ANATOMI KEKUASAAN SBY

JAMBI EKSPRES:


Jakarta - Hakikatnya pemerintahan SBY terlahir dari rahim reformasi. Partai Demokrat (PD) yang dinakhkodai SBY juga bukan partai masa lalu bentukan era Orde Baru, kendati personelnya banyak juga lompatan dari partai pra reformasi.

Pemerintahan SBY terdiri dari berbagai kelompok kepentingan yang berkomitmen melakukan perubahan. Kemenangan PD sangat fenomenal semula sekitar 7,45% di tahun 2004. Tapi di tahun 2009 melakukan lompatan besar mencapai perolehan dukungan tiga kali lipat suara hingga bisa mengalahkan seniornya, Partai Golkar & PDIP sekitar 20%.

Rahasia kemenanganya ditopang oleh tiga hal, yakni image (politik citra), uang (money politic), dan intelijen yang tersebar rapi dari pusat hingga daerah. Di samping itu dukungan yang meningkat juga adalah berkat kerja seriusnya dalam pengambilan keputusan berbasis data riset yang di-update secara intensif. Sehingga ketika ada kebijakan yang membuat rating dukungan terhadap SBY menurun segera dibuatkan kebijakan yang menaikkan rating SBY jelang-jelang pemilu.

Namun patut disayangkan, kekuasan SBY ditopang oleh pengusaha hitam dan birokrasi yang korup. Terbukti berbagai kasus korupsi di tubuh para penegak hukum dan pengusaha kakap kebal hukum, dan SBY kerap menghindari dan tidak mengomandoi secara langsung pemberantasan korupsi, alih-alih KPK dikorbankan.

Kekuasan SBY di-back up setgab sebagai pelembagaan partai koalisi pemerintah. Setgab dikomandoi Golkar, sebuah partai yang notabene tidak bisa hidup di luar kekuasaan. Dan, di tubuh Golkar sendiri banyak dikendalikan oleh para politisi pedagang yang tidak ideologis. Di Golkar tidak ada cerita tentang ideologi —atau bahkan 'idealisme'. Ideologi Golkar adalah pragmatisme.

Menariknya, PD lebih mesra dengan Golkar ketimbang dengan PAN, PPP, PKB dan PKS yang lebih dahulu berkoalisi. PAN, PPP, PKB dan PKS dinilai idiologis karenanya kerap tampak tidak bisa mesra, bahkan akhir-akhir ini para petinggi PD getol mewacanakan penyingkiran PKS. Sebagai antisipasi, PAN aktif bangun wacana konfederasi dengan parpol-parpol kecil. Adapun PPP dan PKB nothing to lose.

Setgab (Sekretariat Gabungan) dalam perjalanannya menjerat satu sama lain di antara parpol koalisi. SBY dijerat problem Centurygate. Golkar sendiri dijerat oleh kasus pajak Bakrie Groups, dan lain-lain. Akibatnya banyak keputusan yang finalnya di gedung DPR-MPR RI dikompromikan di Setgab. Inilah awal dari kepincangan transisi demokrasi di era SBY jilid kedua.

Pemegang saham terbesar PD adalah SBY. Karena SBY telah berkuasa dua kali, PD sepertinya kesulitan mencari figur sekuat SBY pasca 2 periode berkuasa mendatang. Test case berkali-kali dilakukan dengan melempar isu, semisal SBY diperpanjang 3 periode melalui amandemen kelima UUD 1945. Atau melempar wacana Ani Yudhoyono sebagai capres di 2014.

SBY kesulitan mempertahankan kebersinambungan kekuasan, bahkan bisa jadi akan dihinggap penyakit post power sindrome secara kolektif, sebab tanda-tanda ke arah itu mulai tampak, semisal melibatkan keluarga beramai-ramai, anak dan istri, dalam kekuasan. Semua turun gunung, tapi serba tampak dipaksakan.

Hal ini menimbulkan kecurigaan, sepertinya SBY tidak rela tampuk kekuasan bergeser ke Anas Urbaningrum yang memenangi kompetisi pemilihan ketua umum partai terbesar di Indonesia. Kemenangan Anas diwaspadai SBY karena dia didukung oleh HMI connection. Bila Anas diberi kewenangan yang luas di PD, maka Anas bisa jadi ancaman yang akan mengakhiri Dinasti SBY.

Efek politik citra di tengah-tengah kesenjangan kesejahteraan ekonomi di gress root berdampak pada terbentuknya masyarakat yang pragmatis dan apatis. Pragmatisme masyarakat kentara terlihat dalam pilkada dan pilgub, pemilih lebih realitis untuk memilih calon berduit daripada calon idealis tak berduit. Citra positif yang dipaksakan menjadi tuntutan dan dakwaan pada calon untuk siap membayar suara mereka.

Akibatnya banyak pengaduan pilkada dan pilgub yang sedikit banyak karena efek siraman uang panas. Bila hal ini dibiarkan, maka demokrasi semakin mahal dan merugi. Mahal, tidak saja pada fase berlangsungnya kampanye tapi juga para bupati, walikota, dan gubernur yang terpilih dijebloskan ke penjara akibat korupsi. Pilkada yang semula sebagai medium pesta rakyat telah memakan uang banyak itu berubah menikam rakyat sendiri. Orang yang dipilih rakyat dijebloskan ke penjara.

Adapun kelompok apatis tidak terlalu peduli dengan pemilu. Mereka kritis dan karenanya tidak mau menyumbangkan suara sama sekali pada salah satu kandidat. Jumlah mereka juga cukup fantastis bisa mencapai separoh dari calon pemilih, karena itu wajar jika berdampak pada kurang legitimate-nya pilkada, pilgub, dan pemilu.

'Ala kulli hal, SBY kendati di luar negeri dipuja-puji, tapi integritasnya patut dipertanyakan. Indonesia dibombardir oleh barang-barang China, AS dan Jepang tanpa proteksi pelaku usaha lokal secara signifikan. Ekspor bahan mentah kerap sekali gencar ketimbang ekspor hasil industri. Perlindungan pulau-pulau terluar lembek disikapi. Kasus-kasus penganiayaan TKI dan TKW di luar negeri tanpa solusi tegas.

Pengerukan tambang, batubara, minyak bumi, eksplorasi emas, nikel, tembaga dan lain-lain diberikan keleluasaan tanpa renegosiasi kontrak yang menguntungkan bangsa sendiri. Kendati begitu SBY tampaknya puas dengan gelar-gelar 'kesetaraan Indonesia-Amerika Serikat' dengan kehadiran Obama di tanah air, tanpa dibarengi dengan tindakan nyata yang menegaskan kedaulatan bangsa yang saat ini terpuruk akibat terhegemoni oleh kapitalisme global.

*) Rijalul Imam adalah Ketua Umum PP KAMMI.