BOLA: FIFA TIDAK PERNAH BERTEMU KHUSUS DENGAN DUBES RI

JAMBI EKSPRES:

FIFA tidak Pernah Bertemu Khusus dengan Dubes RI



Federasi Asosiasi Sepakbola Internasional (FIFA) tidak pernah secara resmi mengadakan pertemuan khusus dengan Duta Besar RI untuk Swiss Djoko Susilo yang membahas soal kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Anggota Komite Etik dan Fair Play FIFA Suryadharma ‘Dali’ Tahir dan Wakil Ketua Umum PSSI Nirwan Dermawan Bakrie menegaskan hal itu dalam keterangan tertulis yang diterima INILAH.COM, Rabu (9/3/2011). Mereka mengemukakan hal itu seusai menemui petinggi FIFA di Zurich, Swiss.

Belakangan santer berkembang kabar bahwa Presiden FIFA Joseph ‘Sepp’ Blatter dalam pertemuan khusus dengan Dubes RI di Swiss Djoko Susilo menyampaikan orang nomor satu di organisasi sepakbola dunia itu tidak menghendaki Nurdin Halid dan tiga kandidat lainnya mencalonkan kembali. Pernyataan yang sama kemudian disebut-sebut juga dikemukakan kepada Ketua KON/KOI Rita Subowo.

Dali Tahir menegaskan bahwa tidak ada pertemuan khusus antara pejabat-pejabat penting FIFA dan Dubes RI untuk Swiss Djoko Susilo maupun dengan Ketua KON/KOI Rita Subowo. Yang terjadi adalah, pertemuan antara petinggi FIFA, termasuk Presiden Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) Mohammed bin Hammam, dengan jajaran Dubes negara-negara Asia. Pertemuan di markas besar FIFA di Zurich itu, antara lain, terkait sosialisasi penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar.

"Menurut keterangan Thierry Regennas, tidak ada pembicaraan resmi antara Blatter dengan Dubes RI. Mereka hanya mengobrol beberapa kalimat. Hasil rapat Exco (Kimte Eksekutif) FIFA tetap menjadi acuan. Tidak ada perubahan. Kepada Rita Subowo juga sudah disampaikan hal yang sama," ungkap Dali Tahir menguitip pernyataan Direktur Asosiasi dan Pengembangan FIFA Thierry Regennas yang mengikuti pertemuan tersebut.

Dali Tahir, yang sembilan tahun menjabat Exco AFC dan sampai sekarang masih tercatat sebagai anggota Komite Etik dan Fair Play FIFA, bersama Wakil Ketua Umum PSSI Nirwan Dermawan Bakrie sebelumnya bertandang ke markas besar FIFA dan bertemu langsung dengan Sekjen FIFA Jerome Valcke, Senin (7/3/2011).

Kedatangan mereka berdua terkait dengan penyelenggaraan Kongres PSSI sebagaimana sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan hasil sidang Exco FIFA 2-3 Maret silam. Di akhir sidang, FIFA secara resmi mengumumkan meminta PSSI membentuk komisi pemilihan untuk menjaring calon anggota Exco, termasuk ketua umum dan wakil ketua umum) PSSI 2011-2015 pada 26 Maret. Selanjutnya, kongres untuk memilih calon ketua umum, wakil ketua umum, dan Sembilan anggota Exco PSSI 2011-2015 harus digelar sebelum 30 April 2011.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Nirwan Dermawan Bakrie mengungkapkan, dalam pembicaraan dengan Jerome Valcke, tidak ada keputusan apa pun dari FIFA menyangkut pencalonan seseorang pada Kongres mendatang. "Tidak ada penyebutan nama," jelas Nirwan D Bakrie.

Nirwan D Bakrie juga menegaskan, jika ada perubahan, FIFA tentu akan segera berkirim surat ke PSSI. "Sejauh ini, tidak ada perubahan. KIta tetap berpatokan pada surat FIFA tanggal 3 Maret lalu itu."

Nirwan menegaskan PSSI tetap akan mengacu pada surat FIFA karena itu merupakan hasil keputusan sidang Exco FIFA 2-3 Maret itu. "Jadi kalau ada perubahan mestinya diputuskan juga melalui Rapat Exco," tegas Nirwan Bakrie.

ANJING ANEH BERKAKI ENAM DENGAN DUA KELAMIN

JAMBI EKSPRES:
Anak Anjing Ini Berkaki Enam Selain memiliki enam kaki, anak anjing ini juga memiliki dua kelamin jantan.



Anak anjing berkaki enam

Ida Ayu Raka, warga Banjar Sintrig, Desa Sibang Kaja, Badung, Bali, tidak menyangka anjing peliharaannya hasil perkawainan anjing jenis Golden-Lambador, bakal melahirkan anak anjing langka, berkaki enam.

Dayu mengaku, anak anjing aneh berkaki enam itu baru diketahui tadi pagi ketika putranya tengah mengecek jenis kelamin tiga anak anjing yang baru lahir semalam.

"Beranaknya tadi malam sekitar pukul 23.00 Wita, tapi tadi pagi anak saya yang ngecek jenis kelaminya kaget, ternyata di bagian belakang tubuh anjing saya ada dua kaki lagi," jelas Dayu yang ditemui VIVAnews Rabu 23 Februari 2011.

Dayu mengatakan, tiga anak anjingnya tidak dilahirkan bersamaan. "Yang pertama warna coklat lahir pukul 20.00 malam, lalu yang kakinya enam menyusul pukul 11 malam, dan berikutnya warna putih," kata dia.

Selain memiliki enam kaki, anak anjing ini juga memiliki dua kelamin jantan, dan tidak memiliki anus. "Tapi sampai sekarang masih netek sama induknya," kata dia.

Begitu mengetahui, anak anjingnya lahir aneh, sesuai kepercayaan masyarkat Bali, Dayu langsung mengelar upacara 'Sodan' dan 'Mesegahan Poleng'. Dengan maksud untuk menghindari malapetaka.

"Upacara itu untuk dihaturkan kepada Ibu Pertiwi untuk minta keselamatan agar tidak terjadi sesuatu di pekarangan kami, khususnya keluarga kami" jelasnya.

Sesaji yang berupa nasi dan berbagai macam persembahan itu digunakan dalam upacara yang kemudian diberikan kepada induk anjing. "Karena anaknya belum bisa makan, jadi diberikan ke induknya. Kan nanti bisa melalui susu si induk yang diminumnya," jelas Dayu.

BOLA: 20 PEMAIN KETURUNAN DI DATANGKAN DARI BELANDA UNTUK PERKUAT TIMNAS

JAMBI EKSPRES:



20 Pemain Keturunan Indonesia-Belanda Didatangkan



Pemerintah akan mendatangkan 20 pemain keturunan Indonesia-Belanda termasuk mantan kapten Timnas Negeri Kincir Angin di Piala Dunia 2010 lalu, Geovanni van Bronckhorst. Staff Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Velix Wanggai di Jakarta, Rabu (9/3) mengatakan, tujuan mendatangkan pemain itu salah satunya adalah untuk membangkitkan motivasi bagi sepak bola Indonesia.

"Program ini dinamakan Indonesia Tanah Air Beta. Pemain yang didatangkanpun semuanya berdarah Indonesia dan bermain di kompetisi di Eropa," katanya.

Menurut dia, sesuai jadwal yang telah ada, pemain keturunan tersebut akan berada di Indonesia mulai 13-24 Maret. Mereka akan melakukan beberapa kegiatan di antaranya di Jakarta, Ambon dan Denpasar. Kegiatan pertama akan dilakukan di Ambon, 13-17 Maret.

Sesuai dengan jadwal akan melakukan kegiatan diantaranya pelatihan pada pemain muda, pertandingan persahabatan serta melakukan work shop pada pelatih lokal. "Van Bronckhorst baru bisa bergabung dengan pemain yang lain di Jakarta. Rencananya juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," katanya menambahkan.

Selama di Jakarta antara 17-21 Maret, Van Bronckhorst dan kawan-kawan juga akan melakukan beberapa kegiatan termasuk melakukan pertandingan dengan salah satu klub profesional di Indonesia.

Selanjutnya, seluruh pemain yang telah mempunyai nama besar di kompetisi di Eropa terutama Belanda akan mengakhiri kunjungannya di Denpasar Bali, 21-24 Maret. "Demi melancarkan kegiatan ini kami juga bekerja sama dengan Kemenpora dan beberapa BUMN," katanya menegaskan.

Sementara itu, Staff Ahli Kemenpora Ivana Lie mengatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan mendatangkan beberapa pemain keturunan Indonesia yang saat ini turun dikompetisi Eropa. "Kami berharap apa yang diberikan oleh pemain keturunan itu bisa memotivasi bagi pemain muda Indonesia," katanya saat dikonfirmasi.

Pemain keturunan Indonesia yang saat ini turun di kompetisi Eropa terutama Belanda cukup banyak. Bahkan beberapa pemain akan dinaturalisasi guna memperkuat Timnas Merah Putih yang akan turun di pertandingan internasional, seperti SEA Games, Olimpiade maupun Piala Dunia.

ISU RESHUFFLE GERTAK SAMBAL KATA PRAMONO ANUNG

JAMBI EKSPRES:



PDIP: Isu Reshuffle Gertakan Politik
Pramono yakin, perombakan kabinet yang dilakukan sifatnya hanya yang kecil-kecil saja.
Rabu, 9 Maret 2011, 11:50 WIB

Bagi Wakil Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy, isu perombakan kabinet atau reshuffle ibarat isapan jempol belaka. Sedangkan menurut mantan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung, isu perombakan kabinet hanya sekadar gertakan semata.

"Ini hanya jadi gertak-menggertak, ancam-mengancam, menakut-nakuti tapi akhirnya ya begini-begini saja," kata Pramono Anung di gedung DPR, Rabu 9 Maret 2011.

Menurut Pramono, gonjang-ganjing politik mengenai koalisi, dan reshuffle yang dipertontonkan menjadi hal kontraproduktif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Harusnya kan fokus pada bagaimana memperbaiki kesejahteraan masyarakat," ujar Wakil Ketua DPR ini.

Bagi Pramono, sekalipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya merombak menteri-menterinya, kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II juga tak akan efektif. Pramono yakin, perombakan kabinet dilakukan sifatnya hanya kecil-kecil saja.

"Saya tidak melihat ada perubahan signifikan. Kalaupun ada, tidak memenuhi harapan publik sehingga ada harapan baru," kata Pramono.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy yakin, perombakan kabinet tak akan pernah ada, karena itu hanya reaksi berlebihan publik terhadap pernyataan Presiden yang terbangun sejak terpilih kembali pada 2009 lalu.

"Kemudian sejak penyerahan rapor UKP4 [Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan], bahkan pasca paripurna Hak Angket Pajak yang semakin menjadi-jadi," kata politisi yang disapa Romy ini.

Pertemuan SBY dan Aburizal Sepakati Empat Hal
SBY didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.
Rabu, 9 Maret 2011, 12:03 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, membicarakan permasalahan koalisi. Usai pertemuan, Aburizal kemudian menjelaskan hasil pertemuannya kepada para menteri dari Partai Golkar.

Menurut Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan, pertemuan SBY dan Ical (sapaan Aburizal) menghasilkan empat kesepakatan.

Pertama, mengenai harus adanya koridor di dalam koalisi. Partai peserta koalisi harus mengerjakan sesuatu di dalam koridor yang telah disepakati. "Sehingga nantinya tidak boleh bermain di luar koridor," kata Fadel di Kantor Menko Perekonomian, Rabu, 9 Maret 2011.

Kedua, SBY dan Ical menyepakati target-target yang ingin dicapai. Target itu termasuk target di dalam pemerintahan, maupun target koalisi.

Ketiga, disepakati harus ada etika di antara peserta koalisi. Ini termasuk dalam hal manuver politik yang dilakukan peserta koalisi. "Tidak boleh ada yang keluar dari etika," ujar Fadel yang juga Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kemahasiswaan dan LSM ini.

Keempat, pertemuan SBY dan Aburizal menyepakati pentingnya komunikasi di antara peserta koalisi. "Harus ada komunikasi yang intens antar anggota koalisi," jelas Fadel.

Pertemuan Aburizal dengan SBY kemarin dilakukan di Wisma Negara. Dalam pertemuan itu Aburizal datang seorang diri, sedangkan SBY didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

Usai pertemuan, kepada wartawan Aburizal mengatakan dia dan Presiden hanya membahas hal-hal menyangkut perlunya perbaikan di dalam koalisi. Pertemuan itu, kata Aburizal, tidak membahas mengenai perombakan kabinet.

RESHUFFLE GAGAL PPP MERADANG ISTANA DI TUDUH NGISAP JEMPOL HE...HE...HE...HE.....

JAMBI EKSPRES:


i

PPP: Reshuffle Hanya Isapan Jempol
"Sebaiknya Istana dan Partai Demokrat tidak lagi melontarkan sinyal yang misleading."
Rabu, 9 Maret 2011, 11:09 WIB



Rapat Paripurna Kabinet Indonesia Bersatu II perdana
Partai Persatuan Pembangunan berpendapat perombakan atau reshuffle kabinet hanya isapan jempol semata. Indikasinya, kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP, M Romahurmuziy, adalah pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

"Meyakinkan saya bahwa isu reshuffle adalah isapan jempol belaka. Orang-orang, termasuk fungsionaris seluruh parpol, yang selama ini bersilang-sengkarut soal reshuffle akan kecewa," kata Romy secara tertulis ke VIVAnews, Rabu 9 Maret 2011.

Romy meyakini, perombakan kabinet tidak akan pernah ada, karena itu hanya reaksi berlebihan publik terhadap pernyataan Presiden yang terbangun sejak terpilih kembali pada 2009 lalu. "Kemudian sejak penyerahan rapor UKP4 [Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan], bahkan pasca paripurna Hak Angket Pajak yang semakin menjadi-jadi," katanya.

"Tentu jika tidak adanya reshuffle ini menjadi keputusan akhir presiden, sebaiknya Istana dan khususnya Partai Demokrat tidak lagi melontarkan sinyal-sinyal yang misleading agar bangsa ini energinya tidak terjebak pada polemik yang kontraproduktif," kata Romy.

Lebih baik, kata Romy, sekarang berdiskusi soal kesejahteraan. Misalnya, soal harga minyak yang terus naik, lifting minyak yang terus turun, angka kemiskinan yang masih tinggi dan lain-lain. "Tidak boleh lagi ada tipuan politik, karena biaya energinya sangat besar," katanya.

Pertemuan SBY dan Aburizal kemarin memang membahas koalisi. Akan ada perbaikan butir-butir kesepakatan koalisi. Namun, Aburizal menyatakan, pertemuan empat matanya dengan Presiden tidak membahas soal perombakan kabinet.

Pengamat: Golkar Tetap di Koalisi, PKS Juga
PKS lebih dulu berjuang untuk koalisi. Jadi aneh jika PKS dikeluarkan, Golkar masih ada
Rabu, 9 Maret 2011, 11:47 WIB

Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Selasa kemarin menegaskan Golkar masih berada dalam koalisi. Jika Golkar masih dalam koalisi, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyatakan, Partai Keadilan Sejahtera juga masih akan berada di koalisi.

Menurut Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia itu, jika Golkar saja tidak dihukum, berarti PKS juga tak akan menerima sanksi dikeluarkan dari koalisi. Jika PKS dikeluarkan, sementara Golkar dipertahankan, SBY akan kesulitan menjelaskan rasionalisasinya, ujar Burhan.

Secara historis, PKS lebih dulu bergabung dan berkontribusi terhadap koalisi. Sementara Golkar baru masuk belakangan. "Intinya, jika Golkar on, ada kemungkinan besar PKS on," kata Burhan saat dihubungi VIVAnews, Rabu 9 Maret 2011.

Sementara itu, Burhan berpendapat nasib Gerindra sepertinya akan tergantung dengan status PKS. "Gerindra akan masuk jika PKS keluar," katanya.

Karena itu, Burhan berpendapat, reshuffle tidak akan dilakukan. "SBY memberikan kesan bahwa Presiden ingin menyenangkan semua orang," katanya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy juga menilai reshuffle hanya isapan jempol. Justru Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad yang notabene kader Golkar menyatakan akan ada reshuffle dalam kurun dua minggu ke depan.


PPP Peringatkan Partai Koalisi
"Kami minta Presiden segera menuntaskan persoalan ini," kata Sekjen PPP.
Rabu, 9 Maret 2011, 08:40 WIB
Siswanto
Politisi PPP Irgan Chairul Mahfiz, Lukman Hakim Saifudin & Suryadharma Ali


Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Irgan Chairul Mahfidz, mengingatkan partai politik agar tidak terjebak pada persoalan koalisi dan isu perombakan kabinet. Dia khawatir, bila hanya fokus soal itu, tanggung jawab utama pemerintahan yang didukung partai koalisi akan terabaikan.

“Kita berharap betul masalah kemitraan di koalisi ini bisa betul-betul cepat diselesaikan. Dengan demikian kita bisa mengerjakan banyak hal lainnya lagi,” kata Irgan, Rabu, 9 Maret 2011.

Irgan menekankan kepada semua partai bahwa saat ini, banyak kasus-kasus besar, seperti mafia perpajakan yang belum tuntas dan perlu segera diselesaikan. Selain itu, perekonomian nasional juga belum bergerak secara baik, konflik masih terjadi di berbagai daerah, dan banyak pembangunan yang belum selesai.

PPP sebagai anggota koalisi, kata Irgan, tidak bermaksud mengecilkan masalah koalisi dan isu perombakan kabinet. Namun, Irgan khawatir bila perhatian partai hanya dicurahkan untuk soal itu, tanggung jawab utama pada masyarakat malah ternafikan.

“Jadi, kami minta Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk segera menuntaskan persoalan ini. Ajak partai berkomunikasi, termasuk PKS dan partai lainnya supaya masalahnya tidak mengambang.”

Selain berkomunikasi dengan partai, Irgan setuju gagasan untuk memperbarui kontrak kesepakatan bersama antar partai koalisi.

“Selama ini ada 11 kesepakatan. Ini harus review mengenai bagaimana pola komunikasinya, manajemennya, targetnya seperti apa,” kata Irgan. “Lalu, level mana partai bisa beda, level mana yang tidak bisa berbeda. Itu harus jelas, sehingga kita bisa tanggung renteng bila menyelesaikan masalah.”

Isu perombakan kabinet mencuat tak lama sesudah Angket Mafia Perpajakan kandas di DPR. 1 Maret 2011 lalu, Presiden menegaskan akan menata ulang koalisi. Presiden juga menyebut ada satu atau dua partai koalisi yang melanggar komitmen.

Bagi Presiden, koalisi bukan hanya di eksekutif tapi juga di bidang legislatif. "Ini tertulis, tersurat, bukan hanya tersirat dalam nota kesepahaman yang kami tanda tangani," kata Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers di Kantor Presiden, kala itu.

Pernyataan Presiden itu kemudian yang ditafsirkan sebagai isyarat perombakan kabinet. Tafsir itu menguat setelah sejumlah politisi Demokrat ramai memberi pernyataan tentang partai politik yang mungkin terpental dari kabinet dan partai di luar koalisi yang mungkin masuk kabinet.



Dilema SBY Menyisihkan PKS
"Jika negosiasi dengan PDIP dan Gerindra gagal, SBY bisa terjerat 'choice of no choice'"
Selasa, 8 Maret 2011, 22:32 WIB

SBY diapit Presiden PKS Luthfi Hasan (kiri) dan Hilmi Aminuddin

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan telah berkomunikasi dengan Partai Demokrat soal format ulang koalisi yang berimbas pada perombakan kabinet.

"Tapi ya nantilah, ini kan belum apa-apa. Presiden belum mengumumkan apa-apa. Jadi jangan mendahului," kata Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informasi yang juga mantan Presiden PKS, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 8 Maret 2011.

Tifatul enggan memberikan keterangan terkait pertemuan dengan Demokrat itu. Hingga Selasa siang, hanya PKS dan Golkar dari anggota koalisi yang diketahui belum bertemu SBY. Golkar sudah ada kepastian, Selasa petang, Ketua Umum Aburizal Bakrie menemui SBY.

Apakah PKS diam-diam sudah bertemu SBY? Menurut Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, komunikasi antara PKS dan SBY dilakukan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. Mustafa tetap tak bersedia menjawab pertanyaan. "Kami hormati, karena Ustaz Hilmi yang komunikasi dengan SBY," kata Mustafa di gedung DPR, Jakarta.

Dia hanya menjelaskan, hasil pertemuan petinggi PKS bersama Hilmi Aminuddin di Lembang, Bandung, pada Kamis malam 3 Maret 2011 lalu, adalah cerminan sikap PKS soal isu ini. "Dan itu menjadi arahan tentang nasib koalisi bagi PKS."

Jadi hingga saat ini, posisi PKS, masih menunggu SBY. "Beliau (SBY) seorang negarawan, ahli strategi, tahu sejarah. Bangun koalisi tak mudah. Beliau dengan PKS sudah bekerjasama sejak periode sebelum ini," ujar Mustafa.

Mustafa menilai, mungkin saja SBY sedang refleksi. Sedang melakukan perenungan tajam. Karena bangsa ini akan menghadapi masalah berat. "Gejolak politik dunia, kenaikan BBM, koordinasi kementerian belum bagus. Wacana berkembang bukan dari Pak SBY, lebih ke wacana normatif," kata dia.

Bola panas

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Bidang Informasi, Mahfudz Siddiq, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada dalam satu dilema terkait koalisi. "SBY bak mendapat bola panas", kata Mahfudz.

"Elite Partai Demokrat sudah melempar bola panas ke Presiden yang 'dipaksa' mengambil keputusan berat serta berisiko politik besar," kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Dilema dihadapi SBY adalah, jika melakukan reshuffle maka pertimbangannya harus berdasarkan kinerja sehingga bukan kader PKS dan Golkar saja yang akan terkena.

Kemudian, "Jika gara-gara (mendukung usulan) Angket, maka bisa dipastikan Presiden SBY akan kehilangan dua partai pendukungnya di koalisi. Risiko yang terlalu berbahaya," kata Mahfudz. Jika PKS dan Golkar disisihkan dari koalisi, muncul pula persoalan baru yakni harus mencari mitra koalisi baru untuk menyeimbangkan kekuatan di parlemen.

Tawaran politik ke PDIP dan Gerindra agar bergabung dalam koalisi pun, menurut Mahfudz, juga bukan suatu perkara mudah. PDIP dan Gerindra tentu akan meminta kompensasi besar jika diajak masuk koalisi. Kompensasi ini pun belum tentu mengamankan dukungan kedua partai ini.

"Akhirnya, jika negosiasi dengan PDIP dan Gerindra gagal, Presiden SBY terperangkap dalam choice of no choice," kata Mahfudz.

Kemungkinan lain, SBY bisa saja mengeluarkan PKS namun tetap menggandeng Golkar. Model format ulang seperti ini dikemukakan Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla pada Minggu lalu, bahwa "Semua menteri dari PKS akan dipangkas."

Menurut Mahfudz, ini mungkin saja. "Porsi suara koalisi masih cukup besar, namun kesulitannya adalah membuat penjelasan rasional atas pilihan ini," kata Mahfudz.

Karena itu, Mahfudz menilai, SBY terperangkap dalam blunder politik akibat sikap dan manuver politik sejumlah elite Partai Demokrat. "Mereka didorong oleh kemarahan sesaat, disisipi kepentingan tersembunyi, namun tidak mengkalkulasi implikasi serius yang harus ditanggung oleh Presiden SBY yang kadung sudah pidato di Istana akan mengambil keputusan politik soal koalisi," kata Mahfudz.

Bagus di luar koalisi?

Apa yang terjadi jika PKS tak lagi berada di Pemerintahan? Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan ada plus-minus tersendiri buat PKS.

Secara internal, kata Burhan, berada di luar pemerintahan akan mensolidkan mereka. "PKS akan mendapatkan dukungan penuh dari basis pemilih mereka," kata Burhan saat diwawancara VIVAnews, Senin 7 Maret 2011.

Burhan mendasarkan pendapatnya ini pada survei terakhir LSI pada Desember 2010 lalu. LSI menemukan pemilih PKS adalah terbanyak yang tak puas pada pemerintah dibanding partai-partai koalisi lainnya. "Bisa dikatakan, pemilih PKS paling kritis di antara partai-partai koalisi," kata Burhan.

"Itu sebabnya," kata Burhan, "PKS sering akrobatik. Tujuannya ya itu, menjaga basis massanya."

Namun, Burhan tak tahu apakah posisi 'oposisi' akan meningkatkan daya pikat elektoral PKS. Pengalaman PKS [saat itu Partai Keadilan] beroposisi selama dua tahun di masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri kurang memadai dijadikan rujukan pengalaman oposisi.

"Selama ini, magnet elektoral oposisi ini dipegang PDIP," kata Burhan. "Jika masyarakat tak puas dengan pemerintah, maka mereka memilih PDIP. Jika masyarakat puas, maka Partai Demokrat yang dipilih."

Namun yang pasti, jika memang PKS keluar dari pemerintah, momentum ini harus dimanfaatkan PKS menarik pemilih baru.

Minus jika keluar dari pemerintah, jelas Burhan, PKS bisa saja kesulitan mencari sumber daya finansial. Posisi di pemerintahan, kata Burhan, lebih membuka peluang bagi PKS mencari sumber daya keuangan di tengah sistem politik oligarkis, dan kapitalistik ini. "Artinya, jika mereka beroposisi, PKS harus kreatif mencari sumber pendanaan alternatif," kata Burhan.

Dan apa pun pilihan PKS, kader-kader PKS sudah siap beroposisi. Hari Minggu lalu, DPP PKS sudah bertemu pimpinan PKS daerah se-Jabodetabek. "Prinsipnya, mereka siap menerima apapun keputusan dan kebijakan DPP," kata Mahfudz Siddiq.


PDIP: Isu Reshuffle Gertakan Politik
Pramono yakin, perombakan kabinet yang dilakukan sifatnya hanya yang kecil-kecil saja.
Rabu, 9 Maret 2011, 11:50 WIB


Bagi Wakil Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy, isu perombakan kabinet atau reshuffle ibarat isapan jempol belaka. Sedangkan menurut mantan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung, isu perombakan kabinet hanya sekadar gertakan semata.

"Ini hanya jadi gertak-menggertak, ancam-mengancam, menakut-nakuti tapi akhirnya ya begini-begini saja," kata Pramono Anung di gedung DPR, Rabu 9 Maret 2011.

Menurut Pramono, gonjang-ganjing politik mengenai koalisi, dan reshuffle yang dipertontonkan menjadi hal kontraproduktif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Harusnya kan fokus pada bagaimana memperbaiki kesejahteraan masyarakat," ujar Wakil Ketua DPR ini.

Bagi Pramono, sekalipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya merombak menteri-menterinya, kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II juga tak akan efektif. Pramono yakin, perombakan kabinet dilakukan sifatnya hanya kecil-kecil saja.


Ustad Hilmi-PKS: Momen Reshuffle Sudah Lewat
"Suara di luar SBY tidak kami perhatikan," kata Hilmi Aminuddin.
Rabu, 9 Maret 2011, 17:28 WIB

Pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin atau yang akrab disapa Ustad Hilmi memperkuat pernyataan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq. Bahwa hingga kini, PKS belum diundang untuk bertemu Presiden guna membas kelangsungan koalisi. Hilmi bahkan mengatakan, momen perombakan kabinet sudah lewat.

"Momentumnya sudah lewat. Sudahlah, jangan membuat rakyat terbebani," kata Ustad Hilmi kepada wartawan, Rabu, 9 Maret 2011.

Menurut Hilmi, posisi PKS hingga kini adalah berkomitmen untuk menopang koalisi pemerintahan SBY. Tetapi, katanya lagi, semua sangat bergantung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Yang berhak mengeluarkan atau tidak itu Pak Presiden," ujar Hilmi.

Bagi PKS sendiri, semua terlihat baik-baik saja, tidak ada masalah pelik yang dirasakan membelit.

Hilmi juga menegaskan, PKS hanya memperhatikan pernyataan-pernyataan yang langsung dikeluarkan Presiden SBY selaku Ketua Sekretariat Gabungan Koalisi dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. "Suara di luar SBY tidak kami perhatikan," dia menegaskan.

Maka itu, PKS sudah meminta empat menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk fokus bekerja dan tidak terbebani isu perombakan kabinet. "Kami sudah sampaikan kepada menteri-menteri (PKS) agar jangan terganggu oleh statement-statement orang lain."

Hingga kini, dari semua partai anggota koalisi, hanya PKS yang belum bertemu Presiden SBY. Pertemuan terakhir berlangsung antara SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, kemarin di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan.
"Saya tidak melihat ada perubahan signifikan. Kalaupun ada, tidak memenuhi harapan publik sehingga ada harapan baru," kata Pramono.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy yakin, perombakan kabinet tak akan pernah ada, karena itu hanya reaksi berlebihan publik terhadap pernyataan Presiden yang terbangun sejak terpilih kembali pada 2009 lalu.

"Kemudian sejak penyerahan rapor UKP4 [Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan], bahkan pasca paripurna Hak Angket Pajak yang semakin menjadi-jadi," kata politisi yang disapa Romy ini.

PKS SUDAH TEMUI SBY DEAL POLITIK JALAN MENTRI PKS BERTAHAN

JAMBI EKSPRES:

PKS Hari Ini Bertemu SBY? Dari seluruh partai peserta koalisi, tinggal PKS yang belum diundang bertemu SBY.



Presiden SBY salami Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq

Menteri Sosial yang juga anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf al Jufrie mengatakan ada kemungkinan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin akan segera bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas kelangsungan koalisi. Tetapi, kapan waktunya, belum bisa dipastikan.

"Mungkin hari-hari ini," kata Salim Segaf di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 9 Maret 2011.

Salim mengaku belum mendapat kepastian kapan pertemuan akan digelar.

Sementara itu, saat dikonfirmasi VIVAnews.com, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq mengatakan belum ada undangan dari Istana untuk bertemu Presiden SBY. "Belum ada rencana pertemuan," kata Lufhi.

Saat ini, dari seluruh partai peserta koalisi pemerintahan SBY, tinggal PKS yang belum diundang Presiden.

Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, juga mengatakan belum ada agenda pertemuan SBY dengan PKS hari ini, Rabu, 9 Maret 2011. Akan tetapi, selalu ada kemungkinan agenda Presiden bisa berubah sewaktu-waktu.

"Untuk pagi ini belum ada agenda untuk bertemu PKS. Namun saya belum bisa pastikan. Bisa saja berubah. Mungkin akan dicarikan dalam satu minggu ini," ujar Julian.

Kemarin, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah bertemu Presiden SBY. Dalam pertemuan itu disepakati Partai Golkar masih berada dalam koalisi pemerintahan SBY. Selain itu, disepakati untuk mengubah beberapa butir kesepakatan koalisi. Antara lain, nantinya manuver-manuver partai politik akan diatur dan diperbolehkan asalkan masih berada dalam koridor yang telah disepakati. "Selama masih dalam koridor itu, maka manuver dari partai-partai tentu berbeda, dan itu dibolehkan," kata Aburizal.

SALIM ASEGAF: PKS SUDAH SEPERTI GOLKAR

JAMBI EKSPRES:



Salim Segaf: PKS Mungkin Seperti Golkar
"PKS dari awal committed bergabung dengan pemerintahan, sejak pemilu sudah berkoalisi."
Rabu, 9 Maret 2011, 13:08 WIB

Menteri Sosial yang juga mantan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf al Jufrie mengatakan partainya tetap berkomitmen untuk menopang koalisi pemerintahan SBY. "Tidak ada keinginan PKS keluar," katanya.

Namun, Salim menyatakan, soal nasib kadernya di kabinet, apakah akan diberhentikan atau dipertahankan, sepenuhnya mereka pasrahkan kepada Presiden. "Kalau saya sebagai menteri tergantung keputusan Presiden. Apa yang diinginkan Presiden, itulah yang saya ikuti," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 9 Maret 2011. "Saya kembalikan ke Presiden."

Salim sendiri meramalkan posisi PKS akan seperti Golkar. Oleh Presiden, PKS dipanggil semata untuk diingatkan kembali mengenai 11 komitmen koalisi. Dan untuk soal ini, kata Salim, "PKS dari awal committed untuk bergabung dengan pemerintahan, sejak pemilu sudah berkoalisi, dan tidak ada masalah."

Soal sikap PKS mendukung usulan Angket Mafia Perpajakan beberapa waktu lalu, masih kata Salim, sekadar bentuk sikap kritis terhadap sebuah permasalahan.

Partai Golkar sendiri dipastikan tetap menjadi bagian dari koalisi setelah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bertemu Presiden, Rabu kemarin, 9 Maret 2011. Pertemuan di Wisma Negara itu menyepakati kesepakatan koalisi harus diperbaiki. Menurut Aburizal, pertemuan itu tak membahas soal reshuffle kabinet.

LOBI ICAL BAKRI MASUK KE KUPING SBY DAERAH GERAH

JAMBI EKSPRES:


Golkar Yogya Pertanyakan Deal Ical - SBY
"Alasannya apa dan deal apa saja yang dilakukan beliau-beliau itu," kata Gandung Pardiman.
Rabu, 9 Maret 2011, 13:55 WIB

Akhirnya, posisi Partai Golongan Karya (Golkar) akan tetap berada dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk periode 2009-2014. Kepastian ini didasarkan atas hasil pertemuan antara Presiden dari Partai Demokrat itu dan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Namun ternyata itu belum selesai. Tidak semua petinggi partai berlambang pohon beringin, terutama di daerah, sepakat dengan deal ketua umumnya. Salah satu yang sejak awal menolak Partai Golkar tetap berada dalam koalisi ialah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Yogyakarta, Gandung Pardiman.

“Saya akan meminta penjelasan kepada Pak Ical (Aburizal). Mengapa ada deal tetap dikoalisi? Alasannya apa dan deal apa saja yang dilakukan beliau-beliau itu. Ini perlu ada kejelasan,” kata Gandung kepada VIVAnews.com, Rabu, 9 Maret 2011.

Bilamana alasan Aburizal mempertahankan koalisi karena ada koreksi atas 11 kesepakatan partai koalisi, Gandung kembali mempertanyakan, apakah hasil koreksinya akan menjamin adanya hak politik bagi Golkar untuk mengawasi pemerintah atau tetap seperti saat ini yang dia nilai hanya menimbulkan kerugian politik anggota koalisi.

Gandung tidak ingin terjadi lagi kasus seperti saat pengambilan keputusan Angket Mafia Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat. Saat itu, Fraksi Golkar mendukung angket. Sementara Fraksi Demokrat dan sejumlah fraksi lainnya menolak.

“Karena kami (fraksi) waktu berbeda pandangan, kemudian dianggap mbalelo. Ini bagaimana? Kalau hak politik kita serahkan total, apa artinya jadi partai kalau begitu. Tidak ada hak bagi partai untuk mengawasi,” kata Gandung.

Kejelasan terhadap koreksi kesepakatan koalisi itu penting, karena menurut Gandung, akan terkait juga dengan sikap partai terhadap status Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini masih dibahas di DPR.

“Sikap kami (Golkar di Yogyakarta) kan mendukung penetapan, sedangkan Demokrat mendukung pemilihan. Nah, kalau kami tetap pada posisi penetapan, apakah itu nanti akan dianggap mbalelo lagi,” kata Gandung. “Ini kan repot. Nanti kalau kami sampai berubah sikap, wah, kami bisa dibantai rakyat.”

Oleh karena itu, agar masalah ini tidak berlatur-larut, dalam waktu dekat Gandung akan berkomunikasi dengan Aburizal untuk mendapatkan rincian penjelasan atas kesepakatan dengan Presiden Yudhoyono.

Sikap Gandung agar Golkar keluar dari koalisi ini sebelumnya juga disampaikan dalam rapat konsultasi di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 8 Maret 2011. Saat itu, kata Gandung, mayoritas DPD juga sepakat dengan sikap Yogyakarta.

Tapi, ada juga DPD yang menginginkan Golkar tetap bertahan di koalisi. Jumlahnya, kata Gandung, kurang dari lima daerah. “Sementara lainnya, menyerahkan keputusan pada Pak Ical.”




PAN Usul 5 Pakta Politik Baru untuk Koalisi
Pertama, perlu dirumuskan mekanisme pengambilan keputusan di Setgab. Empat lagi?
Rabu, 9 Maret 2011, 13:58 WIB

Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak agar pakta politik koalisi segera direvisi dengan memasukkan lima kesepakatan baru. "Perlu segera dirumuskan pakta politik yang lebih kongkrit agar ada kesetaraan dalam Sekretariat Gabungan dan tidak terulang perlawanan internal koalisi," kata Ketua PAN Bima Arya Sugiarto kepada VIVAnews, Rabu, 9 Maret 2011.

Pertama, kata Bima, sikap politik koalisi dirumuskan di Setgab secara demokratis. Untuk itu, mekanisme pembuatan keputusan di Setgab perlu dirumuskan. "Dibuka ruang perdebatan, namun hasilnya harus mengikat setiap anggota koalisi baik di pemerintah maupun parlemen. Koalisi jangan hanya jadi power sharing tapi harus jadi idea sharing," kata Bima.

Kedua, koalisi harus menyepakati dan mengumumkan program tahunan. Misalnya, rancangan undang-undang yang ditargetkan, program-program prioritas pemerintah, maupun isu-isu strategis lainnya.

Ketiga, perlu diatur beberapa jenis pertemuan yang melibatkan pimpinan partai dan anggota DPR pada jenjang yang berbeda. Ini dimaksudkan supaya arus informasi tidak selalu instruktif (top-down), namun bisa juga aspiratif (bottom-up). Dalam setiap rapat pengambilan keputusan berkaitan sikap Setgab, partai anggota koalisi harus diwakili langsung oleh ketua umum partai atau ketua fraksi.

"Yang keempat, pernyataan resmi Setgab diatur melalui juru bicara yang disepakati bersama," kata Bima.

Dan terakhir, yang kelima, pakta politik itu harus bersifat mengikat. Jika ada kesepakatan yang dilanggar, partai anggota koalisi harus mengundurkan diri dan bersedia keluar.

Rabu kemarin, 9 Maret 2011, soal perbaikan pakta politik koalisi ini telah dibahas dalam pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, pertemuan kedua tokoh politik itu menyepakati untuk merevisi 11 butir kesepakatan koalisi.

MEGAWATI YANG KOKOH : GAGALKAN RESHUFFLE KABINET

JAMBI EKSPRES:




Komunikasi SBY-Puan untuk Cairkan Suasana
Sesuai hasil kongres, PDI Perjuangan tetap di luar Pemerintahan
Rabu, 9 Maret 2011, 16:42 WIB

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan tetap pada keputusan kongres PDIP untuk berada diluar pemerintahan atau oposisi. Adapun komunikasi yang dibangun kader PDI Perjuangan selama ini merupakan upaya mencairkan hubungan antara PDIP dengan Partai Demokrat.

"Komunikasi yang dilakukan Pak Taufiq (Kiemas) dan Mbak Puan (Maharani) bagian dari mencairkan kebekuan yang selama ini terjadi antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, atau Pak SBY," kata politisi PDI Perjuangan Pramono Anung saat ditemui di Mega Institute, Jakarta, Rabu, 9 Maret 2011.

Politisi yang juga Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan komitmen PDIP untuk berada di luar pemerintahan telah jelas. Keputusan kongres yang menjadi garis haluan partai dan menjadi pegangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Keputusan kongres partai sudah jelas menjadi pegangan Bu Mega, dan yang hanya bisa melakukan perubahan ialah Ibu Mega. Karena memang kewenangan itu ada pada beliau," ujar Pramono.

Meski demikian, PDI Perjuangan tidak ingin selalu diposisikan berhadap-hadapan dengan pemerintah.

"Karena tidak semua persoalan kita berbeda dengan pemerintah. Hal-hal menyangkut kesejahteraan masyarakat dan kebaikan bangsa tentunya kita bisa bersama, tetapi untuk hal yang perlu adanya keseimbangan PDIP memang mengambil sikap seperti itu," tutur Pramono.

Jadi, Kapan PDIP mengambil sikap resmi atas pinangan Partai Demokrat? "Sikap Bu Mega yang terakhir kan disampaikan pada pidato beliau saat memperingati HUT partai, 10 januari lalu. Sikap itu masih ada sama beliau," tegas mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

"Gagal Bujuk PDIP, SBY Rujuk ke Pacar Lama"
"Karena tawaran ke PDIP tidak disambut, kembali ke pacar lama," ujar Bambang Soesatyo
Rabu, 9 Maret 2011, 14:23 WIB

Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah tidak percaya diri melepas Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini, kata Bambang, karena SBY gagal melobi PDIP, sehingga memilih rujuk dengan pacar lama.

"Lagi-lagi pemerintah tidak percaya diri kalau tidak merangkul Golkar, merangkul PKS, atau mempertahankan koalisi," katanya dalam dialog kenegaraan DPD, Rabu 9 Maret 2011.

Menurutnya, ini bisa dipahami karena SBY memerintah tinggal 3,5 tahun lagi, maka merangkul semua yang berpotensi menjadi ancaman. "Karena tawaran ke PDIP tidak disambut, kembali ke pacar lama," ujarnya.

Bambang menceritakan, pertemuan Presiden SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyepakati Golkar tetap dikoalisi. "Itu artinya desakan Partai Demokrat agar Partai Golkar keluar koalisi menjadi angin lalu," ujarnya.

Menurutnya, pertemuan empat mata itu berlangsung selama 1 jam di Wisma Negara. Dalam pertemuan itu sama sekali tidak bicara soal kabinet atau reshuffle. Pertemuan lebih membahas masalah prinsip tentang hubungan koalisi dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Kalau pertemuan itu tidak menemukan kesepakatan, maka Golkar berada di luar koalisi. Namun karena telah terjadi kesepakatan dengan presiden tentang peran dan kedudukan anggota koalisi untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat tanpa pemaksaan kehendak untuk melanggengkan kekuasaan, maka Golkar tetap dalam koalisi," katanya. "Di parlemen Golkar akan tetap kritis pada pemerintah."

Bambang melanjutkan, akan ada perjanjian baru nanti yang akan dibuat. Namun, tetap menjamin adanya ruang perbedaan pendapat. "Sikap kritis dilakukan semata-mata demi kesejahteraan rakyat, ekonomi kuat, demokrasi yang sehat dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi," ujarnya.

Bambang memprediksi, PKS juga akan dipertahankan. Dia mendapat sinyal Gerindra urung masuk. "Gerindra mintanya kebanyakan, Menteri pertanian dan BUMN pasti tidak akan dikasih," katanya.

Dengan gagalnya merangkul Gerindra itulah, PKS aman di dalam koalisi. "Untuk menyelamatkan muka, mungkin reshuffle akan dilakukan. Paling penggeseran saja, kuota masing-masing koalisi tetap," katanya.

Ustad Hilmi-PKS: Momen Reshuffle Sudah Lewat
Rabu, 9 Maret 2011, 17:28 WIB


Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin

Pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin atau yang akrab disapa Ustad Hilmi memperkuat pernyataan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq. Bahwa hingga kini, PKS belum diundang untuk bertemu Presiden guna membas kelangsungan koalisi. Hilmi bahkan mengatakan, momen perombakan kabinet sudah lewat.

"Momentumnya sudah lewat. Sudahlah, jangan membuat rakyat terbebani," kata Ustad Hilmi kepada wartawan, Rabu, 9 Maret 2011.

Menurut Hilmi, posisi PKS hingga kini adalah berkomitmen untuk menopang koalisi pemerintahan SBY. Tetapi, katanya lagi, semua sangat bergantung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Yang berhak mengeluarkan atau tidak itu Pak Presiden," ujar Hilmi.

Bagi PKS sendiri, semua terlihat baik-baik saja, tidak ada masalah pelik yang dirasakan membelit.

Hilmi juga menegaskan, PKS hanya memperhatikan pernyataan-pernyataan yang langsung dikeluarkan Presiden SBY selaku Ketua Sekretariat Gabungan Koalisi dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. "Suara di luar SBY tidak kami perhatikan," dia menegaskan.

Maka itu, PKS sudah meminta empat menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk fokus bekerja dan tidak terbebani isu perombakan kabinet. "Kami sudah sampaikan kepada menteri-menteri (PKS) agar jangan terganggu oleh statement-statement orang lain."

Hingga kini, dari semua partai anggota koalisi, hanya PKS yang belum bertemu Presiden SBY. Pertemuan terakhir berlangsung antara SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, kemarin di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan.


"Prabowo Tertawa Gerindra Tak Masuk Koalisi"
"Ada orang yang lagi berkuasa karena kepepet gunakan jurus mabuk."
Rabu, 9 Maret 2011, 17:52 WIB

Isu format ulang koalisi mulai berbalik arah. Formasi partai pendukung pemerintah tampaknya tak akan ada perubahan. PDIP dan Gerindra tidak jadi masuk. Bagaimana tanggapan Gerindra?

Politisi Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan partainya tak kecewa. Dia mengungkapkan, sebagai partai baru, Gerindra masih miskin pengalaman. Gonjang-ganjing itu menurutnya justru memperkaya pengalaman berpolitik praktis.

"Nggak ada yang kecewa," kata Desmond. "Pak Prabowo (Ketua Dewan Pembina Gerindra) malah ketawa begitu dengar kabar itu," katanya kepada wartawan DPR, Rabu, 9 Maret 2011.

Desmond mengungkapkan, posisi partainya pasif, yakni ditawari kemudian merespons. "Kami diajak ke dalam akan menjalankan paham kami, ekonomi kerakyatan. Mau nggak pemerintah mengikuti pro-rakyat," katanya.

Menurutnya, partainya mengajukan portofolio yang bisa dikerjakan konkrit bila bergabung dalam pemerintahan, yaitu sektor BUMN dan pertanian. Menurutnya, partainya memiliki fokus pembenahan dua sektor yang selama ini dikritik partainya berkiblat pada ekonomi neoliberal.

Nah, atas dua permintaan itu, sejumlah pihak menilai Gerindra meminta kebanyakan, atau ketinggian dari porsi yang ditawarkan. "Kalau nggak dikasih bukan urusan kami," ujarnya.

Desmond melanjutkan, sejak awal pihaknya mencium gelagat partainya dijadikan alat menekan partai lain oleh Demokrat. Partainya tak mau frontal menolak ketika diberikan tawaran.

"Kalau menurut saya sih, gaya saja, antara Presiden dan petinggi Demokrat seringkali berbeda. Di Gerindra, siapapun sama. Kami berpikir, apa mungkin ada reshuffle. Jadi saat ditawari tidak kelihatan frontal menolak, kami ajukan portofolio itu," katanya.

Desmond membantah partainya dilanda euforia mendapat tawaran masuk kabinet. "Kami sejak awal, selalu bicara apa adanya. Apa kami euforia anda bisa nilai," katanya.

Merasa dipermainkan? "Ini ada yang pintar dan bodoh yang jadi soal. Ada orang yang lagi berkuasa karena kepepet gunakan jurus mabuk, dan Gerindra baca ini sebagai orang mabuk," ujarnya.

PRABOWO: PENGUASA GUNAKAN JURUS DEWA MABUK

JAMBI EKSPRES:




"Prabowo Tertawa Gerindra Tak Masuk Koalisi"
"Ada orang yang lagi berkuasa karena kepepet gunakan jurus mabuk."
Rabu, 9 Maret 2011, 17:52 WIB

Isu format ulang koalisi mulai berbalik arah. Formasi partai pendukung pemerintah tampaknya tak akan ada perubahan. PDIP dan Gerindra tidak jadi masuk. Bagaimana tanggapan Gerindra?

Politisi Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan partainya tak kecewa. Dia mengungkapkan, sebagai partai baru, Gerindra masih miskin pengalaman. Gonjang-ganjing itu menurutnya justru memperkaya pengalaman berpolitik praktis.

"Nggak ada yang kecewa," kata Desmond. "Pak Prabowo (Ketua Dewan Pembina Gerindra) malah ketawa begitu dengar kabar itu," katanya kepada wartawan DPR, Rabu, 9 Maret 2011.

Desmond mengungkapkan, posisi partainya pasif, yakni ditawari kemudian merespons. "Kami diajak ke dalam akan menjalankan paham kami, ekonomi kerakyatan. Mau nggak pemerintah mengikuti pro-rakyat," katanya.

Menurutnya, partainya mengajukan portofolio yang bisa dikerjakan konkrit bila bergabung dalam pemerintahan, yaitu sektor BUMN dan pertanian. Menurutnya, partainya memiliki fokus pembenahan dua sektor yang selama ini dikritik partainya berkiblat pada ekonomi neoliberal.

Nah, atas dua permintaan itu, sejumlah pihak menilai Gerindra meminta kebanyakan, atau ketinggian dari porsi yang ditawarkan. "Kalau nggak dikasih bukan urusan kami," ujarnya.

Desmond melanjutkan, sejak awal pihaknya mencium gelagat partainya dijadikan alat menekan partai lain oleh Demokrat. Partainya tak mau frontal menolak ketika diberikan tawaran.

"Kalau menurut saya sih, gaya saja, antara Presiden dan petinggi Demokrat seringkali berbeda. Di Gerindra, siapapun sama. Kami berpikir, apa mungkin ada reshuffle. Jadi saat ditawari tidak kelihatan frontal menolak, kami ajukan portofolio itu," katanya.

Desmond membantah partainya dilanda euforia mendapat tawaran masuk kabinet. "Kami sejak awal, selalu bicara apa adanya. Apa kami euforia anda bisa nilai," katanya.

Merasa dipermainkan? "Ini ada yang pintar dan bodoh yang jadi soal. Ada orang yang lagi berkuasa karena kepepet gunakan jurus mabuk, dan Gerindra baca ini sebagai orang mabuk," ujarnya.

AKHIRNYA RESHUFFLE ITU GAGAL DI LAKSANAKAN

JAMBI EKSPRES:

Sudi: Tak Ada Reshuffle Dalam Waktu Dekat Reshuffle tidak memiliki keterkaitan langsung dengan isu koalisi.



Sudi Silalahi
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengungkapkan belum adanya niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan kabinet.

"Presiden sekali lagi belum pernah menyampaikan dalam waktu dekat akan melakukan reshuffle," kata Sudi Silalahi di Kantor Presiden, Rabu, 8 Maret 2011.

Jika ada perombakan kabinet, Sudi melanjutkan, Presiden akan melakukannya berdasarkan evaluasi kinerja dan pakta integritas. Perombakan juga tidak terkait dengan adanya keretakan koalisi menyusul perbedaan sikap Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera yang mendukung Hak Angket Mafia Perpajakan.

"(Perombakan kabinet) Tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan yang ramai dibicarakan sekarang ini (koalisi partai)," ujar Sudi.

Sudi kemudian mengatakan, penjelasan mengenai SBY belum akan melakukan perombakan kabinet agar menteri-menteri tidak terpengaruh isu terkait situasi politik. "Bisa saja yang bersangkutan sangat terpengaruh dengan isu-isu yang berkaitan dengan reshuffle," jelasnya.

Sudi juga menilai, anggota di kabinet masih memiliki waktu 3,5 tahun hingga akhir Pemerintahan SBY - Boediono untuk memperbaiki kinerjanya. "Tapi kalau tidak ada indikasi bisa memperbaiki kinerja, barangkali tiba saat pergantian," ujar Sudi.