Pecah Kongsi
Hanura: Golkar-PKS Keluar Koalisi
Jumat, 4 Maret 2011 | 01:35 WIB
Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yuddy Chrisnandi, menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saatnya menggunakan momentum kekisruhan koalisi untuk mencoret Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi.
"Sebaliknya, bagi Partai Golkar dan PKS justru harus menggunakan momentum sekarang ini untuk keluar dari koalisi dan tidak hanya mengejar kekuasaan semata," kata Yuddy kepada Kompas, Kamis (3/3/2011), di Jakarta.
Menurut ketua bidang pemenangan pemilu itu, kecepatan bertindak terhadap anggota partai koalisi akan menentukan citra politik Presiden Yudhoyono. "Presiden akan dinilai tegas dan berani jika menteri-menteri dari Partai Golkar dan PKS segera diganti. Jadi, jangan sekadar mengancam," tambahnya.
Sebaliknya, lanjut Yuddy, jika Partai Golkar dan PKS akan mempersilakan Presiden mengganti menteri-menteri dari partai politik itu, hal itu justru akan menciptakan sistem politik yang sehat.
"Diharapkan, dukungan partai-partai di legislatif bukan karena keanggotaan koalisi, akan tetapi substansi program yang memang berpihak kepada rakyat," jelas Yuddy lagi.
Partai Hanura, lanjut Yuddy, menunggu kehadiran kedua partai tersebut di DPR untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kekuasaan.
"Kalau Golkar dan PKS tidak menggunakan momentum sekarang ini menyatakan independen terhadap pemerintah, kedua partai itu memang tidak berorientasi pada rakyat, akan tetapi kekuasaan semata," kata Yuddy lagi.
Adapun politisi muda dan pengusaha Partai Golkar, Pumpida Hidayatulloh, mendukung agar partainya berada di luar pemerintahan menghadapi kekisruhan koalisi sekarang ini pasca voting soal hak angket pajak.
"Partai Golkar independen merupakan pilihan yang terbaik dengan sejumlah pertimbangan pengalaman politik tahun 2009 di mana keberadaan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang juga Wapres tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga sikap independen Partai Golkar justru hal yang terbaik sekarang ini," demikain Pumpida.
Didepak atau Bertahan, PKS Punya Kalkulasi
Kamis, 3 Maret 2011 | 11:39 WIB
Ribuan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berasal dari berbagai penjuru Ibukota mengikuti kampanye akbar PKS dalam Pemilu 2009 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2009).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memiliki kalkulasi jika akhirnya harus keluar dari koalisi partai politik pendukung pemerintah. PKS memandang, pilihan mendukung usulan Hak Angket Century dan Perpajakan adalah pilihan yang mendahulukan integritas partai apapun risikonya.
"Kita kan memperjuangkan kontrak politik kita. Angket Century dan mafia pajak adalah bagian dari pelaksanaan kontrak. Itu prinsip. Kalau kita harus menanggung resiko dari prinsip ini, itu yang saya sebut taruhan integritas," ucap Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Gedung DPR, Jakarta, (Kamis (3/2/2011).
Sebagai anggota koalisi PKS dan Partai Golkar mendukung usulan hak angket, berseberangan jalan dengan partai koalisi lainnya.
Ia menjelaskan, PKS sudah memiliki kalkulasi untuk berbagai kemungkinan yang akan dihadapi pasca-usulan hak angket pajak. PKS siap didepak dari koalisi atau bahkan sampai semua menterinya dikeluarkan dari kabinet.
PKS saat ini menunggu keputusan dari Presiden Yudhoyono yang tengah melakukan evaluasi atas koalisi. Anis berjanji, PKS akan segera menyatakan sikap setelah Presiden menyatakan keputusannya.
"Tak baik mendahului SBY sebagai Presiden karena soal dikeluarkan (dari koalisi) atau perombakan (kabinet) masih berupa spekulasi dan gosip," ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar