Ical: Golkar Masih Bersama Pemerintah
Apakah kata-kata 'masih di dalam' itu berarti posisi Golkar aman di kabinet?
Minggu, 6 Maret 2011, 22:04 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kembali mengingatkan bahwa bagi Partai Beringin yang terpenting bukan sekadar berada di dalam pemerintahan atau di luar. Melakukan kaderisasi dan berbuat untuk bangsa itu yang utama.
Tapi Aburizal menengaskan bahwa saat ini Golkar masih bersama pemerintah. "Sekarang, kami masih ada di dalam (pemerintah)," kata Aburizal Bakrie usai pada acara Lokakarya Pengkaderan Partai Golkar di kantor Pusat DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu 6 Maret 2011.
Apakah kata-kata 'masih di dalam' itu berarti posisi Golkar aman di kabinet? Aburizal tidak memberikan penjelasan. Aburizal mengimbau agar apa yang disampaikan dalam pidatonya tadi bisa menjelaskan maksudnya.
Yang pasti, menurut politisi yang akrab disapa Ical ini, di dalam atau di luar pemerintahan sama saja. Karena yang dilihat adalah tujuan jangka panjang.
"Bukan kekuasaan sesaat. Seperti yang saya sampaikan dalam pidato tadi, dan semoga dipahami baik-baik," kata Ical. Dalam acara pengkaderan ini, Ical tampak didampingi dua Wakil Ketua Umum Golkar, Agung Laksono dan Theo L Sambuaga.
Dalam pidatonya, Ical meminta semua pihak tidak terjebak dalam isu sempit seputar perombakan kabinet atau reshuffle. Dinamika politik yang sedang terjadi saat ini adalah hal yang biasa.
"Kita sebagai warga negara jangan terjebak isu koalisi dan reshuffle. Itu-itu saja yang selalu dipertanyakan," kata Ical sebelumnya.
Golkar merupakan salah satu partai yang disebut-sebut melanggar kesepakatan koalisi. Terutama usai voting Angket Mafia Pajak. Sejumlah kader Demokrat bahkan mendesak Golkar turut dievaluasi. Golkar merasa bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, guna mematangkan demokrasi ke depan.
MERASA DI ATAS ANGIN RUHUT SITOMPUL KEMBALI UNGKIT MASAALAH LUMPUR LAPINDO DI SIDOARJO
Ruhut Kembali Ungkit Lapindo
Kamis, 3 Maret 2011 18:11 WIB | 816 Views
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Ruhut Sitompul mengungkit kembali persoalan semburan lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Ruhut Sitompul mengungkit kembali persoalan semburan lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, terutama mengenai alokasi APBN untuk menangani kasus itu.
Ruhut kepada pers di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis, mengemukakan, pihaknya akan menggagas digulirkannya lagi Pansus Lapindo mengingat pansus yang pernah dibentuk DPR berhenti dengan tidak jelas.
Pansus belum memutuskan apakah semburan lumpur Lapindo itu bencana alam atau keteledoran Lapindo. "Jelas sekali belum ada keputusan Pansus Lapindo bahwa itu bencana atau tidak, namun dana APBN telah digunakan untuk menanggulanginya," kata Ruhut.
Dia mengatakan, Lapindo harus mengganti kerugian masyarakat dan rakyat akibat semburan tersebut, baik secara materil maupun imateril.
"Bukan hanya kerugian materil masyarakat dan negara yang harus dikembalikan oleh pihak Lapindo namun juga kerugian imateril karena justru di sanalah yang paling banyak kerugiannya. Masyarakat telah lelah dan telah sangat sabar menunggu untuk mendapatkan keadilan, kita harus memberikan dan mengembalikan keadilan itu kepada masyarakat," kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Dia juga mempertanyakan ketegasan, konsistensi dan motif Golkar mengangkat permasalahan Bank Century dan mafia pajak. "Kalau Century jelas tidak ada kerugian negara dan keputusan itu jelas mendesak saat itu. Mafia pajak kita setuju membongkarnya, namun tidak perlu politisasi di DPR yang penting penegakan hukum oleh aparat hukum," katanya.
Namun, kata dia, dalam semburan lumpur Lapindo, ada kerugian negara dan masyarakat. "Lha kok diam?," kata Ruhut yang sebelumnya pernah menjasi politisi Golkar.
Polisi Temukan Penyelewengan Ganti Rugi Korban Lumpur
Rabu, 2 Maret 2011 13:58 WIB
Petugas Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo menemukan indikasi adanya dugaan penyelewengan ganti rugi kepada korban Lumpur Lapindo di tiga desa di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, yang diduga dilakukan oleh oknum Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
Kepala Polres Sidoarjo Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M Iqbal, Rabu mengatakan, saat ini petugas kepolisian telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, dan menemukan indikasi penyelewengan uang ganti rugi warga korban Lumpur Lapindo itu.
"Terkait dengan kasus ini, kami juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, untuk membantu mengusut kasus ini," ucapnya, menegaskan.
Ia mengemukakan, meski polisi telah memeriksa sejumlah orang sebagai saksi, namun polisi masih belum menentukan tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan uang ganti rugi ini.
Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus ini serta memeriksa sejumlah orang saksi mulai dari warga, staf BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional).
Ia menjelaskan, dari pemeriksaan sementara, polisi sudah menemukan indikasi penyelewengan uang ganti rugi korban Lumpur Lapindo.
"Indikasi diperoleh dari keterangan staf BPN dimana antara luasan tanah yang ada dengan nilai uang ganti ruginya tidak sesuai," paparnya.
Namun, lanjut Kapolres, polisi masih belum bisa mengetahui berapa nilai uang yang telah diselewengkan, dan karena itu, polisi berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung berapa nilai uang yang diselewengkan.
Dirinya juga membantah jika pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut, dianggap lambat oleh warga masyarakat.
Sebelumnya, warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon melaporkan adanya dugaan penyelewengan uang ganti rugi warga yang diduga dilakukan oleh oknum tim verifikasi BPLS.
Dalam laporannya, modus penyelewengan dengan meminta bayaran pada warga apabila tanahnya ingin diberi ganti rugi sebagai tanah kering, dan bukan tanah sawah.
Warga yang tidak mau memberi bayaran ganti ruginya dipersulit karena oknum tim verifikasi BPLS tersebut, mengubah status tanah kering menjadi tanah sawah yang nilai ganti ruginya jauh lebih rendah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar