Komunikasi SBY-Puan untuk Cairkan Suasana
Sesuai hasil kongres, PDI Perjuangan tetap di luar Pemerintahan
Rabu, 9 Maret 2011, 16:42 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan tetap pada keputusan kongres PDIP untuk berada diluar pemerintahan atau oposisi. Adapun komunikasi yang dibangun kader PDI Perjuangan selama ini merupakan upaya mencairkan hubungan antara PDIP dengan Partai Demokrat.
"Komunikasi yang dilakukan Pak Taufiq (Kiemas) dan Mbak Puan (Maharani) bagian dari mencairkan kebekuan yang selama ini terjadi antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, atau Pak SBY," kata politisi PDI Perjuangan Pramono Anung saat ditemui di Mega Institute, Jakarta, Rabu, 9 Maret 2011.
Politisi yang juga Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan komitmen PDIP untuk berada di luar pemerintahan telah jelas. Keputusan kongres yang menjadi garis haluan partai dan menjadi pegangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Keputusan kongres partai sudah jelas menjadi pegangan Bu Mega, dan yang hanya bisa melakukan perubahan ialah Ibu Mega. Karena memang kewenangan itu ada pada beliau," ujar Pramono.
Meski demikian, PDI Perjuangan tidak ingin selalu diposisikan berhadap-hadapan dengan pemerintah.
"Karena tidak semua persoalan kita berbeda dengan pemerintah. Hal-hal menyangkut kesejahteraan masyarakat dan kebaikan bangsa tentunya kita bisa bersama, tetapi untuk hal yang perlu adanya keseimbangan PDIP memang mengambil sikap seperti itu," tutur Pramono.
Jadi, Kapan PDIP mengambil sikap resmi atas pinangan Partai Demokrat? "Sikap Bu Mega yang terakhir kan disampaikan pada pidato beliau saat memperingati HUT partai, 10 januari lalu. Sikap itu masih ada sama beliau," tegas mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.
"Gagal Bujuk PDIP, SBY Rujuk ke Pacar Lama"
"Karena tawaran ke PDIP tidak disambut, kembali ke pacar lama," ujar Bambang Soesatyo
Rabu, 9 Maret 2011, 14:23 WIB
Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah tidak percaya diri melepas Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini, kata Bambang, karena SBY gagal melobi PDIP, sehingga memilih rujuk dengan pacar lama.
"Lagi-lagi pemerintah tidak percaya diri kalau tidak merangkul Golkar, merangkul PKS, atau mempertahankan koalisi," katanya dalam dialog kenegaraan DPD, Rabu 9 Maret 2011.
Menurutnya, ini bisa dipahami karena SBY memerintah tinggal 3,5 tahun lagi, maka merangkul semua yang berpotensi menjadi ancaman. "Karena tawaran ke PDIP tidak disambut, kembali ke pacar lama," ujarnya.
Bambang menceritakan, pertemuan Presiden SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyepakati Golkar tetap dikoalisi. "Itu artinya desakan Partai Demokrat agar Partai Golkar keluar koalisi menjadi angin lalu," ujarnya.
Menurutnya, pertemuan empat mata itu berlangsung selama 1 jam di Wisma Negara. Dalam pertemuan itu sama sekali tidak bicara soal kabinet atau reshuffle. Pertemuan lebih membahas masalah prinsip tentang hubungan koalisi dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
"Kalau pertemuan itu tidak menemukan kesepakatan, maka Golkar berada di luar koalisi. Namun karena telah terjadi kesepakatan dengan presiden tentang peran dan kedudukan anggota koalisi untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat tanpa pemaksaan kehendak untuk melanggengkan kekuasaan, maka Golkar tetap dalam koalisi," katanya. "Di parlemen Golkar akan tetap kritis pada pemerintah."
Bambang melanjutkan, akan ada perjanjian baru nanti yang akan dibuat. Namun, tetap menjamin adanya ruang perbedaan pendapat. "Sikap kritis dilakukan semata-mata demi kesejahteraan rakyat, ekonomi kuat, demokrasi yang sehat dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi," ujarnya.
Bambang memprediksi, PKS juga akan dipertahankan. Dia mendapat sinyal Gerindra urung masuk. "Gerindra mintanya kebanyakan, Menteri pertanian dan BUMN pasti tidak akan dikasih," katanya.
Dengan gagalnya merangkul Gerindra itulah, PKS aman di dalam koalisi. "Untuk menyelamatkan muka, mungkin reshuffle akan dilakukan. Paling penggeseran saja, kuota masing-masing koalisi tetap," katanya.
Ustad Hilmi-PKS: Momen Reshuffle Sudah Lewat
Rabu, 9 Maret 2011, 17:28 WIB
Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin
Pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin atau yang akrab disapa Ustad Hilmi memperkuat pernyataan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq. Bahwa hingga kini, PKS belum diundang untuk bertemu Presiden guna membas kelangsungan koalisi. Hilmi bahkan mengatakan, momen perombakan kabinet sudah lewat.
"Momentumnya sudah lewat. Sudahlah, jangan membuat rakyat terbebani," kata Ustad Hilmi kepada wartawan, Rabu, 9 Maret 2011.
Menurut Hilmi, posisi PKS hingga kini adalah berkomitmen untuk menopang koalisi pemerintahan SBY. Tetapi, katanya lagi, semua sangat bergantung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Yang berhak mengeluarkan atau tidak itu Pak Presiden," ujar Hilmi. Bagi PKS sendiri, semua terlihat baik-baik saja, tidak ada masalah pelik yang dirasakan membelit.
Hilmi juga menegaskan, PKS hanya memperhatikan pernyataan-pernyataan yang langsung dikeluarkan Presiden SBY selaku Ketua Sekretariat Gabungan Koalisi dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. "Suara di luar SBY tidak kami perhatikan," dia menegaskan.
Maka itu, PKS sudah meminta empat menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk fokus bekerja dan tidak terbebani isu perombakan kabinet. "Kami sudah sampaikan kepada menteri-menteri (PKS) agar jangan terganggu oleh statement-statement orang lain."
Hingga kini, dari semua partai anggota koalisi, hanya PKS yang belum bertemu Presiden SBY. Pertemuan terakhir berlangsung antara SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, kemarin di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan.
"Prabowo Tertawa Gerindra Tak Masuk Koalisi"
"Ada orang yang lagi berkuasa karena kepepet gunakan jurus mabuk."
Rabu, 9 Maret 2011, 17:52 WIB
Isu format ulang koalisi mulai berbalik arah. Formasi partai pendukung pemerintah tampaknya tak akan ada perubahan. PDIP dan Gerindra tidak jadi masuk. Bagaimana tanggapan Gerindra?
Politisi Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan partainya tak kecewa. Dia mengungkapkan, sebagai partai baru, Gerindra masih miskin pengalaman. Gonjang-ganjing itu menurutnya justru memperkaya pengalaman berpolitik praktis.
"Nggak ada yang kecewa," kata Desmond. "Pak Prabowo (Ketua Dewan Pembina Gerindra) malah ketawa begitu dengar kabar itu," katanya kepada wartawan DPR, Rabu, 9 Maret 2011.
Desmond mengungkapkan, posisi partainya pasif, yakni ditawari kemudian merespons. "Kami diajak ke dalam akan menjalankan paham kami, ekonomi kerakyatan. Mau nggak pemerintah mengikuti pro-rakyat," katanya.
Menurutnya, partainya mengajukan portofolio yang bisa dikerjakan konkrit bila bergabung dalam pemerintahan, yaitu sektor BUMN dan pertanian. Menurutnya, partainya memiliki fokus pembenahan dua sektor yang selama ini dikritik partainya berkiblat pada ekonomi neoliberal.
Nah, atas dua permintaan itu, sejumlah pihak menilai Gerindra meminta kebanyakan, atau ketinggian dari porsi yang ditawarkan. "Kalau nggak dikasih bukan urusan kami," ujarnya.
Desmond melanjutkan, sejak awal pihaknya mencium gelagat partainya dijadikan alat menekan partai lain oleh Demokrat. Partainya tak mau frontal menolak ketika diberikan tawaran.
"Kalau menurut saya sih, gaya saja, antara Presiden dan petinggi Demokrat seringkali berbeda. Di Gerindra, siapapun sama. Kami berpikir, apa mungkin ada reshuffle. Jadi saat ditawari tidak kelihatan frontal menolak, kami ajukan portofolio itu," katanya.
Desmond membantah partainya dilanda euforia mendapat tawaran masuk kabinet. "Kami sejak awal, selalu bicara apa adanya. Apa kami euforia anda bisa nilai," katanya.
Merasa dipermainkan? "Ini ada yang pintar dan bodoh yang jadi soal. Ada orang yang lagi berkuasa karena kepepet gunakan jurus mabuk, dan Gerindra baca ini sebagai orang mabuk," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar