PADANG, Pemerintah dan lembaga terkait diminta untuk juga memerhatikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, terkait gempa dan tsunami karena selama ini fokus pemerintah dan lembaga terkait hanya Kota Padang. Padahal, pusat gempa dan tsunami ada di Mentawai.
"Ini kan aneh. Pusatnya di Mentawai, kok selama ini Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti terabaikan. Akibatnya, hingga saat ini di Mentawai tak ada peta zonasi daerah rawan, jalur-jalur evakuasi, dan sosialisasi kepada warga Mentawai untuk mitigasi gempa dan tsunami," kata Husni Kamil Manik, Sekretaris Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (4/11/2010).
Oleh karena itu, Husni meminta fokus pemerintah dalam penanganan korban gempa dan tsunami di Mentawai harusnya bukan soal relokasi, melainkan bagaimana menyiapkan zonasi jalur-jalur evakuasi ke perbukitan dan posko pelayanan kesehatan.
"Ini harus dipercepat pemerintah karena jauh lebih riil ketimbang relokasi karena relokasi itu harus memerhatikan sosial budaya masyarakat, mata pencaharian masyarakat, pendidikan, dan kepercayaannya," ucap Husni.
Kalau dilihat pada peta Sumbar, katanya, maka yang paling terancam akibat gempa dan tsunami yang diperkirakan 8,9 SR itu adalah Muko-muko (Bengkulu) dan Pesisir Selatan jika pusatnya di Pulau Pagai. Namun, jika pusatnya dekat Pulau Siberut, maka yang paling berpotensi adalah Padang Pariaman, Pariaman, dan Padang.
"Coba lihat lagi dampak gempa 30 September 2009. Yang paling parah itu sebenarnya Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kabupaten Agam karena tekstur tanahnya labil. Hanya, di sana jumlah gedung tingginya terbatas, beda dengan Kota Padang. Jadi, jangan hanya fokus dengan Kota Padang jika ingin mengantisipasi dampak gempa 8,9 SR dan tsunami yang katanya bakal terjadi itu," pesan Husni.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar