk setempat, dalam kenyataan ribuan hektar hutan telah tertutup oleh limbah Tailing, dan pastinya secara tidak langsung mengakibatkan dampak terhadap ekositem dunia dalam sekala kecil.
INDONESIA TAK KAN SANGGUB BERBUAT BANYAK DENGAN ASING
Foto ini di ambil dari atas pesawat saat takeoff di Timika Papua. Foto yang menggambarkan kerusakan hutan akibat pembuangan limbah dari PT. FreePort Indonesia. Walaupun PT.FreePort mengklaim diri bahwa segala kerusakan akibat tambang ditanggulangi secara profesional dan tidak merugikan penduduk setempat, dalam kenyataan ribuan hektar hutan telah tertutup oleh limbah Tailing, dan pastinya secara tidak langsung mengakibatkan dampak terhadap ekositem dunia dalam sekala kecil.
EMAS PAPUA HANYA LELUCON MENYAKITKAN ANAK BANGSA
JAMBI EKSPRES:
Berikut ini merupakan laporan khusus yang ditulis oleh Ketua KPK-N (Komite Penyelamat Kekayaan Negara), Marwan Batubara *). Laporan khusus ini tersaji dalam sebuah buku beliau yang berjudul 'Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam, Menuju Negara Berdaulat'.
Insya Allah, Eramuslim akan memuat tulisan ini dalam rubrik laporan khusus yang disajikan secara berseri.
Latar Belakang
Aktivitas pertambangan PT Freeport McMoran Indonesia (Freeport) di Papua yang dimulai sejak tahun 1967 hingga saat ini telah berlangsung selama 42 tahun. Selama ini, kegiatan bisnis dan ekonomi Freeport di Papua, telah mencetak keuntungan finansial yang sangat besar bagi perusahaan asing tersebut, namun belum memberikan manfaat optimal bagi negara, Papua, dan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan.
Dari tahun ke tahun Freeport terus mereguk keuntungan dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Para petinggi Freeport terus mendapatkan fasilitas, tunjangan dan keuntungan yang besarnya mencapai 1 juta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika, Papua. Keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Kondisi wilayah Timika bagai api dalam sekam, tidak ada kondisi stabil yang menjamin masa depan penduduk Papua.
Penandatanganan Kontrak Karya (KK) I pertambangan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport pada 1967, menjadi landasan bagi perusahaan ini mulai melakukan aktivitas pertambangan. Tak hanya itu, KK ini juga menjadi dasar penyusunan UU Pertambangan Nomor 11/1967, yang disahkan pada Desember 1967 atau delapan bulan berselang setelah penandatanganan KK.
Pada Maret 1973, Freeport memulai pertambangan terbuka di Ertsberg, kawasan yang selesai ditambang pada tahun 1980-an dan menyisakan lubang sedalam 360 meter. Pada tahun 1988, Freeport mulai mengeruk cadangan raksasa lainnya, Grasberg, yang masih berlangsung saat ini. Dari eksploitasi kedua wilayah ini, sekitar 7,3 juta ton tembaga dan 724, 7 juta ton emas telah mereka keruk. Pada bulan Juli 2005, lubang tambang Grasberg telah mencapai diameter 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 ha dengan kedalaman 800m. Diperkirakan terdapat 18 juta ton cadangan tembaga, dan 1.430 ton cadangan emas yang tersisa hingga rencana penutupan tambang pada 2041.
Aktivitas Freeport yang berlangsung dalam kurun waktu lama ini telah menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal penerimaan negara yang tidak optimal, peran negara/BUMN untuk ikut mengelola tambang yang sangat minim dan dampak lingkungan yang sangat signifikan, berupa rusaknya bentang alam pegunungan Grasberg dan Erstberg. Kerusakan lingkungan telah mengubah bentang alam seluas 166 km persegi di daerah aliran sungai Ajkwa.
Permasalahan
Freeport mengelola tambang terbesar di dunia di berbagai negara, yang didalamnya termasuk 50% cadangan emas di kepulauan Indonesia. Namun, sebagai hasil eksploitasi potensi tambang tersebut, hanya sebagian kecil pendapatan yang yang masuk ke kas negara dibandingkan dengan miliaran US$ keuntungan yang diperoleh Freeport. Kehadiran Freeport pun tidak mampu menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, namun berkontribusi sangat besar pada perkembangan perusahaan asing tersebut.
Pada tahun 1995 Freeport baru secara’resmi mengakui menambang emas di Papua. Sebelumnya sejak tahun 1973 hingga tahun 1994, Freeport mengaku hanya sebagai penambang tembaga. Jumlah volume emas yang ditambang selama 21 tahun tersebut tidak pernah diketahui publik, bahkan oleh orang Papua sendiri. Panitia Kerja Freeport dan beberapa anggota DPR RI Komisi VII pun mencurigai telah terjadi manipulasi dana atas potensi produksi emas Freeport. Mereka mencurigai jumlahnya lebih dari yang diperkirakan sebesar 2,16 hingga 2,5 miliar ton emas. DPR juga tidak percaya atas data kandungan konsentrat yang diinformasikan sepihak oleh Freeport. Anggota DPR berkesimpulan bahwa negara telah dirugikan selama lebih dari 30 tahun akibat tidak adanya pengawasan yang serius. Bahkan Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajak dan Bea Cukai mengaku tidak tahu pasti berapa produksi Freeport berikut penerimaannya.
Di sisi lain, pemiskinan juga berlangsung di wilayah Mimika, yang penghasilannya hanya sekitar $132/tahun, pada tahun 2005. Kesejahteraan penduduk Papua tak secara otomatis terkerek naik dengan kehadiran Freeport yang ada di wilayah mereka tinggal. Di wilayah operasi Freeport, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais emas yang tersisa dari limbah Freeport. Selain permasalahan kesenjangan ekonomi, aktivitas pertambangan Freeport juga merusak lingkungan secara masif serta menimbulkan pelanggaran HAM.
Timika bahkan menjadi tempat berkembangnya penyakit mematikan seperti HIV/AIDS dan jumlah tertinggi penderita HIV/AIDS berada di Papua. Keberadaan Freeport juga menyisakan persoalan pelanggaran HAM yang terkait dengan tindakan aparat keamanan Indonesia di masa lalu dan kini. Ratusan orang telah menjadi korban pelanggaran HAM berat bahkan meninggal dunia tanpa kejelasan. Hingga kini, tidak ada satu pun pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti serius oleh pemerintah bahkan terkesan diabaikan.
Pemiskinan di Papua
Kegiatan penambangan dan ekonomi Freeport telah mencetak keuntungan finansial bagi perusahaan tersebut namun tidak bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan. Dari tahun ke tahun Freeport terus mereguk keuntungan dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Pendapatan utama Freeport adalah dari operasi tambangnya di Indonesia (sekitar 60%, Investor Daily, 10 Agustus 2009). Setiap hari hampir 700 ribu ton material dibongkar untuk menghasilkan 225 ribu ton bijih emas. Jumlah ini bisa disamakan dengan 70 ribu truk kapasitas angkut 10 ton berjejer sepanjang Jakarta hingga Surabaya (sepanjang 700 km).
Para petinggi Freeport mendapatkan fasilitas, tunjangan dan keuntungan yang besarnya mencapai 1 juta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika, Papua. Keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Di sisi lain, negara pun mengalami kerugian karena keuntungan Freeport yang masuk ke kas negara sangatlah kecil jika dibandingkan keuntungan total yang dinikmati Freeport.
Keberadaan Freeport tidak banyak berkontribusi bagi masyarakat Papua, bahkan pembangunan di Papua dinilai gagal. Kegagalan pembangunan di Papua dapat dilihat dari buruknya angka kesejahteraan manusia di Kabupaten Mimika. Penduduk Kabupaten Mimika, lokasi di mana Freeport berada, terdiri dari 35% penduduk asli dan 65% pendatang. Pada tahun 2002, BPS mencatat sekitar 41 persen penduduk Papua dalam kondisi miskin, dengan komposisi 60% penduduk asli dan sisanya pendatang. Pada tahun 2005, Kemiskinan rakyat di Provinsi Papua, yang mencapai 80,07% atau 1,5 juta penduduk.
Hampir seluruh penduduk miskin Papua adalah warga asli Papua. Jadi penduduk asli Papua yang miskin adalah lebih dari 66% dan umumnya tinggal di pegunungan tengah, wilayah Kontrak Karya Frepoort. Kepala Biro Pusat Statistik propinsi Papua JA Djarot Soesanto, merelease data kemiskinan tahun 2006, bahwa setengah penduduk Papua miskin (47,99 %).
Di sisi lain, pendapatan pemerintah daerah Papua demikian bergantung pada sektor pertambangan. Sejak tahun 1975-2002 sebanyak 50% lebih PDRB Papua berasal dari pembayaran pajak, royalti dan bagi hasil sumberdaya alam tidak terbarukan, termasuk perusahaan migas. Artinya ketergantungan pendapatan daerah dari sektor ekstraktif akan menciptakan ketergantungan dan kerapuhan yang kronik bagi wilayah Papua.
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Papua Barat memang menempati peringkat ke 3 dari 30 propinsi di Indonesi pada tahun 2005. Namun Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Papua, yang diekspresikan dengan tingginya angka kematian ibu hamil dan balita karena masalah-masalah kekurangan gizi berada di urutan ke-29. Lebih parah lagi, kantong-kantong kemiskinan tersebut berada di kawasan konsesi pertambangan Freeport.
Selain itu, situs tambang Freeport di puncak gunung berada pada ketinggian 4.270 meter, suhu terendah mencapai 2 derajat Celcius. Kilang pemrosesan berada pada ketinggian 3.000 m, curah hujan tahuan di daerah tersebut 4.000-5.000 mm, sedangkan kaki bukit menerima curah hujan tahunan lebih tinggi, 12.100 mm dan suhu berkisar 18-30 derajat Celcius. Dengan kondisi alam seperti ini, kawasan di bawah areal pertambangan Freeport mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana tanah longsor. Pada 9 Oktober 2003, terjadi longsor di bagian selatan area tambang terbuka Grasberg, menewaskan 13 orang karyawan Freeport. Walhi merelease longsor terjadi akibat lemahnya kepedulian Freeport terhadap lingkungan. Padahal, mereka mengetahui lokasi penambangan Grasberg adalah daerah rawan bencana akibat topografi wilayah serta tingginya curah hujan. Jebolnya dam penampungan tailing di Danau Wanagon pada tahun 2000, menyebabkan tewasnya empat pekerja sub-kontraktor Freeport. Terjadi longsor di lokasi pertambangan Grasberg pada Kamis, 9 Oktober 2003.
Kronologi Sosial-Ekonomi
Kegiatan bisnis dan ekonomi Freeport di Papua selama ini, tak hanya mencetak keuntungan finansial bagi perusahaan tersebut tetapi juga memantik munculnya masalah sosial. Belum ada solusi yang dianggap efektif dalam penyelesaian masalah yang muncul itu dan sewaktu-waktu berpotensi untuk meletup. Berikut disampaikan kronologi aspek sosial-ekonomi operasi Freeport:
16 Februari 1623.
Kapten Jan Carstensz, seorang pelaut Belanda, melihat puncak gunung tertinggi di Irian, lalu mencatat dalam log book-nya. Inilah catatan pertama orang asing tentang Puncak Carstenz dan kelak menjadi daerah operasi PT Freeport Indonesia.
23 November 1936.
Ekspedisi Colijn dan Jean Jacquez Dozy dari Belanda, berhasil mencapai Carstenz. Mereka kemudian mengumpulkan contoh batuan.
Tahun 1936.
Geolog Dr. C. Shouten menyimpulkan bahwa kawasan Carstenz mengandung tembaga dan emas. Sejak itu nama Ertsberg (gunung bijih) dipakai untuk menyebut kawasan tertinggi di New Guinea itu. Ekspedisi napak tilas dilakukan pada Juni 1960, dipimpin Forbes Wilson dan Del Flint–berdasar laporan Colijn–seiring dengan pemetaan geologi.
Maret 1966.
Soeharto dan pemerintah Orde Baru mulai menggenjot masuknya modal asing dengan berbagai deregulasi baru. Prof. M. Sadli, Menteri Pertambangan, mengumumkan pemberian konsesi kepada Freeport Mc Moran di Irian, dengan alasan merekalah satu-satunya yang lebih dulu meminta konsesi di kawasan itu.
Juni 1966.
Tim Freeport datang ke Jakarta untuk memprakarsai suatu pembicaraan untuk mewujudkan kontrak pertambangan di Ertsberg. Orang yang dipilih sebagai negosiator dan kelak menjadi presiden Freeport Indonesia (FI) adalah Ali Budiardjo, yakni mantan sekjen Hankam dan direktur Bappenas tahun 1950-an.
5 April 1967.
Kontrak kerja (KK) I ditandatangani dan membuat Freeport menjadi perusahaan satu-satunya yang ditunjuk untuk menangani kawasan Ertsberg seluas 10 kilometer persegi. KK I ini lamanya 30 tahun. Kontrak dinyatakan mulai berlaku saat perusahaan mulai beroperasi. Bulan Desember, eksplorasi Ertsberg dimulai.
Desember 1969.
Studi kelayakan proyek selesai dan disetujui. Mei 1970, konstruksi keseluruhan proyek mulai dikerjakan. Teknologi rekayasa FCX di remote area tertinggi di Asia Tenggara ini mengundang decak kagum tersendiri karena tingkat kesulitannya sangat tinggi.
Desember 1972.
Pengapalan 10.000 ton tembaga dari tambang Ertsberg dilakukan untuk pertama kalinya ke Jepang.
Maret 1973.
Presiden Soeharto meninjau daerah operasi Freeport dan memberikan nama Tembagapura untuk kota baru Freeport.
Tahun 1974.
Sepanjang 1972 sampai 1973 terjadi beberapa perkelahian yang mengakibatkan terbunuhnya karyawan Freeport, hingga memaksa mereka membuat ”January Agreement” dengan warga desa Wa-Amungme untuk membangun sekolah dan fasilitas umum lainnya.
Juli 1976
Pemerintah Indonesia mendapat bagian saham sebesar 8,5% dari saham Freeport. Angka ini hingga 1998 bertahan di level 10 persen dan royalti satu persen.
April 1981.
Ertsberg Timur mulai ditambang dan produksi FI mencapai 16.000 ton per hari sebelum cadangan Grasberg ditemukan.
28 Januari 1988.
Dugaan deposit emas di kawasan Grasberg menunjukkan hasil positif. Freeport Mc Moran Copper and Gold (FCX) akhirnya go public di lantai bursa New York. Menurut Yuli Ismartono–pejabat public relations FI–setiap hari dalam tahun 1988 kira-kira dua juta lembar saham FCX terjual.
Dengan tambahan cadangan emas di Grasberg dan cadangan lainnya, jumlah depositnya diperkirakan mencapai jumlah 200 juta ton. Dalam laporan studi evaluasi lingkungan (SEL) 160 K yang disetujui pada 1994, total deposit yang ada meningkat hingga dua miliar ton.
30 Desember 1991.
KK I berakhir dan Freeport memperoleh kembali KK II selama 30 tahun. Bagi banyak orang, KK II ini berlangsung tidak transparan, bahkan tertutup. Anehnya, pemerintah yang ditawari untuk memperbesar sahamnya menyatakan tidak berminat, padahal perusahaan ini jelas-jelas menguntungkan.
Mulai saat itu, masuklah pengusaha nasional Aburizal Bakrie (Bakrie Grup). ”Kami sudah menawarkan, tapi hanya Bakrie yang datang,” kata James Moffet, Preskom Freeport berbasa-basi. Preskom. Belakangan masuk Bob Hasan (Nusamba), yang dikenal sebagai kroni Soeharto, dan Menaker kabinet Soeharto, Abdul Latief (A Latief Corp.)
22 Agustus – 15 September 1995
Komnas HAM melakukan investigasi pelanggaran HAM yang terjadi di daerah Timika dan sekitarnya. Kesimpulan anggota tim investigasi Komnas HAM, mengungkapkan bahwa selama 1993-1995 telah terjadi 6 jenis pelanggaran HAM, yang mengakibatkan 16 penduduk terbunuh dan empat orang masih dinyatakan hilang. Pelanggaran ini dilakukan baik oleh aparat keamanan FI maupun pihak tentara Indonesia.
17 Januari 1996
Dalam selembar surat jawaban kepada editor American Statement, Ralph Haurwitz, Atase Penerangan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta Craig J. Stromme menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang dapat dipercaya atas tuduhan pelanggaran HAM oleh Freeport di Irian Jaya.
29 April 1966
Gugatan Tom Beanal, Ketua Lembaga Adat Suku Amungme (Lemasa) terdaftar di pengadilan Louisiana, markas besar FCX, dengan kasus no.96-1474. Belakangan, gugatan ini ditolak dan pengadilan menyatakan Freeport tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM.
29 Juni 1996
Lemasa menolak dana sebesar 1 persen keuntungan Freeport (US$ 15 juta) yang rencananya diberikan kepada suku di daerah operasi Freeport. Penolakan juga datang dari gereja setempat.
30 September 1997
Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, melalui Bapedal, selesai memeriksa dan menyetujui laporan Amdal Regional untuk perluasan kegiatan penambangan dan peningkatan kapasitas produksi Freeport hingga 300.000 ton per hari.
Tetapi Walhi yang ikut dalam komisi itu menyatakan tidak setuju : “Atmosfer pertemuan itu kental dengan bau politis, sementara banyak anggota komisi sebenarnya tidak setuju dengan perluasan itu, tapi tak kuasa menolak,” kata Emmy Hafid, Direktur Walhi.
11 Maret 1998
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam pemandangan umumnya pada Sidang Umum MPR 1998, secara terbuka menyebut pembagian keuntungan antara Freeport dan pemerintah Indonesia adalah salah satu kontrak yang sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia.
5 November 1998
Direktur PT Freeport Indonesia, Jim “bob” Moffett datang ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjelaskan dugaan KKN di Freeport, termasuk perpanjangan KK II yang tertutup dan diduga sarat KKN. “Tidak ada KKN di Freeport, dan tidak adil kalau Anda menyuruh saya juga mengurusi masalah pembagian keuntungan. Saya bukan orang pemerintahan,“ kata Jim Moffet dalam jumpa persnya seusai menghadap Kejagung.
Tahun 2002
Keterlibatan salah seorang prajurit TNI dalam kasus penyerangan bus karyawan Freeport di Timika
September 2008
Freeport menciutkan target produksi tembaga dan emas tahun 2008 ini lantaran ada gangguan teknis di lokasi penambangan Grasberg, Papua. Awalnya, Freeport mematok produksi tembaga 1,2 miliar pounds dan emas 1,3 juta ounce. Karena gangguan ini, produksi dibuat lebih mini, tembaga 1,1 miliar pounds dan emas 1,1 juta ounc.
11 Desember 2008
Freeport memecat 75 karyawan, Freeport melakukan efisiensi dari sisi jumlah karyawan untuk mengurangi sedikit biaya operasional perusahaan, sebagai imbas dari resesi ekonomi dunia.
27 Juli 2009
Dua Karyawan Freeport menjadi tersangka kasus penembakan. Polisi menetapkan tujuh tersangka terkait kasus penembakan di Freeport, Timika, Provinsi Papua. Dua dari tujuh tersangka tersebut merupakan karyawan Freeport. (bersambung)
foto ilustrasi: welkis.wordpress
*) Tentang Penulis:
Marwan Batubara, lahir di Delitua, Sumatera Utara, 6 Juli 1955. Marwan adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2004-2009, mewakili provinsi DKI Jakarta. Menamatkan S1 di Jurusan Tehnik Elektro Universitas Indonesia dan S2 bidang Computing di Monash University (Australia). Marwan adalah mantan karyawan Indosat 1977-2003 dengan jabatan terakhir sebagai General Manager di Indosat. Melalui wadah Komite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPK-N), ke depan Marwan berharap bisa berperan untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, agar dapat bermanfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Berikut ini merupakan laporan khusus yang ditulis oleh Ketua KPK-N (Komite Penyelamat Kekayaan Negara), Marwan Batubara *). Laporan khusus ini tersaji dalam sebuah buku beliau yang berjudul 'Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam, Menuju Negara Berdaulat'.
Insya Allah, Eramuslim akan memuat tulisan ini dalam rubrik laporan khusus yang disajikan secara berseri.
Latar Belakang
Aktivitas pertambangan PT Freeport McMoran Indonesia (Freeport) di Papua yang dimulai sejak tahun 1967 hingga saat ini telah berlangsung selama 42 tahun. Selama ini, kegiatan bisnis dan ekonomi Freeport di Papua, telah mencetak keuntungan finansial yang sangat besar bagi perusahaan asing tersebut, namun belum memberikan manfaat optimal bagi negara, Papua, dan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan.
Dari tahun ke tahun Freeport terus mereguk keuntungan dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Para petinggi Freeport terus mendapatkan fasilitas, tunjangan dan keuntungan yang besarnya mencapai 1 juta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika, Papua. Keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Kondisi wilayah Timika bagai api dalam sekam, tidak ada kondisi stabil yang menjamin masa depan penduduk Papua.
Penandatanganan Kontrak Karya (KK) I pertambangan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport pada 1967, menjadi landasan bagi perusahaan ini mulai melakukan aktivitas pertambangan. Tak hanya itu, KK ini juga menjadi dasar penyusunan UU Pertambangan Nomor 11/1967, yang disahkan pada Desember 1967 atau delapan bulan berselang setelah penandatanganan KK.
Pada Maret 1973, Freeport memulai pertambangan terbuka di Ertsberg, kawasan yang selesai ditambang pada tahun 1980-an dan menyisakan lubang sedalam 360 meter. Pada tahun 1988, Freeport mulai mengeruk cadangan raksasa lainnya, Grasberg, yang masih berlangsung saat ini. Dari eksploitasi kedua wilayah ini, sekitar 7,3 juta ton tembaga dan 724, 7 juta ton emas telah mereka keruk. Pada bulan Juli 2005, lubang tambang Grasberg telah mencapai diameter 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 ha dengan kedalaman 800m. Diperkirakan terdapat 18 juta ton cadangan tembaga, dan 1.430 ton cadangan emas yang tersisa hingga rencana penutupan tambang pada 2041.
Aktivitas Freeport yang berlangsung dalam kurun waktu lama ini telah menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal penerimaan negara yang tidak optimal, peran negara/BUMN untuk ikut mengelola tambang yang sangat minim dan dampak lingkungan yang sangat signifikan, berupa rusaknya bentang alam pegunungan Grasberg dan Erstberg. Kerusakan lingkungan telah mengubah bentang alam seluas 166 km persegi di daerah aliran sungai Ajkwa.
Permasalahan
Freeport mengelola tambang terbesar di dunia di berbagai negara, yang didalamnya termasuk 50% cadangan emas di kepulauan Indonesia. Namun, sebagai hasil eksploitasi potensi tambang tersebut, hanya sebagian kecil pendapatan yang yang masuk ke kas negara dibandingkan dengan miliaran US$ keuntungan yang diperoleh Freeport. Kehadiran Freeport pun tidak mampu menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, namun berkontribusi sangat besar pada perkembangan perusahaan asing tersebut.
Pada tahun 1995 Freeport baru secara’resmi mengakui menambang emas di Papua. Sebelumnya sejak tahun 1973 hingga tahun 1994, Freeport mengaku hanya sebagai penambang tembaga. Jumlah volume emas yang ditambang selama 21 tahun tersebut tidak pernah diketahui publik, bahkan oleh orang Papua sendiri. Panitia Kerja Freeport dan beberapa anggota DPR RI Komisi VII pun mencurigai telah terjadi manipulasi dana atas potensi produksi emas Freeport. Mereka mencurigai jumlahnya lebih dari yang diperkirakan sebesar 2,16 hingga 2,5 miliar ton emas. DPR juga tidak percaya atas data kandungan konsentrat yang diinformasikan sepihak oleh Freeport. Anggota DPR berkesimpulan bahwa negara telah dirugikan selama lebih dari 30 tahun akibat tidak adanya pengawasan yang serius. Bahkan Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajak dan Bea Cukai mengaku tidak tahu pasti berapa produksi Freeport berikut penerimaannya.
Di sisi lain, pemiskinan juga berlangsung di wilayah Mimika, yang penghasilannya hanya sekitar $132/tahun, pada tahun 2005. Kesejahteraan penduduk Papua tak secara otomatis terkerek naik dengan kehadiran Freeport yang ada di wilayah mereka tinggal. Di wilayah operasi Freeport, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais emas yang tersisa dari limbah Freeport. Selain permasalahan kesenjangan ekonomi, aktivitas pertambangan Freeport juga merusak lingkungan secara masif serta menimbulkan pelanggaran HAM.
Timika bahkan menjadi tempat berkembangnya penyakit mematikan seperti HIV/AIDS dan jumlah tertinggi penderita HIV/AIDS berada di Papua. Keberadaan Freeport juga menyisakan persoalan pelanggaran HAM yang terkait dengan tindakan aparat keamanan Indonesia di masa lalu dan kini. Ratusan orang telah menjadi korban pelanggaran HAM berat bahkan meninggal dunia tanpa kejelasan. Hingga kini, tidak ada satu pun pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti serius oleh pemerintah bahkan terkesan diabaikan.
Pemiskinan di Papua
Kegiatan penambangan dan ekonomi Freeport telah mencetak keuntungan finansial bagi perusahaan tersebut namun tidak bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan. Dari tahun ke tahun Freeport terus mereguk keuntungan dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Pendapatan utama Freeport adalah dari operasi tambangnya di Indonesia (sekitar 60%, Investor Daily, 10 Agustus 2009). Setiap hari hampir 700 ribu ton material dibongkar untuk menghasilkan 225 ribu ton bijih emas. Jumlah ini bisa disamakan dengan 70 ribu truk kapasitas angkut 10 ton berjejer sepanjang Jakarta hingga Surabaya (sepanjang 700 km).
Para petinggi Freeport mendapatkan fasilitas, tunjangan dan keuntungan yang besarnya mencapai 1 juta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika, Papua. Keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Di sisi lain, negara pun mengalami kerugian karena keuntungan Freeport yang masuk ke kas negara sangatlah kecil jika dibandingkan keuntungan total yang dinikmati Freeport.
Keberadaan Freeport tidak banyak berkontribusi bagi masyarakat Papua, bahkan pembangunan di Papua dinilai gagal. Kegagalan pembangunan di Papua dapat dilihat dari buruknya angka kesejahteraan manusia di Kabupaten Mimika. Penduduk Kabupaten Mimika, lokasi di mana Freeport berada, terdiri dari 35% penduduk asli dan 65% pendatang. Pada tahun 2002, BPS mencatat sekitar 41 persen penduduk Papua dalam kondisi miskin, dengan komposisi 60% penduduk asli dan sisanya pendatang. Pada tahun 2005, Kemiskinan rakyat di Provinsi Papua, yang mencapai 80,07% atau 1,5 juta penduduk.
Hampir seluruh penduduk miskin Papua adalah warga asli Papua. Jadi penduduk asli Papua yang miskin adalah lebih dari 66% dan umumnya tinggal di pegunungan tengah, wilayah Kontrak Karya Frepoort. Kepala Biro Pusat Statistik propinsi Papua JA Djarot Soesanto, merelease data kemiskinan tahun 2006, bahwa setengah penduduk Papua miskin (47,99 %).
Di sisi lain, pendapatan pemerintah daerah Papua demikian bergantung pada sektor pertambangan. Sejak tahun 1975-2002 sebanyak 50% lebih PDRB Papua berasal dari pembayaran pajak, royalti dan bagi hasil sumberdaya alam tidak terbarukan, termasuk perusahaan migas. Artinya ketergantungan pendapatan daerah dari sektor ekstraktif akan menciptakan ketergantungan dan kerapuhan yang kronik bagi wilayah Papua.
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Papua Barat memang menempati peringkat ke 3 dari 30 propinsi di Indonesi pada tahun 2005. Namun Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Papua, yang diekspresikan dengan tingginya angka kematian ibu hamil dan balita karena masalah-masalah kekurangan gizi berada di urutan ke-29. Lebih parah lagi, kantong-kantong kemiskinan tersebut berada di kawasan konsesi pertambangan Freeport.
Selain itu, situs tambang Freeport di puncak gunung berada pada ketinggian 4.270 meter, suhu terendah mencapai 2 derajat Celcius. Kilang pemrosesan berada pada ketinggian 3.000 m, curah hujan tahuan di daerah tersebut 4.000-5.000 mm, sedangkan kaki bukit menerima curah hujan tahunan lebih tinggi, 12.100 mm dan suhu berkisar 18-30 derajat Celcius. Dengan kondisi alam seperti ini, kawasan di bawah areal pertambangan Freeport mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana tanah longsor. Pada 9 Oktober 2003, terjadi longsor di bagian selatan area tambang terbuka Grasberg, menewaskan 13 orang karyawan Freeport. Walhi merelease longsor terjadi akibat lemahnya kepedulian Freeport terhadap lingkungan. Padahal, mereka mengetahui lokasi penambangan Grasberg adalah daerah rawan bencana akibat topografi wilayah serta tingginya curah hujan. Jebolnya dam penampungan tailing di Danau Wanagon pada tahun 2000, menyebabkan tewasnya empat pekerja sub-kontraktor Freeport. Terjadi longsor di lokasi pertambangan Grasberg pada Kamis, 9 Oktober 2003.
Kronologi Sosial-Ekonomi
Kegiatan bisnis dan ekonomi Freeport di Papua selama ini, tak hanya mencetak keuntungan finansial bagi perusahaan tersebut tetapi juga memantik munculnya masalah sosial. Belum ada solusi yang dianggap efektif dalam penyelesaian masalah yang muncul itu dan sewaktu-waktu berpotensi untuk meletup. Berikut disampaikan kronologi aspek sosial-ekonomi operasi Freeport:
16 Februari 1623.
Kapten Jan Carstensz, seorang pelaut Belanda, melihat puncak gunung tertinggi di Irian, lalu mencatat dalam log book-nya. Inilah catatan pertama orang asing tentang Puncak Carstenz dan kelak menjadi daerah operasi PT Freeport Indonesia.
23 November 1936.
Ekspedisi Colijn dan Jean Jacquez Dozy dari Belanda, berhasil mencapai Carstenz. Mereka kemudian mengumpulkan contoh batuan.
Tahun 1936.
Geolog Dr. C. Shouten menyimpulkan bahwa kawasan Carstenz mengandung tembaga dan emas. Sejak itu nama Ertsberg (gunung bijih) dipakai untuk menyebut kawasan tertinggi di New Guinea itu. Ekspedisi napak tilas dilakukan pada Juni 1960, dipimpin Forbes Wilson dan Del Flint–berdasar laporan Colijn–seiring dengan pemetaan geologi.
Maret 1966.
Soeharto dan pemerintah Orde Baru mulai menggenjot masuknya modal asing dengan berbagai deregulasi baru. Prof. M. Sadli, Menteri Pertambangan, mengumumkan pemberian konsesi kepada Freeport Mc Moran di Irian, dengan alasan merekalah satu-satunya yang lebih dulu meminta konsesi di kawasan itu.
Juni 1966.
Tim Freeport datang ke Jakarta untuk memprakarsai suatu pembicaraan untuk mewujudkan kontrak pertambangan di Ertsberg. Orang yang dipilih sebagai negosiator dan kelak menjadi presiden Freeport Indonesia (FI) adalah Ali Budiardjo, yakni mantan sekjen Hankam dan direktur Bappenas tahun 1950-an.
5 April 1967.
Kontrak kerja (KK) I ditandatangani dan membuat Freeport menjadi perusahaan satu-satunya yang ditunjuk untuk menangani kawasan Ertsberg seluas 10 kilometer persegi. KK I ini lamanya 30 tahun. Kontrak dinyatakan mulai berlaku saat perusahaan mulai beroperasi. Bulan Desember, eksplorasi Ertsberg dimulai.
Desember 1969.
Studi kelayakan proyek selesai dan disetujui. Mei 1970, konstruksi keseluruhan proyek mulai dikerjakan. Teknologi rekayasa FCX di remote area tertinggi di Asia Tenggara ini mengundang decak kagum tersendiri karena tingkat kesulitannya sangat tinggi.
Desember 1972.
Pengapalan 10.000 ton tembaga dari tambang Ertsberg dilakukan untuk pertama kalinya ke Jepang.
Maret 1973.
Presiden Soeharto meninjau daerah operasi Freeport dan memberikan nama Tembagapura untuk kota baru Freeport.
Tahun 1974.
Sepanjang 1972 sampai 1973 terjadi beberapa perkelahian yang mengakibatkan terbunuhnya karyawan Freeport, hingga memaksa mereka membuat ”January Agreement” dengan warga desa Wa-Amungme untuk membangun sekolah dan fasilitas umum lainnya.
Juli 1976
Pemerintah Indonesia mendapat bagian saham sebesar 8,5% dari saham Freeport. Angka ini hingga 1998 bertahan di level 10 persen dan royalti satu persen.
April 1981.
Ertsberg Timur mulai ditambang dan produksi FI mencapai 16.000 ton per hari sebelum cadangan Grasberg ditemukan.
28 Januari 1988.
Dugaan deposit emas di kawasan Grasberg menunjukkan hasil positif. Freeport Mc Moran Copper and Gold (FCX) akhirnya go public di lantai bursa New York. Menurut Yuli Ismartono–pejabat public relations FI–setiap hari dalam tahun 1988 kira-kira dua juta lembar saham FCX terjual.
Dengan tambahan cadangan emas di Grasberg dan cadangan lainnya, jumlah depositnya diperkirakan mencapai jumlah 200 juta ton. Dalam laporan studi evaluasi lingkungan (SEL) 160 K yang disetujui pada 1994, total deposit yang ada meningkat hingga dua miliar ton.
30 Desember 1991.
KK I berakhir dan Freeport memperoleh kembali KK II selama 30 tahun. Bagi banyak orang, KK II ini berlangsung tidak transparan, bahkan tertutup. Anehnya, pemerintah yang ditawari untuk memperbesar sahamnya menyatakan tidak berminat, padahal perusahaan ini jelas-jelas menguntungkan.
Mulai saat itu, masuklah pengusaha nasional Aburizal Bakrie (Bakrie Grup). ”Kami sudah menawarkan, tapi hanya Bakrie yang datang,” kata James Moffet, Preskom Freeport berbasa-basi. Preskom. Belakangan masuk Bob Hasan (Nusamba), yang dikenal sebagai kroni Soeharto, dan Menaker kabinet Soeharto, Abdul Latief (A Latief Corp.)
22 Agustus – 15 September 1995
Komnas HAM melakukan investigasi pelanggaran HAM yang terjadi di daerah Timika dan sekitarnya. Kesimpulan anggota tim investigasi Komnas HAM, mengungkapkan bahwa selama 1993-1995 telah terjadi 6 jenis pelanggaran HAM, yang mengakibatkan 16 penduduk terbunuh dan empat orang masih dinyatakan hilang. Pelanggaran ini dilakukan baik oleh aparat keamanan FI maupun pihak tentara Indonesia.
17 Januari 1996
Dalam selembar surat jawaban kepada editor American Statement, Ralph Haurwitz, Atase Penerangan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta Craig J. Stromme menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang dapat dipercaya atas tuduhan pelanggaran HAM oleh Freeport di Irian Jaya.
29 April 1966
Gugatan Tom Beanal, Ketua Lembaga Adat Suku Amungme (Lemasa) terdaftar di pengadilan Louisiana, markas besar FCX, dengan kasus no.96-1474. Belakangan, gugatan ini ditolak dan pengadilan menyatakan Freeport tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM.
29 Juni 1996
Lemasa menolak dana sebesar 1 persen keuntungan Freeport (US$ 15 juta) yang rencananya diberikan kepada suku di daerah operasi Freeport. Penolakan juga datang dari gereja setempat.
30 September 1997
Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, melalui Bapedal, selesai memeriksa dan menyetujui laporan Amdal Regional untuk perluasan kegiatan penambangan dan peningkatan kapasitas produksi Freeport hingga 300.000 ton per hari.
Tetapi Walhi yang ikut dalam komisi itu menyatakan tidak setuju : “Atmosfer pertemuan itu kental dengan bau politis, sementara banyak anggota komisi sebenarnya tidak setuju dengan perluasan itu, tapi tak kuasa menolak,” kata Emmy Hafid, Direktur Walhi.
11 Maret 1998
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam pemandangan umumnya pada Sidang Umum MPR 1998, secara terbuka menyebut pembagian keuntungan antara Freeport dan pemerintah Indonesia adalah salah satu kontrak yang sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia.
5 November 1998
Direktur PT Freeport Indonesia, Jim “bob” Moffett datang ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjelaskan dugaan KKN di Freeport, termasuk perpanjangan KK II yang tertutup dan diduga sarat KKN. “Tidak ada KKN di Freeport, dan tidak adil kalau Anda menyuruh saya juga mengurusi masalah pembagian keuntungan. Saya bukan orang pemerintahan,“ kata Jim Moffet dalam jumpa persnya seusai menghadap Kejagung.
Tahun 2002
Keterlibatan salah seorang prajurit TNI dalam kasus penyerangan bus karyawan Freeport di Timika
September 2008
Freeport menciutkan target produksi tembaga dan emas tahun 2008 ini lantaran ada gangguan teknis di lokasi penambangan Grasberg, Papua. Awalnya, Freeport mematok produksi tembaga 1,2 miliar pounds dan emas 1,3 juta ounce. Karena gangguan ini, produksi dibuat lebih mini, tembaga 1,1 miliar pounds dan emas 1,1 juta ounc.
11 Desember 2008
Freeport memecat 75 karyawan, Freeport melakukan efisiensi dari sisi jumlah karyawan untuk mengurangi sedikit biaya operasional perusahaan, sebagai imbas dari resesi ekonomi dunia.
27 Juli 2009
Dua Karyawan Freeport menjadi tersangka kasus penembakan. Polisi menetapkan tujuh tersangka terkait kasus penembakan di Freeport, Timika, Provinsi Papua. Dua dari tujuh tersangka tersebut merupakan karyawan Freeport. (bersambung)
foto ilustrasi: welkis.wordpress
*) Tentang Penulis:
Marwan Batubara, lahir di Delitua, Sumatera Utara, 6 Juli 1955. Marwan adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2004-2009, mewakili provinsi DKI Jakarta. Menamatkan S1 di Jurusan Tehnik Elektro Universitas Indonesia dan S2 bidang Computing di Monash University (Australia). Marwan adalah mantan karyawan Indosat 1977-2003 dengan jabatan terakhir sebagai General Manager di Indosat. Melalui wadah Komite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPK-N), ke depan Marwan berharap bisa berperan untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, agar dapat bermanfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
FREEPORT TRAGEDI KESALAHAN ORDE BARU
JAMBI EKSPRES:
AKARTA--Pengamat pertambangan, Marwan Batubara mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap wilayah pertambangan PT Freeport di Papua. Desakan ini menyusul dugaan Freeport melakukan penambangan urainum di lokasi pertambangannya. “Pemerintah harus tegas, harus mengirim tim yang mampu memeriksa secara menyeluruh dan komprehensif wilayah pertambangan Freeport,” kata Marwan, saat dihubungi, Sabtu (17/7).
Menurut Marwan, pemeriksaan yang dilakukan pemerintah harus disertai audit investigatif. Pemerintah diminta tidak percaya begitu saja sangkalan dari Freeport atas dugaan aktivitas penambangan uranium. Lemahnya posisi pemerintah saat ini, kata Marwan, juga lantaran tidak adanya wakil pemerintah di perusahaan berskala internasional tersebut.
Saham pemerintah yang tidak mencapai 10 persen di Freeport, lanjut Marwan, mengakibatkan pemerintah tidak memiliki wakil di perusahaan tersebut yang bisa mengawasi aktivitas pertambangan di Freeport. Selama beberapa puluh tahun, terang Marwan, Indonesia hanya mewakilkan beberapa komisaris independen dalam jajaran perusahaan Freeport. Baru tahun ini, kata Marwan, Indonesia menempatkan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta, sebagai salah satu komisaris di perusahaan Amerika Serikat tersebut. “Selama ini wakil kita cuma jadi komisaris independen yang tidak bisa berbuat banyak,” tegas Marwan.
Seperti diberitakan Republika hari ini, Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) berencana mengirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan uranium ke Papua. Namun, mereka tidak akan mengecek langsung ke pertambangan PT Freeport Indonesia. Pengiriman tim ini terkait dengan dugaan adanya penambangan uranium secara diam-diam di PT Freeport Indonesia.
AKARTA--Pengamat pertambangan, Marwan Batubara mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap wilayah pertambangan PT Freeport di Papua. Desakan ini menyusul dugaan Freeport melakukan penambangan urainum di lokasi pertambangannya. “Pemerintah harus tegas, harus mengirim tim yang mampu memeriksa secara menyeluruh dan komprehensif wilayah pertambangan Freeport,” kata Marwan, saat dihubungi, Sabtu (17/7).
Menurut Marwan, pemeriksaan yang dilakukan pemerintah harus disertai audit investigatif. Pemerintah diminta tidak percaya begitu saja sangkalan dari Freeport atas dugaan aktivitas penambangan uranium. Lemahnya posisi pemerintah saat ini, kata Marwan, juga lantaran tidak adanya wakil pemerintah di perusahaan berskala internasional tersebut.
Saham pemerintah yang tidak mencapai 10 persen di Freeport, lanjut Marwan, mengakibatkan pemerintah tidak memiliki wakil di perusahaan tersebut yang bisa mengawasi aktivitas pertambangan di Freeport. Selama beberapa puluh tahun, terang Marwan, Indonesia hanya mewakilkan beberapa komisaris independen dalam jajaran perusahaan Freeport. Baru tahun ini, kata Marwan, Indonesia menempatkan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta, sebagai salah satu komisaris di perusahaan Amerika Serikat tersebut. “Selama ini wakil kita cuma jadi komisaris independen yang tidak bisa berbuat banyak,” tegas Marwan.
Seperti diberitakan Republika hari ini, Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) berencana mengirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan uranium ke Papua. Namun, mereka tidak akan mengecek langsung ke pertambangan PT Freeport Indonesia. Pengiriman tim ini terkait dengan dugaan adanya penambangan uranium secara diam-diam di PT Freeport Indonesia.
Papuan tribal chief to sue mining giant Freeport
JAMBI EKSPRES:
Papuan students protest against US mining giant Freeport outside the US embassy in JakartaA tribal chief in Indonesian occupied West Papua launched a legal campaign on August 11 to get compensation from the US mining giant Freeport for environmental damage to his homelands.
Fabianus P., chief of the Kapiraya tribe, said tailings from Freeport's huge gold and copper mine in Indonesia's easternmost Papua province were causing more widespread ecological damage than was known, the PNG Post Courier cited the Indonesian Antara news agency in an August 13 report.
"He said several rivers in his tribe's Kaimana district had been polluted, killing wildlife and poisoning water sources for local people. Mine waste was also fouling parts of the Etna Gulf coastline.
"The local village communities were now facing water shortages as their rivers were contaminated by the chemical pollutants from the company," the Antara report said.
Fabianus said he had hired lawyers to file a law suit against PT Freeport Indonesia over the alleged environmental damage.
The Jakarta Post reported that Fabianus, chief of the Extended Kapiraya Tribe, "told the press on Monday, so far, Indonesia and the world only knew that the company's tailings had polluted the Aijkwa River in Kaimana district causing a degradation in the local ecosystem, especially the region's forests".
"But in reality, he said, the US gold and copper mining company had also polluted rivers in Kapiraya Mimika Barat Jauh and Mimika Tengah sub districts, including rivers in Teluk Etna and Poturawae sub districts.
"The company's tailing pollutants were piling up on the coast of Teluk Etna (Etna Gulf) and Poturawae, and the forest ecosystem in southern Papua was also affected by the pollution.
"The local village communities were now facing water shortages as their rivers were contaminated by the chemical pollutants from the company, he said.
"Endemic crocodiles and tortoises of Teluk Etna are currently on the brink of extinction due to pollution.
"Fabianus urged five cabinet ministers, namely ministers for health, the environment and forestry, marine and fisheries and the energy and mineral resources minister to take the company to account.
"He also asked the government to demand that PT Freeport Indonesia provide CSR (Corporate Social Responsibility) funds to the indigenous people of Mimika Barat Tengah and Mimika Barat Jauh in Mimika District, as well as those in Teluk Etna and Putorowae in Kaimana District.
"PT Freeport has so far provided funds only to the Kamoro-Amungme tribes in Mimika District.
According to the August 13 report in the PNG Post Courier, Freeport Indonesia is 81 per cent owned by US-based Freeport McMoRan. The remaining stakes are shared equally between the Indonesian government and Indocopper Investama.
Freeport Indonesia is believed to be one of Indonesia's most significant taxpayers and paid the government $US1.8 billion ($A2.03 billion) last year.
Critics accuse Freeport of not giving enough to the people of Papua in return for the mine. They also allege that the military's protection of the site leads to human rights abuses.
Freeport operates concessions totalling 3.6 million hectares stretching from the coast to the central mountain range at Timika, with its copper reserves
estimated at 2.6 billion tonnes.
Source: PNG Post Courier, Jakarta Post
Background: Freeport and a Nation without Sovereignty
Title : Freeport, How Have Giant Gold and Copper Mines “Colonized” Indonesia?
Writer : Torry Kuswardono, Siti Maimunah, et al.
Publisher: WALHI – East Java, Jakarta, 2006
Thickness: x + 90 pages.
A series of pointless humanitarian tragedies. This is the portrait of Indonesia, a country lacking sovereignty, and that worships ‘objects’ rather than ‘collective dignity and prestige as citizens’. A history that tells of suffering, poverty, stupidity and shallowness. However, not a bar of this has brought the wisdom of learning and improvement. This story begins with the drama of PT Freeport Indonesia.
Since 1967 and the signing of the Generation I Mining Work Contract between the Government of Indonesia and PT Freeport Indonesia, the lives of the Amungme, Kamoro, Dani, Nduga, Damal, Moni and Mee (Ekari) ethnic groups have withered. Environmental damage as the destructive output of PT Freeport Indonesia’s mining activities has been the major factor in the wreckage of the future for these seven ‘children of the earth’. They no longer joke. The laughter of children is no longer heard. The same goes for the community kinship which once joyously and cooperatively wove the threads of the future. Conflict now emerges with regular and unceasing frequency.
Various crimes committed by PT Freeport Indonesia have eroded the quality of life of the seven ethnic groups located at the PT Freeport Indonesia mine – both humanitarian crimes and also environmental crimes. According to The New York Times (27 December 2005), the volume of PT Freeport Indonesia’s mining waste is twice the size of the Panama Canal (viii). It is no exaggeration that the Papuan land faces ruin on a massive scale.
The Republic of Indonesia Ministry for the Environment (KLH RI) is aware of the environmental destruction caused by PT Freeport Indonesia’s mining activities (23 March 2006). Unfortunately, environmental transgressions are not taken seriously at the green table, even though PT Freeport Indonesia is proven to have broken Environmental Law No. 23/1997. In contrast to KLH RI’s attitude, the Government of Norway has retracted US$ 240 million (around Rp 2.16 trillion) of pension funds that had previously been invested in Freeport McMoran Copper and Gold Inc, after observing the destructive impacts of mining carried out by PT Freeport Indonesia (ix). To borrow the phrasing of Amien Rais, what sort of nation and government do we have?
Freeport’s Crimes
Freeport McMoran Copper and Gold Inc was once a small company in the United States, the result of a merger between Freeport Sulphur and McMoran Oil and Gas Company. However, since discovering the third-largest gold and copper deposits in the world, in West Papua to be specific, Freeport has transformed into a world-scale gold mining company (p. 5).
The history of natural resources conglomerate Freeport McMoran Copper and Gold Inc involves many stakeholders, mergers, and shifts in ownership. In its operation, Freeport McMoran plays a duet of businesspeople with officials and politicians in the United States. This acts as a lubricant in its corporate expansion and capital accumulation in all corners of the globe, not excepting in West Papua, Indonesia. For example, Henry Kissinger, the former United States Minister for Foreign Affairs, became the company director. In this dance, Freeport McMoran provided some $730,000 to members of the US Congress, including President Clinton and the Democratic Party (p. 7).
PT Freeport Indonesia is a subsidiary company established by Freeport McMoran Copper and Gold Inc, who own the majority of its shares. PT Freeport Indonesia has conducted exploration at two sites in the Tembaga Pura region, Mimika Regency, Papua Province, namely the Erstberg mine (from 1967) and the Grasberg mine (since 1988).
Since exploration conducted by PT Freeport Indonesia, a number of serious crimes have been committed. First, systematic, ongoing and deliberate destruction of the environment. Second, taxation crimes. Third, humanitarian crimes, where the basic rights of seven ethnic groups in the location of the PT Freeport Indonesia mine have been violated. Moreover, PT Freeport Indonesia in 2003 acknowledged that it had paid the Indonesian military (TNI) to evict the local population from their area. According to a report by The New York Times (December 2005), total payments during 1998-2004 reached almost US$ 20 million.
Chris Ballard, an Australian anthropologist who previously worked for Freeport, and Abigail Abrash, a human rights activist from the United States, estimate that 160 people were murdered by the military between 1975-1997 in and around the mining area.
Marginalization of the Nation of Papua
The people used to believe in mythology related to the first man, who originated from a mother. After death he became the earth that extends throughout the Amungsal (Amungme land), an area regarded as sacred by the local people such that it is forbidden by tradition to enter it. The metaphor of ‘mother’ became symbolic of how the seven ethnic groups in Amungme Land lived in and interacted with the environment. However PT Freeport Indonesia entered this sacred area in 1971 and opened the Erstberg mine. Since 1971, the Amungme ethnic groups have been moved away from their land to the mountain foothills. Since then the environmental condition of Amungme has slowly but surely been destroyed. The lives of the Amungme, Kamoro, Dani, Nduga, Damal, Moni and Mee (Ekari) ethnic groups have become increasingly oppressed by boundless poverty and suffering.
Just look and see. When Papuan people scraped for some gain, mining the tailings in the Kabur Wanomen River, they were roughly expelled by the PT Freepart security and Indonesian defense personnel, and even shot and killed. It seems inconceivable that the people they are chasing away are our own people, scraping waste for a scrap of profit from a mountain of abundance that we actually own. Must Indonesian people lose their lives just to get a piece of gold the size of a grain of sand from the industrial waste of PT Freeport?
The sadness is even more overwhelming when we realize that there is a modern city, Kuala Kencana, near Timika, where the senior staffs of PT Freeport reside. Meanwhile, just 6-7 kilometers away, there is a Papuan orphanage where the standard of living is the same as if the children had never been “found”. Within this radius, our people can still be found wearing penis gourds.
The government seems two-faced in dealing with Papua. We grind down an abundant mountain in the name of national prosperity, but let our people live as if in the Stone Age when it comes to caring for cultural values. Papua is the pride of the United Nations of the Republic of Indonesia. Manifest that pride in the chests of Papuans. Don’t let them be forced to seek their own dignity. Isn’t Indonesia a collection of nations who historically developed unity to confront colonizers?
The clash with Freeport is indicative of Indonesia-US relations, wherein the public psyche sees a “weak country” facing a superpower. The US as a superpower with all manner of foreign policy instruments can dictate its desires, and erode our nation’s bargaining position. This perception of RI-US bilateral relations is the product of collaboration that is unequal and that is not mutually beneficial.
In view of the complexity of the Freeport problem, the authors of this book make major recommendations: first, to carry out a thorough evaluation of all aspects of PT Freeport Indonesia’s mining; second, to facilitate a full consultation with the Papuan indigenous peoples, especially peoples located around PT Freeport Indonesia’s mines; third, to follow-up on findings of legal violations through the relevant authorities; and fourth, to map and study a number of scenarios for the future of PT Freeport Indonesia, including the possibility of closure, production capacity and processing of waste (p. 69).
With a prologue narrating the identity of Freeport, their work contract, PT Freeport Indonesia’s crimes in Papua, violations of human rights and military business, plus a good epilogue touching on the attitude that the government must take in order to salvage the dignity of all citizens, especially the peoples of Papua, this 90-page book is well worth the read for anyone who still cares.
Freeport Belum Sejahterakan Papua
JAYAPURA — Keberadaan PT.Freeport Indonesia yang beroperasi di sebagian besar daerah potensial logam di Pegunungan Tengah, Provinsi Papua hingga kini belum dapat ikut mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat Papua secara signifikan.
Papuan students protest against US mining giant Freeport outside the US embassy in JakartaA tribal chief in Indonesian occupied West Papua launched a legal campaign on August 11 to get compensation from the US mining giant Freeport for environmental damage to his homelands.
Fabianus P., chief of the Kapiraya tribe, said tailings from Freeport's huge gold and copper mine in Indonesia's easternmost Papua province were causing more widespread ecological damage than was known, the PNG Post Courier cited the Indonesian Antara news agency in an August 13 report.
"He said several rivers in his tribe's Kaimana district had been polluted, killing wildlife and poisoning water sources for local people. Mine waste was also fouling parts of the Etna Gulf coastline.
"The local village communities were now facing water shortages as their rivers were contaminated by the chemical pollutants from the company," the Antara report said.
Fabianus said he had hired lawyers to file a law suit against PT Freeport Indonesia over the alleged environmental damage.
The Jakarta Post reported that Fabianus, chief of the Extended Kapiraya Tribe, "told the press on Monday, so far, Indonesia and the world only knew that the company's tailings had polluted the Aijkwa River in Kaimana district causing a degradation in the local ecosystem, especially the region's forests".
"But in reality, he said, the US gold and copper mining company had also polluted rivers in Kapiraya Mimika Barat Jauh and Mimika Tengah sub districts, including rivers in Teluk Etna and Poturawae sub districts.
"The company's tailing pollutants were piling up on the coast of Teluk Etna (Etna Gulf) and Poturawae, and the forest ecosystem in southern Papua was also affected by the pollution.
"The local village communities were now facing water shortages as their rivers were contaminated by the chemical pollutants from the company, he said.
"Endemic crocodiles and tortoises of Teluk Etna are currently on the brink of extinction due to pollution.
"Fabianus urged five cabinet ministers, namely ministers for health, the environment and forestry, marine and fisheries and the energy and mineral resources minister to take the company to account.
"He also asked the government to demand that PT Freeport Indonesia provide CSR (Corporate Social Responsibility) funds to the indigenous people of Mimika Barat Tengah and Mimika Barat Jauh in Mimika District, as well as those in Teluk Etna and Putorowae in Kaimana District.
"PT Freeport has so far provided funds only to the Kamoro-Amungme tribes in Mimika District.
According to the August 13 report in the PNG Post Courier, Freeport Indonesia is 81 per cent owned by US-based Freeport McMoRan. The remaining stakes are shared equally between the Indonesian government and Indocopper Investama.
Freeport Indonesia is believed to be one of Indonesia's most significant taxpayers and paid the government $US1.8 billion ($A2.03 billion) last year.
Critics accuse Freeport of not giving enough to the people of Papua in return for the mine. They also allege that the military's protection of the site leads to human rights abuses.
Freeport operates concessions totalling 3.6 million hectares stretching from the coast to the central mountain range at Timika, with its copper reserves
estimated at 2.6 billion tonnes.
Source: PNG Post Courier, Jakarta Post
Background: Freeport and a Nation without Sovereignty
Title : Freeport, How Have Giant Gold and Copper Mines “Colonized” Indonesia?
Writer : Torry Kuswardono, Siti Maimunah, et al.
Publisher: WALHI – East Java, Jakarta, 2006
Thickness: x + 90 pages.
A series of pointless humanitarian tragedies. This is the portrait of Indonesia, a country lacking sovereignty, and that worships ‘objects’ rather than ‘collective dignity and prestige as citizens’. A history that tells of suffering, poverty, stupidity and shallowness. However, not a bar of this has brought the wisdom of learning and improvement. This story begins with the drama of PT Freeport Indonesia.
Since 1967 and the signing of the Generation I Mining Work Contract between the Government of Indonesia and PT Freeport Indonesia, the lives of the Amungme, Kamoro, Dani, Nduga, Damal, Moni and Mee (Ekari) ethnic groups have withered. Environmental damage as the destructive output of PT Freeport Indonesia’s mining activities has been the major factor in the wreckage of the future for these seven ‘children of the earth’. They no longer joke. The laughter of children is no longer heard. The same goes for the community kinship which once joyously and cooperatively wove the threads of the future. Conflict now emerges with regular and unceasing frequency.
Various crimes committed by PT Freeport Indonesia have eroded the quality of life of the seven ethnic groups located at the PT Freeport Indonesia mine – both humanitarian crimes and also environmental crimes. According to The New York Times (27 December 2005), the volume of PT Freeport Indonesia’s mining waste is twice the size of the Panama Canal (viii). It is no exaggeration that the Papuan land faces ruin on a massive scale.
The Republic of Indonesia Ministry for the Environment (KLH RI) is aware of the environmental destruction caused by PT Freeport Indonesia’s mining activities (23 March 2006). Unfortunately, environmental transgressions are not taken seriously at the green table, even though PT Freeport Indonesia is proven to have broken Environmental Law No. 23/1997. In contrast to KLH RI’s attitude, the Government of Norway has retracted US$ 240 million (around Rp 2.16 trillion) of pension funds that had previously been invested in Freeport McMoran Copper and Gold Inc, after observing the destructive impacts of mining carried out by PT Freeport Indonesia (ix). To borrow the phrasing of Amien Rais, what sort of nation and government do we have?
Freeport’s Crimes
Freeport McMoran Copper and Gold Inc was once a small company in the United States, the result of a merger between Freeport Sulphur and McMoran Oil and Gas Company. However, since discovering the third-largest gold and copper deposits in the world, in West Papua to be specific, Freeport has transformed into a world-scale gold mining company (p. 5).
The history of natural resources conglomerate Freeport McMoran Copper and Gold Inc involves many stakeholders, mergers, and shifts in ownership. In its operation, Freeport McMoran plays a duet of businesspeople with officials and politicians in the United States. This acts as a lubricant in its corporate expansion and capital accumulation in all corners of the globe, not excepting in West Papua, Indonesia. For example, Henry Kissinger, the former United States Minister for Foreign Affairs, became the company director. In this dance, Freeport McMoran provided some $730,000 to members of the US Congress, including President Clinton and the Democratic Party (p. 7).
PT Freeport Indonesia is a subsidiary company established by Freeport McMoran Copper and Gold Inc, who own the majority of its shares. PT Freeport Indonesia has conducted exploration at two sites in the Tembaga Pura region, Mimika Regency, Papua Province, namely the Erstberg mine (from 1967) and the Grasberg mine (since 1988).
Since exploration conducted by PT Freeport Indonesia, a number of serious crimes have been committed. First, systematic, ongoing and deliberate destruction of the environment. Second, taxation crimes. Third, humanitarian crimes, where the basic rights of seven ethnic groups in the location of the PT Freeport Indonesia mine have been violated. Moreover, PT Freeport Indonesia in 2003 acknowledged that it had paid the Indonesian military (TNI) to evict the local population from their area. According to a report by The New York Times (December 2005), total payments during 1998-2004 reached almost US$ 20 million.
Chris Ballard, an Australian anthropologist who previously worked for Freeport, and Abigail Abrash, a human rights activist from the United States, estimate that 160 people were murdered by the military between 1975-1997 in and around the mining area.
Marginalization of the Nation of Papua
The people used to believe in mythology related to the first man, who originated from a mother. After death he became the earth that extends throughout the Amungsal (Amungme land), an area regarded as sacred by the local people such that it is forbidden by tradition to enter it. The metaphor of ‘mother’ became symbolic of how the seven ethnic groups in Amungme Land lived in and interacted with the environment. However PT Freeport Indonesia entered this sacred area in 1971 and opened the Erstberg mine. Since 1971, the Amungme ethnic groups have been moved away from their land to the mountain foothills. Since then the environmental condition of Amungme has slowly but surely been destroyed. The lives of the Amungme, Kamoro, Dani, Nduga, Damal, Moni and Mee (Ekari) ethnic groups have become increasingly oppressed by boundless poverty and suffering.
Just look and see. When Papuan people scraped for some gain, mining the tailings in the Kabur Wanomen River, they were roughly expelled by the PT Freepart security and Indonesian defense personnel, and even shot and killed. It seems inconceivable that the people they are chasing away are our own people, scraping waste for a scrap of profit from a mountain of abundance that we actually own. Must Indonesian people lose their lives just to get a piece of gold the size of a grain of sand from the industrial waste of PT Freeport?
The sadness is even more overwhelming when we realize that there is a modern city, Kuala Kencana, near Timika, where the senior staffs of PT Freeport reside. Meanwhile, just 6-7 kilometers away, there is a Papuan orphanage where the standard of living is the same as if the children had never been “found”. Within this radius, our people can still be found wearing penis gourds.
The government seems two-faced in dealing with Papua. We grind down an abundant mountain in the name of national prosperity, but let our people live as if in the Stone Age when it comes to caring for cultural values. Papua is the pride of the United Nations of the Republic of Indonesia. Manifest that pride in the chests of Papuans. Don’t let them be forced to seek their own dignity. Isn’t Indonesia a collection of nations who historically developed unity to confront colonizers?
The clash with Freeport is indicative of Indonesia-US relations, wherein the public psyche sees a “weak country” facing a superpower. The US as a superpower with all manner of foreign policy instruments can dictate its desires, and erode our nation’s bargaining position. This perception of RI-US bilateral relations is the product of collaboration that is unequal and that is not mutually beneficial.
In view of the complexity of the Freeport problem, the authors of this book make major recommendations: first, to carry out a thorough evaluation of all aspects of PT Freeport Indonesia’s mining; second, to facilitate a full consultation with the Papuan indigenous peoples, especially peoples located around PT Freeport Indonesia’s mines; third, to follow-up on findings of legal violations through the relevant authorities; and fourth, to map and study a number of scenarios for the future of PT Freeport Indonesia, including the possibility of closure, production capacity and processing of waste (p. 69).
With a prologue narrating the identity of Freeport, their work contract, PT Freeport Indonesia’s crimes in Papua, violations of human rights and military business, plus a good epilogue touching on the attitude that the government must take in order to salvage the dignity of all citizens, especially the peoples of Papua, this 90-page book is well worth the read for anyone who still cares.
Freeport Belum Sejahterakan Papua
JAYAPURA — Keberadaan PT.Freeport Indonesia yang beroperasi di sebagian besar daerah potensial logam di Pegunungan Tengah, Provinsi Papua hingga kini belum dapat ikut mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat Papua secara signifikan.
“Re-negoisasi kontrak karya Freeport yang telah berlangsung dua periode sejak 1967 harus dapat memberikan perubahan untuk masyarakat Papua tetapi ternyata hal itu belum terwujud,” kata Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Aria Aditya Setiawan di Jayapura, Selasa.
Pendapatan dari Freeport lanjutnya, ditambah dana Otonomi khusus (Otsus) setidaknya bisa dikelola dengan baik guna menjawab tantangan pemerintah tentang keadilan yang selama ini ditanyakan atas Papua dan kondisi masyarakat lokal.
Pertanyaan kritis adalah, apakah Freeport sendiri belum memberikan perhatian secara penuh untuk ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua ataukah masyarakat dan pemerintah setempat belum mampu mengelola dan memanfaatkan dana yang sudah diberikan Freeport kepada rakyat Papua selama ini.
Penduduk asli Papua yang hanya mengenal jenis modal terdepan dan ekonomi kas dalam waktu kurang dari satu generasi, menderita karena kurangnya pelatihan dan akses terhadap modal. Mayoritas penduduk Papua masih mengandalkan pertanian yang sederhana dan berburu yang hasilnya tidak bisa berkompetisi dengan ekonomi lokal dan nasional.
Sementara itu, PT.Freeport merupakan salah satu perusahaan asing yang beroperasi melalui Kontrak Karya (KK) di wilayah Papua dan merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar yang memberikan devisa bagi negara melalui penambangan emas dan tembaga di Timika.
Selama periode KK I tahun 1973-1991, perusahaan pertambangan yang berinduk pada Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. ini telah mendapat laba 1,1 milyar dolar AS. Sementara untuk kas Indonesia, Freeport hanya menyetor 138 juta dolar AS dalam bentuk deviden, royalti dan pajak atau sekitar 12,54 persen.
Dengan bekal KK II, selama 30 tahun ke depan, areal penambangan Freeport terus melebar hingga ke Deep Area, DOM dan Big Gossan yang sudah siap dieksploitasi. Sedangkan daerah Kucing Liar serta Intermediate Ore Zone (IOZ) masih dieksplorasi.
Lebih lanjut Aria menyatakan, walaupun Freeport telah melakukan investasi senilai 4,5 milyar dolar AS, hanya sebagian kecil dari investasi tersebut berpengaruh langsung pada ekonomi lokal.
Diantara penyebabnya adalah gaji dan berbagai kompensasi yang dibayarkan kepada masyarakat non-Papua tidak berpengaruh pada ekonomi lokal karena para pekerja mengirimkan sebagian besar gajinya ke negara asal atau ke luar Papua.
Selain itu, mayoritas dari perusahaan sub-kontraktor beroperasi di Jakarta dan mengimpor peralatannya dari luar Papua.
Sebagai contoh, tembaga dari Garsberg dikirim dan diproses di perusahaan pengolahan hasil kerja sama Mitsubishi dan Freeport di Gresik, Jawa Timur dengan nilai kontrak 700 juta dolar AS.
“Pemberian tersebut mungkin merupakan keputusan bisnis yang benar, tapi dari sudut pandang orang Papua, mereka kehilangan sebuah kesemmpatan,” kata Aria.
Namun demikian, sejauh ini Freeport terus melakukan usaha untuk memberikan pelayanan sosial dan memperbaiki kualitas hidup penduduk yang tinggal di daerah operasi penambangan dengan melakukan skema reinvestasi dan beragam program pengembangan.
Hal tersebut ditujukan untuk pendidikan, kesehatan, usaha kecil dan pembangunan infrastruktur untuk tujuh suku Papua yang berdiam di daerah operasi, termasuk Suku Amungme dan Komoro.
Freeport tampaknya masih akan lama bercokol di Tanah Papua dengan adanya kontrak untuk kegiatan tambang Garsberg yang berlaku sampai 2021 dengan opsi memperpanjang perjanjian hingga 20 tahun kemudian.
JAMBI EKSPRES:
Tambang RAKSASA Emas Dunia
China mengalahkan Afrika Selatan sebagai pembeli emas terbesar. Di mana Indonesia?
Lonjakan harga emas bukan saja dipengaruhi oleh tingginya permintaan. Namun, dari sisi pasokan juga cenderung berkurang. Bahkan, produksi emas dunia dari tahun ke tahun cenderung turun. Tahun lalu, produksi emas sedikit lebih baik dibandingkan 2008. Tapi, tetap saja tidak bisa melampaui produksi tertinggi 2001, yaitu sebanyak 2.600 ton.
Data US Geological Survey (USGS), memperlihatkan bahwa produksi emas naik 2,26 ton menjadi 2.350 ton pada 2009. Produksi ini 9,6 persen di bawah puncaknya pada 2001.
Thomas Chaize, pengamat emas dari GoldSeek.com, seperti dikutip VIVAnews, Senin 4 Oktober 2010, mengamati bahwa penurunan produksi telah membuat harga emas melambung tinggi. Dalam satu dekade, harga emas naik dari US$275 per ons menjadi lebih dari US$1.300 pada bulan ini.
Chaize juga mengatakan bahwa produksi emas dunia hanya dikuasai beberapa negara saja. Dulu, Afrika Selatan penguasanya. Namun berlahan produksinya turun dan posisinya digantikan China.
Di antara negara-negara penyumbang emas, Indonesia juga masuk dalam daftar ini. Berikut negara-negara tambang emas terbesar dunia:
1. China
Selama tiga tahun berturut-turut, China adalah produsen emas terbesar dunia. Ini mengalahkan rekor sebelumnya. Produksi emas China naik 285-300 ton sejak 2008 hingga 2009.
Emas produksi China meningkat sebesar 62 persen sejak tahun 2001 sementara produksi dunia jatuh sebesar 9,6 persen pada periode itu.
Tidak hanya sebagai produsen, China juga terkenal sebagai pemburu emas. China diam-diam menumpuk emas sejak 2003. Pada periode 2003-2009, setidaknya 454 ton emas telah diserap oleh China.
2. Australia
Australia menjadi produsen emas terbesar kedua di dunia dengan 215 ton pada 2009. Produksi emas mereka turun 2,3 persen dibandingkan pada 2008, puncak produksi Australia.
Peringkat produksi emas Australia terus meningkat dari keempat menjadi kedua, bukan karena peningkatan produksi melainkan karena penurunannya lebih lambat dibandingkan Afrika Selatan dan Amerika Serikat.
3. Afrika Selatan
Produksi emas Afrika Selatan terus merosot tinggal separuhnya sejak 2001 hingga 2009. Pada 2001, produksi Afrika Selatan mencapai 402 ton. Sedangkan pada 2009 hanya 210 ton, atau turun 2008 pada 213 ton.
Dengan penurunan produksi yang sangat cepat, Afrika Selatan telah kehilangan tempat nomor satu pada 2007 menjadi nomor 3 pada 2009.
Selain karena cadangan yang menipis, penurunan produksi emas Afrika Selatan pada 2008 dan 2009 juga karena masalah pasokan listrik.
4. Amerika Serikat
Negeri Paman Sam bisa memproduksi 210 ton emas pada 2009, angka yang hampir sama dengan produksi Afrika Selatan. Produksi emas AS menurun sejak puncaknya pada 1998. Negara bagian Nevada memproduksi tiga per empat emas di Amerika Serikat.
5. Rusia
Tambang emas Rusia memproduksi 185 ton pada 2009. Meningkat sebesar 5,1 persen dibandingkan pada 2008 dan 21 persen di atas tahun 2001.
Bila melihat catatan, produksi emas di Uni Soviet pernah mencapai rekor pada 1989 dengan jumlah 304 ton. Sedangkan bagi Rusia, 2009 merupakan rekor produksi dengan jumlah 185 ton emas.
Tambang RAKSASA Emas Dunia
China mengalahkan Afrika Selatan sebagai pembeli emas terbesar. Di mana Indonesia?
Lonjakan harga emas bukan saja dipengaruhi oleh tingginya permintaan. Namun, dari sisi pasokan juga cenderung berkurang. Bahkan, produksi emas dunia dari tahun ke tahun cenderung turun. Tahun lalu, produksi emas sedikit lebih baik dibandingkan 2008. Tapi, tetap saja tidak bisa melampaui produksi tertinggi 2001, yaitu sebanyak 2.600 ton.
Data US Geological Survey (USGS), memperlihatkan bahwa produksi emas naik 2,26 ton menjadi 2.350 ton pada 2009. Produksi ini 9,6 persen di bawah puncaknya pada 2001.
Thomas Chaize, pengamat emas dari GoldSeek.com, seperti dikutip VIVAnews, Senin 4 Oktober 2010, mengamati bahwa penurunan produksi telah membuat harga emas melambung tinggi. Dalam satu dekade, harga emas naik dari US$275 per ons menjadi lebih dari US$1.300 pada bulan ini.
Chaize juga mengatakan bahwa produksi emas dunia hanya dikuasai beberapa negara saja. Dulu, Afrika Selatan penguasanya. Namun berlahan produksinya turun dan posisinya digantikan China.
Di antara negara-negara penyumbang emas, Indonesia juga masuk dalam daftar ini. Berikut negara-negara tambang emas terbesar dunia:
1. China
Selama tiga tahun berturut-turut, China adalah produsen emas terbesar dunia. Ini mengalahkan rekor sebelumnya. Produksi emas China naik 285-300 ton sejak 2008 hingga 2009.
Emas produksi China meningkat sebesar 62 persen sejak tahun 2001 sementara produksi dunia jatuh sebesar 9,6 persen pada periode itu.
Tidak hanya sebagai produsen, China juga terkenal sebagai pemburu emas. China diam-diam menumpuk emas sejak 2003. Pada periode 2003-2009, setidaknya 454 ton emas telah diserap oleh China.
2. Australia
Australia menjadi produsen emas terbesar kedua di dunia dengan 215 ton pada 2009. Produksi emas mereka turun 2,3 persen dibandingkan pada 2008, puncak produksi Australia.
Peringkat produksi emas Australia terus meningkat dari keempat menjadi kedua, bukan karena peningkatan produksi melainkan karena penurunannya lebih lambat dibandingkan Afrika Selatan dan Amerika Serikat.
3. Afrika Selatan
Produksi emas Afrika Selatan terus merosot tinggal separuhnya sejak 2001 hingga 2009. Pada 2001, produksi Afrika Selatan mencapai 402 ton. Sedangkan pada 2009 hanya 210 ton, atau turun 2008 pada 213 ton.
Dengan penurunan produksi yang sangat cepat, Afrika Selatan telah kehilangan tempat nomor satu pada 2007 menjadi nomor 3 pada 2009.
Selain karena cadangan yang menipis, penurunan produksi emas Afrika Selatan pada 2008 dan 2009 juga karena masalah pasokan listrik.
4. Amerika Serikat
Negeri Paman Sam bisa memproduksi 210 ton emas pada 2009, angka yang hampir sama dengan produksi Afrika Selatan. Produksi emas AS menurun sejak puncaknya pada 1998. Negara bagian Nevada memproduksi tiga per empat emas di Amerika Serikat.
5. Rusia
Tambang emas Rusia memproduksi 185 ton pada 2009. Meningkat sebesar 5,1 persen dibandingkan pada 2008 dan 21 persen di atas tahun 2001.
Bila melihat catatan, produksi emas di Uni Soviet pernah mencapai rekor pada 1989 dengan jumlah 304 ton. Sedangkan bagi Rusia, 2009 merupakan rekor produksi dengan jumlah 185 ton emas.
Seperti China, Rusia tetap menjaga potensi pertumbuhan produksi emas.
6. Peru
Sebanyak 180 ton emas pada 2009 diproduksi di sana. Setengah dari produksi itu berasal dari dua provinsi di Peru bagian utara, Libertad dan Cajamarca.
Produksi emas Peru tumbuh sebesar 30,4 persen sejak 2001 dan 0 persen sejak 2008. Namun, produksi emas di Peru masih 15,5 persen di bawah rekor 2005 dengan 208 ton.
7. Kanada
Kanada adalah negara pertambangan. Sumber daya alam yang melimpah membuat separuh dari tambang di dunia berada di sana. Ahli geologi dan insinyur pertambangan kelas dunia juga banyak yang berasal dari negeri di Benua Amerika Utara ini.
Meski demikian, produksi emas Kanada turun 43 persen sejak 1991, 30 persen sejak 2001, dan meningkat 5,2 persen sejak 2008. Kanada menghasilkan 95 ton emas pada tahun lalu.
Ontario dan Quebec menjadi dua provinsi utama yang menyokong emas di Kanada. Setidaknya, tiga-perempat produksi emas di Kanada berasal dari dua provinsi ini.
8. Indonesia
Indonesia juga merupakan produsen penting bagi dunia. 100 ton emas diproduksi pada 2009, meningkat 66 persen dibandingkan pada 2008 dan turun 23 persen dibanding 2001.
Sebagian besar emas di Indonesia berasal dari tambang emas Tembagapura, Mimika, Papua. Tambang emas yang dimiliki PT Freeport Indonesia ini pada 2009 menghasilkan 86 ton. Sedangkan pada tahun ini diperkirakan akan turun menjadi 59 ton emas.
KONFLIK TANAH PAPUA KARNA TAK ADA KE ADILAN
JAMBI EKSPRES:
Konflik yang terus saja terjadi di Tanah Papua menjelang pemilihan Umum Indonesia tahun 2009, Papua di hebohkan dengan berbagai insiden yang tak luput juga menelan korban Jiwa. Aktor-aktor kapitalisme di Papua terus menaikan status Papua Zona Damai menjadi kisruh yang memakan korban. Entah siapa saja agen kapitalisme di Papua dapat saya tuliskan dalam ragam karakter persitiwa dan dinamika politik Papua akhir-akhir ini.
Isu Papua merdeka tidak hanya rakyat Papua saja yang berkepentingan. Tetapi elemen kapitalis terus menyediakan ruang dengan dukungan antek-antek berbaju Papua merdeka. Kini, aktor kapitalis tidak hanya individu tetapi kemudian melembaga dalam kerangka perjuangan orang Papua. Prospek penting yang harus
diantisipasi bagi keterlibatan negara-negara kapitalis atas isu Papua merdeka adalah dengan beraninya segala usaha provokaif membodohi rakyat dengan segudang krakter penindasannya, kapitalisme Papua meng-iyakan korban sipil meningkat. Tak lain adalah, rekayasa konflik sebagai pola merekonstruksi gerakan radikal
untuk terus mengakibatkan penduduk menjadi korban ditengah minoritasnya penduduk Papua saat ini.
Ditahun 2008-2009, deklarasi parlemen di Inggris dan pembentukan pengacara Papua di Amerika. Amerika maupun Inggris dua negara yang suprastruktur ekonomi dan politiknya-Kapitalisme. Freeport dan LNG BP di Papua seakan memetakkan karakter politik kedua kekuatan negara dalam mendukung bahkan menjadikan
tuntutan perjuangan rakyat Papua sebagai bergaining politik dalam mengendalikan struktr negara di Papua.
IPWP-ILWP alat bagi kapitalisasi Isu Papua Merdeka
Amerika dengan memasukan Freeport di Papua, keberadaan Freeport kemudian mendatangkan kekuatan militer pembunuh rakyat. Sama halnya LNG-BP tak begitu bersih dari pelanggaran pembunuhan rakyat sipil. Secara fisik keberadaan dua perusahaan asal Amerika dan Inggris menuai korban sipil, konflik pun sampai sekarang tidak lengah dari wilayah tambang. Nah, akomodasi politik dari peluncuran dua wadah Papua di Inggris dan amerika pun menuai kericuhan rakyat sipil. Gerakan ILWP dan IPWP memancing semangat reaksioner orang Papua yang
begitu meletakkan nasib dalam tuntutan merdeka sejak tahun 1961 silam. Sayanya, generasi Papua sendiri terus menjadikan dirinya dalam pola reaksioneritas dengan menyumbang malapetaka penindasan politik.
Rentetan aksi-aksi brutal di Tanah Papua seakan mendukung dua kegiatan yang berlangsung di amerika maupun Inggris sedangkan kekuatan ekonomi politik penjajahan aset ekonomi rakyat Papua tidak tersentuh baik oleh gerakan sipil di Papua maupun di amerika dan Inggris. Dengan demikian, jadilan gerakan hari ini di Papua sebagai bias dari akumulasi kapitalisasi isu Papua merdeka.
Bayangkan, gerakan huru-hara di Papua hari ini menjadikan dana pembangunan di Papua harus diambil alih untuk kepentingan Operasi militer dengan stigma gangguan keamanan. APBD Kabuapaten Puncak Jaya saja, diduga dari satu bulan terakhir operasi penumpasan OPM sekitar 2 milyar kas daerah terkuras habis hanya untuk alasan penuntasan gangguan keamanan. Tak beda juga dengan APBD provinsi Papua pasti terkuran habis dengan penanganan konflik dan Hak Orang Papua untuk mendapatkan dana bagi pembangunan dan kelayakan fasilitas di
tiadakan.
Orang Papua jadi korban konspirasi sejak dahulu digabungkan kedalam Republik Indonesia, nasib yang sama sampai hari ini gerakan kapitalisasi Isu Papua Merdeka terus menjadikan korban kemanusiaan, warga sipil di tembak akibat provokatif agen kapitalisme di Papua. Kekayaan alam rakyat Papua di eksploitasi bagi kejayaan Imperialisme dunia. Amerika dan Inggris meninggalkan dusta malapetaka selama menempatkan kekuatan indsutri di Papua. Dan hari ini pun tak beda dengan politisasi Papua oleh kekuatan asing yang sama.
Sudah ada empat orang tertembak pasca luapan rakyat Papua menyambut diadakannya internasional Parliamentary West Papua ( IPWP ) di Inggris dan Internasional Lowyer For West Papua ( ILWP ) di amerika. Adakah dampak positif dari gerakan Papua yang digagas di negara lain?. sama sekali tidak ada. Yang terjadi adalah rakyat sipil dijadikan tumbal hegemoni negara-negara kapitalisme.
Sebagai generasi Papua yang anti kapitalisme-Imperialisme, ulasan diatas sebagai bentuk penolakan atas keterlibatan antek-antek kapitalisme Amerika dan Inggris dalam upaya perjuangan orang Papua. Sebab, kedaulatan rakyat adalah dukungan atas kesadaran ril yang matang bagi rakyat sipil. Tidak dibenarkan
sebuah pejuangan menggantungkan cita-citanya pada kekuatan kapital yang nota bene hari ini menjajah kedaulatan negara-negara merdeka dan terbukti...kapitalisme telah gagal. Krisis global hari ini adalah bukti dominasi ekonomi dunia oleh kapitalisme, maka itulah tidak dengan menjadi agen kapitalis lagi, tetapi karakter ekonomi dan politik tradisional orang Papua hari ini bukti akurat bahwa sosialisme adalah harus.
Konflik yang terus saja terjadi di Tanah Papua menjelang pemilihan Umum Indonesia tahun 2009, Papua di hebohkan dengan berbagai insiden yang tak luput juga menelan korban Jiwa. Aktor-aktor kapitalisme di Papua terus menaikan status Papua Zona Damai menjadi kisruh yang memakan korban. Entah siapa saja agen kapitalisme di Papua dapat saya tuliskan dalam ragam karakter persitiwa dan dinamika politik Papua akhir-akhir ini.
Isu Papua merdeka tidak hanya rakyat Papua saja yang berkepentingan. Tetapi elemen kapitalis terus menyediakan ruang dengan dukungan antek-antek berbaju Papua merdeka. Kini, aktor kapitalis tidak hanya individu tetapi kemudian melembaga dalam kerangka perjuangan orang Papua. Prospek penting yang harus
diantisipasi bagi keterlibatan negara-negara kapitalis atas isu Papua merdeka adalah dengan beraninya segala usaha provokaif membodohi rakyat dengan segudang krakter penindasannya, kapitalisme Papua meng-iyakan korban sipil meningkat. Tak lain adalah, rekayasa konflik sebagai pola merekonstruksi gerakan radikal
untuk terus mengakibatkan penduduk menjadi korban ditengah minoritasnya penduduk Papua saat ini.
Ditahun 2008-2009, deklarasi parlemen di Inggris dan pembentukan pengacara Papua di Amerika. Amerika maupun Inggris dua negara yang suprastruktur ekonomi dan politiknya-Kapitalisme. Freeport dan LNG BP di Papua seakan memetakkan karakter politik kedua kekuatan negara dalam mendukung bahkan menjadikan
tuntutan perjuangan rakyat Papua sebagai bergaining politik dalam mengendalikan struktr negara di Papua.
IPWP-ILWP alat bagi kapitalisasi Isu Papua Merdeka
Amerika dengan memasukan Freeport di Papua, keberadaan Freeport kemudian mendatangkan kekuatan militer pembunuh rakyat. Sama halnya LNG-BP tak begitu bersih dari pelanggaran pembunuhan rakyat sipil. Secara fisik keberadaan dua perusahaan asal Amerika dan Inggris menuai korban sipil, konflik pun sampai sekarang tidak lengah dari wilayah tambang. Nah, akomodasi politik dari peluncuran dua wadah Papua di Inggris dan amerika pun menuai kericuhan rakyat sipil. Gerakan ILWP dan IPWP memancing semangat reaksioner orang Papua yang
begitu meletakkan nasib dalam tuntutan merdeka sejak tahun 1961 silam. Sayanya, generasi Papua sendiri terus menjadikan dirinya dalam pola reaksioneritas dengan menyumbang malapetaka penindasan politik.
Rentetan aksi-aksi brutal di Tanah Papua seakan mendukung dua kegiatan yang berlangsung di amerika maupun Inggris sedangkan kekuatan ekonomi politik penjajahan aset ekonomi rakyat Papua tidak tersentuh baik oleh gerakan sipil di Papua maupun di amerika dan Inggris. Dengan demikian, jadilan gerakan hari ini di Papua sebagai bias dari akumulasi kapitalisasi isu Papua merdeka.
Bayangkan, gerakan huru-hara di Papua hari ini menjadikan dana pembangunan di Papua harus diambil alih untuk kepentingan Operasi militer dengan stigma gangguan keamanan. APBD Kabuapaten Puncak Jaya saja, diduga dari satu bulan terakhir operasi penumpasan OPM sekitar 2 milyar kas daerah terkuras habis hanya untuk alasan penuntasan gangguan keamanan. Tak beda juga dengan APBD provinsi Papua pasti terkuran habis dengan penanganan konflik dan Hak Orang Papua untuk mendapatkan dana bagi pembangunan dan kelayakan fasilitas di
tiadakan.
Orang Papua jadi korban konspirasi sejak dahulu digabungkan kedalam Republik Indonesia, nasib yang sama sampai hari ini gerakan kapitalisasi Isu Papua Merdeka terus menjadikan korban kemanusiaan, warga sipil di tembak akibat provokatif agen kapitalisme di Papua. Kekayaan alam rakyat Papua di eksploitasi bagi kejayaan Imperialisme dunia. Amerika dan Inggris meninggalkan dusta malapetaka selama menempatkan kekuatan indsutri di Papua. Dan hari ini pun tak beda dengan politisasi Papua oleh kekuatan asing yang sama.
Sudah ada empat orang tertembak pasca luapan rakyat Papua menyambut diadakannya internasional Parliamentary West Papua ( IPWP ) di Inggris dan Internasional Lowyer For West Papua ( ILWP ) di amerika. Adakah dampak positif dari gerakan Papua yang digagas di negara lain?. sama sekali tidak ada. Yang terjadi adalah rakyat sipil dijadikan tumbal hegemoni negara-negara kapitalisme.
Sebagai generasi Papua yang anti kapitalisme-Imperialisme, ulasan diatas sebagai bentuk penolakan atas keterlibatan antek-antek kapitalisme Amerika dan Inggris dalam upaya perjuangan orang Papua. Sebab, kedaulatan rakyat adalah dukungan atas kesadaran ril yang matang bagi rakyat sipil. Tidak dibenarkan
sebuah pejuangan menggantungkan cita-citanya pada kekuatan kapital yang nota bene hari ini menjajah kedaulatan negara-negara merdeka dan terbukti...kapitalisme telah gagal. Krisis global hari ini adalah bukti dominasi ekonomi dunia oleh kapitalisme, maka itulah tidak dengan menjadi agen kapitalis lagi, tetapi karakter ekonomi dan politik tradisional orang Papua hari ini bukti akurat bahwa sosialisme adalah harus.
GOMBALISASI atau GLOBALISASI
JAMBI EKSPRES:
Bossga Hutagalung Uncategorized Tinggalkan komentar
Diadaptasi dari: kickandy.com
Tersebutlah sebuah perusahaan pengeboran minyak dari Eropa yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968. Entah telah berapa juta kilo barrel minyak dieksplorasi dari Delta Mahakam, namun rakyat di sana masih tetap bodoh dan anak-anak lulusan sekolah dari daerah tersebut belum memiliki akses langsung untuk bekerja di perusahaan tersebut. Pemerintah Daerah setempat selama puluhan tahun seperti terbius oleh janji manis perusahaan, sehingga tak memiliki imajinasi untuk sekedar bereaksi atas eksploitasi sumberdaya alam yang berlimpah. Di sisi lain secara diam-diam perusahaan telah melakukan pembodohan sumberdaya manusia lokal karena tak memberinya ruang pemberdayaan melalui pengelolaan sekolah-sekolah yang baik dan bermutu.
Hal yang sama selama puluhan tahun juga terjadi di Aceh dan Papua. Anak-anak usia sekolah dan sekolah mereka malah menjadi korban salah kebijakan. Kebijakan dimaksud selama puluhan tahun lalu memang sangat merugikan dunia pendidikan, di mana baik otoritas pendidikan maupun pemerintah daerah seakan termakan isu gombalisasi dan sentralisasi pemerintah pusat. Jadilah pemda kehilangan banyak kesempatan untuk melakukan perbaikan dunia pendidikan. Mudah-mudahan cerita pilu tentang eksploitasi sumberdaya ini tak terjadi di Bojonegoro, salah satu kabupaten yang kaya sumber minyak, namun jika salah dalam melakukan perencanaan pengembangan pendidikannya akan bernasib sama seperti Aceh, Papua dan Kaltim.
Agar tak salah arah, otoritas pendidikan kita harus peduli dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Seiring dengan proses demokratisasi yang membawa hawa segar ke arah perbaikan mutu pendidikan, maka penguatan fungsi dan peran pemerintah daerah dalam menata beragam ruang dan kebutuhan publik, termasuk di dalamnya pendidikan, menjadi lebih terbuka. Bahkan atas nama globalisasi dan keinginan mengejar ketertinggalan, dunia pendidikan kita saat ini sangat gencar membuat beragam sekolah internasional. Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan tersebut tepat di tengah masih terbatasnya akses dan kesetaraan (access and equity) pendidikan kita?
Masih sulit untuk menjawabnya, karena fenomena sekolah bertaraf internasional baru berlangsung dalam 4 tahun terakhir. Yang paling mungkin dikritisi adalah soal peran dan fungsi sekolah tersebut dalam memilih desain kurikulum yang sesuai dengan budaya lokal. Tanpa penghargaan terhadap budaya lokal maka proses globalisasi yang akan diperkenalkan melalui program internasional bisa jadi merupakan proses pembodohan (stupidity) secara terencana.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian otoritas pendidikan kita tentang program internasional ini adalah bagaimana membangun hubungan dan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Memang ada banyak konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang saat ini dikembangkan dan dilakukan oleh perusahaan. Tetapi tanpa konsep pemberdayaan yang berkesinambungan, maka CSR hanya akan menjadi “wajah malaikat” perusahaan saja, tinimbang memberdayakan. Itulah yang terjadi di Aceh, Papua dan Kaltim, di mana perusahaan hanya membantu hal-hal yang bersifat sporadis dan jangka pendek seperti bantuan fisik dan pembelian alat belajar-mengajar. Dalam teori School Business Management versi Dennis R. Dunklee (2003), tipologi perusahaan seperti ini hanya melakukan peran helping-hand relationship.
Masih menurut Dunklee, sejatinya kita harus dapat menuntut lebih dari para perusahaan tersebut, dengan misalnya melakukan serangkaian kegiatan pemberdayaan pendidikan dalam cakupan jangka panjang (long lasting compact and collaborative effort) yang dapat memengaruhi dengan baik kebijakan pengembangan pendidikan pada suatu daerah. Perubahan kebijakan (policy change) harus menjadi agenda dari setiap produk CRS sebuah perusahaan, karena dengan kerangka itulah masa depan, kesinambungan dan daya tahan sebuah perusahaan akan memperoleh jaminan dari komunitas sekitar.
Akan lebih baik lagi jika hubungan antara dunia usaha, pemerintah dan sekolah dilembagakan dalam sebuah regulasi yang memadai. Hal ini diperlukan agar jangan sampai terulang dunia usaha lepas tangan dan cuci kaki dari setiap tanggungjawabnya. Sementara mereka berasyik ma’syuk mengkeksploitasi sumberdaya alam kita, sekolah-sekolah yang minimal berlokasi di lingkungan tempat mereka beroperasi tak memperoleh keuntungan yang setimpal dan memadai.
Bossga Hutagalung Uncategorized Tinggalkan komentar
Diadaptasi dari: kickandy.com
Tersebutlah sebuah perusahaan pengeboran minyak dari Eropa yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968. Entah telah berapa juta kilo barrel minyak dieksplorasi dari Delta Mahakam, namun rakyat di sana masih tetap bodoh dan anak-anak lulusan sekolah dari daerah tersebut belum memiliki akses langsung untuk bekerja di perusahaan tersebut. Pemerintah Daerah setempat selama puluhan tahun seperti terbius oleh janji manis perusahaan, sehingga tak memiliki imajinasi untuk sekedar bereaksi atas eksploitasi sumberdaya alam yang berlimpah. Di sisi lain secara diam-diam perusahaan telah melakukan pembodohan sumberdaya manusia lokal karena tak memberinya ruang pemberdayaan melalui pengelolaan sekolah-sekolah yang baik dan bermutu.
Hal yang sama selama puluhan tahun juga terjadi di Aceh dan Papua. Anak-anak usia sekolah dan sekolah mereka malah menjadi korban salah kebijakan. Kebijakan dimaksud selama puluhan tahun lalu memang sangat merugikan dunia pendidikan, di mana baik otoritas pendidikan maupun pemerintah daerah seakan termakan isu gombalisasi dan sentralisasi pemerintah pusat. Jadilah pemda kehilangan banyak kesempatan untuk melakukan perbaikan dunia pendidikan. Mudah-mudahan cerita pilu tentang eksploitasi sumberdaya ini tak terjadi di Bojonegoro, salah satu kabupaten yang kaya sumber minyak, namun jika salah dalam melakukan perencanaan pengembangan pendidikannya akan bernasib sama seperti Aceh, Papua dan Kaltim.
Agar tak salah arah, otoritas pendidikan kita harus peduli dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Seiring dengan proses demokratisasi yang membawa hawa segar ke arah perbaikan mutu pendidikan, maka penguatan fungsi dan peran pemerintah daerah dalam menata beragam ruang dan kebutuhan publik, termasuk di dalamnya pendidikan, menjadi lebih terbuka. Bahkan atas nama globalisasi dan keinginan mengejar ketertinggalan, dunia pendidikan kita saat ini sangat gencar membuat beragam sekolah internasional. Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan tersebut tepat di tengah masih terbatasnya akses dan kesetaraan (access and equity) pendidikan kita?
Masih sulit untuk menjawabnya, karena fenomena sekolah bertaraf internasional baru berlangsung dalam 4 tahun terakhir. Yang paling mungkin dikritisi adalah soal peran dan fungsi sekolah tersebut dalam memilih desain kurikulum yang sesuai dengan budaya lokal. Tanpa penghargaan terhadap budaya lokal maka proses globalisasi yang akan diperkenalkan melalui program internasional bisa jadi merupakan proses pembodohan (stupidity) secara terencana.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian otoritas pendidikan kita tentang program internasional ini adalah bagaimana membangun hubungan dan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Memang ada banyak konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang saat ini dikembangkan dan dilakukan oleh perusahaan. Tetapi tanpa konsep pemberdayaan yang berkesinambungan, maka CSR hanya akan menjadi “wajah malaikat” perusahaan saja, tinimbang memberdayakan. Itulah yang terjadi di Aceh, Papua dan Kaltim, di mana perusahaan hanya membantu hal-hal yang bersifat sporadis dan jangka pendek seperti bantuan fisik dan pembelian alat belajar-mengajar. Dalam teori School Business Management versi Dennis R. Dunklee (2003), tipologi perusahaan seperti ini hanya melakukan peran helping-hand relationship.
Masih menurut Dunklee, sejatinya kita harus dapat menuntut lebih dari para perusahaan tersebut, dengan misalnya melakukan serangkaian kegiatan pemberdayaan pendidikan dalam cakupan jangka panjang (long lasting compact and collaborative effort) yang dapat memengaruhi dengan baik kebijakan pengembangan pendidikan pada suatu daerah. Perubahan kebijakan (policy change) harus menjadi agenda dari setiap produk CRS sebuah perusahaan, karena dengan kerangka itulah masa depan, kesinambungan dan daya tahan sebuah perusahaan akan memperoleh jaminan dari komunitas sekitar.
Akan lebih baik lagi jika hubungan antara dunia usaha, pemerintah dan sekolah dilembagakan dalam sebuah regulasi yang memadai. Hal ini diperlukan agar jangan sampai terulang dunia usaha lepas tangan dan cuci kaki dari setiap tanggungjawabnya. Sementara mereka berasyik ma’syuk mengkeksploitasi sumberdaya alam kita, sekolah-sekolah yang minimal berlokasi di lingkungan tempat mereka beroperasi tak memperoleh keuntungan yang setimpal dan memadai.
BAYAR PAJAK SAJA FREEPORT 3,8 TRILIUN BERAPA PENGHASILAN NYA YA ????
JAMBI EKSPRES:
Selasa, 14 Desember 2010 03:38 WIB
Timika
PT Freeport Indonesia (PTFI) selama Juli sampai September 2010 telah melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Indonesia sebesar 418 juta dolar AS, atau sekitar Rp 3,8 Triliun dengan kurs saat ini.
"Pajak yang dibayarkan PTFI itu terdiri atas Pajak Penghasilan Badan sebesar 343 juta dolar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 41 juta dolar AS, dan royalti sebesar 34 juta dolar AS," kata Juru bicara PTFI, Ramdani Sirait melalui siaran pers yang diterima ANTARA, di Timika, Senin (13/12) malam.
Dengan demikian, lanjut Ramdani, total pembayaran yang telah dilakukan Freeport selama tahun 2010 sampai dengan September telah mencapai 1,3 milyar dolar AS atau sekitar Rp 11,8 Triliun dengan kurs saat ini, yang terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 925 juta dolar AS; Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 178 juta dolar AS, royalti 139 juta dolar AS, dan dividen bagian Pemerintah 75 juta dolar AS.
Dia mengatakan, nilai pembayaran triwulanan berfluktuasi sesuai dengan harga komoditas, tingkat penjualan dan produksi.
Total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Kontrak Karya tahun 1991 yang telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia sejak tahun 1992 sampai September 2010 adalah sebesar 10,8 miliar dolar AS.
Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran Pajak Penghasilan Badan sebesar 6,6 miliar dolar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, serta pajak- pajak lainnya sebesar 2,0 miliar dolar AS, royalti 1,1 miliar dolar AS dan dividen sebesar 1 miliar dolar AS.
Ramdani Sirait menjelaskan, PTFI juga memberikan kontribusi tidak langsung bagi Indonesia termasuk investasi infrastruktur di Papua seperti kota, instalasi pembangkit listrik, bandara udara dan pelabuhan, jalan, jembatan, sarana pembuangan limbah, dan sistem komunikasi modern.
Infrastruktur sosial yang disediakan oleh perusahaan termasuk sekolah, asrama, rumah sakit dan klinik, tempat ibadah, sarana rekreasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah. PTFI telah melakukan investasi senilai kurang lebih 6,7 miliar dolar AS pada berbagai proyek.
Jumlah keseluruhan nilai pembelian barang dan jasa dalam negeri secara lokal mencapai 271 juta dolar AS pada 2008 yang meningkat 43,8 persen dibandingkan 2007. Barang dalam negeri tersebut merupakan 21,3 persen dari semua barang pembelian PTFI.
Sekitar 80 persen dari seluruh pembelian jasa oleh PTFI terdiri dari produk dalam negeri, dengan nilai total mencapai 469 juta dolar AS.
Dari semua pembelian jasa dalam negeri, tujuh persen berasal dari perusahaan yang berada di Papua; dan dari seluruh jasa yang dibeli di Papua, 28 persen dibeli dari usaha yang dimiliki warga Papua, dengan total nilai lebih dari sembilan juta dolar AS.
Berdasarkan studi yang dilakukan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2009, kontribusi PTFI terhadap Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) Kabupaten Mimika mencapai 96 persen, sedangkan untuk PDRB Propisi Papua mencapai 40 persen. Kontribusi PTFI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 1,3 persen.
Sampai dengan September 2010, PTFI memiliki tenaga kerja langsung sebesar lebih dari 11.000 karyawan dengan komposisi 31,54 persen tenaga kerja asal Papua.
Jumlah tenaga kerja tidak langsung melalui kontraktor PTFI sejumlah lebih dari 10.000 karyawan. Menurut Ramdani, sejak tahun 1996, PTFI berkomitmen untuk meningkatkan jumlah karyawan asal Papua dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun dan digandakan lagi di tahun 2006. PTFI juga berkomitmen untuk sekurangnya dua kali lipat karyawan staf asal Papua.
"Dua komitmen ini telah melebihi target di tahun 2006 dan PTFI terus melanjutkan komitmennya untuk memberikan kesempatan kerja bagi lebih banyak karyawan asal Papua," katanya.
Untuk meningkatkan tenaga terampil asal Papua, lanjut Ramdani, pada tahun 2003 PTFI mendirikan sejenis Balai Latihan Kerja dengan nama Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) yang sampai saat ini sudah meluluskan lebih dari 1.400 siswa magang untuk bekerja di PTFI dan perusahaan kontraktor, dengan 90 persen peserta magang di IPN adalah peserta asal Papua.
Harga emas mencapai level tertinggi pekan ini. Selama 10 tahun terakhir, harga komoditas tambang itu telah melesat dari US$275 per ons menjadi US$1.300 per ons per September 2010.
Lonjakan secara drastis tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pembelian secara besar-besaran oleh sejumlah negara.
Bagaimana di Indonesia? Berdasarkan data PT Logam Mulia, harga emas di dalam negeri pun kini mencapai level tertinggi sepanjang 2010. Harga emas pada salah satu unit produksi PT Aneka Tambang Tbk itu mencapai Rp382 ribu per gram pada 30 September 2010.
Selain karena meningkatnya permintaan, lonjakan harga emas juga disokong penurunan nilai tukar dolar terhadap sejumlah mata uang dunia.
Tingginya harga emas di pasar internasional dan domestik itu pun berpotensi mendongkrak pundi-pundi perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Salah satunya adalah Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc melalui PT Freeport Indonesia.
Meski demikian, ketika dikonfirmasi, manajemen Freeport Indonesia belum dapat memberikan penjelasan detail.
"Kalau soal angka saya belum bisa jelaskan," kata Juru Bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait, ketika dihubungi VIVAnews di Jakarta, Kamis 30 September 2010.
Namun, berdasarkan data Freeport-McMoran per akhir 2009, Freeport Indonesia merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi induk perusahaan tambang emas yang berpusat di Phoenix, Arizona, AS itu.
Freeport Indonesia membukukan pendapatan US$5,9 miliar, jauh melampaui perusahaan Freeport yang beroperasi di Amerika Utara dengan pendapatan US$4,8 miliar.
Bahkan, Freeport Indonesia juga mengungguli perusahaan dalam kelompok Freeport yang beroperasi di Amerika Selatan dan Eropa. Di Amerika Selatan, kontribusi pendapatan perusahaan Freeport di sana sebesar US$3,8 miliar, sedangkan Eropa hanya US$1,89 miliar.
Secara total, pendapatan Freeport-McMoran dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sejumlah negara tersebut selama 2009 mencapai US$15,04 miliar.
Bukan hanya untuk Amerika, Freeport juga membayarkan manfaat langsung bagi Indonesia. Freeport Indonesia telah menyetor kepada pemerintah Indonesia senilai US$1,01 miliar, lebih tinggi dibanding perusahaan Freeport di Amerika Selatan dengan pembayaran US$507 juta.
Sementara itu, selama periode April-Juni 2010, Freeport Indonesia juga telah melakukan kewajiban pembayaran kepada pemerintah Indonesia sebesar US$634 juta atau sekitar Rp5,7 triliun.
Setoran kepada pemerintah Indonesia itu terdiri atas pajak penghasilan badan US$490 juta, pajak penghasilan karyawan, pajak daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar US$106 juta, dan royalti US$38 juta.
Dengan demikian, total pembayaran Freeport selama 2010 hingga Juni telah mencapai US$899 juta dolar atau sekitar Rp8,1 triliun.
Sedangkan total kewajiban keuangan sesuai ketentuan yang mengacu pada kontrak karya 1991 dan telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia sejak 1992 hingga Juni 2010 tercatat US$10,4 miliar.
Belum lama ini, Freeport-McMoran, induk Freeport Indonesia juga telah memutuskan pembagian dividen tunai sebesar US$0,3 persen per saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham pada 1 November 2010.
Selasa, 14 Desember 2010 03:38 WIB
Timika
PT Freeport Indonesia (PTFI) selama Juli sampai September 2010 telah melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Indonesia sebesar 418 juta dolar AS, atau sekitar Rp 3,8 Triliun dengan kurs saat ini.
"Pajak yang dibayarkan PTFI itu terdiri atas Pajak Penghasilan Badan sebesar 343 juta dolar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 41 juta dolar AS, dan royalti sebesar 34 juta dolar AS," kata Juru bicara PTFI, Ramdani Sirait melalui siaran pers yang diterima ANTARA, di Timika, Senin (13/12) malam.
Dengan demikian, lanjut Ramdani, total pembayaran yang telah dilakukan Freeport selama tahun 2010 sampai dengan September telah mencapai 1,3 milyar dolar AS atau sekitar Rp 11,8 Triliun dengan kurs saat ini, yang terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 925 juta dolar AS; Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 178 juta dolar AS, royalti 139 juta dolar AS, dan dividen bagian Pemerintah 75 juta dolar AS.
Dia mengatakan, nilai pembayaran triwulanan berfluktuasi sesuai dengan harga komoditas, tingkat penjualan dan produksi.
Total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Kontrak Karya tahun 1991 yang telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia sejak tahun 1992 sampai September 2010 adalah sebesar 10,8 miliar dolar AS.
Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran Pajak Penghasilan Badan sebesar 6,6 miliar dolar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, serta pajak- pajak lainnya sebesar 2,0 miliar dolar AS, royalti 1,1 miliar dolar AS dan dividen sebesar 1 miliar dolar AS.
Ramdani Sirait menjelaskan, PTFI juga memberikan kontribusi tidak langsung bagi Indonesia termasuk investasi infrastruktur di Papua seperti kota, instalasi pembangkit listrik, bandara udara dan pelabuhan, jalan, jembatan, sarana pembuangan limbah, dan sistem komunikasi modern.
Infrastruktur sosial yang disediakan oleh perusahaan termasuk sekolah, asrama, rumah sakit dan klinik, tempat ibadah, sarana rekreasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah. PTFI telah melakukan investasi senilai kurang lebih 6,7 miliar dolar AS pada berbagai proyek.
Jumlah keseluruhan nilai pembelian barang dan jasa dalam negeri secara lokal mencapai 271 juta dolar AS pada 2008 yang meningkat 43,8 persen dibandingkan 2007. Barang dalam negeri tersebut merupakan 21,3 persen dari semua barang pembelian PTFI.
Sekitar 80 persen dari seluruh pembelian jasa oleh PTFI terdiri dari produk dalam negeri, dengan nilai total mencapai 469 juta dolar AS.
Dari semua pembelian jasa dalam negeri, tujuh persen berasal dari perusahaan yang berada di Papua; dan dari seluruh jasa yang dibeli di Papua, 28 persen dibeli dari usaha yang dimiliki warga Papua, dengan total nilai lebih dari sembilan juta dolar AS.
Berdasarkan studi yang dilakukan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2009, kontribusi PTFI terhadap Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) Kabupaten Mimika mencapai 96 persen, sedangkan untuk PDRB Propisi Papua mencapai 40 persen. Kontribusi PTFI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 1,3 persen.
Sampai dengan September 2010, PTFI memiliki tenaga kerja langsung sebesar lebih dari 11.000 karyawan dengan komposisi 31,54 persen tenaga kerja asal Papua.
Jumlah tenaga kerja tidak langsung melalui kontraktor PTFI sejumlah lebih dari 10.000 karyawan. Menurut Ramdani, sejak tahun 1996, PTFI berkomitmen untuk meningkatkan jumlah karyawan asal Papua dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun dan digandakan lagi di tahun 2006. PTFI juga berkomitmen untuk sekurangnya dua kali lipat karyawan staf asal Papua.
"Dua komitmen ini telah melebihi target di tahun 2006 dan PTFI terus melanjutkan komitmennya untuk memberikan kesempatan kerja bagi lebih banyak karyawan asal Papua," katanya.
Untuk meningkatkan tenaga terampil asal Papua, lanjut Ramdani, pada tahun 2003 PTFI mendirikan sejenis Balai Latihan Kerja dengan nama Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) yang sampai saat ini sudah meluluskan lebih dari 1.400 siswa magang untuk bekerja di PTFI dan perusahaan kontraktor, dengan 90 persen peserta magang di IPN adalah peserta asal Papua.
Harga emas mencapai level tertinggi pekan ini. Selama 10 tahun terakhir, harga komoditas tambang itu telah melesat dari US$275 per ons menjadi US$1.300 per ons per September 2010.
Lonjakan secara drastis tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pembelian secara besar-besaran oleh sejumlah negara.
Bagaimana di Indonesia? Berdasarkan data PT Logam Mulia, harga emas di dalam negeri pun kini mencapai level tertinggi sepanjang 2010. Harga emas pada salah satu unit produksi PT Aneka Tambang Tbk itu mencapai Rp382 ribu per gram pada 30 September 2010.
Selain karena meningkatnya permintaan, lonjakan harga emas juga disokong penurunan nilai tukar dolar terhadap sejumlah mata uang dunia.
Tingginya harga emas di pasar internasional dan domestik itu pun berpotensi mendongkrak pundi-pundi perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Salah satunya adalah Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc melalui PT Freeport Indonesia.
Meski demikian, ketika dikonfirmasi, manajemen Freeport Indonesia belum dapat memberikan penjelasan detail.
"Kalau soal angka saya belum bisa jelaskan," kata Juru Bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait, ketika dihubungi VIVAnews di Jakarta, Kamis 30 September 2010.
Namun, berdasarkan data Freeport-McMoran per akhir 2009, Freeport Indonesia merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi induk perusahaan tambang emas yang berpusat di Phoenix, Arizona, AS itu.
Freeport Indonesia membukukan pendapatan US$5,9 miliar, jauh melampaui perusahaan Freeport yang beroperasi di Amerika Utara dengan pendapatan US$4,8 miliar.
Bahkan, Freeport Indonesia juga mengungguli perusahaan dalam kelompok Freeport yang beroperasi di Amerika Selatan dan Eropa. Di Amerika Selatan, kontribusi pendapatan perusahaan Freeport di sana sebesar US$3,8 miliar, sedangkan Eropa hanya US$1,89 miliar.
Secara total, pendapatan Freeport-McMoran dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sejumlah negara tersebut selama 2009 mencapai US$15,04 miliar.
Bukan hanya untuk Amerika, Freeport juga membayarkan manfaat langsung bagi Indonesia. Freeport Indonesia telah menyetor kepada pemerintah Indonesia senilai US$1,01 miliar, lebih tinggi dibanding perusahaan Freeport di Amerika Selatan dengan pembayaran US$507 juta.
Sementara itu, selama periode April-Juni 2010, Freeport Indonesia juga telah melakukan kewajiban pembayaran kepada pemerintah Indonesia sebesar US$634 juta atau sekitar Rp5,7 triliun.
Setoran kepada pemerintah Indonesia itu terdiri atas pajak penghasilan badan US$490 juta, pajak penghasilan karyawan, pajak daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar US$106 juta, dan royalti US$38 juta.
Dengan demikian, total pembayaran Freeport selama 2010 hingga Juni telah mencapai US$899 juta dolar atau sekitar Rp8,1 triliun.
Sedangkan total kewajiban keuangan sesuai ketentuan yang mengacu pada kontrak karya 1991 dan telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia sejak 1992 hingga Juni 2010 tercatat US$10,4 miliar.
Belum lama ini, Freeport-McMoran, induk Freeport Indonesia juga telah memutuskan pembagian dividen tunai sebesar US$0,3 persen per saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham pada 1 November 2010.
Toyota Tarik 94.000 Mobil Akibat Kesalahan Rem
JAMBI EKSPRES:
Selasa, 14 Desember 2010 03:26 WIB
New York
Toyota pada Senin menarik sekitar 94.000 mobil minivan Sienna di Amerika Serikat untuk mengganti braket rem yang dapat terjebak.
Mengutip masalah cahaya yang bisa menyebabkan aktivasi rem yang tidak diinginkan, Toyota mengumumkan itu hanya yang terbaru dalam serangkaian penarikan.
"Karena dekatnya braket saklar lampu berhenti terhadap pedal rem parkir ketika diterapkan sepenuhnya, braket saklar lampu berhenti bisa, dalam keadaan terbatas, mudah pecah dengan kaki pengemudi selama operasi rem parkir," kata Toyota dalam pernyataannya.
Seiring waktu, deformasi dapat menyebabkan rem "menjadi sebagian tertaut karena kontak dari braket," kata perusahaan itu, tetapi menekankan tidak ada kecelakaan yang berkaitan dengan masalah tersebut telah dilaporkan.
Masalah terbaru ini terjadi setelah serangkaian penarikan besar-besaran sekitar 10 juta kendaraan di seluruh dunia pada tahun 2009-an dan awal 2010 yang merongrong reputasi bintang Toyota.
Hal ini menyebabkan investigasi Kongres AS dan rekor denda 16,4 juta dolar untuk menyelesaikan klaim kerusakan pedal akselerator Toyota yang disalahkan mengakibatkan puluhan kematian.
Sejak itu Toyota telah melihat pangsa pasar di AS menyusut sebesar 1,4 poin menjadi 15,2 persen untuk sembilan bulan pertama tahun ini.
Selasa, 14 Desember 2010 03:26 WIB
New York
Toyota pada Senin menarik sekitar 94.000 mobil minivan Sienna di Amerika Serikat untuk mengganti braket rem yang dapat terjebak.
Mengutip masalah cahaya yang bisa menyebabkan aktivasi rem yang tidak diinginkan, Toyota mengumumkan itu hanya yang terbaru dalam serangkaian penarikan.
"Karena dekatnya braket saklar lampu berhenti terhadap pedal rem parkir ketika diterapkan sepenuhnya, braket saklar lampu berhenti bisa, dalam keadaan terbatas, mudah pecah dengan kaki pengemudi selama operasi rem parkir," kata Toyota dalam pernyataannya.
Seiring waktu, deformasi dapat menyebabkan rem "menjadi sebagian tertaut karena kontak dari braket," kata perusahaan itu, tetapi menekankan tidak ada kecelakaan yang berkaitan dengan masalah tersebut telah dilaporkan.
Masalah terbaru ini terjadi setelah serangkaian penarikan besar-besaran sekitar 10 juta kendaraan di seluruh dunia pada tahun 2009-an dan awal 2010 yang merongrong reputasi bintang Toyota.
Hal ini menyebabkan investigasi Kongres AS dan rekor denda 16,4 juta dolar untuk menyelesaikan klaim kerusakan pedal akselerator Toyota yang disalahkan mengakibatkan puluhan kematian.
Sejak itu Toyota telah melihat pangsa pasar di AS menyusut sebesar 1,4 poin menjadi 15,2 persen untuk sembilan bulan pertama tahun ini.
OECD Lihat Perbaikan Ekonomi di AS Dan China, RI Melambat
JAMBI EKSPRES:
Selasa, 14 Desember 2010 03:13 WIB
Paris
Laju pertumbuhan ekonomi telah stabil di negara-negara industri terkemuka dunia, dengan mencatat kenaikan di Amerika Serikat dan China dan moderat di Jerman dan Jepang, OECD mengatakan Senin.
Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dalam laporan lain Senin mengatakan, pemulihan ekonomi yang kuat di negara-negara ASEAN sekarang kehilangan tenaga.
OECD mengatakan indeks dari indikator komposit terkemuka menunjukkan bahwa untuk Amerika Serikat, China dan tingkat yang lebih rendah Prancis menunjukkan "tanda-tanda perbaikan" pada Oktober dibandingkan dengan September.
Di Jerman dan Jepang indikator "menunjukkan moderat menuju kecepatan ekspansi stabil."
"Sinyal kecenderungan untuk menurun masih terlihat di Kanada, Italia dan India sementara Brazil tetap berada dalam fase perlambatan," OECD melaporkan.
Organisasi, yang mengkoordinasi kebijakan ekonomi antara negara-negara industri utama dunia itu, mengatakan bahwa di Asia Tenggara, pertumbuhan menggambarkan bervariasi.
Sebuah "pemulihan mantap" sedang berlangsung di Filipina, didukung oleh ekspor, sedangkan di Malaysia aktivitas melambat menghadapi tingkat perdagangan yang lemah.
Produksi dan penjualan ritel tidak bersemangat menghambat Singapura, OECD mengatakan, sementara ekonomi Thailand adalah "relatif stabil, didukung oleh kegiatan produksi yang kuat."
Indonesia menampilkan tanda-tanda melambat.
Laporan itu mengatakan bahwa di China, sebuah negara non-ASEAN, perlambatan tampaknya telah keluar dari "titik terendah" berkat kebangkitan dalam investasi dan penjualan ritel.
Namun pemulihan di India, juga negara non-ASEAN, tertatih-tatih karena indikator perdagangan dan produksi melemah.
OECD menemukan bahwa "ketidakpastian" seputar prospek jangka pendek di negara-negara OECD akan terus mempengaruhi tren ekonomi di Asia Tenggara.
Selasa, 14 Desember 2010 03:13 WIB
Paris
Laju pertumbuhan ekonomi telah stabil di negara-negara industri terkemuka dunia, dengan mencatat kenaikan di Amerika Serikat dan China dan moderat di Jerman dan Jepang, OECD mengatakan Senin.
Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dalam laporan lain Senin mengatakan, pemulihan ekonomi yang kuat di negara-negara ASEAN sekarang kehilangan tenaga.
OECD mengatakan indeks dari indikator komposit terkemuka menunjukkan bahwa untuk Amerika Serikat, China dan tingkat yang lebih rendah Prancis menunjukkan "tanda-tanda perbaikan" pada Oktober dibandingkan dengan September.
Di Jerman dan Jepang indikator "menunjukkan moderat menuju kecepatan ekspansi stabil."
"Sinyal kecenderungan untuk menurun masih terlihat di Kanada, Italia dan India sementara Brazil tetap berada dalam fase perlambatan," OECD melaporkan.
Organisasi, yang mengkoordinasi kebijakan ekonomi antara negara-negara industri utama dunia itu, mengatakan bahwa di Asia Tenggara, pertumbuhan menggambarkan bervariasi.
Sebuah "pemulihan mantap" sedang berlangsung di Filipina, didukung oleh ekspor, sedangkan di Malaysia aktivitas melambat menghadapi tingkat perdagangan yang lemah.
Produksi dan penjualan ritel tidak bersemangat menghambat Singapura, OECD mengatakan, sementara ekonomi Thailand adalah "relatif stabil, didukung oleh kegiatan produksi yang kuat."
Indonesia menampilkan tanda-tanda melambat.
Laporan itu mengatakan bahwa di China, sebuah negara non-ASEAN, perlambatan tampaknya telah keluar dari "titik terendah" berkat kebangkitan dalam investasi dan penjualan ritel.
Namun pemulihan di India, juga negara non-ASEAN, tertatih-tatih karena indikator perdagangan dan produksi melemah.
OECD menemukan bahwa "ketidakpastian" seputar prospek jangka pendek di negara-negara OECD akan terus mempengaruhi tren ekonomi di Asia Tenggara.
ECB Tingkatkan Pembelian Obligasi Pemerintah
JAMBI EKSPRES:
Selasa, 14 Desember 2010 02:09 WIB
Frankfurt
Bank Sentral Eropa, Senin mengatakan, pihaknya membeli 2,667 miliar euro (3,6 miliar dolar) obligasi pemerintah zona euro pada minggu lalu, naik tajam dari pembelian 1,965 miliar euro minggu sebelumnya.
Ini adalah pembelian tingkat tertinggi sejak awal Juli, ketika pembelian mingguan obligasi negara oleh ECB mencapai sebesar nilai empat miliar euro.
Mereka biasanya berfokus pada utang yang diterbitkan oleh Yunani, Irlandia dan Portugal.
Sejak `Securities Markets Programme` ECB yang kontroversial diluncurkan pada Mei selama krisis utang Yunani, bank sentral telah membeli obligasi pemerintah senilai sekitar 72 miliar euro.
Dalam minggu pertama program, pembelian mencapai 16,5 miliar euro tetapi jumlahnya jatuh ke nol pada akhir Oktober dan awal November.
ECB tidak ingin mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan krisis utang blok, dan gubernur bank sentral Jerman Axel Weber telah bergabung dengan lainnya dalam menekankan bahwa program pembelian obligasi itu harus dibawa ke akhir di beberapa poin.
Presiden ECB Jean-Claude Trichet mendesak pemerintah zona euro secara teratur untuk "berbuat sesuai dengan tanggung jawab mereka" dengan mendapatkan keuangan mereka dalam rangka dan mencapai kesepakatan mengenai mekanisme penyelesaian utang permanen.
Selasa, 14 Desember 2010 02:09 WIB
Frankfurt
Bank Sentral Eropa, Senin mengatakan, pihaknya membeli 2,667 miliar euro (3,6 miliar dolar) obligasi pemerintah zona euro pada minggu lalu, naik tajam dari pembelian 1,965 miliar euro minggu sebelumnya.
Ini adalah pembelian tingkat tertinggi sejak awal Juli, ketika pembelian mingguan obligasi negara oleh ECB mencapai sebesar nilai empat miliar euro.
Mereka biasanya berfokus pada utang yang diterbitkan oleh Yunani, Irlandia dan Portugal.
Sejak `Securities Markets Programme` ECB yang kontroversial diluncurkan pada Mei selama krisis utang Yunani, bank sentral telah membeli obligasi pemerintah senilai sekitar 72 miliar euro.
Dalam minggu pertama program, pembelian mencapai 16,5 miliar euro tetapi jumlahnya jatuh ke nol pada akhir Oktober dan awal November.
ECB tidak ingin mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan krisis utang blok, dan gubernur bank sentral Jerman Axel Weber telah bergabung dengan lainnya dalam menekankan bahwa program pembelian obligasi itu harus dibawa ke akhir di beberapa poin.
Presiden ECB Jean-Claude Trichet mendesak pemerintah zona euro secara teratur untuk "berbuat sesuai dengan tanggung jawab mereka" dengan mendapatkan keuangan mereka dalam rangka dan mencapai kesepakatan mengenai mekanisme penyelesaian utang permanen.
Euro Berbalik Naik Terhadap Dolar
JAMBI EKSPRES:
Selasa, 14 Desember 2010 01:58 WIB
Euro Berbalik Naik Terhadap Dolar
London
Mata uang tunggal Eropa berbalik naik terhadap dolar Amerika Serikat di London pada Senin waktu setempat karena pasar menyambut kebijakan pengekangan nyata oleh China meskipun tingkat inflasinya melonjak tajam, kata para dealer.
Mereka mengatakan, fakta bahwa China menahan kenaikan tingkat suku bunganya walaupun diberitakan bahwa inflasi melonjak menjadi 5,1 persen pada November dari 4,4 persen pada Oktober memberikan kesan bahwa Beijing sangat berhati-hati dalam mengekang perekonomiannya.
Pandangan itu umumnya memberikan dorongan ke pasar saham, terutama di Asia di mana China adalah pendorong pertumbuhan utama, karena investor didorong untuk mengambil sedikit lebih risiko -- yang juga akhirnya menguntungkan euro.
Dealer mengatakan, investor juga menunggu pertemuan Federal Reserve AS minggu ini sementara juga mengawasi masalah utang zona euro hingga KTT Uni Eropa.
Dalam perdagangan Senin, euro lebih tinggi di 1,3382 dolar, naik dari 1,3226 dolar di New York akhir Jumat.
Dolar juga melemah terhadap unit Jepang, jatuh ke 83,56 yen dari 83,94 yen pada Jumat.
"Ada kekosongan data hari ini yang bisa memfokuskan pikiran investor di pertemuan (Fed) mendatang yang dimulai (Selasa) dan masalah utang negara Eropa yang sedang berlangsung," kata analis Kathleen Brooks di situs perdagangan Forex.com.
The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada rekor terendah antara nol hingga 0,25 persen tetapi bisa memberikan beberapa rincian tentang keputusan bulan lalu untuk memperbaharui pembelian aset besar dalam upaya mendukung pemulihan.
"The Fed diperkirakan tidak melakukan apa-apa yang dramatis pada pertemuan terakhir tahun ini," kata Brooks.
"KTT Uni Eropa pada Kamis dan Jumat kemungkinan menjadi peristiwa yang paling penting bagi euro minggu ini," kata analis Commerzbank, Ulrich Leuchtmann.
"Pada pertemuan tersebut, mekanisme krisis permanen akan disusun, yang akan menggantikan peraturan sementara yang disepakati pada Mei."
Leuchtmann mengatakan pasar keuangan akan menyambut kejelasan tentang masalah ini.
"Dengan keputusan begitu cepat banyak ketidakpastian akan dihapus dari pasar tetapi hingga saat itu ketidakpastian ini akan menjaga tekanan pada euro/dollar," tambahnya.
Di London pada Senin, euro berpindah tangan pada 1,3382 dolar terhadap 1,3226 dolar akhir di New York pada Jumat, menjadi 111,81 yen (111,03), 0,8437 pound (0,8367) dan 1,2949 franc Swiss (1,2966).
Dolar berada pada 83,56 yen (83,94) dan 0,9677 franc Swiss (0,9805).
Pound berada pada 1,5860 dolar (1,5803).
Di London Bullion Market, harga emas naik menjadi 1.399 dolar per troy ons dari 1.375,25 dolar akhir Jumat.
Selasa, 14 Desember 2010 01:58 WIB
Euro Berbalik Naik Terhadap Dolar
London
Mata uang tunggal Eropa berbalik naik terhadap dolar Amerika Serikat di London pada Senin waktu setempat karena pasar menyambut kebijakan pengekangan nyata oleh China meskipun tingkat inflasinya melonjak tajam, kata para dealer.
Mereka mengatakan, fakta bahwa China menahan kenaikan tingkat suku bunganya walaupun diberitakan bahwa inflasi melonjak menjadi 5,1 persen pada November dari 4,4 persen pada Oktober memberikan kesan bahwa Beijing sangat berhati-hati dalam mengekang perekonomiannya.
Pandangan itu umumnya memberikan dorongan ke pasar saham, terutama di Asia di mana China adalah pendorong pertumbuhan utama, karena investor didorong untuk mengambil sedikit lebih risiko -- yang juga akhirnya menguntungkan euro.
Dealer mengatakan, investor juga menunggu pertemuan Federal Reserve AS minggu ini sementara juga mengawasi masalah utang zona euro hingga KTT Uni Eropa.
Dalam perdagangan Senin, euro lebih tinggi di 1,3382 dolar, naik dari 1,3226 dolar di New York akhir Jumat.
Dolar juga melemah terhadap unit Jepang, jatuh ke 83,56 yen dari 83,94 yen pada Jumat.
"Ada kekosongan data hari ini yang bisa memfokuskan pikiran investor di pertemuan (Fed) mendatang yang dimulai (Selasa) dan masalah utang negara Eropa yang sedang berlangsung," kata analis Kathleen Brooks di situs perdagangan Forex.com.
The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada rekor terendah antara nol hingga 0,25 persen tetapi bisa memberikan beberapa rincian tentang keputusan bulan lalu untuk memperbaharui pembelian aset besar dalam upaya mendukung pemulihan.
"The Fed diperkirakan tidak melakukan apa-apa yang dramatis pada pertemuan terakhir tahun ini," kata Brooks.
"KTT Uni Eropa pada Kamis dan Jumat kemungkinan menjadi peristiwa yang paling penting bagi euro minggu ini," kata analis Commerzbank, Ulrich Leuchtmann.
"Pada pertemuan tersebut, mekanisme krisis permanen akan disusun, yang akan menggantikan peraturan sementara yang disepakati pada Mei."
Leuchtmann mengatakan pasar keuangan akan menyambut kejelasan tentang masalah ini.
"Dengan keputusan begitu cepat banyak ketidakpastian akan dihapus dari pasar tetapi hingga saat itu ketidakpastian ini akan menjaga tekanan pada euro/dollar," tambahnya.
Di London pada Senin, euro berpindah tangan pada 1,3382 dolar terhadap 1,3226 dolar akhir di New York pada Jumat, menjadi 111,81 yen (111,03), 0,8437 pound (0,8367) dan 1,2949 franc Swiss (1,2966).
Dolar berada pada 83,56 yen (83,94) dan 0,9677 franc Swiss (0,9805).
Pound berada pada 1,5860 dolar (1,5803).
Di London Bullion Market, harga emas naik menjadi 1.399 dolar per troy ons dari 1.375,25 dolar akhir Jumat.
Laporan: Jepang Pangkas Pajak Penghasilan Perusahaan
JAMBI EKSPRES:
Selasa, 14 Desember 2010 01:27 WIB
Tokyo
Perdana Menteri Jepang Kan Naoto pada Senin memerintahkan pemotongan tarif pajak penghasilan perusahaan lima persentase poin dalam upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing, kata laporan.
Kan membuat pengumuman itu setelah bertemu Menteri Keuangan Yoshihiko Noda dan Koichiro Gemba, menteri negara yang bertanggung jawab atas kebijakan nasional, Jiji Press dan Kyodo News melaporkan.
Perdana menteri mengatakan kepada wartawan, ia memutuskan pemotongan pajak "karena semakin banyak perusahaan yang pindah ke luar negeri dan kehilangan pekerjaan tidak akan menjadi nilai tambah bagi ekonomi Jepang dan bagi mereka (kaum muda) yang mulai bekerja," kata Kyodo.
Tarif efektif pajak penghasilan perusahaan saat ini berdiri di sekitar 40 persen, kata Kyodo.
Selasa, 14 Desember 2010 01:27 WIB
Tokyo
Perdana Menteri Jepang Kan Naoto pada Senin memerintahkan pemotongan tarif pajak penghasilan perusahaan lima persentase poin dalam upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing, kata laporan.
Kan membuat pengumuman itu setelah bertemu Menteri Keuangan Yoshihiko Noda dan Koichiro Gemba, menteri negara yang bertanggung jawab atas kebijakan nasional, Jiji Press dan Kyodo News melaporkan.
Perdana menteri mengatakan kepada wartawan, ia memutuskan pemotongan pajak "karena semakin banyak perusahaan yang pindah ke luar negeri dan kehilangan pekerjaan tidak akan menjadi nilai tambah bagi ekonomi Jepang dan bagi mereka (kaum muda) yang mulai bekerja," kata Kyodo.
Tarif efektif pajak penghasilan perusahaan saat ini berdiri di sekitar 40 persen, kata Kyodo.
Usaha Berbasis Syariah Kian Diminati
JAMBI EKSPRES:
Selasa, 14 Desember 2010 01:17 WIB
Bekasi
Usaha berbasis syariah di Kota Bekasi kian beragam mulai dari perusahaan jasa perbankan, asuransi, usaha kecil/menengah, perguruan tinggi hingga media seperti radio sebagai pertanda konsep tersebut makin diminati dalam berusaha.
Ketua FBS Kota Bekasi, Jeffry Prayana, di Bekasi, Senin, mengatakan, pertumbuhan usaha berbasis syariah di daerah itu cukup pesat, tapi masih cukup banyak peluang sektor usaha syariah yang belum tersentuh.
"Kita terus mengupayakan agar makin banyak pengusaha berbasis syariah bergabung dalam forum dalam mengembangkan usaha, mengetahui esensi konsepnya serta manfaat bagi umat," ujarnya.
Ia mengatakan, FBS berkeinginan menjembatani pelaku bisnis untuk mengembangkan jasa usaha berbasis syariah serta memberikan alternatif layanan bagi masyarakat.
"Pembentukannya terlaksana beberapa waktu lalu dan kita telah membentuk kepengurusan. Anggota memiliki visi yang sama untuk mengembangkan bisnis syariah, sehingga keberadaan forum yang menjadi ajang silaturahmi serta menaungi anggota menjadi sangat diperlukan," ujar Jeffry.
Forum bisnis tersebut secara periodik melaksanakan pertemuan untuk bertukar fikiran dalam mengembangkan jasa berdasarkan syariah yang kini makin digemari terutama oleh sebagian umat.
Ia menegaskan akan terus memperluas anggota dan sekarang bahkan pemilik radio sudah menjadi anggota. Ke depan seluruh pengusaha yang menjalankan bisnis berbasis syariah atau memiliki kepedulian terhadap tumbunya sistem syariah akan dirangkul menjadi anggota forum.
Keberadaan forum bukan sekedar ajang kongkow-kongkow tapi menjadi tempat dalam menelurkan ide-ide dalam mengembangkan sistem syariah, apalagi pada tataran praktisnya pertumbuhan usaha syariah terkesan sangat lambat.
"Di negara Eropa saja usaha syariah makin diminati. Kita ingin Indonesia bisa menjadi lokomotifnya dan pengurus di Kota Bekasi ikut memeloporinya," ujar Jeffry.
Kepengurusan forum menuruf Jeffry akan digilir kepada anggota. Ide pembentukan Forum merupakan keinginan dari banyak pelaku bisnis syariah yang ingin memberikan gagasan-gagasan dalam menumbuhkan sistim syariah di Indonesia.
Selasa, 14 Desember 2010 01:17 WIB
Bekasi
Usaha berbasis syariah di Kota Bekasi kian beragam mulai dari perusahaan jasa perbankan, asuransi, usaha kecil/menengah, perguruan tinggi hingga media seperti radio sebagai pertanda konsep tersebut makin diminati dalam berusaha.
Ketua FBS Kota Bekasi, Jeffry Prayana, di Bekasi, Senin, mengatakan, pertumbuhan usaha berbasis syariah di daerah itu cukup pesat, tapi masih cukup banyak peluang sektor usaha syariah yang belum tersentuh.
"Kita terus mengupayakan agar makin banyak pengusaha berbasis syariah bergabung dalam forum dalam mengembangkan usaha, mengetahui esensi konsepnya serta manfaat bagi umat," ujarnya.
Ia mengatakan, FBS berkeinginan menjembatani pelaku bisnis untuk mengembangkan jasa usaha berbasis syariah serta memberikan alternatif layanan bagi masyarakat.
"Pembentukannya terlaksana beberapa waktu lalu dan kita telah membentuk kepengurusan. Anggota memiliki visi yang sama untuk mengembangkan bisnis syariah, sehingga keberadaan forum yang menjadi ajang silaturahmi serta menaungi anggota menjadi sangat diperlukan," ujar Jeffry.
Forum bisnis tersebut secara periodik melaksanakan pertemuan untuk bertukar fikiran dalam mengembangkan jasa berdasarkan syariah yang kini makin digemari terutama oleh sebagian umat.
Ia menegaskan akan terus memperluas anggota dan sekarang bahkan pemilik radio sudah menjadi anggota. Ke depan seluruh pengusaha yang menjalankan bisnis berbasis syariah atau memiliki kepedulian terhadap tumbunya sistem syariah akan dirangkul menjadi anggota forum.
Keberadaan forum bukan sekedar ajang kongkow-kongkow tapi menjadi tempat dalam menelurkan ide-ide dalam mengembangkan sistem syariah, apalagi pada tataran praktisnya pertumbuhan usaha syariah terkesan sangat lambat.
"Di negara Eropa saja usaha syariah makin diminati. Kita ingin Indonesia bisa menjadi lokomotifnya dan pengurus di Kota Bekasi ikut memeloporinya," ujar Jeffry.
Kepengurusan forum menuruf Jeffry akan digilir kepada anggota. Ide pembentukan Forum merupakan keinginan dari banyak pelaku bisnis syariah yang ingin memberikan gagasan-gagasan dalam menumbuhkan sistim syariah di Indonesia.
Sebagian Besar Pemukiman Warga Cilegon Gelap Gulita
JAMBI EKSPRES:
Selasa, 14 Desember 2010 01:24 WIB
Direktur Utama PLN Dahlan Iskan (kiri) didampingi Direktur Bisnis dan Manajemen Resiko PLN Murtaqi Syamsuddin (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan tentang masalah perbedaan perhitungan Tarif Dasar Listrik (TDL) antara PLN dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta
Cilegon
Sebagian besar pemukiman padat penduduk di Kota Cilegon gelap gulita, belum diketahui persis penyebab matinya listrik di perumahan warga.
"Sudah hampir tiga jam, sejak pukul 21:00 WIB listrik di rumah kami padam, dan ketika saya telpon ke PLN Cilegon, nomor telponnya tidak diangkat," kata salah seorang warga Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Susi, Senin.
Dia menjelaskan, pemadaman listrik hampir merata diwilayah Kecamatan Jombang sampai Masigit ini tidak ada pemberitahuan dari pihak PLN Kta Cilegon. "Memang PLN kalau ada pemadaman listrik tidak pernah menyampaikan dan memberitahukan kepada warga sebelumnya," ujarnya.
Sementara itu, Wati, warga Kelurahan Masigit menjelaskan, pihak PLN seharusnya memberitahukan kepada warga jik terjadi pemadaman listrik . "Kalau ada pemberitahuan terlebih dahulu kan enak, saya bisa siap-siap seperti membeli lampu penerangan alternatif seperti lampu batre," katanya.
Dengan adanya pemadaman yang dilakukan oleh PT PLN katanya, dirinya dibuat kerepotan, seperti untuk kegiatan cuci mencuci. "Jelas lah, saya kerepotan, sekarang saja mau cuici piring dan mengerjakan pekerjaan lainnya susah, karena air di bak dan kolam sudah habis," katanya.
Pantauan di lokasi, sebangai besar pemukiman warga di Kecamatan Jombang, padam, hingga kantor Mapolres Kota Cilegon. Bahkan petugas setempat tidak mengetahui penyebab pemadaman listrik yang secara mendadak.
Manager Unit Pelayanan Jaringan PT PLN Kota Cilegon, Heridwan tidak bisa dimintai penjelasannya mengenai pemadaman listrik yang terajdi di sebagian Kota Cilegon. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh, pemadaman listrik karena ada gangguan pasokan gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilegon.
"Sedang ada ganggun pasokan gas ke PLTU, sepertinya ada pengurangan pasokan gas dari PGN ke PLTGU Cilegon," kata salah seorang petugas operasional PLTGU Cilegon, Supriadi.
Selasa, 14 Desember 2010 01:24 WIB
Direktur Utama PLN Dahlan Iskan (kiri) didampingi Direktur Bisnis dan Manajemen Resiko PLN Murtaqi Syamsuddin (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan tentang masalah perbedaan perhitungan Tarif Dasar Listrik (TDL) antara PLN dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta
Cilegon
Sebagian besar pemukiman padat penduduk di Kota Cilegon gelap gulita, belum diketahui persis penyebab matinya listrik di perumahan warga.
"Sudah hampir tiga jam, sejak pukul 21:00 WIB listrik di rumah kami padam, dan ketika saya telpon ke PLN Cilegon, nomor telponnya tidak diangkat," kata salah seorang warga Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Susi, Senin.
Dia menjelaskan, pemadaman listrik hampir merata diwilayah Kecamatan Jombang sampai Masigit ini tidak ada pemberitahuan dari pihak PLN Kta Cilegon. "Memang PLN kalau ada pemadaman listrik tidak pernah menyampaikan dan memberitahukan kepada warga sebelumnya," ujarnya.
Sementara itu, Wati, warga Kelurahan Masigit menjelaskan, pihak PLN seharusnya memberitahukan kepada warga jik terjadi pemadaman listrik . "Kalau ada pemberitahuan terlebih dahulu kan enak, saya bisa siap-siap seperti membeli lampu penerangan alternatif seperti lampu batre," katanya.
Dengan adanya pemadaman yang dilakukan oleh PT PLN katanya, dirinya dibuat kerepotan, seperti untuk kegiatan cuci mencuci. "Jelas lah, saya kerepotan, sekarang saja mau cuici piring dan mengerjakan pekerjaan lainnya susah, karena air di bak dan kolam sudah habis," katanya.
Pantauan di lokasi, sebangai besar pemukiman warga di Kecamatan Jombang, padam, hingga kantor Mapolres Kota Cilegon. Bahkan petugas setempat tidak mengetahui penyebab pemadaman listrik yang secara mendadak.
Manager Unit Pelayanan Jaringan PT PLN Kota Cilegon, Heridwan tidak bisa dimintai penjelasannya mengenai pemadaman listrik yang terajdi di sebagian Kota Cilegon. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh, pemadaman listrik karena ada gangguan pasokan gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilegon.
"Sedang ada ganggun pasokan gas ke PLTU, sepertinya ada pengurangan pasokan gas dari PGN ke PLTGU Cilegon," kata salah seorang petugas operasional PLTGU Cilegon, Supriadi.
Minyak di Atas 91 Dolar
JAMBI EKSPRES:
Selasa, 14 Desember 2010 00:44 WIB
Lokasi pengolahan minyak mentah yang beroperasi di Refinery Unit (RU-5), Balikpapan, Kalimantan Timur
London
Harga minyak di London naik melebihi 91 dolar Amerika Serikat pada Senin waktu setempat, dibantu oleh keputusan OPEC untuk mempertahankan tingkat produksi kartel, penurunan dolar dan udara dingin di Eropa, kata para dealer.
Minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Januari, menguat 77 sen menjadi 91,25 dolar per barel pada akhir perdagangan sore di London.
Kontrak utama New York, minyak mentah light sweet untuk penyerahan Januari, naik 73 sen menjadi 88,52 dolar.
"OPEC yang mempertahankan produksi tak berubah pada akhir pekan dan aksi jual dolar membantu mendorong harga minyak mentah lebih tinggi ... di tengah-tengah udara dingin yang sedang berlangsungdi barat laut Eropa," kata analis VTB Capital Andrey Kryuchenkov kepada AFP.
Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Sabtu memutuskan untuk mempertahankann kuota produksi pada pertemuan di ibukota Ekuador, Quito, menekankan bayangan risiko terhadap pemulihan ekonomi global yang rapuh.
Kartel 12 negara mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang telah mendorong minyak ke tertinggi dua tahun di atas 92 dolar per barel pekan lalu kemungkinan melambat pada tahun depan.
Itu, dan tantangan untuk pemulihan dunia dari krisis keuangan tahun 2008, "akan berdampak negatif pada permintaan minyak," katanya.
"Aspek yang menarik dari pertemuan OPEC adalah berbagai pernyataan tentang harga, menunjukkan bahwa anggota OPEC seperti Iran, Libya, Venezuela dan Angola tidak punya masalah dengan (minyak) 100 dolar," kata analis energi JBC.
"Beberapa anggota OPEC mungkin meminta harga lebih tinggi, yang mengabaikan betapa masih rapuhnya ekonomi global," mereka menambahkan.
Di tempat lain, investor menyerap berita tentang naiknya inflasi China yang telah memicu kekhawatiran tentang kemungkinan tindakan pemerintah yang bisa mengekang konsumsi minyak raksasa Asia tersebut.
China, Sabtu mengatakan, inflasi melampaui lima persen untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun, seorang analis mengatakan angka itu akan mendorong kenaikan suku bunga ke tingkat baru untuk menghentikan kenaikan harga.
Indeks harga konsumen negara itu naik 5,1 persen tahun-ke-tahun pada November, lebih cepat dari yang diperkirakanpada karena harga pangan terus melambung, dibandingkan dengan 4,4 persen pada Oktober, Biro Statistik Nasional (NBS) mengatakan.
Ini adalah peningkatan tercepat dalam harga konsumen sejak Juli 2008, ketika inflasi mencapai 6,3 persen, dan jauh di atas target pemerintah setahun penuh untuk tiga persen.
Kryuchenkov berpendapat bahwa kekhawatiran kenaikan suku bunga China dapat memicu pembalikan harga minyak.
"Data inflasi China November keluar kuat (dan) ... ini berarti bahwa kita bisa melihat kenaikan suku bunga yang sangat segera dan menarik kembali beberapa keuntungan (harga minyak)," kata dia.
Sementara pedagang mengatakan bahwa penyempitan defisit perdagangan AS dan badai salju yang menyapu midwest Amerika akan terus mendukung harga.
Selasa, 14 Desember 2010 00:44 WIB
Lokasi pengolahan minyak mentah yang beroperasi di Refinery Unit (RU-5), Balikpapan, Kalimantan Timur
London
Harga minyak di London naik melebihi 91 dolar Amerika Serikat pada Senin waktu setempat, dibantu oleh keputusan OPEC untuk mempertahankan tingkat produksi kartel, penurunan dolar dan udara dingin di Eropa, kata para dealer.
Minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Januari, menguat 77 sen menjadi 91,25 dolar per barel pada akhir perdagangan sore di London.
Kontrak utama New York, minyak mentah light sweet untuk penyerahan Januari, naik 73 sen menjadi 88,52 dolar.
"OPEC yang mempertahankan produksi tak berubah pada akhir pekan dan aksi jual dolar membantu mendorong harga minyak mentah lebih tinggi ... di tengah-tengah udara dingin yang sedang berlangsungdi barat laut Eropa," kata analis VTB Capital Andrey Kryuchenkov kepada AFP.
Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Sabtu memutuskan untuk mempertahankann kuota produksi pada pertemuan di ibukota Ekuador, Quito, menekankan bayangan risiko terhadap pemulihan ekonomi global yang rapuh.
Kartel 12 negara mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang telah mendorong minyak ke tertinggi dua tahun di atas 92 dolar per barel pekan lalu kemungkinan melambat pada tahun depan.
Itu, dan tantangan untuk pemulihan dunia dari krisis keuangan tahun 2008, "akan berdampak negatif pada permintaan minyak," katanya.
"Aspek yang menarik dari pertemuan OPEC adalah berbagai pernyataan tentang harga, menunjukkan bahwa anggota OPEC seperti Iran, Libya, Venezuela dan Angola tidak punya masalah dengan (minyak) 100 dolar," kata analis energi JBC.
"Beberapa anggota OPEC mungkin meminta harga lebih tinggi, yang mengabaikan betapa masih rapuhnya ekonomi global," mereka menambahkan.
Di tempat lain, investor menyerap berita tentang naiknya inflasi China yang telah memicu kekhawatiran tentang kemungkinan tindakan pemerintah yang bisa mengekang konsumsi minyak raksasa Asia tersebut.
China, Sabtu mengatakan, inflasi melampaui lima persen untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun, seorang analis mengatakan angka itu akan mendorong kenaikan suku bunga ke tingkat baru untuk menghentikan kenaikan harga.
Indeks harga konsumen negara itu naik 5,1 persen tahun-ke-tahun pada November, lebih cepat dari yang diperkirakanpada karena harga pangan terus melambung, dibandingkan dengan 4,4 persen pada Oktober, Biro Statistik Nasional (NBS) mengatakan.
Ini adalah peningkatan tercepat dalam harga konsumen sejak Juli 2008, ketika inflasi mencapai 6,3 persen, dan jauh di atas target pemerintah setahun penuh untuk tiga persen.
Kryuchenkov berpendapat bahwa kekhawatiran kenaikan suku bunga China dapat memicu pembalikan harga minyak.
"Data inflasi China November keluar kuat (dan) ... ini berarti bahwa kita bisa melihat kenaikan suku bunga yang sangat segera dan menarik kembali beberapa keuntungan (harga minyak)," kata dia.
Sementara pedagang mengatakan bahwa penyempitan defisit perdagangan AS dan badai salju yang menyapu midwest Amerika akan terus mendukung harga.
DPR Sepakati Pembatasan BBM Mulai Maret 2011
JAMBI EKSPRES:
Selasa, 14 Desember 2010 00:51 WIB
Jakarta
Komisi VII DPR menyepakati pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi secara bertahap yang dimulai jenis premium di wilayah Jabodetabek, dilakukan akhir Maret 2011.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam raker Komisi VII DPR dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri ESDM Darwin Saleh, Menkeu Agus Martowardoyo, dan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan di Jakarta, Selasa dini hari.
Komisi VII DPR meminta pemerintah melakukan kajian teknis pembatasan dan disetujui komisi terlebih dahulu pada masa sidang berikutnya yakni Januari 2011, sebelum memulai pelaksanannya.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya berlangsung hampir 14 jam yakni sejak Senin (13/12) pukul 10.30 WIB hingga selesai Selasa pukul 00.10 WIB dengan diselingi tiga kali skors.
Di awal rapat, Hatta mengajukan pembatasan BBM subsidi secara bertahap yang dimulai di wilayah Jabodetabek untuk jenis premium pada minggu ketiga Januari 2011.
Namun, sebagian besar Anggota Komisi VII DPR menilai, pembatasan belum siap dilakukan mulai Januari 2011.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB Nur Yasin mengatakan, program pembatasan memerlukan kajian yang memadai.
"Selain kesiapan infrastruktur, kami melihat sosialisasi tidak cukup kalau dimulai Januari 2011," katanya.
Menurut dia, pemerintah mesti belajar dari kasus konversi elpiji.
Hal senada dikemukakan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP M Romahurmuziy.
"Kami setuju pembatasan BBM yang merupakan amanat UU APBN 2011. Tapi, bukan Januari 2011," ujarnya.
Ia juga menambahkan, program tersebut memerlukan kesiapan empat hal terlebih dahulu yakni infrastruktur, pelaksana lapangan, sosialisasi, dan antisipasi penyalahgunaan.
Hatta mengatakan, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) siap melaksanakan pembatasan tersebut mulai akhir Maret 2011.
Menurut dia, kebijakan subsidi dilakukan dengan dua pendekatan yakni berkeadilan berupa perlindungan rakyat yang tidak mampu dan ketersediaan anggaran.
"Pemerintah bisa saja menutup kebutuhan subsidi dengan anggaran yang ada, tapi instrumen keadilannya terabaikan," katanya.
Ia menambahkan, kebijakan pembatasan selalu memiliki risiko, namun harus dilakukan demi sesuatu yang lebih baik.
Hatta juga mengatakan, pembatasan ini merupakan amanat UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011 yang meminta pemerintah mengatur pemakaian BBM subsidi secara bertahap agar lebih tepat sasaran.
Sesuai amanat APBN 2011, kuota BBM subsidi ditetapkan 38,6 juta kiloliter, sementara diperkirakan realisasinya melebih angka kuota, sehingga memerlukan pengaturan.
Darwin menambahkan, dampak inflasi pembatasan tidak terlalu mengkhawatirkan karena dilakukan bertahap dan mobil pribadi.
"Tambahan inflasi langsung akibat pengaturan BBM di Jabodetabek mencapai 0,15 persen dan Jawa-Bali di luar Jabodetabek 0,29 persen," ujarnya.
Agus Martowardoyo mengatakan, penggunaan dana penghematan subsidi yang didapat dari program pembatasan akan dibicarakan dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2011.
Selasa, 14 Desember 2010 00:51 WIB
Jakarta Komisi VII DPR menyepakati pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi secara bertahap yang dimulai jenis premium di wilayah Jabodetabek, dilakukan akhir Maret 2011.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam raker Komisi VII DPR dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri ESDM Darwin Saleh, Menkeu Agus Martowardoyo, dan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan di Jakarta, Selasa dini hari.
Komisi VII DPR meminta pemerintah melakukan kajian teknis pembatasan dan disetujui komisi terlebih dahulu pada masa sidang berikutnya yakni Januari 2011, sebelum memulai pelaksanannya.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya berlangsung hampir 14 jam yakni sejak Senin (13/12) pukul 10.30 WIB hingga selesai Selasa pukul 00.10 WIB dengan diselingi tiga kali skors.
Di awal rapat, Hatta mengajukan pembatasan BBM subsidi secara bertahap yang dimulai di wilayah Jabodetabek untuk jenis premium pada minggu ketiga Januari 2011.
Namun, sebagian besar Anggota Komisi VII DPR menilai, pembatasan belum siap dilakukan mulai Januari 2011.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB Nur Yasin mengatakan, program pembatasan memerlukan kajian yang memadai.
"Selain kesiapan infrastruktur, kami melihat sosialisasi tidak cukup kalau dimulai Januari 2011," katanya.
Menurut dia, pemerintah mesti belajar dari kasus konversi elpiji.
Hal senada dikemukakan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP M Romahurmuziy.
"Kami setuju pembatasan BBM yang merupakan amanat UU APBN 2011. Tapi, bukan Januari 2011," ujarnya.
Ia juga menambahkan, program tersebut memerlukan kesiapan empat hal terlebih dahulu yakni infrastruktur, pelaksana lapangan, sosialisasi, dan antisipasi penyalahgunaan.
Hatta mengatakan, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) siap melaksanakan pembatasan tersebut mulai akhir Maret 2011.
Menurut dia, kebijakan subsidi dilakukan dengan dua pendekatan yakni berkeadilan berupa perlindungan rakyat yang tidak mampu dan ketersediaan anggaran.
"Pemerintah bisa saja menutup kebutuhan subsidi dengan anggaran yang ada, tapi instrumen keadilannya terabaikan," katanya.
Ia menambahkan, kebijakan pembatasan selalu memiliki risiko, namun harus dilakukan demi sesuatu yang lebih baik.
Hatta juga mengatakan, pembatasan ini merupakan amanat UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011 yang meminta pemerintah mengatur pemakaian BBM subsidi secara bertahap agar lebih tepat sasaran.
Sesuai amanat APBN 2011, kuota BBM subsidi ditetapkan 38,6 juta kiloliter, sementara diperkirakan realisasinya melebih angka kuota, sehingga memerlukan pengaturan.
Darwin menambahkan, dampak inflasi pembatasan tidak terlalu mengkhawatirkan karena dilakukan bertahap dan mobil pribadi.
"Tambahan inflasi langsung akibat pengaturan BBM di Jabodetabek mencapai 0,15 persen dan Jawa-Bali di luar Jabodetabek 0,29 persen," ujarnya.
Agus Martowardoyo mengatakan, penggunaan dana penghematan subsidi yang didapat dari program pembatasan akan dibicarakan dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2011.
Bappeda Akui Jambi Defisit Beras
JAMBI EKSPRES:
Selasa, 14 Desember 2010 00:20 WIB
Jambi
Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Ahmad Fauzie Ansori mengakui, daerah itu kini masih defisit beras hingga 58.215 Ton akibat tidak seimbangnya produksi dengan kebutuhan sehari-hari.
"Hasil ini didapat dari rapat antara Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, BWS (Balai Wilayah Sungai) dan Dinas Pertanian Provinsi Jambi, Sabtu (11/12) lalu," kata Fauzie, di Jambi, Senin.
Ia mengatakan, ada pemahaman yang harus diluruskan terkait surplus beras di Jambi. Apalagi selama ini, data resmi yang dipergunakan pemerintah berasal dari Badan Pusat Statistik.
Disisi ain sumber data BPS berasal dari mantri statistik di lapangan yang disandingkan dengan data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.
"Ternyata, ekspose surplus atau tidaknya bukan kewenangan Distan, tapi kewenangan Bakorluh (Badan Kordinasi Penyuluh). Selama ini tersembunyikan," beber Fauzie.
Perhitungan bersama yang dilakukan Bappeda, Siang Sabtu itu menyimpulkan, Jambi mengalami defisit beras.
Menurut versi BPS, Jambi mengalami kelebihan produksi 47.896 ton beras. Tetapi, BPS tidak pernah mengekspose pernyataan surplus atau tidak. BPS hanya melakukan pencatatan produksi, luas tanam, luas panen dan produktivitas.
Hasil Susenas, kebutuhan akan beras pertahun sebesar 105,5 Kg per kapita per tahun. Dikali jumlah penduduk Jambi dan produksi beras, diperoleh kelebihan produksi sebesar 47.896 ton.
Namun dalam pertemuan itu, pihak BPS menyatakan jumlah ini tidak bisa dikatakan surplus. Sebab, 50 persen kelebihan ini ada di stok rumah tangga bulan Januari.
Versi kedua, yang dikeluarkan Balai Wilayah Sungai yang melakukan pencatatan menggunakan metode "pengubinan". Pihak BWS, melakukan pendataan awal di tiap kecamatan dan desa.
Lalu menghitung luas lahan berdasarkan petakan ubin tiap sawah. Penghitungan yang dilakukan, produksi beras Jambi hanya 266.180 ton.
Jika jumlah penduduk Jambi sebesar 3,08 juta jiwa dikali konsumsi sebesar 105,5 kilogram per jiwa per tahun, maka diperoleh kebutuhan beras di Jambi mencapai 324 ribu ton.
"Sehingga diperoleh kesimpulan, Jambi mengalami defisit 58.215 kilogram beras," jelasnya.
Polemik ini, ternyata menimbulkan peluang Bappeda melakukan penertiban data base untuk sumber utama kajian pembangunan Jambi, tahun 2011. "Saya mohon bantuan, untuk bersama-sama membangun Jambi," ungkap Fauzie.
Selasa, 14 Desember 2010 00:20 WIB
Jambi
Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Ahmad Fauzie Ansori mengakui, daerah itu kini masih defisit beras hingga 58.215 Ton akibat tidak seimbangnya produksi dengan kebutuhan sehari-hari.
"Hasil ini didapat dari rapat antara Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, BWS (Balai Wilayah Sungai) dan Dinas Pertanian Provinsi Jambi, Sabtu (11/12) lalu," kata Fauzie, di Jambi, Senin.
Ia mengatakan, ada pemahaman yang harus diluruskan terkait surplus beras di Jambi. Apalagi selama ini, data resmi yang dipergunakan pemerintah berasal dari Badan Pusat Statistik.
Disisi ain sumber data BPS berasal dari mantri statistik di lapangan yang disandingkan dengan data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.
"Ternyata, ekspose surplus atau tidaknya bukan kewenangan Distan, tapi kewenangan Bakorluh (Badan Kordinasi Penyuluh). Selama ini tersembunyikan," beber Fauzie.
Perhitungan bersama yang dilakukan Bappeda, Siang Sabtu itu menyimpulkan, Jambi mengalami defisit beras.
Menurut versi BPS, Jambi mengalami kelebihan produksi 47.896 ton beras. Tetapi, BPS tidak pernah mengekspose pernyataan surplus atau tidak. BPS hanya melakukan pencatatan produksi, luas tanam, luas panen dan produktivitas.
Hasil Susenas, kebutuhan akan beras pertahun sebesar 105,5 Kg per kapita per tahun. Dikali jumlah penduduk Jambi dan produksi beras, diperoleh kelebihan produksi sebesar 47.896 ton.
Namun dalam pertemuan itu, pihak BPS menyatakan jumlah ini tidak bisa dikatakan surplus. Sebab, 50 persen kelebihan ini ada di stok rumah tangga bulan Januari.
Versi kedua, yang dikeluarkan Balai Wilayah Sungai yang melakukan pencatatan menggunakan metode "pengubinan". Pihak BWS, melakukan pendataan awal di tiap kecamatan dan desa.
Lalu menghitung luas lahan berdasarkan petakan ubin tiap sawah. Penghitungan yang dilakukan, produksi beras Jambi hanya 266.180 ton.
Jika jumlah penduduk Jambi sebesar 3,08 juta jiwa dikali konsumsi sebesar 105,5 kilogram per jiwa per tahun, maka diperoleh kebutuhan beras di Jambi mencapai 324 ribu ton.
"Sehingga diperoleh kesimpulan, Jambi mengalami defisit 58.215 kilogram beras," jelasnya.
Polemik ini, ternyata menimbulkan peluang Bappeda melakukan penertiban data base untuk sumber utama kajian pembangunan Jambi, tahun 2011. "Saya mohon bantuan, untuk bersama-sama membangun Jambi," ungkap Fauzie.
Korsel Butuh Jagung 1,6 Juta Ton
JAMBI EKSPRES:
Senin, 13 Desember 2010 22:52 WIB
Jagung tongkol besar yang baru saja dipanen .
Bantaeng, Sulsel
Korea Selatan saja membutuhkan 1,6 juta ton jagung per tahun dan untuk memenuhi kebutuhan sebanyak itu Provinsi Gorontalo sudah bekerjasama dengan Korsel namun belum mampu memenuhi jumlah itu.
Oleh karena itu, Pemprov Sulsel akan berkerjasama dengan negeri ginseng tersebut, demikian Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah ketika membuka Expo Syngenta khusus jagung di Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Bantaeng, Senin.
Menurutnya, kerjasama antar negara ini akan menguntungkan, terutama soal harga agar tidak dipermainkan pedagang.
"Kita tidak berharap, harga jagung akan jatuh saat panen seperti yang selama ini terjadi," tuturnya.
Ia berharap, perusahaan bibit dan sarana produksi seperti Syngenta Indonesia mengambil peran agar tak hanya memperhatikan peningkatan produksi dan kualitas, tetapi juga sisi pemasaran produk agar petani tidak terus-terusan dirugikan.
Nurdin kemudian menyebut sistem Resi Gudang bermaksud menampung produk petani pada saat harga jatuh.
Pada kondisi seperti itu, petani tidak dirugikan karena ketika barangnya masuk gudang, maka ia sudah bisa menikmati dana dari BRI.
"Bank pemerintah itu memberi 70 persen dari harga. Dan ketika harga membaik, petani dapat menerima sisanya," jelas Nurdin.
Senin, 13 Desember 2010 22:52 WIB
Jagung tongkol besar yang baru saja dipanen .
Bantaeng, Sulsel
Korea Selatan saja membutuhkan 1,6 juta ton jagung per tahun dan untuk memenuhi kebutuhan sebanyak itu Provinsi Gorontalo sudah bekerjasama dengan Korsel namun belum mampu memenuhi jumlah itu.
Oleh karena itu, Pemprov Sulsel akan berkerjasama dengan negeri ginseng tersebut, demikian Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah ketika membuka Expo Syngenta khusus jagung di Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Bantaeng, Senin.
Menurutnya, kerjasama antar negara ini akan menguntungkan, terutama soal harga agar tidak dipermainkan pedagang.
"Kita tidak berharap, harga jagung akan jatuh saat panen seperti yang selama ini terjadi," tuturnya.
Ia berharap, perusahaan bibit dan sarana produksi seperti Syngenta Indonesia mengambil peran agar tak hanya memperhatikan peningkatan produksi dan kualitas, tetapi juga sisi pemasaran produk agar petani tidak terus-terusan dirugikan.
Nurdin kemudian menyebut sistem Resi Gudang bermaksud menampung produk petani pada saat harga jatuh.
Pada kondisi seperti itu, petani tidak dirugikan karena ketika barangnya masuk gudang, maka ia sudah bisa menikmati dana dari BRI.
"Bank pemerintah itu memberi 70 persen dari harga. Dan ketika harga membaik, petani dapat menerima sisanya," jelas Nurdin.
Langganan:
Postingan (Atom)