Dinilai Tak Jujur, SBY Undang Para Tokoh
Minggu, 16 Januari 2011 | 23:09 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (17/1/2011), dijadwalkan mengundang para tokoh lintas agama untuk berdialog menanggapi keresahan mereka terkait penilaian ketidakjujuran pemerintah dalam penanganan berbagai masalah bangsa.
Dari informasi yang diterima Kompas, Minggu (16/1/2011) malam ini, pertemuan para tokoh agama yang diperluas itu akan diadakan di Istana Negara, Jakarta, setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Yudhoyono tentang penanganan kasus Gayus HP Tambunan dan lainnya.
Selain mengundang para tokoh agama yang pernah mengaku resah karena pemerintah dinilai tidak jujur dalam penanganan berbagai masalah bangsa, Presiden Yudhoyono disebutkan juga akan mengundang tokoh-tokoh agama lain yang secara resmi memimpin umat agama, antara lain Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Said Agil Siradj, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Siti Hartati Murdaya, dan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin).
Minggu malam ini, Presiden Yudhoyono di rumah pribadinya, Puri Indah Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, sejak pukul 21.00, secara mendadak mengundang Wakil Presiden Boediono, tiga menteri koordinator (menko) bidang politik, perekonomian, dan kesejahteraan.
Selain itu, Presiden juga mengundang Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Selain membahas rencana rapat terbatas soal Gayus dan masalah hukum lain, juga dibicarakan rencana pertemuan dengan para tokoh agama yang diperluas.
Meskipun Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, saat dihubungi Kompas, hingga Minggu malam, masih belum memberikan jawaban, pejabat lain membenarkan adanya pertemuan tersebut.
"Benar, Pak Wapres tadi datang sekitar pukul 20.45. Ada tiga menko, Pak Patrialis, Pak Sudi. Akan tetapi, Pak Suryadharma Ali (Menteri Agama) belum kelihatan," ungkap pejabat itu.
Luruskan Wacana Berbohong
Malam Ini, SBY Temui Tokoh Agama
Senin, 17 Januari 2011 | 08:08 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Malam ini, Senin (17/1/2011) di Istana Negara, Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berdialog dengan para tokoh lintas agama. Topik dialog adalah berbagai masalah bangsa yang dijalankan pemerintah bersama dengan komponen bangsa lainnya.
Selama ini memang ada miskomunikasi. Oleh sebab itu, ya kita komunikasikan bersama.
-- Sudi Silalahi
"Ya, benar, pukul 20.00 WIB, Presiden Yudhoyono jadi berkomunikasi dengan para tokoh agama di Istana Negara," tandas Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, seusai mengikuti pertemuan internal dengan Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri di Puri Indah Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, tengah malam tadi saat menghubungi Kompas melalui telepon selulernya.
Menurut Sudi, topik yang akan dibicarakan Presiden Yudhoyono bersama para tokoh lintas agama adalah berbagai persoalan bangsa yang harus diselesaikan. "Selama ini memang ada miskomunikasi. Oleh sebab itu, ya kita komunikasikan bersama," tambah Sudi.
Ia berharap para tokoh agama yang diundang dapat hadir menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini memang sudah ditangani oleh pemerintah sehingga terjadi pemahaman yang sama.
Sementara Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa semalam juga menyatakan harapannya para tokoh agama dapat datang agar tidak terjadi miskomunikasi. "Kalau ada yang tidak datang, saya kira, pertemuan akan tetap berlangsung," papar Daniel.
Seperti diberitakan, pekan lalu, sejumlah tokoh lintas agama membuat pernyataan sikap mengkritik pemerintah. Mereka menyebut, pemerintah telah banyak melakukan kebohongan publik. Mereka mengingatkan sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Karena itu, mereka mencanangkan tahun ini sebagai tahun perlawanan terhadap kebohongan dan pengkhiatanan.
Pemerintah menyatakan tidak terima dikatakan telah melakukan banyak kebohongan atas nama rakyat. Pemerintahan SBY meminta agar hal tersebut segera diluruskan. Pasalnya, hal itu menyangkut kredibilitas, kehormatan, dan integritas pemerintahan SBY, mulai dari Presiden hingga camat. Dalam konteks inilah pertemuan malam nanti digelar.
Para tokoh lintas agama yang mengeluarkan pernyataan pekan lalu antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr Martinus Situmorang, Andreas Yewangoe, Buya Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno, KH Salahuddin Wahid, dan Biku Sri Pannyavaro.
Soal Kebohongan
Tokoh Agama Tak Serang Pribadi Presiden
Sabtu, 15 Januari 2011 | 10:45 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pengamat psikologi politik Universitas Indonesia, Handy Muluk, berpendapat, pernyataan para tokoh agama mengenai 18 kebohongan pemerintah merupakan suatu hal yang tepat. Sebab, tokoh agama tersebut mewakili moral masyarakat.
"Pendekatan yang digunakan fenomenologis, penghayatan, dan memang pas apa yang disampaikan tokoh agama karena mereka mewakili moral," kata Handy dalam diskusi Polemik bertema "Musim Berbohong" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (15/1/2011).
Pernyataan tokoh agama tersebut, kata Handy, harus dilihat dari sisi yang berbeda. Bukan diartikan sebagai penyerangan terhadap karakter pribadi seseorang, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Yang dimaksud tokoh lintas agama mungkin bukan karakter. Yang dituduh bukan orang, tapi sistem yang disebut pemerintahan," katanya.
Sebelumnya, sejumlah tokoh agama menyampaikan pernyataan terkait 18 kebohongan pemerintah. Rupanya kata "bohong" yang ditujukan kepada pemerintah itu menyinggung Presiden hingga Istana merasa perlu segera menanggapi pernyataan tersebut.
Staf Ahli Presiden Bidang Politik, Daniel Sparringa, dalam diskusi Polemik menyampaikan, tuduhan berbohong merupakan suatu hal yang serius untuk segera ditanggapi. "Apa yang disampaikan menyangkut kredibilitas Presiden karena namanya (Presiden SBY) disebut namanya jelas," katanya. Bahkan, Daniel mengatakan bahwa kata "gagal" lebih nyaman didengar daripada kata "bohong".
Terkait penggunaan kata "bohong", Handy menilai bahwa secara psikologis kata bohong dapat membuat seseorang tidak nyaman karena berkaitan dengan karakter pribadi seseorang. Sementara kata "gagal", dalam psikologi, tidak hanya menyangkut karakter seseorang, tetapi juga kondisi yang membuat seseorang gagal.
"Kalau gagal, orang bisa beralasan karena kondisilah yang membuat saya gagal," paparnya.
Hari Ini Presiden Bahas Kasus Gayus
Senin, 17 Januari 2011 | 06:11 WIB
Gayus Tambunan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/1/2011) ini, guna membicarakan kasus terdakwa kasus pajak Gayus HP Tambunan.
Informasi itu disampaikan kepada Kompas.com oleh Biro Pers dan Media Massa Istana Presiden. Rapat ini disebut-sebut akan dihadiri oleh pihak Mabes Polisi, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Selain itu, hadir juga Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Trasaksi Keuangan (PPATK), serta instansi lain di luar pemerintah.
Seperti diberitakan, rapat tersebut digelar Presiden setelah mendapatkan kritik karena dinilai tidak mampu berbuat banyak dalam kasus Gayus.
Namun, hal ini dibantah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Menko Polhukam mengatakan, Presiden selalu menginstruksikan agar penanganan kasus Gayus dituntaskan.
Pemerintahan
Paloh: Pemerintah Harus Berbenah
Minggu, 16 Januari 2011 | 18:05 WIB
Inisiator Nasional Demokrat, Surya Paloh memberikan pidato politik saat deklarasi organisasi massa tersebut di Istora Senayan Jakarta, Senin (01/02/2010). Nasional Demokrat merupakan organisasi dengan semangat pembaruan untuk restorasi Indonesia.
Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh, Minggu (16/1/2011) di Palembang, Sumatera Selatan, mengatakan bahwa pemerintah harus secepatnya berbenah setelah pemuka agama menyatakan bahwa pemerintah berbohong.
"Pernyataan para pemuka agama adalah sebuah peringatan bagi pemerintah yang harus cepat ditanggapi," kata Surya Paloh setelah pelantikan pengurus Nasional Demokrat Sumatera Selatan di Palembang.
Ia menambahkan, para pemuka agama juga perlu mendoakan pemerintah agar segera melakukan pembenahan.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Nasional Demokrat Sumsel Herman Deru yang juga Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumsel sekaligus Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra, Wakil Wali Kota Palembang Romi Herton, dan Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari.
Pelantikan pengurus Nasional Demokrat Sumsel merupakan pelantikan ke-25 dari 33 provinsi di seluruh Indonesia.
Gedung Baru DPR
Marzuki Alie Dituding Bohongi Publik
Sabtu, 15 Januari 2011 | 14:43 WIB
Inilah rancangan gedung baru DPR.
Ketua DPR Marzuki Alie dituding membohongi publik terkait dengan pernyataannya bahwa semua fraksi menyetujui pembangunan gedung baru DPR.
"Marzuki Alie lakukan pembohongan kepada publik, mengatakan semua fraksi setuju pembangunan gedung baru DPR dan adanya kolam renang," kata budayawan Radhar Panca Dahana dalam diskusi polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (15/1/2011).
Radhar menilai DPR sangat angkuh karena keberadaannya tidak seperti presiden yang suatu saat bisa digulingkan. "DPR ini luar biasa angkuh. Kalau presiden suatu saat bisa digulingkan, kalau DPR tunggu lima tahun lagi," ujarnya.
Karena itulah, Radhar melihat kekuasaan dapat menjadi momok. Kebenaran bisa terjadi atas adanya kekuasaan. "Kekuasaan jadi momok. Apa yang dikatakan Marzuki Alie soal gedung baru DPR kemudian menjadi kebenaran," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar