Laman

Kamis, 24 Februari 2011

AKIBAT PERUBAHAN IKLIM: MIGRASI DAN KRISIS KEMANUSIAAN


JAMBI EKSPRES:

PERUBAHAN IKLIM
Migrasi dan Krisis Kemanusiaan

Brigitta Isworo Laksmi

Tahun lalu, jutaan manusia di Pakistan, China, dan Filipina harus bergerak, berpindah, serta ”terusir” dari rumahnya akibat berubahnya tabiat iklim. Mereka terpaksa pergi meninggalkan bagian dari sejarah hidupnya akibat bencana masif: banjir bandang atau badai—keduanya bisa saling berkait erat.

Mereka, para ”pengungsi (akibat) iklim” (climate migrants), harus mulai dimasukkan dalam persoalan serius yang dihadapi dunia global pada masa mendatang. Hal tersebut terungkap dalam laporan Bank Pembangunan Asia (ADB), berjudul ”Climate Change and Migration in Asia and the Pacific” yang memuat hasil penelitian ADB di kawasan Asia-Pasifik melalui proyeknya, ”Policy Options to Support Climate-induced Migration”. Laporan itu akan diluncurkan resmi pada Maret mendatang.

Pola migrasi (akibat) iklim selain didorong oleh banjir dan badai juga bisa disebabkan naiknya paras muka air laut, degradasi lahan, dan berkurangnya sumber air. Pada kondisi tertentu, migrasi bisa dikatakan merupakan suatu tindakan pada kondisi ”tak ada pilihan lain” ketika langkah-langkah adaptasi diabaikan. Migrasi sering kali berkelindan dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, demografi, dan politik.

Yang perlu mendapat perhatian serius, seperti dikatakan Direktur Divisi Pengurangan Kemiskinan, Jender, dan Pembangunan Sosial Bart W Édes, ”Dampak terberat migrasi perubahan iklim ditanggung oleh orang miskin.” Mereka yang miskin aset, mulai dari finansial hingga informasi, akan semakin terpuruk dan masa depannya lebih gelap karena pada umumnya mereka berada di garis marjinal.

Pola migrasi Asia-Pasifik

Perilaku migrasi penduduk dari kawasan Asia-Pasifik dilaporkan meningkat secara eksponensial dalam beberapa dekade terakhir sebagai akibat globalisasi yang memunculkan kesenjangan kesejahteraan. Kesenjangan itu menciptakan kutub-kutub: negara yang butuh tenaga kerja dan negara-negara penyuplai tenaga kerja.

Ketika faktor perubahan iklim dimasukkan, jumlah penduduk yang bermigrasi akan bertambah secara berlipat. Faktanya, orang bermigrasi biasanya untuk meningkatkan kondisi sosial ekonominya. Mereka akan mendatangi kota-kota besar yang pembangunan ekonominya maju. Akibatnya, di kota-kota tujuan migrasi populasinya akan meningkat pesat (lihat tabel). Masalah sosial-ekonomi akan semakin tinggi dan kompleks karena ketimpangan sosial akan semakin tajam.

Populasi daerah urban di Asia-Pasifik tahun 1950 tercatat 17 persen dari jumlah total penduduk atau 230 juta orang. Persentase menjadi 39 persen (1,5 miliar jiwa) pada 2005 dan diperkirakan mencapai 50 persen total populasi pada 2025. Penduduk pedesaan menjadi dua kali lipat, dari 1,1 miliar menjadi 2,3 miliar pada periode 1950- 2005, dan mencapai puncaknya pada 2015 (2,3 miliar), lalu menurun. Penduduk kawasan urban akan terus meningkat: dari 1,8 miliar (2015) menjadi 2,5 miliar (2030) dan mencapai 3,2 miliar pada 2050.

Jika dilihat per kawasan, setiap kawasan memiliki karakter migrasi yang berbeda. Kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah merupakan kawasan tertinggi urbanisasinya dibanding daerah lain di seluruh dunia. Tahun 1990 terjadi urbanisasi 27,2 persen dari populasi, yang meningkat menjadi 31,2 persen pada tahun 2007 (data PBB, 2008).

Perbedaan mencolok tampak pada pola migrasi penduduk di kawasan Pasifik di mana negara-negaranya terdiri dari pulau-pulau kecil dengan jumlah penduduk relatif sedikit. Ketika mereka bermigrasi, biasanya berpindah ke pulau lain.

Di subwilayah Melanesia (Kepulauan Fiji, Kaledonia Baru, Papua Niugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu) yang penduduknya mencakup 85 persen kawasan Pasifik (total 9,7 juta jiwa), jarang bermigrasi keluar. Di subwilayah Mikronesia (Kiribati dan Nauru) biasanya bermigrasi ke Selandia Baru, Australia, dan sebagian ke Amerika Serikat. Subwilayah Polinesia serupa dengan Mikronesia.

Menilik fenomena perubahan iklim, Asia Selatan merupakan wilayah paling rentan. Empat negara: Banglades, India, Maladewa, dan Pakistan, akan menerima dampak terbesar dari perubahan iklim dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Kenaikan paras muka air laut dan badai akan meningkat signifikan di kawasan Teluk Bengali dan Laut Arab. Ancaman banjir di kawasan pantai meningkat signifikan. Daerah delta sungai di Banglades dan India, seperti Gangga-Brahmaputra, Indus, dan Mahanadi, akan lebih sering meluap.

Dampak lain yang akan menimpa kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara adalah ancaman pada ketahanan pangan akibat kekeringan serta berubahnya karakter cuaca lokal.

Bencana iklim bisa bersifat mendadak dan masif sifatnya, seperti banjir dan badai, atau sebagai akibat dari suatu proses panjang, seperti kondisi lingkungan akibat pola cuaca yang berubah yang mengakibatkan kekeringan atau serangan hama yang semakin sering.

Krisis kemanusiaan

Untuk menghadapi permasalahan migrasi yang potensial memunculkan persoalan sosial-ekonomi yang baru, ADB menyatakan, perlu sistem tata kelola pemerintahan yang baru dan efektif serta mekanisme kebijakan yang mampu menanggulangi ancaman bencana itu. Pemerintah harus mengetahui tingkat kerentanan wilayahnya.

Menurut François Gemenne dari Institut Pembangunan Berkelanjutan dan Hubungan Internasional di Paris, Perancis, dalam diskusi online tentang topik ini, tingkat kerentanan dipengaruhi oleh tingkat kepadatan penduduk, tingkat kesejahteraan, dan kesiapan menghadapi bencana. Faktanya, banyak negara tidak memiliki ahli di bidang bencana, infrastrukturnya pun tak memadai.

Masalahnya sekarang, ketika migrasi dan perpindahan penduduk secara global sudah menjadi keniscayaan, ternyata dunia internasional belum terdapat mekanisme kerja sama untuk itu. Skema proteksi dan bantuan antarnegara masih bersifat menyebar, tidak terkoordinasi baik, dan tidak memadai. Problem yang harus dijawab mencakup bagaimana mengatur lalu-lalang migrasi, bagaimana suatu wilayah harus menerima warga berpindah dan sebagainya. Persoalan menjadi rumit karena hal ini melibatkan aspek-aspek kultur, ekonomi, agama, ideologi, dan politik.

Kegagalan menjawab tantangan di atas akan membuahkan krisis kemanusiaan global. Di Indonesia, persoalan sama menghadang. Di garis pantai yang panjangnya sekitar 80.000 kilometer terdapat sekitar 2,5 juta jiwa yang berpotensi bermigrasi. Belum lagi berbicara tentang daerah-daerah yang semakin rentan bencana iklim akibat rusaknya ekosistem serta berubahnya pola cuaca. Pertanyaannya: Siapkah pemerintah kita…?

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar