JALAN LINGKAR SELATAN DI KERJAKAN ASAL JADI KONDISI NYA TAMBAH PARAH

JAMBI EKSPRES:


Jumat, 29 Oktober 2010 | 23:35 WIB

Bantuan material dari asosiasi pengusaha batu bara berupa kerikil campur tanah semakin memperparah kerusakan Jalan Lingkar Selatan dan Lingkar Barat Kota Jambi. Bantuan tersebut dinilai tidak cocok dengan kondisi yang kini rusak berat.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi AR Syahbandar mengatakan, seharusnya jalan yang sudah rusak parah tersebut ditimbun dengan batu kerikil tanpa dicampur tanah.

Dia mengatakan, seharusnya sebelum memberikan bantuan, asosiasi pengusaha batu bara melibatkan tim teknis dinas PU karena mereka lebih tahu apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan jalan itu.

Syahbandar juga minta kepada pemerintah cepat tanggap mengatasi masalah ini, sebab kerusakan jalan akan berdampak buruk pada jalan di dalam kota, sebab sebagian truk bertonase besar itu sudah masuk dalam kota.

"Kita memang hanya bisa menunggu, namun pemerintah harus terus mengupayakan bantuan Bank Dunia itu segera bisa dicairkan. Kita minta DPR-RI serius mengurus masalah ini. Kalau tidak efek yang ditimbulkan akan semakin perah," katanya.

MAHASISWA BAKU HANTAM DENGAN POLISI DI SIMPANG BI JAMBI

JAMBI EKSPRES:

Jumat, 29 Oktober 2010 | 11:49 WIB

Tiga kali baku hantam terjadi saat aksi demonstrasi menuntut SBY-Boediono mundur dari jabatannya. Baku hantam antara pendemo dan polisi ini terjadi di Simpang BI Telanaipura, Kota Jambi, dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, Kamis (28/10).

Aksi pukul bermula saat pendemo berjumlah seratusan orang yang menamakan diri Aliansi Gerakan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2010 ini membakar kardus disiram bensin tepat ditengah perempatan jalan. Polisi mencoba memadamkan api namun mahasiswa pendemo menghalangi, tak jelas siapa yang memulai pemukulan dalam hitungan tiga detik keributan terjadi seketika.

Kejadian tidak hanya terjadi sekali, aksi saling pukul kali yang kedua juga diawali karena pembakaran. Dalam kejadian kedua ini seorang mahasiswa ditarik minggir aparat berpakaian preman kemudian diamankan.

Merasa ada temannya yang ditahan, mahasiswa menuntut dilepaskan namun rupanya tidak segera ditanggapi aparat. Akibatnya, aksi pukul yang ketiga pun terjadi. Imbas dari aksi pukul tersebut, saat itu tampak wajah beberapa mahasiswa lebam, seragam polisi pun juga tampak lusuh akibat aksi tersebut.

"Kami sempat kena pukul tadi, tapi aksi tetap dilanjutkan," ujar Ade Putra Wijaya, mahasiswa yang ikut dalam aksi itu.
Rombongan mahasiswa kemudian kembali berjalan sambil orasi, dan berhenti di depan gerbang kantor gubernur sekitar lima menit. Polisi semula menghalangi, namun kemudian diijinkan masuk karena di belakangnya terdapat rombongan pendemo lain.

Setelah sempat melakukan orasi di depan gedung DPRD Provinsi Jambi beberapa waktu, barisan mahasiswa ini berjalan ke kantor gubernur sekitar pukul 10.50.
Gubernur Hasan Basri Agus menemui pendemo dan melakukan dialog. Sebenarnya HBA pukul 11.00 mempunyai agenda di Muaro Jambi, namun memilih menemui para mahasiswa.

"Pak gubernur ada agenda jam 11.00 di Kasang Pudak," ujar Iskandar, Kasubag Humas Pemprov Jambi saat memberi informasi.
Pendemo yang dalam orasinya banyak mengeluhkan masalah pendidikan yang kurang diperhatikan mendapat jawaban HBA mengenai program peningkatan pendidikan untuk sekolah sekolah. "Memang tidak mungkin semuanya namun kita berusaha meningkatkan," ujar HBA.

Gubernur mengharapkan sebagai mahasiswa bisa memberikan masukan dan kritikan secara tertulis untuk pembangunan Provinsi Jambi. Kemarin, tepat para peringatan hari Sumpah Pemuda, setidaknya ada tiga rombongan aksi demo yang mewarnai kawasan komplek perkantoran Telanaipura

PENENTUAN LETAK IBUKOTA KAB: KERINCI KEMBALI DI PERTANYAKAN

JAMBI EKSPRES:

PENENTUAN IBU KOTA KABUPATEN KERINCI YANG DILEMATISOleh Syamsul Bahri, SE (Pengamat, Conservationis, Dosen STIE SAK Kerinci)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kota Sungaipenuh
di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci melahirkan sebuah kota yang bernama Kota Sungaipenuh, sampai saat ini sudah berumur hampir 2 tahun, namun membawa dilema dalam penentuan Ibu Kota Kabupaten Kerinci..Proposal Pemekaran Kabupaten Kerinci yang melahirkan Kota Sungaipenuh, sesungguhnya merupakan 1 paket dengan penentuan Ibukota Kabupaten Kerinci, jika tidak dilengkapi dengan ibu kota Kabupaten Kerinci, tentunya usulan Pemeklaran ini dianggap tidak lengkap.

Faktanya sampai hari ini, penentuan ibu kota Kabupaten Kerinci belum bisa diselesaikan, walaupun dalam proposal pemekaran tersebut jelas bahwa usulan Ibukota Kabupaten adalah Renah Pemetik, yang notabene adalah merupakan kawasan hutan negara yang berstatus Hutan Produksi dengan Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M), tentunya jika dijadikan ibu kota Kabupaten, harus diproses pelepasannya melalui Kementerian Kehutanan, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

Perdebatan untuk menentukan Ibu Kota Kabupaten mengalami proses yang sangat dilematis, sehingga polemik kepentingan muncul dengan berbagai keinginan seperti,
Hoesni Hasan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Kerinci (LKAK) menginginkan Lempur Kecamatan Gunung Raya dan siap menyerahkan tanah seluas 800 ha (Jambi info 2- Januari 2010), Warga Siulak (Jambi independent tanggal 12 mei 2010) menginginkan Siulak menjadi Ibu kota, yang ditindak lanjuti oleh eksekutif dalam bentuk usulan Ranperda yang telah ditolak oleh DPRD Kerinci, begitu juga dengan keinginanwarga Semurup.

Sangat menyedihkan dalam beberapa bulan terakhir, telah banyak statement mengenai penentuan lokasi ibukota Kabupaten Kerinci, polemik dan tarik-menarik mengenai lokasi ibukota seperti menjadi berkepanjangan. Karena semua menghendaki ibukota kabupaten terletak di daerahnya (kecamatan tertentu). Namun perlu diingat bahwa penentuan lokasi ibukota tidak dapat dilakukan berdasarkan instuisi semata, karena akan berdampak terhadap masa depan Kerinci kedepan karena ketidaktahuan kita. Dalam kondisi seperti menuntut kita (semua masyarakat kerinci) agar berpikir rasionalis, holistik dan komprehensif yang merupakan jalan terbaik bagi masa depan Kerinci kelak.

Dari beberapa lokasi yang diinginkan, atas keinginan kelompok warga, sejujurnya belum memenuhi aspek dapat memberikan pelayanan publik yang optimal, karena faktor kedekatan aksisiblitas dan nilai strategis tidak menjadi acuan dalam menyampaikan keinginan.

Dilematis memang dilematis, karena Kerinci dibelah oleh Kota Sungaipenuh, sehingga nilai kadilan secara aksesiblitas pelayanan publik yang berkeadilan sangat sulit ditemukan, namun hendakanya dalam menentukan ibukota Kabupaten Kerinci, disamping aksisiblitas juga memperhatikan aspek keadilan ekonomi, keseimbangan Politik dan memperhatikan aspek sejarah, maka keadilan ekonomi, jika wilayah Kerinci bagian mudik, ada atau tidak ibu kota Kabupaten di wilayah tersebut, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi akan tetap berkembang, karena dipengaruhi oleh pengelolaan potensi ekonomi di daerah Kecamatan Kayu Aro dan Gunung Tujuh serta Gunung Kerinci dan Air Hangat, sehingga persoalan pertumbuhan ekonomi sedikit bisa diabaikan untuk menempatkan ibu kota di Wilayah Kerinci mudik, namun dengan pemilihan Ibu kota Kabupaten di wilayah hilir terutatama di Sanggaran Agung atau tanah cuguk, akan terwujud sebuah keadilan ekonomi antara mudik dan hilir serta akan munuju

kesimbangan politik antara mudik dan hilir yang saat ini sangat tidak seimbang, serta memunihi aspek hystorical, disamping aspek aksisbilitas untuk pelayanan publik juga sedikit terpenuhi.

Tentunya sebuah keihlasan dari masyarakat Kerinci bagian mudik untuk legowo memberikan Ibu kota Kabupaten Kerinci kepada Kerinci hilir, karena jika dilema ini terus berjalan dan berkepanjangan sampai 5 tahun dan ingat bahwa umur Kota Sungaipenuh sudah mencapai 2 tahun, sehingga batas waktu untuk Kabupaten segera meninggalkan kota Sungaipenuh tinggal 3 tahun lagi, tentunya proses pembangunan sarana dan prasarana Ibu Kota Kabupaten harus diawali dengan penentuan Ibu Kota Kabupaten, dan beban ini menjadi tanggung jawab besar di pundak pasangan Murasman dan Rahman serta DPRD Kabupaten.

Sehingga point penting dalam menentukan ibu kota Kabupaten Kerinci disamping aksesiblitas pelayanan publik, harapan utama lebih melihat keadilan ekonomi dan keadilan politik masa yang akan datang serta aspek hystorical menjadi faktor penentu, disamping tidak mengabaikan kajian fisik dan tehnis untuk sebuah ibu kota Kabupaten.

Karena Pembentukan daerah dan atau pemekaran wilayah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya EKONOMI yang berkesinambungan serta pengelolaan potensi-potensi daerah yang lebih efektif dan efisien.

Untuk berbagai teori secara akademis dalam penentuan Ibu kota Kabupaten Kerinci memang agak sulit untuk diterapkan dengan posisi bentang alam yang terbelah oleh Kota Sungaipenuh, namun keadilan dalam ekonomi dan keseimbangan dalam politik serta nilai sejarah dapat menjadi acuan dalam penentuan Ibu Kota Kabupaten.