Evaluasi Koalisi
Gerindra Ditawari Kursi Menteri
Kamis, 3 Maret 2011 | 12:00 WIB
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah) dalam sebuah acara di Kantor DPP Gerindra di Jakarta. Ia didampingi Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Suhardi (kiri) dan Direktur Gerindra Media Center (GMC), Haryanto Taslam (kanan).
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku Partai Gerindra memang sudah ditawari oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Namun, kini Gerindra dalam masa menimbang-nimbang. ”Pembicaraan (tawaran) itu memang ada,” kata Muzani di Gedung DPR, Kamis (3/3/2011).
Menurut Muzani, tawaran itu kemudian sudah dirapatkan bersama Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, dan Ketua Fraksi Gerindra DPR Wijono Harjanto di salah satu hotel berbintang lima di kawasan Jakarta Selatan.
Muzani enggan berkomentar pos menteri yang ditawarkan karena Gerindra sendiri masih mempertimbangkannya. Kalaupun menerima, Gerindra mengajukan sejumlah catatan dan pertimbangan. Gerindra mempertimbangkan apakah tawaran itu dinilai prorakyat atau tidak.
”Apakah pro rakyat? BUMN, misalnya, bisa menjadi faktor penggerak perekonomian kita. Apakah produksi gas distop untuk kebutuhan pasar internasional, tapi diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri, seperti pupuk sehingga kita tidak kekurangan pupuk dan bisa buat mahal. Harus serius mengutamakan pangan dalam negeri. Juga, apakah pasokan batu bara bisa untuk digunakan energi? Jika hal-hal itu tidak dimungkinkan, kami masuk hanya mengganjilkan, tidak memberi arti dalam proses pembangunan. Kami ingin betul-betul bermanfaat buat perubahan rakyat,” ujarnya.
Namun, Gerindra sendiri juga menyiapkan diri tetap berada di luar kabinet. Jika tetap berada di luar, Muzani mengatakan kontrol pemerintahan tetap harus berjalan efektif.
Hubungan Gerindra dengan Partai Demokrat semakin dekat pasca-Gerindra memilih menolak usulan hak angket pajak bersama Demokrat dan sejumlah partai koalisi. Di pihak lain, terjadi ketidakharmonisan antara Demokrat dan Partai Golkar yang bersama PKS memilih mendukung hak angket. Presiden Yudhoyono menyatakan, partai-partai yang tidak lagi sejalan dengan pemerintah sebaiknya keluar dari koalisi.
Evaluasi Koalisi
SBY-Prabowo Tak Pernah Jauh
Kamis, 3 Maret 2011 | 09:10 WIB
Dinamika politik yang mengancam posisi Golkar dan PKS dari posisi partai koalisi terus bergulir. Pasca-hak usulan hak angket pajak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta ketegasan sikap dari partai-partai koalisi pendukung pemerintah apakah akan tetap seiya sejalan atau tidak. Hari-hari belakangan ini, komunikasi intens dilakukan pihak SBY.
Di tengah hiruk pikuk itu, Gerindra dinilai berpeluang besar untuk bergabung dalam koalisi menggantikan PKS dan Golkar. Dalam pemungutan suara atas usulan hak angket pajak, Gerindra berdiri satu barisan bersama Demokrat, PAN, PPP, dan PKB. Sementara PKS dan Golkar yang notabene adalah partai pendukung pemerintah berdiri di barisan seberang, mendukung usulan hak angket.
Apakah komunikasi dengan Gerindra masuk dalam agenda SBY dalam upaya membangun koalisi baru? Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Marthin Hutabarat mengatakan dirinya belum mendengar adanya komunikasi antara Demokrat dan Gerindra sampai saat ini.
"Tapi Pak SBY dan Prabowo tidak pernah jauh sebenarnya dari dulu, meskipun kadang-kadang mereka berdua seolah berseberangan. Tapi pada saat mereka sudah saling kontak, semuanya akan cair lagi," ungkap Marthin kepada Kompas.com, Rabu (2/3/2011).
Menurutnya, komunikasi demikian merupakan kelebihan mantan-mantan prajurit. Apalagi, dua elit partai itu sama-sama berlatar belakang AKABRI. Oleh karena itu, komunikasi yang mesra akan mudah untuk segera terjalin. Kesetiaan antara teman sangatlah tinggi.
"Dulu, sama-sama tidur di barak. Sesama prajurit itu bagaimanapun jauhnya dilihat orang, tapi mereka punya rasa kedekatan yang tinggi, dipertautkan oleh tanggung jawab terhadap bangsa. Pak SBY dan Prabowo dari dulu tidak pernah jauh. Adakalanya dekat dan ada kalanya sangat dekat," tambahnya.
Namun, Marthin enggan berkomentar mengenai kemungkinan Gerindra masuk ke dalam kabinet dan bergabung dalam koalisi.
KOALISI
Kenapa Prabowo Merapat ke SBY?
Rabu, 2 Maret 2011 | 17:21 WIB
Hubungan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Partai Demokrat dinilai semakin harmonis. Terakhir, Gerindra, yang selama ini terdengar vokal terhadap kebijakan pemerintah, kini mendukung Partai Demokrat yang menentang usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pemimpin Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat ini memang tengah berusaha mencari simpati dari Demokrat dan Presiden SBY.
"Ini terkait dengan pencapresan dia (Prabowo) pada 2014. SBY tidak bisa mencalonkan diri kembali karena kendala konstitusi dan Demokrat belum memiliki capres definitif pada 2014," kata Burhanuddin kepada Kompas.com, Rabu (2/3/2011).
"Pada saat yang sama, dan ini saya kira jauh lebih urgent, Gerindra membutuhkan dukungan Demokrat agar parliamentary threshold tidak naik sampai 5 persen. Parliamentary threshold memungkinkan Gerindra tetap survive, saat ini pembahasannya sedang digodok di DPR," kata Burhanuddin.
Tak hanya itu, Burhanuddin juga memperkirakan Gerindra tengah mendekati Demokrat agar mau mengurangi presidential threshold di bawah 20 persen. Pada Pemilu 2009, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju harus didukung parpol atau gabungan parpol yang memperoleh suara di parlemen sebanyak 20 persen.
Burhanuddin, yang juga alumnus Australian National University ini, mengatakan, peluang bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintahan cukup terbuka lebar. Hanya saja, alasan bergabungnya Gerindra ke koalisi menunggu sikap Golkar dan PKS.
Ia mengatakan, masuknya Gerindra ke koalisi pemerintah tidak akan menimbulkan resistensi dari parpol yang selama ini setia mendukung pemerintahan SBY.
"Saya kira resisten kecil. Justru, kalau misalnya Golkar dan PKS diceraikan, Gerindra bisa dianggap sebagai penyelamat. Konteks masuknya Gerindra adalah bagian dari usaha untuk mengamankan kebijakan pemerintah di DPR. Meski jumlah kursinya hanya 5 persen, tapi dalam pertarungan yang sangat ketat suara Gerindra dapat membantu," katanya.
Setgab Koalisi
Ganti PKS dengan Gerindra!
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, berpendapat, Partai Gerindra dapat menjadi pengganti posisi Partai Keadilan Sejahtera dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Menurutnya, dengan mengeluarkan PKS kemudian memasukkan Gerindra akan lebih aman ketimbang mengeluarkan Partai Golkar.
"Kalau pemerintah takut dua raksasa akan menjadi lawan di DPR, yaitu Golkar dan PDI Perjuangan, ya, PKS dikeluarkan saja (dari koalisi). Karena PKS paling konsisten melawan, tidak ada ganda-ganda lagi," tutru Arbi, seusai diskusi polemik "Koalisi Pecah Kabinet Terbelah" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/2/2011).
Berdasarkan perhitungan kursi di parlemen, menurut Arbi, keluarnya PKS dari koalisi tidak akan membuat pemerintah kalah dari oposisi. Apalagi jika koalisi menarik Gerindra dari oposisi. "Itu sudah besar sekali. Kalau Golkar di dalam, masuk Gerindra, enggak ada bedanya. Jumlah kursi di DPR enggak banyak beda, hanya beberapa buah," ungkap Arbi.
Namun, jika koalisi mengeluarkan PKS dan Golkar, pemerintah akan kehilangan 163 suara. Jika demikian, suara koalisi hanya tinggal 260 sehingga dipastikan kalah dari suara oposisi yang jumlahnya 280. Berbeda lagi jika koalisi mengeluarkan Golkar dan PKS, tetapi menarik Gerindra. "Mayoritas tipis. Gerindra masuk, 260 plus 26, jadi 286, bedanya 6," katanya.
Arbi menegaskan, persamaan sikap politik dalam koalisi sangat penting. Jika partai-partai dalam koalisi saling bertentangan, kinerja pemerintah akan terganggu. "Biang kerok dalam koalisi memang PKS dan Golkar yang selalu nyeleneh. Itu yang membuat koalisi tidak bisa bergerak, pemerintah, menteri, terganggu bekerja, tidak bisa fokus, terganggu situasi politik," paparnya.
Oleh karena itu, menurut Arbi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera mengambil sikap tegas terkait gonjang-ganjing stabilitas koalisi tersebut. Itu agar waktu 3,5 tahun yang tersisa bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dimanfaatkan untuk bekerja maksimal.
Menurut Arbi, tidak ada partai lain selain Gerindra yang lebih tepat untuk ditarik ke dalam koalisi. "Karena Gerindra sudah memperlihatkan komitmennya. Buktinya dalam voting angket pajak. Adapun PDI-P belum memperlihatkan komitmen, baru ulur-ulur saja, baru isu-isu saja. Padahal, ini harus segera ada perubahan, enggak boleh ditunda-tunda lagi," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar