Hak Angket Perpajakan
Mega Tanya Alasan Kader Tak Datang
Kamis, 24 Februari 2011 | 18:13 WIB
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI-P Pramono Anung mengatakan DPP PDI-P akan mengevaluasi para anggota dewan dari Fraksi PDI-P yang tak datang pada saat pemungutan suara dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap usulan pembentukan pansus hak angket perpajakan, Selasa (22/2/2011).
"Sebagai ketua umum, Ibu Megawati (Soekarnoputri) ingin tahu kenapa beberapa orang tidak hadir. Ada tiga nama yang awalnya dipastikan tidak dapat hadir, tapi ada beberapa juga yang ke daerah, jadi tidak bisa datang dalam rangka penugasan partai," kata Pramono, Kamis (24/2/2011) di Gedung DPR RI.
Dalam rapat paripurna itu, ada sekitar 10 orang anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang tak hadir. Masing-masing fraksi, terutama dari fraksi pendukung hak angket, melakukan evaluasi internal terhadap sejumlah anggotanya yang tak datang. Pasalnya, kekalahan kubu pendukung hak angket sangat tipis, hanya selisih dua suara.
Menurut Pramono, tiga orang yang dipastikan tidak bisa datang adalah Panda Nababan yang tengah ditahan KPK, Taufik Kiemas yang disebut sedang mengikuti pertemuan di Kedutaan Besar Amerika Serikat, serta Guruh Soekarnoputra yang tengah sakit.
Pramono juga membantah kecurigaan akan terjadinya suap kepada sejumlah anggota karena banyaknya anggota yang tidak hadir. Dia menjamin, anggota dewan dari PDI-P tidak terlibat dalam isu suap di balik hak angket pajak. "Tak ada skenario untuk kalah, jadi tak ada rumor PDI-P itu disuap. Sejak pagi kita yang hadir memang 84 orang kok dari seluruh anggota 94 orang," tandasnya.
Anas: Hasil Voting Sesuai Hitungan Kami
Rabu, 23 Februari 2011 | 17:50 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, hasil pemungutan suara soal pembentukan panitia khusus hak angket pajak DPR RI telah sesuai dengan perhitungan Partai Demokrat. Kubu yang menolak pansus hak angket unggul tipis terhadap kelompok yang mendukungnya.
Gerbong Demokrat mengalahkan gerbong Golkar dan PDI-P dengan selisih dua suara. "Tidak ada yang mengejutkan. Alhamdulillah, akal sehat lebih mengedepan," kata Anas kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (23/2/2011).
Pascapemungutan suara, Anas, yang juga mantan Ketua Fraksi PD di Parlemen, mengatakan, ada dua hal penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, aparat penegak hukum harus bekerja semakin keras membongkar kasus mafia pajak tanpa pandang bulu. Siapa yang bersalah harus segera diproses hukum secara tegas, keras dan adil.
Kedua, DPR dan partai-partai politik mendorong dan mengawasi proses penegakan hukum terhadap para mafia pajak. DPR harus memastikan daya bongkar aparat penegak hukum menjadi makin kuat dan efektif.
Hak Angket Pajak Alot
Pembahasan usulan hak angket mafia pajak dan hak angket perpajakan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (22/2), diperkirakan akan berlangsung alot. Kemungkinan keputusan sulit diambil karena kubu fraksi yang mendukung ataupun menolak usulan angket sama-sama kuat.
Empat fraksi menyatakan mendukung hak angket, yaitu Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Partai Hanura).
Anggota F-PG yang juga Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, memastikan fraksinya bulat mendukung hak angket. F-PG menilai tujuan penggunaan hak angket baik untuk memberantas mafia pajak dan menutup potensi kebocoran penerimaan negara.
Priyo juga menegaskan, usulan angket tidak hanya untuk membersihkan nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang disangkutpautkan dengan kasus mafia pajak, tetapi juga untuk memperbaiki sistem pajak yang kolutif.
Anis Matta dari F-PKS menambahkan, kasus mafia pajak merupakan masalah besar, sehingga layak diselidiki secara politik melalui angket.
Empat fraksi lain, yakni Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Fraksi Partai Gerindra), kemungkinan menolak angket. ”Ada kemungkinan itu (menolak),” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra A Muzani.
Hingga Senin sore hanya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) yang belum memutuskan sikap secara bulat. ”Kemungkinan besok pagi baru kami putuskan,” kata Penasihat F-PPP Irgan Chairul Mahfiz. Sebagian anggota F-PPP mendukung penggunaan angket. ”Sebagian setuju panja,” ujarnya.
Jika dikalkulasikan dengan jumlah kursi, akan ada 248 anggota yang menolak angket, sedangkan pendukung angket diperkirakan 274 anggota. F-PPP belum menentukan sikap tegas.
Sekretaris F-PD Saan Mustopa meminta fraksi partai koalisi pendukung pemerintah untuk menolak penggunaan hak angket. Partai Demokrat sudah bersiap-siap untuk melakukan evaluasi terhadap partai koalisi yang mendukung angket pajak. ”Besok cuma ada dua pilihan, menerima atau menolak. Ini momentum untuk mengevaluasi Setgab Koalisi,” katanya kemarin.
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengingatkan, koalisi parpol pendukung pemerintah mengutamakan kerja sama. Untuk itu, sangat mungkin akan ada anggota koalisi yang terpaksa diikhlaskan jika berbeda dengan koalisi.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam berjanji tidak akan berdiam diri terhadap perkembangan hak angket di DPR. Ia berjanji akan melakukan perlawanan politik.
Angket Pajak demi Nama Baik
Partai Golkar tidak akan mundur memperjuangkan penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki kasus mafia pajak. Penyelidikan secara politis diperlukan untuk membersihkan nama Partai Golkar, sekaligus membersihkan negara dari mafia pajak.
Seperti dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2), selama ini partainya menjadi sasaran tembak dalam kasus mafia pajak. Nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sering kali dikaitkan dengan Gayus HP Tambunan, yang diduga masuk dalam jaringan mafia pajak.
”Memang selama ini kami diserang, kami menjadi sasaran tembak terus,” katanya.
Oleh karena itu, Partai Golkar ingin menunjukkan bahwa partainya bersih, tidak terkait kasus mafia pajak. Lebih jauh, penggunaan hak angket diperlukan untuk membersihkan negara dari jaringan mafia pajak. Jadi siapa pun harus mau mendukung penyelidikan secara politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
”Barang siapa yang diundang, harus mau. Ini untuk bersih-bersih, supaya tidak ada lagi saling tuduh,” ujarnya.
Sampai saat ini sejumlah fraksi di DPR, terutama yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah, memang belum menentukan sikap atas usulan pembentukan pansus angket mafia pajak. Salah satunya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). Menurut Sekretaris F-PPP Romahurmuziy, sikap resmi fraksinya akan diputuskan pada rapat paripurna, Selasa pekan depan.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat tetap menolak penggunaan hak angket untuk mafia pajak. Fraksi Partai Demokrat mendorong penyelesaian kasus mafia pajak dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Namun, Priyo meyakini bahwa Fraksi Partai Demokrat akan luluh dan setuju pada waktunya.
Ical buka suara
Sebelum memimpin rapat di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta kemarin Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, partainya tidak akan mundur dalam memberikan dukungan atas penggunaan hak angket DPR untuk pemberantasan mafia pajak. ”Tentu kami tidak akan mundur. Waktu kami diajak maju ya kami maju, sekarang tidak bisa mundur lagi,” kata Aburizal.
”Kalau mundur, nanti benar disangka ada masalah pajak. Kalau kami mundur, nanti dikira ada sesuatu. Jadi memang menghindari fitnah,” tuturnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa yang ditemui di Istana Negara menyatakan, pihaknya lebih setuju jika Panitia Kerja DPR tentang Pemberantasan Mafia Pajak diberi kesempatan menuntaskan pekerjaannya terlebih dahulu.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP di Jakarta kemarin mengatakan bahwa KPK kini tengah mendalami data perusahaan-perusahaan yang ditangani oleh Gayus HP Tambunan, mantan pegawai Ditjen Pajak, yang disangka terlibat dalam mafia pajak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar