EKONOM SENIOR
Sumarlin Ingatkan Pentingnya Peran Bappenas
JB Sumarlin
Tidak hanya para ekonom muda yang hadir di antara para undangan yang datang pada seminar ”Korupsi yang Memiskinkan”, yang diadakan Kompas di Hotel Santika, Jakarta, 21-22 Februari lalu. Sejumlah ekonom senior seperti Prof Dr JB Sumarlin (79 tahun), Prof Subroto (82), dan Prof Dr Sediono Tjondronegoro (82) juga terlihat di sana.
Bahkan, Sumarlin (Menteri Negara Aparatur Negara, Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pertambangan dan Energi, Menteri Negara Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan 1973-1993), hadir hampir sepanjang dua hari seminar yang berlangsung sejak pagi hingga petang. Begitu juga dengan Tjondronegoro, guru besar sosiologi pedesaan IPB, yang masih aktif mengajar itu.
Karena seminar banyak menyinggung program pemerintah saat ini, yang tidak banyak memerhatikan masalah kemiskinan di pedesaan, maka muncul pertanyaan dari khalayak yang meminta Sumarlin bicara. Soalnya, dalam seminar, sempat terlontar bahwa pada era Presiden Soeharto, masyarakat pedesaan mudah memperoleh bibit, pupuk, dan bantuan modal. Juga ada pembangunan dam, bendungan, dan saluran irigasi yang menjangkau desa-desa.
Sumarlin dengan lugas mengatakan, pada eranya semua proyek dan prioritas pembangunan itu ada dan tidak berubah-ubah. Semuanya ada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan tidak pernah berubah-ubah seperti sekarang ini. ”Sebabnya anggaran proyeknya ada di Bappenas. Perhitungan anggarannya dilakukan departemen teknis semisal Departemen Pekerjaan Umum (PU) bersama Departemen Keuangan. Setelah itu dinilai dan disetujui Bappenas dan Departemen Keuangan dan dijalankan,” ujar Sumarlin.
Ia mengatakan, apabila proyek ini masuk prioritas, status ini dipegang teguh oleh Bappenas dan departemen teknis. Bappenas akan membahasnya di DPR dan biasanya disetujui karena teknis dan anggarannya dipahami benar oleh Bappenas. ”Biasanya tidak ada perubahan besar,” ujarnya. Saat ini, sebuah proyek bisa berubah drastis saat dibahas di DPR.
Setelah reformasi, ujar Sumarlin, Bappenas tidak punya gigi. Bappenas hanya menyusun rencana pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan panjang. Itu saja. Hitungan biaya dan teknis, Bappenas tak pernah ikut, hanya nonton.
Sumarlin berharap, peran Bappenas ini dihidupkan lagi. Dengan begitu, semua proyek di daerah diketahui secara rinci dan jelas oleh Bappenas dan bisa dilakukan evaluasi keberhasilan proyek tadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar