Adanya pernyataan Bakal Calon Wali Kota Sungai Penuh yang mengatakan mantan Pj Wali Kota Sungai Penuh, Hasvia MTP, hanya melanjutkan program Pj Wali Kota sebelumnya, Masril, dibantah oleh Hasvia.
Hasvia, saat dikonfirmasi Tribun via telepon, Rabu (22/9) kemarin, mengatakan, bahwa isu tersebut memang sengaja dihembuskan oleh segelintir orang, untuk membendung popularitasnya karena berhasil membangun Kota Sungai Penuh.
Tidak benar apa yang mereka sebut. Saya tidak melanjutkan program dari Pj Wali Kota yang sebelumnya, melainkan bekerja keras untuk mengupayakan dana agar pembangunan Kota Sungai Penuh bisa berjalan,” ujar Hasvia.
Ia mengatakan, berdasarkan Keputusan Mendagri nomor 1.31.15-549 TAHUN 2009, dari dari hasil pengusulan Pj Wali Kota oleh Gubernur Jambi, dalam surat nomor 800/1774/pem tanggal 6 Juli 2009, tentang penggantian Pj Wali Kota, Masril yang merupakan Pj Wali Kota yang lama dianggap gagal menjalankan tugas.
Ya, saya menggantikan Masril bukan karena ia telah memasuki usia pensiun, namun karena ia dinilai selama menjalankan tugas tidak menampakkan hasil yang maksimal, serta tidak menunjukkan sikap komunikatif, koordinatif, dan dedikatif yang baik, sehingga dihentikan dari jabatannya,” kata Hasvia.
Jika Masril dinilai gagal menjalankan tugas lanjut Hasvia, lantas siapa yang telah memperjuangkan pembangunan Kota Sungai Penuh, hingga seperti saat ini. Saya rasa semua orang tahu, siapa yang telah berjasa membangun Kota Sungai Penuh setelah dimekarkan,” tambahnya.
Pernyataan Hasvia juga dibenarkan oleh Direktur Dana Alokasi Umum Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Budi Harsoyo. Saat diminta komentarnya via telepon, ia mengakui bahwa Hasvia-lah yang telah berjasa melobi pusat, sehingga dana untuk Kota Sungai Penuh bisa dicairkan.
Selaku orang pusat, saya tidak ingin memihak siapa-siapa. Apapun yang saya sampaikan harus berimbang dan sesuai dengan fakta. Dalam hal ini, memang Hasvia-lah yang telah memperjuangkan di pusat, sehingga dana pembangunan Kota Sungai Penuh bisa cair,” ungkapnya.
Pada saat Pj wali Kota yang pertama menjabat, pemerintah pusat tidak berani mencairkan dana, karena saat itu struktur pemerintahan di Kota Sungai Penuh belum terbentuk. Sementara Pj Wali Kota sendiri saat itu hanya berkutat soal dana hibah.
Kalau boleh jujur, Masril hanya sekali pernah ke Jakarta saat menjabat Pj Wali Kota, itu pun bukan khusus mengurus soal dana Kota Sungai Penuh. Pemerintah pusat baru berani mencairkan dana setelah Hasvia menjabat,” jelasnya.
Jika saat Masril menjabat dana tetap dicairkan, sudah barang tentu akan banyak yang tidak jelas, karena belum lengkapnya SKPD. Sungguh sangat bijaksana karena dia harus terseret ke pengadilan, karena tidak sanggup mengelola dana yang besar tersebut,” imbuhnya.
Sementara Hasvia saat menjabat tambahnya, memang memiliki kemampuan koordinasi yang sangat tinggi, sehingga dana untuk Kota Sungai Penuh bisa cair. Hal tersebut tidak terlepas dari pengalamannya saat menjabat, baik di pusat maupun di Provinsi.
Untuk mencairkan dana sebutnya, orang pusat membutuhkan data dan informasi dengan jelas, sehingga mereka tidak ragu memberikan dana. Satu contoh misalnya, jika tidak dilaporkan orang daerah, pemerintah pusat tidak akan tahu dimana saja SD yang rusak.
Pada prinsipnya dana untuk pembangunan daerah sudah ada, sehingga seorang pimpinan daerah tidak harus mencari, namun hanya mengupayakan bagaimana dana tersebut bisa sampai di daerah,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar