PKS Beberkan "Behind the Scene" Koalisi
Penulis: Caroline Damanik | Editor: Heru Margianto
Rabu, 2 Maret 2011 | 15:20 WIB
Nasib PKS bagai di ujung tanduk. Kekeuh mendukung usulan hak angket di parlemen, PKS dinilai sebagai salah satu anggota koalisi yang membangkang.
Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, justru PKS merasa bingung dengan tingkah Demokrat dalam mengelola komunikasi di dalam parlemen. Menurut Anis, masalah komunikasi memang menjadi catatan khusus PKS kepada Demokrat.
Ia mengatakan, pada awalnya antarpartai koalisi menyepakati pola komunikasi di mana semua keputusan strategis harus dibicarakan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan semua pimpinan partai koalisi.
"Tapi dalam banyak kasus, termasuk angket Century dan angket mafia pajak, sebenarnya tak pernah ada pertemuan antara SBY dengan pimpinan koalisi untuk menyatakan sikap beliau. Kita semua bersedia tunduk kepada seluruh kesepakatan. Masalahnya tak ada kesepakatan. Ini yang membingungkan kami dalam komunikasi," tegas Anis di ruangannya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/3/2011).
Wakil Ketua DPR RI ini pun memaparkan kebingungan yang dialami PKS melalui pengalaman lalu ketika hak angket Century disusulkan di DPR. Sebelum usulan angket Century diputuskan, Anis mengaku PKS sudah menyampaikan kepada SBY bahwa ada bukti obyektif sehingga hak angket harus diangkat.
"Kami minta arahan SBY dan kemudian beliau bilang silakan. Tapi, teman-teman Demokrat bilang kita harus mundur. Maka, kita tak mengerti pola komunikasi itu. Kenapa ada perbedaan antara komunikasi beliau dengan kami dan Demokrat kepada kami. Jadi ini harus dievaluasi," tambahnya.
Anis juga menuding elite Demokrat justru yang gagal dalam mengelola komunikasi antarpartai koalisi. Namun, justru dampaknya ditimpakan kepada anggota koalisi. Bahkan, Anis mengeluhkan bahwa partai koalisi diperlakukan sebagai partai yang diakuisisi oleh Demokrat, bukan partai koalisi. Pola komunikasi inilah, lanjut Anis, yang harusnya dievaluasi oleh SBY terkait koalisi. Setelah itu, baru SBY bisa mengevaluasi substansi kerja sama koalisi yang tecermin dalam momen dua kali hak angket, Century dan mafia perpajakan.
"Soal substansi adalah apakah dalam dua kali angket ada pelanggaran terhadap kontrak politik. Jadi kalau kita ingin melihat substansi, maka lihat dalam dua kali angket kita compare (bandingkan) dengan kontrak politik, mana yang melanggar?" tandasnya.
Demokrat bantah
Ketua DPP Demokrat Saan Mustofa membantah buruknya kualitas komunikasi antarpartai koalisi di dalam Sekretariat Gabungan. Menurut Saan, Demokrat selalu berupaya agar koalisi berjalan lebih solid, menjamin adanya kebersamaan, dan memperbaiki kualitas komunikasi.
"Kalau menyangkut katanya Demokrat dan Golkar mendominasi, sudah kita tegaskan prinsip dasar di Setgab adalah kesetaraan dan kesejajaran. Enggak ada saling mendominasi dan memaksakan. Setara, bagaimana masing-masing sikap dan pandangan itu kita jadikan sebuah bahan bersama untuk mencari solusi," tegasnya.
Inilah Masalah Koalisi versi PKS
Rabu, 2 Maret 2011 | 14:52 WIB
Kisruh koalisi pascapembahasan usulan hak angket pajak menunjukkan rapuhnya koalisi yang dikelola oleh Partai Demokrat. Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, kegagalan mengelola komunikasi antarpartai anggota yang sebenarnya dilakukan oleh elite Demokrat malah justru menimpa anggota koalisi lainnya. Anis mengatakan, komunikasi memang menjadi masalah terbesar koalisi.
"Dalam perspektif komunikasi, elite Demokrat gagal mengelola perbedaan di dalam koalisi, tapi ditimpakan kepada anggota koalisi yang lain. Apa susahnya sih mengundang pemimpin partai-partai untuk bicara sama-sama. Itu kan sederhana. Tapi itu tak pernah terjadi. Yang sering kita dengar (dalam rapat), ini ada perintah dari SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)," katanya di ruangan pimpinan DPR, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/3/2011).
Anis mengeluhkan, anggota koalisi lainnya, terutama PKS, tak pernah diperlakukan layaknya partai koalisi. Justru Demokrat berlaku seolah-olah PKS dan partai-partai lainnya sebagai partai yang sudah diakusisi oleh Demokrat.
Wakil Ketua DPR RI ini juga membantah pernyataan bahwa PKS jarang datang dalam rapat-rapat koalisi. Menurutnya, PKS selalu mengirimkan utusan. Siapapun yang hadir, lanjutnya, seharusnya diperlakukan sebagai pemegang mandat dari PKS.
"Tapi kita tanya, kenapa orang-orang itu tak hadir karena fungsi Setgab sudah melenceng dari dapur komunikasi menjadi ajang sosialisasi. Masa rapat cuma untuk bilang, ini ada keputusan SBY. Kalau mau memberi tahu ada keputusan SBY seperti itu, SMS saja. Enggak perlu rapat," tambahnya.
PKS sendiri tak akan terprovokasi pada pernyataan-pernyataan elite Demokrat. Menurut Anis, PKS hanya akan menunggu keputusan dari Presiden SBY sendiri selaku pimpinan koalisi yang menjadi mitra langsung saat menandatangani kontrak koalisi. Anis juga mengaku tak tahu-menahu ada komunikasi tertutup antarpartai koalisi yang berlangsung tadi malam di kediaman Presiden SBY di Cikeas.
"Sebenarnya tak apa kalau PKS tak diajak bicara, PKS sudah terlalu sering tak diajak bicara. Waktu Setgab dijadikan saja, kita terima jadi. Katanya, Pak SBY sebagai Ketua Setgab, Pak Ical sebagai Ketua Harian, dan sekretarisnya Pak Syarief. Tapi kita terima saja karena itu tidak prinsipil. Itu sudah sering terulang hal-hal seperti itu," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar