Tawuran
Berkelahi, 10 Praja IPDN Diberhentikan
Selasa, 22 Februari 2011 | 22:27 WIB
Sebanyak 10 orang Praja Tingkat I atau Muda Praja IPDN Jatinangor, diberhentikan sebagai praja karena terlibat perkelahiran di barak Nusantara, Selasa pagi.
"Mereka kita pulangkan ke daerah asalnya, totalnya ada 10 praja," kata Kepala Sub Bagian Humas IPDN Drs Sudaryana, Selasa (22/2/2011) malam.
Ke-10 praja tersebut berasal dari daerah Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Jambi.
Praja yang diberhentikan tersebut ialah berinisial TK, RA, JI, EK, MM, NAF dari daerah Sulawesi Selatan.
Kemudian NKB dari Jambi, MKM dari Jambi, HK dari Sumatera Selatan, dan SH Sulawesi Barat.
Akibat perkelahian masal tersebut mereka pun mengalami babak belur, namun pihak IPDN tidak melakukan visum karena kejadian tersebut dianggap kasus intern kampus.
Sudaryana mengatakan, tawuran melibatkan sepuluh orang muda praja dari Sulsel dan Sumsel dan penyebabnya hal sepele yakni mereka berebut untuk saling melakukan absen.
"Dari sepuluh orang praja yang terlibat perkelahian langsung sebenarnya tiga orang, namun kemudian yang lainnya membantu, perkelahian massal pun tak terelakan," ujarnya.
Akibat dari perkelahian praka tersebut, Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi, langsung memerintahkan seluruh jajarannya dan praja melakukan apel luar biasa, Selasa sore, untuk menjatuhkan sangsi terhadap para yang terlibat tawuran dan bermasalah.
Apel tersebut dipimpin Wakil Rektor IPDN Prof Drs Sadu Wasisetiono namun dihadiri langsung I Nyoman Sumaryadi.
"Surat pemulangan mereka sudah di serahkan ke Kemendagri. Saat ini kami sedang menunggu balasannya," ujar Sudaryana.
CALO
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yang juga Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Diah Anggraeni (57) mengaku puas dengan pencapaian dirinya di birokrasi. ”Saya meniti karier PNS (pegawai negeri sipil) dari bawah. Tuhan mengabulkan doa saya sehingga saya bisa mencapai puncak tertinggi sebagai PNS,” ujarnya di Semarang, Jawa Tengah, pekan lalu.
Diah mengaku tak bisa lupa dengan Jateng karena selama 25 tahun mengabdi, dia berkarier di kawasan itu. Berbagai jabatan pernah diembannya.
Selaku Sekjen Kementerian Dalam Negeri, ungkap Diah, salah satu perhatiannya adalah calo yang beredar saat perekrutan calon praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Karena mengawasi ketat perekrutan dan berupaya keras memberantas calo, lanjut Diah, dia sempat diteror.
”Calo-calo kayak gitu yang bikin anak-anak dari keluarga tak mampu yang seharusnya lulus IPDN tidak bisa masuk IPDN. Kasihan kan?” ujarnya.
Sejak terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korpri 2009-2014, Diah juga meminta semua anggota Korpri tidak berpolitik. ”PNS seluruh Indonesia harus netral. Yang mau berafiliasi dengan partai politik harus mundur dari PNS,” ujarnya.
Mendiknas: IPDN Harus Tanggung Jawab
Jenazah putra Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Rinra Sujiwa Putra Syahrul YL (19) yang meninggal, Senin (31/1/2011). Rindra adalah mahasiswa STPDN.
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri harus bertanggung jawab jika meninggalnya Rinra Sajiwo Putra, nindya praja IPDN, disebabkan oleh tindak kekerasan di institusi tersebut.
"Kalau seandainya meninggal di luar kewajaran, misalnya ada tindak kekerasan, yang harus bertanggung jawab adalah individu (pelaku kekerasan) dan institusi IPDN," kata Nuh kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/1/2011).
Namun, Nuh mengaku mendapat informasi bahwa meninggalnya putra Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo itu akibat sakit.
Pada kesempatan tersebut, mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya tersebut menyampaikan belasungkawa atas nama pribadi dan pemerintah kepada keluarga almarhum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar