DEMOKRAT: RESHUFFLE TINGGAL NUNGGU WAKTU LAGI

JAMBI EKSPRES:

Koalisi
Demokrat: Reshuffle di Pinggir Jurang

Rabu, 2 Maret 2011 | 13:56 WIB

Sinyal perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II (reshuffle) terus menguat. Setelah Presiden Bambang Yudhoyono mengeluarkan pernyataan agar partai-partai yang tak lagi seiya sekata keluar dari koalisi, Sekretaris Sekretariat Gabungan Syarief Hasan menegaskan kembali sinyal perombakan kabinet.

"Reshuffle itu sudah agak miring dikit, sudah di (pinggir) jurang. Saya juga lagi nunggu-nunggu ini, semua orang sudah tahu," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Ia mengatakan, Setgab memang tidak bisa mengevaluasi koalisi. Namun, Setgab selalu memberikan informasi mengenai dinamika Setgab dan parlemen kepada Presiden Yudhoyono, termasuk perilaku sejumlah anggota koalisi yang gemar berbeda pendapat.

"Kalau kita sama-sama dalam koalisi tentunya harus semua menyikapi bahwa kita tidak boleh saling serang. Masa sesama koalisi saling serang, kan tidak lucu. Berarti etikanya juga sudah kurang bagus," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Presiden tentu akan melakukan konfirmasi untuk menentukan keputusan. Presiden akan mengonfirmasi komitmen dari anggota partai koalisi berdasarkan evaluasi yang dilakukan dari laporan-laporan Setgab.

"Semangatnya adalah partai yang berkoalisi masih mau tidak untuk berkomitmen dengan koalisi. Jangan mencari alasan. Kalau tidak komit, ya keluarlah. Kalau memang dia masih mau mengubah mindset politiknya, bahwa mereka akan komit terhadap koalisi, kemungkinan masih ada (waktu). Tidak etis dong, masa sesama koalisi saling serang. Lebih baik jadi oposisi saja, ketahuan kawan, yang mana lawan, yang mana koalisi. Kalau tidak jelas, susah. Dibilang koalisi tapi perilakunya oposisi," tandasnya.

Melanggar kesepakatan

Presiden SBY, Selasa (1/3/2011), mengatakan, ada partai politik anggota Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah yang melanggar sejumlah kesepakatan koalisi yang telah disetujui para ketua umum parpol dengan dirinya sebagai Presiden terpilih periode 2009-2014. Kesepakatan tersebut terkait kerja sama di bidang eksekutif dan legislatif. Jika tak berubah, Presiden mengancam akan mengeluarkan parpol yang bandel.

Presiden menyatakan, ini terkait sikap politik Golkar dan PKS yang berbeda haluan dengan Partai Demokrat dalam menyikapi usulan hak angket pajak. Golkar dan PKS bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah bersama Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sejumlah wakil partai tersebut mendapat jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu.

"Jika ada parpol yang tak lagi bersedia menaati kesepakatan yang dibuat bersama saya, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Ini sangat jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu," kata Presiden kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta.