TAWARAN MUBARAK TIDAK MEMUASKAN OPOSISI

JAMBI EKSPRES:

Tawaran Mubarak Tidak Memuaskan Oposisi

Senin, 7 Februari 2011 | 13:00 WIB
AFP PHOTO /STRINGER Kedua kubu massa pro dan kontra Presiden Hosni Mubarak saling berhadap-hadapan.


Presiden Mesir Hosni Mubarak berada di bawah tekanan baru, Senin (7/2/2011). Pihak oposisi tetap menuntut pemimpin yang telah berkuasa selama 30 tahun itu segera mundur. Para penentangnya menyatakan, konsesi yang ditawarkan pemerintah dalam pembicaraan dengan pihak opisisi tidak memadai.

Saat perlawanan rakyat memasuki hari ke-14 hari ini, Alun-alun Tahrir di Kairo masih dipenuhi demonstran anti-rezim yang kukuh bahwa dimulainya dialog dengan kelompok oposisi tidak akan mengalihkan kampanye mereka untuk menurunkan Mubarak. Sejumlah pemrotes yang tidak gentar itu berdoa secara Kristen di alun-alun di Kairo pusat, pusat dan simbol perlawanan tersebut, untuk mengenang sekitar 300 orang yang diduga telah tewas dalam demonstrasi menentang Mubarak.

Sementara itu Presiden AS Barack Obama mengatakan, Mesir harus berubah dan menyerukan adanya "pemerintahan perwakilan", tetapi tidak lagi menyerukan kepada Mubarak, sekutu tua AS, untuk segara turun dari kekuasaannya. Soal waktu mundurnya Mubarak, Obama mengatakan kepada televisi Fox, Minggu, "Hanya dia yang tahu apa yang akan dia lakukan. Yang kami tahu, Mesir tidak akan kembali ke masa lalu. Dia (Mubarak) tidak maju untuk dipilih kembali. Masa dia berakhir tahun ini."

Wakil Presiden Omar Suleiman, Minggu, mengadakan pembicaraan dengan kelompok oposisi, termasuk dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang dilarang tetapi berpengaruh. Namun, tidak ada terobosan yang terjadi dari pembicaraan tersebut. Juru bicara pemerintah, Magdi Radi, mengatakan para pihak telah sepakat untuk membentuk sebuah komite hakim dan politisi "untuk mempelajari serta mengusulkan perubahan konstitusional dan perubahan legislatif yang dibutuhkan... pada minggu pertama Maret". Para perunding juga setuju untuk membuka sebuah kantor yang menangani keluhan tentang perlakuan terhadap tahanan politik, pengenduran kekangan terhadap media, pencabutan undang-undang darurat "tergantung pada situasi keamanan", dan penolakan atas campur tangan asing. Namun, Suleiman menolak tuntutan utama lain pihak oposisi.

Tidak semua elemen gerakan oposisi yang terlibat dalam pemberontakan melawan pemerintahan Mubarak hadir dalam pembicaraan itu. Mantan Kepala Pengawas Nuklir PBB dan pembangkang ternama, Mohamed ElBaradei, tidak diundang. ElBaradei, yang kembali ke Mesir tak lama setelah protes anti-Mubarak dimulai dan telah bergabung dalam demonstrasi yang menuntut pemecatan presiden itu, mengatakan, perundingan itu masih sangat awal dan tidak memiliki kredibilitas karena hal itu dikelola oleh Mubarak dan militer.

"Proses itu buram. Tak seorang pun tahu siapa yang berbicara kepada siapa pada tahap ini," katanya kepada NBC, yang menunjuk "kurangnya kepercayaan yang besar" antara demonstran dan pemerintah. "Jika benar-benar ingin membangun kepercayaan, Anda perlu melibatkan seluruh rakyat Mesir, warga sipil," katanya.

Mahmud Ezzat, pemimpin nomor dua Ikhwanul Muslimin, mengatakan kepada AFP melalui telepon bahwa kelompok itu tidak keluar dari pembicaraan itu karena merasa telah membuat kemajuan. Namun, ia memperingatkan bahwa protes jalanan akan terus berlangsuung. Dia berpendapat, rezim itu, dengan duduk bersama oposisi, telah secara diam-diam "mengakui bahwa ini adalah revolusi rakyat dan tuntutannya sah. Dan, salah satu tuntutan kami adalah Presiden harus mundur."

Soal apakah Mubarak mundur, menurut Ezzat, "Itu bergantung pada tekanan rakyat dan kami mendukung tekanan rakyat. Itu harus berlanjut." Seorang tokoh senior lain Ikhwanul Muslimin, Essam al-Erian, mengatakan kepada wartawan, "Mereka tidak menanggapi sebagian besar tuntutan kami. Mereka hanya menanggapi beberapa tuntutan kami, tapi secara superfisial."

Mubarak sejauh ini menolak tuntutan untuk segera mundur. Di satu sisi, ia menegaskan bahwa diri sudah "muak" dengan kepemimpinan. Namun di sisi lain, ia mengatakan bahwa ia harus bertahan sampai pemilihan presiden September mendatang untuk menjamin stabilitas.