HATTA KE TEUKU UMAR, PDIP MASUK KOALISI

JAMBI EKSPRES:


Hatta ke Teuku Umar, PDIP Masuk Koalisi?
"Masa lucu-lucuan berakhir. Orang sebaiknya meluruskan pikiran dan hatinya untuk koalisi."
Kamis, 3 Maret 2011, 00:09 WIB

Hatta Rajasa bersama Taufiq Kiemas

Isu pergantian personel Kabinet Indonesia Bersatu jilid II semakin kencang bergulir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan akan menggandeng partai politik yang selama ini menjadi oposisi dalam pemerintahan, PDI-Perjuangan.

Kabar tersebut menguat saat Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa, mendatangi rumah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa 1 Maret 2011. "Iya. Saya ke situ. Tidak ada apa-apa, hanya silaturahmi biasa," kata Hatta.

Dia memastikan tidak bertemu dengan Megawati, tapi dengan suaminya, Taufiq Kiemas, yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan, dan putrinya, Puan Maharani. Pertemuan itu, kata Hatta, berlangsung sejak sekitar pukul 17.00-19.00 WIB.

Dimanakah Megawati saat itu? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengaku bahwa semalam ia bersama Megawati dan beberapa petinggi partai makan malam bersama.

"Saya tidak tahu sama sekali ya [pertemuan itu]," kata Tjahjo. "Karena kemarin jam 19.00 sampai jam 22.00 saya makan malam sama Ibu Mega, di luar kediamannya."

Meski demikian, Hatta enggan membeberkan maksud dan tujuan dia mendatangi rumah Megawati untuk membahas koalisi atau tidak. Termasuk kapasitasnya apakah sebagai utusan SBY atau sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional. "Ya, macam-masam kapasitas saya. Apa sajalah, pokoknya tetap Hatta Rajasa."

Membahas soal koalisi? "Oh, saya tidak bahas koalisi," jawab Hatta.

Mengenai kemungkinan PDI Perjuangan masuk ke kabinet, mantan Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengakui partainya sudah berulang kali ditawari. Namun, sikap PDI Perjuangan ditentukan oleh Megawati sebagai Ketua Umum. "Kalau ada perubahan hanya ibu Mega yang menentukan," kata Pramono. "Dan dia karakternya adalah konsisten."

Megawati dan Taufiq selama ini diberitakan tidak sehaluan soal koalisi dengan pemerintahan SBY. Taufiq berharap kader partai masuk kabinet, sementara Megawati ingin PDI-P berdiri sebagai opisisi.

Selain Hatta, Presiden juga menugasi pembantunya, Sudi Silalahi, untuk mendatangi dua partai anggota koalisi, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, mengakui Sudi memang untuk berkomunikasi khusus dengan menteri yang berasal dari PKS dan Golkar.

"Pak Sudi membawa mandat dari Presiden untuk berkomunikasi dengan menteri-menteri dari partai yang bermasalah," kata Daniel Sparingga.

Komunikasi itu dilakukan agar para menteri memahami situasi yang dihadapi. Dengan demikian, kinerja menteri tidak terganggu akibat kerumitan situasi politik tersebut. "Situasi rumit dihadapi oleh kabinet, mereka diberitahu agar mengerti situasi tersebut. Dan Pak Sudi telah melakukannya."

11 Kesepakatan

Kemarin, Presiden selaku Ketua Koalisi memastikan akan menata kembali koalisi di pemerintahannya. Menurut SBY, ada beberapa kesepakatan mendasar dalam koalisi ini. Pertama, koalisi sudah bersepakat mendukung penuh suksesnya pemerintahan SBY dan Boediono. Kedua, koalisi ini berlaku bukan hanya di eksekutif tapi juga di bidang legislatif.

"Ini tertulis, tersurat, bukan hanya tersirat dalam nota kesepahaman yang kami tanda tangani," kata SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 1 Maret 2011.

"Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai, ini juga dijustifikasi atau dikonfirmasi oleh pandangan umum teman-teman di pemerintahan, bahwa ada sejumlah kesepakatan yang dilanggar oleh satu [atau] dua partai politik. Kesepakatan itu sesungguhnya terdiri dari 11 butir."

Dalam dokumen yang diperoleh VIVAnews.com, partai anggota koalisi memiliki 11 kesepakatan dengan Presiden. Kesepakatan itu disusun pada 15 Oktober 2009. Isinya antara lain, partai-partai politik bersepakat untuk berkoalisi dan mendukung penuh suksesnya pemerintahan SBY-Boediono, baik dalam bidang eksekutif maupun dalam legislatif.

Kesepakatan itu tertuang dalam 11 butir. Pada butir 8, disebutkan bahwa "Dalam bidang legislatif, fraksi-fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik yang bergabung dalam koalisi akan selalu berkomunikasi dengan sesama fraksi partai politik koalisi untuk bersinergi dalam menyikapi suatu kebijakan/keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas DPR."

Sedangkan dalam butir 9, disebutkan bahwa "Tanpa harus kehilangan daya kritis, dan fungsi pengawasan, fraksi-fraksi koalisi di DPR wajib mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah."

Daniel Sparingga menyatakan Presiden segera mengirimkan pesan kepada pimpinan partai anggota koalisi. "Suatu pertanyaan sederhana, apakah kalian mau tetap menjadi bagian penting dalam koalisi ini atau memilih dengan kesadaran kritis masing-masing untuk meninggalkannya."

Menurut Daniel, Presiden mengharapkan jawaban yang sederhana pula. "Yaitu iya atau tidak. Dan sebaiknya ditulis dalam bentuk surat."

Dia menambahkan, sangat penting untuk orang memikirkan jawabannya secara rasional. "Karena yang diperkarakan tidak ada kaitannya dengan perasaan, tetapi dengan nasib," imbuhnya.

Selama 1,5 tahun terakhir, menurut Daniel, garis koalisi tidak jelas. "Masa lucu-lucuan sudah berakhir. Orang sebaiknya meluruskan kembali pikiran dan hatinya untuk koalisi."

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, memaknai pidato Presiden merupakan peringatan keras buat Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. "Ini peringatan keras. Clear and clean."

Menngenai soal ini, Ketua DPP Partai Golkar Priyo, Budi Santoso, menyatakan menghormati pernyataan Presiden. Namun, menurut dia, pidato Presiden tersebut tidak khusus ditujukan pada Golkar.

"Dan pendirian Golkar kukuh. Itu semata-mata pendirian kami, menguatkan pemerintahan dalam hal menguatkan pemberantasan mafia pajak, sekaligus memperbaiki Direktorat Jenderal Pajak yang koruptif kolutif itu."

Priyo menambahkan, "Golkar tidak ingin vulgar, apakah itu berkaitan reshuffle, menghormati itu, tahu diri tidak akan turut campur."

Sementara Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menyatakan partainya menunggu hasil evaluasi dari SBY. "Keputusannya apa, kami serahkan kepada Presiden," kata Anis. "Kami menunggu dan kami siap saja dengan keputusan beliau. Itu nggak masalah, reshuffle atau dikeluarkan dari koalisi."

PKS, kata Anis, tidak pernah melanggar kontrak politik. "Itu bagian dari konsistensi kami terkait Angket Century dan Angket Mafia Perpajakan, untuk mewujudkan pemerintah yang baik."

Di dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini, terdapat empat menteri berasal dari PKS. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim, Segaf al Jufri, Menteri Pertanian, Suswono, dan Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata.

Sedangkan Partai Golkar memiliki tiga menteri di kabinet. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad.