PKS Diminta Klarifikasi soal Mesir
Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera diminta mengklarifikasi sejauh mana keterlibatan kader-kadernya dalam demonstrasi di Mesir. Jika memang benar-benar terlibat, hal tersebut dinilai akan merugikan keberadaan warga negara Indonesia di Mesir yang tidak berafiliasi dengan PKS.
Demikian pernyataan yang dikirimkan Zuhairi Misrawi, alumnus Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, kepada redaksi Kompas.com, Minggu (6/2/2011).
"Saya mendapatkan informasi dari sejumlah mahasiswa Indonesia di Kairo bahwa situasi mutakhir sangat tidak kondusif bagi mereka. Hal itu menyusul adanya pemeriksaan, penangkapan, bahkan penahanan terhadap sejumlah WNI di apartemen mereka ataupun di jalan. Bahkan, beberapa orang sudah ditahan dan diperlakukan sebagaimana tahanan kriminal," kata Misrawi yang juga Kader Muda Nahdlatul Ulama sekaligus analis politik Timur Tengah itu.
Menurut dia, penangkapan dan penahanan para mahasiswa tersebut diduga merupakan buntut dari berita adanya pernyataan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Anis Matta di salah satu media nasional tentang keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir.
Padahal, Pemerintah RI melalui Kedutaan Besar RI sudah mengeluarkan imbauan agar warga negara Indonesia (WNI) menetap di rumah dan mematuhi setiap aturan yang dikeluarkan Pemerintah Mesir, terutama aturan jam malam. Artinya, WNI di Mesir sudah diwanti-wanti agar tidak terlibat dalam aksi demonstrasi dan tidak mencampuri urusan krisis politik yang terjadi di Mesir saat ini karena hal tersebut dapat mengancam keberadaan mereka di negeri piramid tersebut.
Untuk mengantisipasi penangkapan yang bersifat masif, Pemerintah RI harus mempercepat proses evakuasi para WNI ke Tanah Air karena mereka mulai tidak merasa nyaman atas perlakuan pihak militer Mesir, yang saat ini memegang kendali keamanan di sana.
Sementara itu Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq membantah keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir.
Ia mengaku, sekitar 600 mahasiswa Indonesia di Mesir merupakan kader PKS. Namun, mereka ditugaskan untuk mengevakuasi WNI dan menyalurkan logistik kepada WNI yang terjebak kekisruhan politik di Mesir.
Hal serupa dikatakan Anis Matta. Ia membantah memberikan pernyataan bahwa kader PKS terlibat dalam upaya penggulingan rezim Hosni Mubarak. "Saya tidak pernah mengatakan kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir," katanya.
Senin, 7 Februari 2011 | 02:46 WIB
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa membenarkan terjadinya dua insiden penahanan terhadap warga negara Indonesia oleh pihak keamanan atau militer Mesir. Kedua peristiwa terpisah itu, menurut dia, sama-sama terjadi hari Sabtu (5/2).
Hal itu disampaikan Marty, Minggu, saat dikonfirmasi tentang penahanan yang dialami sejumlah WNI, sebagian besar mahasiswa. Insiden pertama dialami 20 mahasiswa asal Indonesia yang pada saat kejadian tengah memaketkan sejumlah buku ke Tanah Air.
”Mereka ditahan dan dimintai keterangan selama tiga jam oleh militer Mesir, terutama ditanyai soal niat dan tujuan mereka mengirim buku-buku itu dan apa saja isi buku-buku tersebut. Mereka lalu dilepas dengan bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia,” ujar Marty.
Adapun insiden penahanan kedua dialami seorang WNI pada Sabtu malam. Saat itu WNI yang tidak disebutkan namanya itu ditahan karena turun dari bus di sekitar Alun-alun Tahrir, yang selama ini menjadi pusat aksi unjuk rasa menuntut turunnya Presiden Mesir Hosni Mubarak.
”Malam itu dia baru pulang dari bepergian. Dia turun kebetulan di dekat Alun-alun Tahrir. Aparat militer yang curiga lalu menahan dan membawanya untuk diperiksa. Setelah semalaman diperiksa, dia dilepaskan. Aparat keamanan Mesir memang tengah meningkatkan pengamanan mereka akhir-akhir ini,” ujar Marty.
Komitmen
Marty menambahkan, semua laporan itu dia peroleh dari pihak KBRI untuk Mesir. KBRI juga menyampaikan komitmen aparat keamanan dan militer Mesir untuk segera memberi tahu KBRI begitu ada WNI yang mereka tahan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, yang dihubungi secara terpisah, membantah adanya insiden penahanan dan intimidasi yang dialami sejumlah WNI di Mesir, terutama mahasiswa, terkait pernyataannya seperti dikutip sebuah situs berita. Dalam berita itu disebutkan, Anis mengatakan, sekitar 600 kader partainya ikut membantu memasok logistik para pengunjuk rasa di Mesir.
Anis membantah keras pemberitaan tersebut, yang menurut dia salah dan sudah ”dipelintir”. Dia juga membantah bahwa insiden penahanan dan intimidasi terhadap para mahasiswa Indonesia itu ada kaitannya dengan pernyataannya yang dikutip secara salah di situs berita itu.
”Pemberitaan itu sangat keterlaluan. Saya memang diwawancarai Jumat siang lalu oleh banyak media massa di DPR. Saya ditanya soal evakuasi dan saya cerita, kader kami ada beberapa sudah pulang dan ada yang memilih tinggal untuk membantu para WNI. Tidak benar saya bilang ada 600 kader kami bantu demonstran di sana. Media lain pun enggak ada yang membuat berita begitu. Berita itu sudah dipelintir,” ujar Anis.
Lebih lanjut Anis mengingatkan, sikap keras aparat keamanan di Mesir bukan terjadi saat ini saja, melainkan sudah sejak lama mengingat negara itu memang ”Negara Polisi”. Bahkan, dirinya pun saat sebagai anggota DPR melawat ke sana pernah diperlakukan dengan tidak menyenangkan pada tahun 2005.
”Saya waktu ke sana ditahan berjam-jam di imigrasi mereka, padahal saya datang dengan membawa paspor biru (diplomatik). Setelah saya marah-marah, baru mereka kasih saya masuk. Jadi, memang sudah lama mereka begitu. Apalagi dalam situasi sekarang. Negara itu kan sedang lumpuh. Demonstran saja sudah tidak mendengar lagi permintaan petinggi militer di sana,” ujar AnisPKS Bantah Terlibat Revolusi Mesir
Minggu, 6 Februari 2011 | 21:32 WIB
AFP PHOTO/AMR AHMAD Para pendukung Presiden Hosni Mubarak terlibat bentrok dengan massa demonstran di Lapangan Tahrir, kairo, Rabu (2/2/2011).
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq membantah indikasi keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir. "Tidak benar kalau kader PKS, yang merupakan mahasiswa di Mesir, ikut membantu revolusi di Mesir," katanya di Jakarta, Minggu (6/2/2011).
Ia mengakui, sekitar 600 mahasiswa Indonesia di Mesir merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Mereka ditugaskan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia dan itu pun pada tahap akhir," ujar Mahfudz.
Selain itu, dia menambahkan, kader PKS tersebut juga bertugas untuk menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak kekisruhan politik di Mesir. "Jadi, tidak benar kalau PKS ikut membantu dan terlibat dalam revolusi di Mesir," kata Mahfudz menegaskan.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, sempat diberitakan di sebuah media, memberikan pernyataan bahwa kader PKS terlibat dalam upaya penggulingan rezim Hosni Mubarak. Namun, pemberitaan itu dibantah secara pribadi oleh Anis Matta. "Saya tidak pernah mengatakan kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir," katanya.
Meski demikian, berita yang mengaitkan mahasiswa kader PKS dengan kekisruhan di Mesir itu membuat khawatir mahasiswa Indonesia yang berada di sana. "Pernyataan Sekjen PKS Anis Matta kepada sejumlah media massa di Indonesia itu bisa membunuh kami di Mesir. Mereka mendapatkan pamor di atas penderitaan kami," kata salah satu mahasiswa Universitas Al Azhar asal Kota Madiun, Jawa Timur, Ahda Zabila (25), melalui pesan yang dikirim ke akun Facebook, Minggu.
"Sweeping"
Ia menceritakan, kabar keterlibatan mahasiswa Indonesia tersebut telah berdampak pada banyaknya mahasiswa Indonesia di Kairo yang terkena aksi "sweeping" dan penggeledahan.
"Di antaranya yang menjadi korban adalah teman kami, Bisyri Ichwan, mahasiswa Al Azhar, Kairo, Fakultas Ushuluddin tingkat 2 asal Banyuwangi, Jawa Timur. Ia dan sejumlah temannya terkena aksi penggeledahan di rumahnya di kawasan Nasr City, tepatnya di daerah Tubromli," katanya.
Dalam pesannya, Ahda menulis, Bisyri Ichwan beserta empat temannya, didatangi satu kompi tentara Mesir lengkap dengan senjata laras panjang, Sabtu (5/2/2011) siang waktu setempat. Selama satu jam, mereka dicecar sekitar 100 pertanyaan oleh tentara Mesir terkait dengan kecurigaan militer bahwa mereka adalah pendukung aksi para demonstran.
Tidak hanya dicecar dengan pertanyaan, tetapi rumah mereka juga diobrak-abrik. Laptop, telepon seluler, dan dokumen-dokumen tak luput dari pemeriksaan tentara yang menodongkan senjata laras panjang ke arah mahasiswa.
"Bukan hanya diperiksa, tetapi juga diobrak-abrik. Mereka fokus pada internet yang saya buka. Suasananya begitu tegang," kata Achda menirukan ungkapan temannya, Bisyri Ichwan.
Mahasiswa S-1 Ilmu Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar ini juga menceritakan, hal yang tak kalah mencekam juga dialami oleh Andi Sadli, mahasiswa tingkat 5 Fakultas Syari'ah Wal Qonun, yang keluar dari asrama menuju rumah temannya di kawasan Abbas. "Andi Sadli juga harus mendapatkan pemeriksaan ketat oleh tentara dilengkapi senjata dan tank, yang berjaga di sekitar asrama pada siang hari," tuturnya.
Ia menambahkan, apa yang terjadi pada Bisyri dan Andi hanyalah contoh kecil dari berbagai kemungkinan yang terjadi menyusul berita yang disebut mengutip pernyataan Anis Matta di Gedung DPR, Jumat (4/2/2011).
Dalam pesannya, Ahda dan rekan mahasiswa lainnya mendesak Pemerintah Indonesia segera mengevakuasi WNI yang masih bertahan karena saat ini keadaan sangat sulit. Apalagi, mahasiswa sudah kehabisan uang dan stok pangan menipis, sedangkan bantuan dari KBRI hanya berupa mi instan.
Kekuatan "Crowdsourcing"
Senin, 7 Februari 2011 | 07:01 WIB
Seorang anak terlihat di antara para pengunjuk rasa yang melakukan shalat Jumat di Alun-alun Tahrir, Kairo, Mesir, Jumat (4/2). Puluhan ribu pengunjuk rasa yang berkumpul di Alun-alun Tahrir melambai-lambaikan bendera Mesir, menyanyikan lagu kebangsaan, dan menuntut Presiden Hosni Mubarak mundur. Mereka bertahan di sana dari pengunjuk rasa pro-Mubarak yang mencoba mengusir mereka.
DAHONO FITRIANTO
KOMPAS.com - Bayi itu lahir sudah. Setelah 30 tahun dicengkeram kekuasaan absolut ”presiden seumur hidup”, bayi kedaulatan rakyat telah lahir di Mesir dalam aksi yang mencengangkan seluruh dunia.
Rakyat telah mendobrak tembok rasa takut itu xdan bayi ini telah lahir. Apakah dia bayi lelaki atau perempuan? Akan kami beri ASI atau susu bubuk? Bagaimana kami akan membesarkan dia? Ke mana kami akan menyekolahkannya? Kami belum tahu semua itu, tetapi yang jelas bayi ini sudah lahir,” tutur Gameela Ismail (44), tokoh jurnalis televisi Mesir, kepada majalah Newsweek edisi 7 Februari 2011.
Banyak pengamat senada dengan Ismail. Apa pun yang akan terjadi setelah ini tak akan mengembalikan Mesir yang lama. ”Kalian semua telah mengambil kembali hak-hak kalian. Apa yang telah kita mulai tak bisa disurutkan lagi,” seru pemimpin oposisi Mohamed ElBaradei di hadapan puluhan ribu warga Mesir di Alun-alun Tahrir, Kairo, Minggu (30/1/2011) malam.
Fawaz Gergez, pakar Timur Tengah dari London School of Economics, menyebut revolusi Mesir yang dimulai pada 25 Januari dan mencapai puncaknya dengan berkumpulnya sekitar dua juta demonstran di sekitar Alun-alun Tahrir, Selasa (1/2/2011), adalah ”Momen Berlin” dunia Arab, mengacu pada robohnya Tembok Berlin, Jerman, November 1989.
”Tembok otoritarianisme itu telah runtuh, terlepas dari Mubarak jadi terguling atau tidak,” tutur Gergez kepada Reuters, Minggu.
Semua itu sepertinya terjadi begitu tiba-tiba. Tak seorang pun di dunia menduga eskalasi situasi di Mesir bisa terjadi begitu cepat. Mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter yang mensponsori perjanjian damai bersejarah Mesir-Israel di Camp David, AS, 1979, menyebut krisis Mesir ”mengguncang dunia” dan ”situasi paling genting di Timur Tengah” sejak ia tak lagi menjadi presiden.
Batas toleransi rakyat
Dari sisi alasan, revolusi yang sedang terjadi di Mesir tak jauh beda dari semua revolusi di muka Bumi. Rakyat muak dengan kemiskinan, pengangguran, kenaikan harga barang dan biaya hidup, korupsi, dan ketimpangan gaya hidup.
”Saya hanya bisa makan roti kering. Saya tak mampu membeli daging. (Tetapi) Hosni makan lobster dan kaviar setiap hari. Saya ingin dia dan keluarganya pergi dari sini. Saya sudah lelah dan muak dengan para pengecut itu!” tandas demonstran bernama Guindy (24) kepada Reuters.
Demonstran lain menggambarkan habisnya toleransi mereka atas segala represi dan kekejaman penguasa. ”Bukannya membantu rakyat yang sedang memperjuangkan hak mereka, orang-orang ini justru bertingkah seperti setan. Saya tak peduli dengan politik dan juga seorang penakut, tetapi akan ikut ke jalan karena tak bisa melihat mereka membunuh saudara- saudara kami,” kata Zeinab Abdel Fattah (17) tentang tindakan polisi yang secara brutal berusaha membubarkan aksi damai para demonstran.
Selama sepekan aksi demonstrasi di seluruh Mesir, lebih dari 150 orang tewas akibat bentrokan berdarah dengan polisi. Semua itu menambah dalam dendam dan antipati rakyat terhadap polisi, alat utama penguasa untuk menekan dan menyiksa rakyat di bawah Undang- Undang Darurat yang diterapkan lebih dari 40 tahun.
Sebuah kawat diplomatik rahasia dari Kedutaan Besar AS, 28 Juli 2009, yang dibocorkan WikiLeaks pekan lalu, menyebutkan, polisi Mesir dengan mudah menangkap dan menahan jurnalis, penulis puisi, dan blogger yang kritis terhadap pemerintahan Mubarak.
Keresahan masyarakat terakumulasi bagaikan bara dalam sekam yang bisa berkobar menjadi revolusi. Ada yang menduga, revolusi di Mesir ini dipicu aksi demonstrasi rakyat di Tunisia yang berhasil menggulingkan dan mengusir Presiden Zine al-Abidine Ben Ali, 14 Januari.
Kekuatan massa
Revolusi Tunisia tersebut dalam waktu singkat memicu gelombang aksi serupa di Mesir, Yaman, Aljazair, dan Jordania. Perdana Menteri Jordania Samir Rifai akhirnya mengundurkan diri, Selasa (1/2/2011), karena desakan massa.
Warga Mesir, seperti dikutip The Economist, menjuluki gelombang revolusi itu sebagai ”Tunisami”, tsunami dari Tunisia. Robert Danin, pengamat Timur Tengah dari Council on Foreign Relations, mengatakan, persamaan nasib warga dunia Arab, peran jejaring sosial internet, dan televisi membuat gelombang itu melanda seluruh Timur Tengah dengan cepat.
”Jaringan (televisi) paling populer di dunia Arab adalah Aljazeera, yang menjadi instrumen sangat kuat. Orang di Yaman (yang menyaksikan peristiwa di Tunisia dan Mesir) akan berkata, ’Hmm, aksi ini terjadi di mana-mana. Mengapa tidak juga di sini? Kami juga marah. Kami juga tidak suka dengan represi. Kami juga muak’,” ungkap Danin.
Meski demikian, revolusi di Mesir tak serta-merta disusun secara instan hanya karena terinspirasi Tunisia. Newsweek menulis, gerakan crowdsourcing, semacam gerakan kepemimpinan kolektif untuk menggalang kekuatan massa yang efektif, elusif, sekaligus sulit dipatahkan, telah disusun komunitas dunia maya Mesir sebelum Tunisami.
Gerakan 6 April, yang menjadi salah satu motor aksi demonstrasi di Mesir saat ini, bermula dari sebuah akun di Facebook pada 2008. Gerakan yang didirikan aktivis Ahmad Maher (30) untuk menyerukan aksi pemogokan buruh di kota industri Mahalla waktu itu kini memiliki lebih dari 70.000 partisipan, sebagian besar kalangan menengah dan intelektual Mesir.
Dukungan juga tergalang dalam akun Facebook yang didedikasikan untuk Khaled Said, blogger yang dikabarkan tewas setelah dipukuli polisi di Alexandria tahun lalu. Komunitas yang berkembang di dunia maya itu tanpa disadari aparat keamanan berkembang menjadi aksi konkret.
Diskusi pun berkembang dari hal-hal yang bersifat konseptual ke hal-hal teknis konkret, seperti bagaimana menggunakan Coca-Cola untuk menghilangkan efek gas air mata. Semua sudah disiapkan sebelum masyarakat di Tunisia memberontak.
Mark Lynch, profesor ilmu politik dan hubungan internasional dari George Washington University, AS, mengaku tercengang dengan kekuatan gerakan rakyat di Tunisia dan Mesir yang dilakukan tanpa satu pusat koordinasi (terdesentralisasi) dan tidak melalui jalur-jalur oposisi resmi seperti partai politik, yang seharusnya menjadi saluran perubahan politik.
Danin pun melihat tren mengejutkan, yakni warga dunia Arab tidak lagi turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang Israel atau AS. Mereka berdemonstrasi untuk merespons kondisi lokal dan pemerintah masing-masing. ”Mereka merespons berbagai masalah lokal yang kemudian tersulut dan terinspirasi apa yang terjadi di bagian lain kawasan itu,” tutur Danin.
Pemerintahan korup, yang buta dan tuli terhadap ketidakpuasan dan penderitaan rakyat, memang menjadi hambatan pertama yang harus disingkirkan untuk meraih tujuan lebih besar: masyarakat adil dan sejahtera.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar