Laman

Kamis, 10 Maret 2011

RESHUFFLE GAGAL PPP MERADANG ISTANA DI TUDUH NGISAP JEMPOL HE...HE...HE...HE.....

JAMBI EKSPRES:


i

PPP: Reshuffle Hanya Isapan Jempol
"Sebaiknya Istana dan Partai Demokrat tidak lagi melontarkan sinyal yang misleading."
Rabu, 9 Maret 2011, 11:09 WIB



Rapat Paripurna Kabinet Indonesia Bersatu II perdana
Partai Persatuan Pembangunan berpendapat perombakan atau reshuffle kabinet hanya isapan jempol semata. Indikasinya, kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP, M Romahurmuziy, adalah pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

"Meyakinkan saya bahwa isu reshuffle adalah isapan jempol belaka. Orang-orang, termasuk fungsionaris seluruh parpol, yang selama ini bersilang-sengkarut soal reshuffle akan kecewa," kata Romy secara tertulis ke VIVAnews, Rabu 9 Maret 2011.

Romy meyakini, perombakan kabinet tidak akan pernah ada, karena itu hanya reaksi berlebihan publik terhadap pernyataan Presiden yang terbangun sejak terpilih kembali pada 2009 lalu. "Kemudian sejak penyerahan rapor UKP4 [Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan], bahkan pasca paripurna Hak Angket Pajak yang semakin menjadi-jadi," katanya.

"Tentu jika tidak adanya reshuffle ini menjadi keputusan akhir presiden, sebaiknya Istana dan khususnya Partai Demokrat tidak lagi melontarkan sinyal-sinyal yang misleading agar bangsa ini energinya tidak terjebak pada polemik yang kontraproduktif," kata Romy.

Lebih baik, kata Romy, sekarang berdiskusi soal kesejahteraan. Misalnya, soal harga minyak yang terus naik, lifting minyak yang terus turun, angka kemiskinan yang masih tinggi dan lain-lain. "Tidak boleh lagi ada tipuan politik, karena biaya energinya sangat besar," katanya.

Pertemuan SBY dan Aburizal kemarin memang membahas koalisi. Akan ada perbaikan butir-butir kesepakatan koalisi. Namun, Aburizal menyatakan, pertemuan empat matanya dengan Presiden tidak membahas soal perombakan kabinet.




Pengamat: Golkar Tetap di Koalisi, PKS Juga
PKS lebih dulu berjuang untuk koalisi. Jadi aneh jika PKS dikeluarkan, Golkar masih ada
Rabu, 9 Maret 2011, 11:47 WIB

Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Selasa kemarin menegaskan Golkar masih berada dalam koalisi. Jika Golkar masih dalam koalisi, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyatakan, Partai Keadilan Sejahtera juga masih akan berada di koalisi.

Menurut Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia itu, jika Golkar saja tidak dihukum, berarti PKS juga tak akan menerima sanksi dikeluarkan dari koalisi. Jika PKS dikeluarkan, sementara Golkar dipertahankan, SBY akan kesulitan menjelaskan rasionalisasinya, ujar Burhan.

Secara historis, PKS lebih dulu bergabung dan berkontribusi terhadap koalisi. Sementara Golkar baru masuk belakangan. "Intinya, jika Golkar on, ada kemungkinan besar PKS on," kata Burhan saat dihubungi VIVAnews, Rabu 9 Maret 2011.

Sementara itu, Burhan berpendapat nasib Gerindra sepertinya akan tergantung dengan status PKS. "Gerindra akan masuk jika PKS keluar," katanya.

Karena itu, Burhan berpendapat, reshuffle tidak akan dilakukan. "SBY memberikan kesan bahwa Presiden ingin menyenangkan semua orang," katanya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy juga menilai reshuffle hanya isapan jempol. Justru Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad yang notabene kader Golkar menyatakan akan ada reshuffle dalam kurun dua minggu ke depan.


PPP Peringatkan Partai Koalisi
"Kami minta Presiden segera menuntaskan persoalan ini," kata Sekjen PPP.
Rabu, 9 Maret 2011, 08:40 WIB
Siswanto
Politisi PPP Irgan Chairul Mahfiz, Lukman Hakim Saifudin & Suryadharma Ali


Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Irgan Chairul Mahfidz, mengingatkan partai politik agar tidak terjebak pada persoalan koalisi dan isu perombakan kabinet. Dia khawatir, bila hanya fokus soal itu, tanggung jawab utama pemerintahan yang didukung partai koalisi akan terabaikan.

“Kita berharap betul masalah kemitraan di koalisi ini bisa betul-betul cepat diselesaikan. Dengan demikian kita bisa mengerjakan banyak hal lainnya lagi,” kata Irgan, Rabu, 9 Maret 2011.

Irgan menekankan kepada semua partai bahwa saat ini, banyak kasus-kasus besar, seperti mafia perpajakan yang belum tuntas dan perlu segera diselesaikan. Selain itu, perekonomian nasional juga belum bergerak secara baik, konflik masih terjadi di berbagai daerah, dan banyak pembangunan yang belum selesai.

PPP sebagai anggota koalisi, kata Irgan, tidak bermaksud mengecilkan masalah koalisi dan isu perombakan kabinet. Namun, Irgan khawatir bila perhatian partai hanya dicurahkan untuk soal itu, tanggung jawab utama pada masyarakat malah ternafikan.

“Jadi, kami minta Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk segera menuntaskan persoalan ini. Ajak partai berkomunikasi, termasuk PKS dan partai lainnya supaya masalahnya tidak mengambang.”

Selain berkomunikasi dengan partai, Irgan setuju gagasan untuk memperbarui kontrak kesepakatan bersama antar partai koalisi.

“Selama ini ada 11 kesepakatan. Ini harus review mengenai bagaimana pola komunikasinya, manajemennya, targetnya seperti apa,” kata Irgan. “Lalu, level mana partai bisa beda, level mana yang tidak bisa berbeda. Itu harus jelas, sehingga kita bisa tanggung renteng bila menyelesaikan masalah.”

Isu perombakan kabinet mencuat tak lama sesudah Angket Mafia Perpajakan kandas di DPR. 1 Maret 2011 lalu, Presiden menegaskan akan menata ulang koalisi. Presiden juga menyebut ada satu atau dua partai koalisi yang melanggar komitmen.

Bagi Presiden, koalisi bukan hanya di eksekutif tapi juga di bidang legislatif. "Ini tertulis, tersurat, bukan hanya tersirat dalam nota kesepahaman yang kami tanda tangani," kata Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers di Kantor Presiden, kala itu.

Pernyataan Presiden itu kemudian yang ditafsirkan sebagai isyarat perombakan kabinet. Tafsir itu menguat setelah sejumlah politisi Demokrat ramai memberi pernyataan tentang partai politik yang mungkin terpental dari kabinet dan partai di luar koalisi yang mungkin masuk kabinet.



Dilema SBY Menyisihkan PKS
"Jika negosiasi dengan PDIP dan Gerindra gagal, SBY bisa terjerat 'choice of no choice'"
Selasa, 8 Maret 2011, 22:32 WIB

SBY diapit Presiden PKS Luthfi Hasan (kiri) dan Hilmi Aminuddin

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan telah berkomunikasi dengan Partai Demokrat soal format ulang koalisi yang berimbas pada perombakan kabinet.

"Tapi ya nantilah, ini kan belum apa-apa. Presiden belum mengumumkan apa-apa. Jadi jangan mendahului," kata Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informasi yang juga mantan Presiden PKS, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 8 Maret 2011.

Tifatul enggan memberikan keterangan terkait pertemuan dengan Demokrat itu. Hingga Selasa siang, hanya PKS dan Golkar dari anggota koalisi yang diketahui belum bertemu SBY. Golkar sudah ada kepastian, Selasa petang, Ketua Umum Aburizal Bakrie menemui SBY.

Apakah PKS diam-diam sudah bertemu SBY? Menurut Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, komunikasi antara PKS dan SBY dilakukan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. Mustafa tetap tak bersedia menjawab pertanyaan. "Kami hormati, karena Ustaz Hilmi yang komunikasi dengan SBY," kata Mustafa di gedung DPR, Jakarta.

Dia hanya menjelaskan, hasil pertemuan petinggi PKS bersama Hilmi Aminuddin di Lembang, Bandung, pada Kamis malam 3 Maret 2011 lalu, adalah cerminan sikap PKS soal isu ini. "Dan itu menjadi arahan tentang nasib koalisi bagi PKS."

Jadi hingga saat ini, posisi PKS, masih menunggu SBY. "Beliau (SBY) seorang negarawan, ahli strategi, tahu sejarah. Bangun koalisi tak mudah. Beliau dengan PKS sudah bekerjasama sejak periode sebelum ini," ujar Mustafa.

Mustafa menilai, mungkin saja SBY sedang refleksi. Sedang melakukan perenungan tajam. Karena bangsa ini akan menghadapi masalah berat. "Gejolak politik dunia, kenaikan BBM, koordinasi kementerian belum bagus. Wacana berkembang bukan dari Pak SBY, lebih ke wacana normatif," kata dia.

Bola panas

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Bidang Informasi, Mahfudz Siddiq, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada dalam satu dilema terkait koalisi. "SBY bak mendapat bola panas", kata Mahfudz.

"Elite Partai Demokrat sudah melempar bola panas ke Presiden yang 'dipaksa' mengambil keputusan berat serta berisiko politik besar," kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Dilema dihadapi SBY adalah, jika melakukan reshuffle maka pertimbangannya harus berdasarkan kinerja sehingga bukan kader PKS dan Golkar saja yang akan terkena.

Kemudian, "Jika gara-gara (mendukung usulan) Angket, maka bisa dipastikan Presiden SBY akan kehilangan dua partai pendukungnya di koalisi. Risiko yang terlalu berbahaya," kata Mahfudz. Jika PKS dan Golkar disisihkan dari koalisi, muncul pula persoalan baru yakni harus mencari mitra koalisi baru untuk menyeimbangkan kekuatan di parlemen.

Tawaran politik ke PDIP dan Gerindra agar bergabung dalam koalisi pun, menurut Mahfudz, juga bukan suatu perkara mudah. PDIP dan Gerindra tentu akan meminta kompensasi besar jika diajak masuk koalisi. Kompensasi ini pun belum tentu mengamankan dukungan kedua partai ini.

"Akhirnya, jika negosiasi dengan PDIP dan Gerindra gagal, Presiden SBY terperangkap dalam choice of no choice," kata Mahfudz.

Kemungkinan lain, SBY bisa saja mengeluarkan PKS namun tetap menggandeng Golkar. Model format ulang seperti ini dikemukakan Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla pada Minggu lalu, bahwa "Semua menteri dari PKS akan dipangkas."

Menurut Mahfudz, ini mungkin saja. "Porsi suara koalisi masih cukup besar, namun kesulitannya adalah membuat penjelasan rasional atas pilihan ini," kata Mahfudz.

Karena itu, Mahfudz menilai, SBY terperangkap dalam blunder politik akibat sikap dan manuver politik sejumlah elite Partai Demokrat. "Mereka didorong oleh kemarahan sesaat, disisipi kepentingan tersembunyi, namun tidak mengkalkulasi implikasi serius yang harus ditanggung oleh Presiden SBY yang kadung sudah pidato di Istana akan mengambil keputusan politik soal koalisi," kata Mahfudz.

Bagus di luar koalisi?

Apa yang terjadi jika PKS tak lagi berada di Pemerintahan? Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan ada plus-minus tersendiri buat PKS.

Secara internal, kata Burhan, berada di luar pemerintahan akan mensolidkan mereka. "PKS akan mendapatkan dukungan penuh dari basis pemilih mereka," kata Burhan saat diwawancara VIVAnews, Senin 7 Maret 2011.

Burhan mendasarkan pendapatnya ini pada survei terakhir LSI pada Desember 2010 lalu. LSI menemukan pemilih PKS adalah terbanyak yang tak puas pada pemerintah dibanding partai-partai koalisi lainnya. "Bisa dikatakan, pemilih PKS paling kritis di antara partai-partai koalisi," kata Burhan.

"Itu sebabnya," kata Burhan, "PKS sering akrobatik. Tujuannya ya itu, menjaga basis massanya."

Namun, Burhan tak tahu apakah posisi 'oposisi' akan meningkatkan daya pikat elektoral PKS. Pengalaman PKS [saat itu Partai Keadilan] beroposisi selama dua tahun di masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri kurang memadai dijadikan rujukan pengalaman oposisi.

"Selama ini, magnet elektoral oposisi ini dipegang PDIP," kata Burhan. "Jika masyarakat tak puas dengan pemerintah, maka mereka memilih PDIP. Jika masyarakat puas, maka Partai Demokrat yang dipilih."

Namun yang pasti, jika memang PKS keluar dari pemerintah, momentum ini harus dimanfaatkan PKS menarik pemilih baru.

Minus jika keluar dari pemerintah, jelas Burhan, PKS bisa saja kesulitan mencari sumber daya finansial. Posisi di pemerintahan, kata Burhan, lebih membuka peluang bagi PKS mencari sumber daya keuangan di tengah sistem politik oligarkis, dan kapitalistik ini. "Artinya, jika mereka beroposisi, PKS harus kreatif mencari sumber pendanaan alternatif," kata Burhan.

Dan apa pun pilihan PKS, kader-kader PKS sudah siap beroposisi. Hari Minggu lalu, DPP PKS sudah bertemu pimpinan PKS daerah se-Jabodetabek. "Prinsipnya, mereka siap menerima apapun keputusan dan kebijakan DPP," kata Mahfudz Siddiq.


PDIP: Isu Reshuffle Gertakan Politik
Pramono yakin, perombakan kabinet yang dilakukan sifatnya hanya yang kecil-kecil saja.
Rabu, 9 Maret 2011, 11:50 WIB


Bagi Wakil Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy, isu perombakan kabinet atau reshuffle ibarat isapan jempol belaka. Sedangkan menurut mantan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung, isu perombakan kabinet hanya sekadar gertakan semata.

"Ini hanya jadi gertak-menggertak, ancam-mengancam, menakut-nakuti tapi akhirnya ya begini-begini saja," kata Pramono Anung di gedung DPR, Rabu 9 Maret 2011.

Menurut Pramono, gonjang-ganjing politik mengenai koalisi, dan reshuffle yang dipertontonkan menjadi hal kontraproduktif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Harusnya kan fokus pada bagaimana memperbaiki kesejahteraan masyarakat," ujar Wakil Ketua DPR ini.

Bagi Pramono, sekalipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya merombak menteri-menterinya, kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II juga tak akan efektif. Pramono yakin, perombakan kabinet dilakukan sifatnya hanya kecil-kecil saja.


Ustad Hilmi-PKS: Momen Reshuffle Sudah Lewat
"Suara di luar SBY tidak kami perhatikan," kata Hilmi Aminuddin.
Rabu, 9 Maret 2011, 17:28 WIB

Pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin atau yang akrab disapa Ustad Hilmi memperkuat pernyataan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq. Bahwa hingga kini, PKS belum diundang untuk bertemu Presiden guna membas kelangsungan koalisi. Hilmi bahkan mengatakan, momen perombakan kabinet sudah lewat.

"Momentumnya sudah lewat. Sudahlah, jangan membuat rakyat terbebani," kata Ustad Hilmi kepada wartawan, Rabu, 9 Maret 2011.

Menurut Hilmi, posisi PKS hingga kini adalah berkomitmen untuk menopang koalisi pemerintahan SBY. Tetapi, katanya lagi, semua sangat bergantung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Yang berhak mengeluarkan atau tidak itu Pak Presiden," ujar Hilmi.

Bagi PKS sendiri, semua terlihat baik-baik saja, tidak ada masalah pelik yang dirasakan membelit.

Hilmi juga menegaskan, PKS hanya memperhatikan pernyataan-pernyataan yang langsung dikeluarkan Presiden SBY selaku Ketua Sekretariat Gabungan Koalisi dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. "Suara di luar SBY tidak kami perhatikan," dia menegaskan.

Maka itu, PKS sudah meminta empat menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk fokus bekerja dan tidak terbebani isu perombakan kabinet. "Kami sudah sampaikan kepada menteri-menteri (PKS) agar jangan terganggu oleh statement-statement orang lain."

Hingga kini, dari semua partai anggota koalisi, hanya PKS yang belum bertemu Presiden SBY. Pertemuan terakhir berlangsung antara SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, kemarin di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan.
"Saya tidak melihat ada perubahan signifikan. Kalaupun ada, tidak memenuhi harapan publik sehingga ada harapan baru," kata Pramono.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy yakin, perombakan kabinet tak akan pernah ada, karena itu hanya reaksi berlebihan publik terhadap pernyataan Presiden yang terbangun sejak terpilih kembali pada 2009 lalu.

"Kemudian sejak penyerahan rapor UKP4 [Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan], bahkan pasca paripurna Hak Angket Pajak yang semakin menjadi-jadi," kata politisi yang disapa Romy ini.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar