BK Nilai Dua Partai Tak Setia Tak Pantas Ikut Koalisi
Kamis, 3 Maret 2011 19:07 WIB
Ketua Umum Benteng Kedaulatan (BK) Farhan Effendy menilai sikap dua partai yang tidak setia dalam koalisinya yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Parai Golkar, seharusnya keluar koalisi.
"Kedua partai ini meski duduk bersama dalam koalisi. Namun kelakuannya dinilai tidak setia dan tidak patas sebagai pendukung pemerintahaan SBY-Boediono," kata Farhan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Menurut Farhan, sejak semula, keinginan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membentuk koalisi permanen sehingga terbentuk pemerintahan yang stabil, efektif dan terkontrol, namun dalam perjalanan terganggu adanya dua parpol anggota koalisis yang tidak setia.
Dia menambahkan, jika ditelisik dari sifat kedua partai ini, jelas-jelas tidak memungkinkan bergabung lagi dalam koalisi.
"Jika sudah merasa bersalah, harusnya kedua partai ini minggir saja. Bukankah, mereka merasa lebih suka beroposisi?,” kata alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Alasan lainnya, menurut Farhan, jika Golkar mempunyai perasaan kerakyataan dan mengindahkan rasa kemanusiaan yang pernah diberangusnya selama Orde Baru, Golkar perlu memperbaiki diri, dengan membangun mental para politisinya agar bersifat jujur dan ksatria.
Begitu pula dengan PKS, kata Farhan, ada kesan partai ini adalah semau-maunya, terlihat PKS mengaku sebagi partai reformis, tetapi juga pernah mendorong HM Soeharto sebagai pahlawan nasional.
"Sikap kedua parpol yang tidak setiap dengan koalisinya dikhawatirkan dapat menghambat pemerintah SBY-Boediono guna menyelesaikan program-progranya hingga 3,5 tahun kedepan," demikian Farhan Effendy.
Akbar: Golkar akanTetap Kritis
Kamis, 3 Maret 2011 19:29 WIB
Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan bahwa Partai Golkar akan tetap kritis terhadap pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Kita akan tetap kritis, sesuai dengan moto Golkar `suara Golkar suara rakyat`," katanya di Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Kamis.
Menurut ia, Golkar tidak perlu khawatir terhadap tekanan yang kini dialami, terkait dengan dukungannya terhadap angket pajak.
Ia menilai, suara kritis Golkar dengan mendukung angket pajak sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap angket pajak juga merupakan upaya Golkar dalam mendukung pemerintah agar mafia pajak dapat dilenyapkan dan meningkatkan pendapatan dari sisi penerimaan pajak.
"Inikan sebenarnya juga mendukung pemerintahan SBY agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kan sama sekali tidak ada pikiran-pikiran untuk menggangu pak SBY, untuk menjatuhkan beliau, walaupun ada juga diluar Golkar yang mengajak itu. Golkar tetap saja memberikan dukungan kepada Pak SBY. Golkar komit untuk tetap mendukung pemerintah hingga 2014 nanti," katanya.
Ia juga menepis bahwa Golkar telah melanggar kontrak politik. Sudah menjadi komitmen Golkar untuk mendukung pemerintahan hingga 2014. Namun demikian menurut dia, Golkar juga punya komitmen terhadap untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia mengatakan, Golkar siap dengan konsekuensi politik dari kebijakan yang telah diambil. Ia menilai, Golkar tidak bermasalah bila nantinya Golkar dikeluarkan dari kabinet. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan hal itu.
"Kami tidak ada masalah berada di luar, tentu itu hak Pak SBY sebagai ketua koalisi dan Presiden yang mempunyai hak prerogatif dalam mengubah komposisi kabinet. Sepenuhnya kita berikan kepada beliau untuk memberikan penilaian," katanya.
Ia menambahkan, bila nantinya berada di luar pemerintahan, Golkar akan memiliki ruang untuk berimprovisasi dan manuver politik yang lebih leluasa guna memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia juga mengatakan, apabila PKS yang memperjuangkan kepentingan rakyat dengan memberikan dukungan dalam angket pajak nantinya mendapatkan tindakan dari SBY, maka seharusnya Golkar juga memiliki semacam solidaritas.
"Golkar seharusnya juga memiliki semacam rasa solidaritas mereka, karena kan menjalankan fungsinyakan sama, cuma bedanya adalah Golkar lebih banyak anggota DPRnya dibandingkan PKS, tapi kalau dari segi kualitas sikap mengenai perpajkan saya pikir tidak ada perbedaan yang prinsipil," katanya.
Anggota DPR : Presiden Agar Jaga Soliditas Kabinet
Kamis, 3 Maret 2011 19:41 WIB | 492 Views
Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya menjaga soliditas kabinet dengan tidak berspekulasi mewacanakan PDI Perjuangan masuk ke koalisi parpol pendukung pemerintah.
"Publik sudah memahami sikap politik PDI Perjuangan dan mendukungnya sebagai partai penyeimbang pemerintah," kata Bambang Soesatyo melalui surat elektronik (email), Kamis.
Menurut dia, demi proses pendewasaan demokratisasi, Dewan Pembina Partai Demokrat hendaknya menghormati pilihan politik PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan.
Jika Partai Demokrat terus "menggoda" PDI Perjuangan untuk masuk ke koalisi, kata dia, maka kesan ketidakpastian akan semakin menguat.
"Kinerja para menteri saat ini tidak maksimal karena kabinet selalu dihantui isu perombakan," katanya.
Menurut dia, kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program dan kebijakan dari kementerian berjalan tersendat sehingga merugikan rakyat.
Karena program pembangunan nasional yang merupakan tugas pemerintah, kata dia, menjadi terabaikan oleh perilaku elite yang mempertahankan kekuasaan.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, saat ini tindakan paling strategis yang perlu dilakukan presiden adalah memperkuat soliditas kabinet dan koalisi serta mendorong kedewasaan berpolitik di DPR.
"Hal ini penting untuk mencegah perilaku politik yang kurang elegan dan kurang bijaksana," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar