"Untuk urusan dalam negeri sudah ada. Masak Presiden semua yang mengurus. Urusan bencana ada Menko Kesra, Menteri Sosial," kata Marzuki, Jumat (8/10/2010) di Gedung DPR, Jakarta.
Dalam berbagai urusan negara, lanjut politisi Demokrat ini, sebaiknya sistem yang bekerja. Hingga hari ini, Presiden SBY selaku kepala negara belum memberikan pernyataan terkait bencana tersebut. Sementara pernyataan keprihatinan sudah lebih dulu disampaikan Menlu AS Hillary Clinton. "Negara harus dikerjakan dengan sistem. Kalau hanya menggantungkan pada satu orang, negara tidak berjalan. Semua sudah ada bagiannya," ujarnya.
Bencana banjir yang menelan korban 100 orang tewas itu, dinilainya, sebagai bencana besar. Sebagai Pemimpin Dewan, Marzuki akan menanyakan ke komisi terkait yaitu Komisi VIII untuk melakukan pengawasan atas penanganan bencana di lokasi. Rencananya, DPR juga akan membentuk tim khusus untuk mengawasinya.
"DPR akan membentuk juga nanti tim pengawasan bencana seperti di Jambi, Padang. Isinya anggota DPR lintas fraksi dari daerah pemilihan Papua dan memberikan bantuan," kata Marzuki.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar