JAMBI EKSPRES:
Kabinet
Sudi: Ada Menteri yang Dapat Nilai Merah
Rabu, 12 Januari 2011 | 18:02 WIB
Mensesneg Sudi Silalahi
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima hasil evaluasi capaian program kerja 47 kementerian dan lembaga negara dari Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Rabu (12/1/2010) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dikatakan Sudi, ada kementerian/lembaga negara yang mendapatkan nilai merah. "Ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil. Ada yang sukses betul, dan ada yang tidak sukses. Itu semua sudah di tangan Bapak Presiden," kata Sudi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.
Selanjutnya, Presiden akan memberikan hasil evaluasi tersebut pada sidang kabinet. "Presiden akan menyampaikan hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan sebagainya," sambung Sudi.
Sebelumnya, Kuntoro mengatakan, hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden pada Rabu malam ini. Ia mengungkapkan, ada kementerian yang mendapatkan nilai merah. Namun, ia mengaku tak ingat kementerian mana saja yang mendapatkan nilai merah.
Perombakan Kabinet
Patrialis "Curhat" soal "Reshuffle"
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar
Di tengah-tengah sambutannya dalam acara sosialiasi "Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rencana Aksi Nasional HAM 2010-2014", Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengeluhkan isu reshuffle.
Dia mengeluhkan pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para pewarta tentang kemungkinan dicopotnya Patrialis dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. "Sedikit-sedikit ada yang tanya masalah reshuffle, reshuffle," katanya di Mako Brimob, Kelapa Dua, Jakarta, Selasa (11/1/2011) siang tadi.
Menanggapi isu tersebut, Patrialis mengaku pasrah dengan takdir Tuhan. Dia hanya melakukan yang terbaik dengan bekerja dan terus bekerja. "Semua ada digariskan, jawabannya cuma satu, jawab dengan bekerja," ujarnya.
Isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet kembali mencuat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi sorotan publik terkait keburukan penegakan hukum. Terlebih setelah munculnya kasus terdakwa korupsi pajak, Gayus HP Tambunan, yang keluar masuk tahanan. Juga kasus terbitnya paspor atas nama Sony Laksono yang diduga digunakan oleh Gayus untuk pelesir ke sejumlah negara, atau kasus joki tahanan di Bojonegoro.
Terkait hal tersebut, Patrialis menyampaikan bahwa pihaknya terus berusaha memperbaiki pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Kabinet
Presiden Panggil Menteri Bernilai Merah
Rabu, 12 Januari 2011 | 18:16 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikatakan akan memanggil para menteri yang mendapat nilai merah dari Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.
Nilai merah diberikan UKP4 bagi kementerian/lembaga negara yang tak berhasil merealisasikan program kerja 2010. "Tentu Presiden akan memanggil menteri yang mendapat nilai merah," kata Sudi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/1/2011).
Dikatakan Sudi, Presiden selalu memberikan konseling kepada para menteri yang tak berhasil mewujudkan program kerja secara menyeluruh. Presiden akan memberikan tenggat waktu selama enam bulan kepada menteri yang mendapat nilai merah.
Menurutnya, evaluasi tak berkaitan dengan perombakan kabinet. Perombakan kabinet, katanya, adalah hak mutlak Presiden.
Ketika ditanya kapan persisnya Presiden akan memanggil menteri yang mendapat nilai merah, Sudi mengatakan, belum mengetahuinya. "Kapan saja, saya kira. Tidak mesti sekaligus. Bahkan, mungkin sudah ada yang dipanggil. Tapi kan tidak perlu diumumkan di rekan-rekan, toh," katanya.
PEROMBAKAN KABINET
Fadli Zon: Karya Menteri Tidak Jelas
Rabu, 12 Januari 2011 | 02:51 WIB
Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan perlunya diadakan perombakan (reshuffle) kabinet. Alasan utamanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengangkat orang yang benar-benar mampu di bidangnya. Oleh karena itu, seharusnya Presiden membebaskan diri kalau memang ingin melakukan perombakan.
Menurut dia, posisi menteri seharusnya tidak semata diisi sebagai jatah partai politik. ”Hasilnya jadi mediocre seperti sekarang, kan,” kata Fadli.
Ditanya soal siapa saja menteri yang seharusnya diganti, Fadli menyatakan, banyak menteri yang hasil karyanya tidak jelas. Namun, hal ini adalah hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, harus ada mekanisme penilaian yang jelas.
Hal-hal formal seperti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bukanlah hal yang menyelesaikan masalah kalau ternyata dalam praktiknya banyak menteri yang salah menggunakan istilah. ”Di Orba saja tidak ada yang di-fit proper test, tapi menterinya juga tidak ada yang salah istilah. Itu kan fatal,” katanya.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrian Pasha, kemarin, mengatakan, evaluasi terhadap kinerja setahun Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II) tidak hanya memerhatikan laporan yang nantinya disampaikan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Evaluasi juga memerhatikan kontrak kinerja, pakta integritas, serta sorotan publik terhadap kementerian.
Kalaupun dilakukan perombakan kabinet, menurut Julian, Presiden tetap memerhatikan keterwakilan partai politik dalam susunan KIB II. Meski demikian, bukan berarti jika ada perombakan kabinet, komposisi menteri dari parpol akan sama persis seperti sekarang.
Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat diwawancarai Kompas di rumahnya di Jakarta, Minggu (9/1), mengatakan, Partai Demokrat tidak dalam posisi mengarahkan Presiden Yudhoyono untuk melakukan pergantian menteri awal tahun ini. Sebaliknya, Partai Demokrat juga tidak menghalangi-halangi Presiden jika tidak ingin melakukan reshuffle kabinet.
”Intinya, kalau ada menteri yang tidak mungkin lagi disuntik atau diinjeksi energi baru untuk meningkatkan kinerjanya, ya untuk kebaikan pemerintah dan kebaikan bangsa serta untuk kebaikan pelayanan kepada rakyat, ya, kan, lebih bagus (menteri) itu disegarkan (diganti),” tandas Anas.
Perombakan Kabinet
"Reshuffle" Bisa Berdampak Positif
Rabu, 12 Januari 2011 | 19:53 WIB
Kabinet Indonesia Bersatu
Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya mengungkapkan, perombakan (reshuffle) kabinet bisa berdampak positif apabila didukung dengan komitmen partai-partai lain yang masuk dalam koalisi.
Positif jika kemudian komitmen diperkuat. Artinya, bisa reshuffle parpol-parpol lain, diperkuat komitmennya. Ada pergantian, tapi kemudian yang diganti itu tetap komit. PKS tetap komit, PPP tetap komit, PKB tetap komit. Itu bagus.
-- Bima Arya
Ia menuding bongkar pasang kabinet tidak akan berdampak baik apabila partai koalisi berkaki dua. "Positif jika kemudian komitmen diperkuat. Artinya, bisa reshuffle parpol-parpol lain, diperkuat komitmennya. Ada pergantian, tapi kemudian yang diganti itu tetap komit. PKS tetap komit, PPP tetap komit, PKB tetap komit. Itu bagus," ungkap Bima, Rabu (12/1/2011) di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Namun, lanjutnya, reshuffle tanpa penguatan komitmen dari partai koalisi tidak akan berguna. Ia menilai, selama ini hanya kader di kabinet yang solid, tetapi di luar kabinet tidak loyal pada komitmen koalisi.
"Yang di kabinet loyal, yang di luar kabinet nggak loyal, bermain-main dua kaki, mendua. Ya nggak ada gunanya reshuffle. Selama permainan dua kaki itu dihentikan, mau reshuffle mau apa juga ya," Bima menyangsikan. Ketika ditanya lebih lanjut, siapa yang dimaksud bermain dengan dua kaki, Bima enggan menjelaskan. "Ya, publik sudah bisa menilai, lah," ujarnya.
Setahun Kabinet
Hari Ini Presiden Terima Rapor Menteri
Rabu, 12 Januari 2011 | 08:05 WIB
Kuntoro Mangkusubroto.
Setahun pelaksanaan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II, Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) masih memberikan rapor merah. Rapor merah diberikan karena target program kerja kabinet belum tercapai 100 persen hingga akhir tahun lalu.
Demikian diungkapkan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto saat ditanya pers, seusai rapat tentang kelanjutan penanganan bencana di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/1/2011) petang kemarin.
"Saya kira masih ada yang diberi warna merah. Akan tetapi, saya belum bisa menyebutkan kementerian dan lembaga mana dan berapa yang targetnya masih tak tercapai," ujar Kuntoro.
Menurut Kuntoro, seluruhnya ada 47 kementerian dan lembaga yang dievaluasi UKP4. "Penyebabnya bermacam-macam sehingga tak tercapai. Namun, UKP4 akan berikan catatan atas penyebabnya itu. Akan tetapi, catatan yang disampaikan kementerian dan kelembagaan itu tidak akan mengubah penilaian UKP4," katanya.
Saat disebutkan adanya faktor-faktor keterkaitan dengan kementerian lain seperti masalah regulasi dan pencairan anggaran serta kehati-hatian menjalankan proyek kementerian sehingga ada target yang tidak tercapai, Kuntoro membenarkan.
Hari ini diserahkan
Lebih jauh Kuntoro mengakui, semua laporan menteri atas capaian kinerja sudah selesai diolah UKP4. "Tinggal dibuat kesimpulannya dan secara teknis laporannya akan dijilid dulu, baru akan diserahkan Rabu ini kepada presiden," lanjut Kuntoro.
Selanjutnya, ujar Kuntoro, semuanya tergantung pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi laporan evaluasi tersebut. "Laporan itu nanti Presiden yang menentukan, apakah perlu disidangkan di kabinet atau tidak, atau dipegang oleh Presiden sendiri untuk dipelajari lebih mendalam," katanya.
Disinggung soal hasil evaluasi UKP4 yang merah dapat memengaruhi reshuffle kabinet, Kuntoro mengaku tidak tahu-menahu.
Perombakan Kabinet
PAN Pede Tidak Akan Di-reshuffle
Rabu, 12 Januari 2011 | 19:30 WIB
The National Mandate Party (PAN)
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya, melihat kemungkinan menteri dari partainya untuk direshuffle sangat kecil. Pasalnya, apabila ada pencopotan menteri dari partainya dan diganti dengan partai lain, maka bisa menimbulkan goncangan kembali bagi pemerintahan.
Kemungkinan kecil kalau saya liat kecuali kalau ada isu-isu kecil yang menjadikan presiden berbeda kan beberapa hari terakhir kan ada kasus macam-macam. Tapi perkembangan terakhir kecil skali kemungkinannya.
-- Bima Arya
"Kemungkinan kecil kalau saya liat kecuali kalau ada isu-isu kecil yang menjadikan presiden berbeda kan beberapa hari terakhir kan ada kasus macam-macam. Tapi perkembangan terakhir kecil skali kemungkinannya," ungkap Bima, Rabu (12/1/2011), di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Ia melanjutkan reshuffle yang dilakukan presiden akan menciptakan efek domino, terutama apabila menteri yang baru diangkat berasal dari partai yang berbeda. "Kalau bukan dari partai yang sama dari partai lain bagaimana? Itu tidak mudah, padahal kan maunya sekarang jadi tahun produktif. Jadi selama masih tidak ada kesalahan mendasar masih bisa diperbaiki ya rasanya nggak ada resshufle," ungkap Bima.
Terkait reshuffle, Bima mengungkap meski presiden tidak bisa ditekan siapa pun, namun sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu untuk berbicara dengan ketua umum partai. "Kami percaya nanti tidak akan tiba-tiba. Kalau nanti presiden punya kebijakan untuk reposisi tentu nanti presiden akan mmberikan pembicaraan dengn ketua umum PAN. Kalau pun ada pergantian tentunya ada bincang-bincang politik lagi karena itu ada dampaknya bagi koalisi," tandas Bima.
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menegaskan, jika memang ada menteri yang kinerjanya sangat buruk, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak tertutup akan mengganti menteri tersebut agar kinerja keseluruhan Kabinet Indonesia Bersatu lebih baik lagi di masa datang.
Memang ada yang merah rapornya. Presiden Yudhoyono tentu akan memberikan peringatan.
-- Sudi Silalahi
"Memang ada yang merah rapornya. Presiden Yudhoyono tentu akan memberikan peringatan dan koreksi agar menteri tersebut dapat memperbaiki kinerjanya. Akan tetapi, yang rapornya merah dan sangat ekstrem, tak tertutup kemungkinannya akan diganti oleh Presiden," tandas Sudi saat dihubungi Kompas, Rabu (12/1/2011) malam.
Namun, saat ditanya dari kementerian mana yang rapor merahnya sangat ekstrem atau sangat buruk kinerjanya, Sudi tidak mau mengungkapkan.
"Soal kapan mau diganti, Presiden juga belum memberikan tanda-tanda (waktunya)," lanjut Sudi lagi, saat ditanya kemungkinan pergantian kabinet pada akhir Januari atau awal Februari mendatang.
Sudi membenarkan bahwa laporan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto sudah diterima oleh Presiden pada Rabu malam ini. "Sebelumnya, Presiden juga sudah menerima laporan evaluasi kinerja dari UKP4 dan sudah sebagian disampaikan Presiden kepada sejumlah menteri," ungkapnya.
Seusai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono, Kuntoro mengaku laporan evaluasi UKP4 sudah selesai dibukukan dan dijadwalkan pada Rabu malam diserahkan kepada Presiden.
Secara umum, Sudi menambahkan, terhadap pencapaian kerja yang masih kurang dalam pemenuhan targetnya, Presiden Yudhoyono akan meminta para menteri untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi di masa datang. "Pokoknya, harus lebih baik lagi," demikian Sudi.
