Agung: Sesama Anggota Koalisi Jangan Memojokkan
Kamis, 3 Maret 2011 17:48 WIB
Saya juga mengingatkan teman-teman anggota Fraksi Partai Golkar mempelopori penciptaan iklim berpolitik yang lebih sejuk
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai koalisi patut diindahkan dan makna lainnya juga berisi peringatan sekaligus imbauan kepada seluruh partai anggota koalisi untuk saling menahan diri atau tidak memojokkan satu sama lain.
"Saya percaya maksud pernyataan beliau, agar seluruh anggota koalisi untuk tetap bersatu dan kembali mematuhi serta konsisten melaksanakan butir-butir kesepakatan untuk mengawal dan mendukung sukses pemerintah SBY-Boediono sampai akhir masa tugas tahun 2014," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini, sejak Kabinet Indonesia Bersatu-II terbentuk, semua anggota koalisi sudah menyatakan sepakat melaksanakan tugas sesuai kapasitas dan perannya.
Termasuk diantaranya adalah butir-butir kesepakatan bagi seluruh anggota legislatif masing-masing partai agar tercipta iklim berpolitik yang kondusif. Hal ini sekaligus dimaksud agar kita bisa bekerja secara optimal untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan rakyat.
Untuk itulah, menurut dia, Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi yang sudah dibentuk dapat menjadi tempat membahas semua pandangan masing-masing partai anggota koalisi dengan semangat mengedepankan kepentingan rakyat.
Dengan demikian, Agung menambahkan, Setgab diharapkan bisa menjadi tempat mencari titik temu jika terjadi perbedaan pendapat diantara partai anggota koalisi. Untuk itu semua pimpinan partai politik perlu hadir dan aktif terlibat dalam merumuskan setiap pandangan partai koalisi.
"Saya juga mengingatkan teman-teman anggota Fraksi Partai Golkar mempelopori penciptaan iklim berpolitik yang lebih sejuk," ujarnya.
Sebagai salah satu anggota kabinet, Agung Laksono mengakui target penyelesaian tugas-tugas pemerintah bisa makin dipercepat, jika suasana politik bangsa cukup tenang. Untuk itu dia mengimbau agar semua elit politik baik di DPR dan partai selalu menahan diri dan menghindarkan polemik secara terbuka.
"Gunakan Setgab sebagai wahana untuk menggodok semua pemikiran dan gagasan, dari pada pengambilan voting secara terbuka di forum DPR," ujarnya.
Dia mengingatkan agar mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencari mufakat di era reformasi tidak tabu. Dengan cara musyawarah akan terhindar perasaan menang kalah, karena hakikatnya penyelesaian semua masalah bisa melalui meja perundingan.
Akbar: Golkar akanTetap Kritis
Kamis, 3 Maret 2011 19:29 WIB
Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan bahwa Partai Golkar akan tetap kritis terhadap pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Kita akan tetap kritis, sesuai dengan moto Golkar `suara Golkar suara rakyat`," katanya di Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Kamis.
Menurut ia, Golkar tidak perlu khawatir terhadap tekanan yang kini dialami, terkait dengan dukungannya terhadap angket pajak.
Ia menilai, suara kritis Golkar dengan mendukung angket pajak sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap angket pajak juga merupakan upaya Golkar dalam mendukung pemerintah agar mafia pajak dapat dilenyapkan dan meningkatkan pendapatan dari sisi penerimaan pajak.
"Inikan sebenarnya juga mendukung pemerintahan SBY agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kan sama sekali tidak ada pikiran-pikiran untuk menggangu pak SBY, untuk menjatuhkan beliau, walaupun ada juga diluar Golkar yang mengajak itu. Golkar tetap saja memberikan dukungan kepada Pak SBY. Golkar komit untuk tetap mendukung pemerintah hingga 2014 nanti," katanya.
Ia juga menepis bahwa Golkar telah melanggar kontrak politik. Sudah menjadi komitmen Golkar untuk mendukung pemerintahan hingga 2014. Namun demikian menurut dia, Golkar juga punya komitmen terhadap untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia mengatakan, Golkar siap dengan konsekuensi politik dari kebijakan yang telah diambil. Ia menilai, Golkar tidak bermasalah bila nantinya Golkar dikeluarkan dari kabinet. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan hal itu.
"Kami tidak ada masalah berada di luar, tentu itu hak Pak SBY sebagai ketua koalisi dan Presiden yang mempunyai hak prerogatif dalam mengubah komposisi kabinet. Sepenuhnya kita berikan kepada beliau untuk memberikan penilaian," katanya.
Ia menambahkan, bila nantinya berada di luar pemerintahan, Golkar akan memiliki ruang untuk berimprovisasi dan manuver politik yang lebih leluasa guna memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia juga mengatakan, apabila PKS yang memperjuangkan kepentingan rakyat dengan memberikan dukungan dalam angket pajak nantinya mendapatkan tindakan dari SBY, maka seharusnya Golkar juga memiliki semacam solidaritas.
"Golkar seharusnya juga memiliki semacam rasa solidaritas mereka, karena kan menjalankan fungsinyakan sama, cuma bedanya adalah Golkar lebih banyak anggota DPRnya dibandingkan PKS, tapi kalau dari segi kualitas sikap mengenai perpajkan saya pikir tidak ada perbedaan yang prinsipil," katanya.
Financial Reform: Pidato Presiden Mukadimah Proses Reshuffle
Kamis, 3 Maret 2011 17:43 WIB
Financial Reform menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal kelanjutan koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah merupakan mukadimah yang sangat jelas bagi proses reshuffle menteri kabinet.
"Reshuffle menteri kabinet tujuannya untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar berjalan lebih efektif," kata Direktur Financial Reform, Muhammad Husni Thamrin, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, Presiden Yudhoyono pada pidatonya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/3), menyebutkan bahwa satu atau dua partai yang tidak tidak mentaati komitmen tentunya tidak bisa bersama-sama lagi berada di dalam koalisi.
Pernyataan Presiden Yudhoyono tersebut, kata dia, meskipun tidak menyebut nama secara eksplisit tapi sudah jelas partai mana yang dimaksud.
Husni Thamrin menambahkan, usia pemerintahan Presiden Yudhoyono hanya sekitar 3,5 tahun lagi hingga 2014, karena itu pemerintahan ke depan harus stabil dan efektif agar pembangunan nasional bisa berjalan optimal sesuai dengan harapan masyarakat.
Jika pembangunan nasional berjalan optimal, kata dia, maka pertumbuhan ekonomi juga bisa tumbuh optimal. "Pertumbuhan ekonomi pada 2010 sebesar 6,1 persen."
Menurut Thamrin, jika tidak ada hak angket Bank Century dan usulan hak angket pajak yang diusulkan oleh beberapa partai politik di parlemen, diperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional bisa lebih optimal.
Namun karena adanya hak angket Bank Century dan usulan hak angket pajak yang membentuk opini publik negatif terhadap pemerintah, menurut dia, turut memperngaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut dia, saat ini merupakan momentum untuk menata ulang koalisi dan melakukan reshuffle menteri kabinet yang memiliki kinerja kurang baik.
Financial Reform menunggu keputusan Presiden dalam menata ulang koalisi untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil dan efektif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar