GOLKAR DAN PKS SIAP DI RESHUFFLE

JAMBI EKSPRES:

Sabtu, 19/02/2011 19:55 WIB
Golkar-PKS Dukung Angket Mafia Pajak, Tak Berarti Setgab Koalisi Pecah

Jakarta - Pendirian Partai Golkar dan PKS mendukung penggunaan hak angket DPR untuk kasus mafia pajak yang bertolak belakang dengan mayoritas anggota Setgab Koalisi, lebih tepat disebut sebagai perbedaan pandangan. Meski merupakan hal biasa, namun patut disayangkan bila terjadi telalu sering.

Demikian kata Ketum DPP PD Anas Urbaningrum menanggapi sikap 'mbalelo' PKS dan Golkar menjelang keputusan DPR mengenai penggunaan hak angket mafia pajak. Perbedaan sikap dua mitra koalisi PD itu ditengarai sebagai indikasi perpecahan dalam tubuh Setgab Koalisi.

"Saya kira bukan perpecahan, lebih tepat disebut sebagai perbedaan pendapat. ‎​Setgab dibentuk memang bukan untuk menyeragamkan pandangan semua anggota. Tetapi kalau sering-sering berbeda pendapat, ya sesungguhnya kurang elok," ujar Anas melalui telepon, Sabtu (19/2/2011).

Hingga saat ini PD melalui Fraksi PD di DPR tetap berpendapat pengungkapan kasus dugaan mafia pajak tidak perlu melalui mekanisme politik semacam hak angket DPR. Justru proses pengungkapannya akan lebih efektif dan produktif melalui jalur hukum dan dilakukan oleh aparat hukum berwenang.

"Kekuatan politik lebih tepat mendorong kepolisian, kejaksaan dan KPK bekerja keras menangani," sambung Anas.

‎ ​Dia menjelaskan, penggunaan sebenarnya dari hak angket DPR adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap salah. Sedangkan urusan mafia pajak adalah tindak pidana kriminal yang berdasarkan UU dan aturan berlaku seharusnya diungkap dan dituntaskan melalui jalur hukum.

"Kalau dibawa ke jalur politik, justru berpotensi tidak fokus. Angket pajak tidak ada urgensinya, salah kamar, malah berpotensi mengaburkan dan ganggu proses hukum dan hanya akan jadi panggung politik saja," papar mantan Ketua PB HMI itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Priyo Budi Santoso mengungkapkan bahwa motifasi Golkar menggalang angket mafia pajak untuk membersihkan nama baik partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Tujuan ini hanya bisa dilakukan dengan mengungkap mafia pajak lewat Pansus Angket Mafia Pajak.

"Golkar tidak punya banyak pilihan untuk itu (membersihkan nama baik) selain kami menunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apa-apa dengan mafia pajak," ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurut Priyo, langkah ini ditempuh guna mematahkan serangan dari anggota Satgas Antimafia yang dinilai secara terang-terangan mencoba mengarahkan kasus Gayus ke Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie.

"Memang selama ini kami diserang dan jadi sasaran tembak anggota Satgas tersebut. Angket ini punya kepentingan besar," terang Priyo.


Jumat, 18/02/2011 15:44 WIB
Usung Angket Pajak, Golkar Siap Di-reshuffle

Partai Golkar siap menanggung segala risiko dalam upaya pengusulan hak angket DPR tentang mafia pajak. Golkar bahkan siap menerima kenyataan kehilangan tiga menterinya di kabinet, jika Presiden SBY kecewa dengan sikap Partai Beringin yang bertolak belakang dengan sikap Partai Demokrat dan partai koalisi lainnya.

"Ya silakan saja kalau mau di-reshuffle. Kalau menteri kami dipotong ya sumonggo kepada yang mencopot menteri itu," ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2/2011).

Golkar pun akan tetap bulat mengusung angket mafia pajak. Setgab koalisi diyakini Golkar bukan tempat untuk menyamakan pendapat terkait penggunaan hak angket mafia pajak DPR. "Kan Setgab konon didesain bukan untuk menyamakan persepsi kami," terang Wakil Ketua DPR ini.

Priyo lalu menuturkan, angket mafia pajak bukan untuk menggulingkan pemerintahan. Sehingga, menurut Priyo, tidak ada alasan bagi Presiden SBY untuk murka dan me-reshuffle menteri Golkar.

"Salah jika kami dianggap menggoyang kepemimpinan. Alasannya apa, kan kita niatnya baik-baik saja," tandasnya