Laman

Kamis, 10 Maret 2011

LOBI ICAL BAKRI MASUK KE KUPING SBY DAERAH GERAH

JAMBI EKSPRES:


Golkar Yogya Pertanyakan Deal Ical - SBY
"Alasannya apa dan deal apa saja yang dilakukan beliau-beliau itu," kata Gandung Pardiman.
Rabu, 9 Maret 2011, 13:55 WIB

Akhirnya, posisi Partai Golongan Karya (Golkar) akan tetap berada dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk periode 2009-2014. Kepastian ini didasarkan atas hasil pertemuan antara Presiden dari Partai Demokrat itu dan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Namun ternyata itu belum selesai. Tidak semua petinggi partai berlambang pohon beringin, terutama di daerah, sepakat dengan deal ketua umumnya. Salah satu yang sejak awal menolak Partai Golkar tetap berada dalam koalisi ialah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Yogyakarta, Gandung Pardiman.

“Saya akan meminta penjelasan kepada Pak Ical (Aburizal). Mengapa ada deal tetap dikoalisi? Alasannya apa dan deal apa saja yang dilakukan beliau-beliau itu. Ini perlu ada kejelasan,” kata Gandung kepada VIVAnews.com, Rabu, 9 Maret 2011.

Bilamana alasan Aburizal mempertahankan koalisi karena ada koreksi atas 11 kesepakatan partai koalisi, Gandung kembali mempertanyakan, apakah hasil koreksinya akan menjamin adanya hak politik bagi Golkar untuk mengawasi pemerintah atau tetap seperti saat ini yang dia nilai hanya menimbulkan kerugian politik anggota koalisi.

Gandung tidak ingin terjadi lagi kasus seperti saat pengambilan keputusan Angket Mafia Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat. Saat itu, Fraksi Golkar mendukung angket. Sementara Fraksi Demokrat dan sejumlah fraksi lainnya menolak.

“Karena kami (fraksi) waktu berbeda pandangan, kemudian dianggap mbalelo. Ini bagaimana? Kalau hak politik kita serahkan total, apa artinya jadi partai kalau begitu. Tidak ada hak bagi partai untuk mengawasi,” kata Gandung.

Kejelasan terhadap koreksi kesepakatan koalisi itu penting, karena menurut Gandung, akan terkait juga dengan sikap partai terhadap status Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini masih dibahas di DPR.

“Sikap kami (Golkar di Yogyakarta) kan mendukung penetapan, sedangkan Demokrat mendukung pemilihan. Nah, kalau kami tetap pada posisi penetapan, apakah itu nanti akan dianggap mbalelo lagi,” kata Gandung. “Ini kan repot. Nanti kalau kami sampai berubah sikap, wah, kami bisa dibantai rakyat.”

Oleh karena itu, agar masalah ini tidak berlatur-larut, dalam waktu dekat Gandung akan berkomunikasi dengan Aburizal untuk mendapatkan rincian penjelasan atas kesepakatan dengan Presiden Yudhoyono.

Sikap Gandung agar Golkar keluar dari koalisi ini sebelumnya juga disampaikan dalam rapat konsultasi di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 8 Maret 2011. Saat itu, kata Gandung, mayoritas DPD juga sepakat dengan sikap Yogyakarta.

Tapi, ada juga DPD yang menginginkan Golkar tetap bertahan di koalisi. Jumlahnya, kata Gandung, kurang dari lima daerah. “Sementara lainnya, menyerahkan keputusan pada Pak Ical.”




PAN Usul 5 Pakta Politik Baru untuk Koalisi
Pertama, perlu dirumuskan mekanisme pengambilan keputusan di Setgab. Empat lagi?
Rabu, 9 Maret 2011, 13:58 WIB

Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak agar pakta politik koalisi segera direvisi dengan memasukkan lima kesepakatan baru. "Perlu segera dirumuskan pakta politik yang lebih kongkrit agar ada kesetaraan dalam Sekretariat Gabungan dan tidak terulang perlawanan internal koalisi," kata Ketua PAN Bima Arya Sugiarto kepada VIVAnews, Rabu, 9 Maret 2011.

Pertama, kata Bima, sikap politik koalisi dirumuskan di Setgab secara demokratis. Untuk itu, mekanisme pembuatan keputusan di Setgab perlu dirumuskan. "Dibuka ruang perdebatan, namun hasilnya harus mengikat setiap anggota koalisi baik di pemerintah maupun parlemen. Koalisi jangan hanya jadi power sharing tapi harus jadi idea sharing," kata Bima.

Kedua, koalisi harus menyepakati dan mengumumkan program tahunan. Misalnya, rancangan undang-undang yang ditargetkan, program-program prioritas pemerintah, maupun isu-isu strategis lainnya.

Ketiga, perlu diatur beberapa jenis pertemuan yang melibatkan pimpinan partai dan anggota DPR pada jenjang yang berbeda. Ini dimaksudkan supaya arus informasi tidak selalu instruktif (top-down), namun bisa juga aspiratif (bottom-up). Dalam setiap rapat pengambilan keputusan berkaitan sikap Setgab, partai anggota koalisi harus diwakili langsung oleh ketua umum partai atau ketua fraksi.

"Yang keempat, pernyataan resmi Setgab diatur melalui juru bicara yang disepakati bersama," kata Bima.

Dan terakhir, yang kelima, pakta politik itu harus bersifat mengikat. Jika ada kesepakatan yang dilanggar, partai anggota koalisi harus mengundurkan diri dan bersedia keluar.

Rabu kemarin, 9 Maret 2011, soal perbaikan pakta politik koalisi ini telah dibahas dalam pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, pertemuan kedua tokoh politik itu menyepakati untuk merevisi 11 butir kesepakatan koalisi.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar