JAMBI EKSPRES:
Sebanyak 50 kecamatan menjadi pilot project dalam Program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake). Tujuh fraksi DPRD Provinsi Jambi menyepakati program tersebut dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Provinsi Jambi yang berlangsung kemarin.
Dana sebanyak Rp 50 miliar dialokasikan untuk kecamatan yang menjadi pilot project tersebut. Jumlah tersebut berubah dari jumlah semula Rp 104,241 miliar setelah dilakukan pembahasan anggaran.
"Ini pilot project dulu. Nanti kita uji coba dahulu di 50 kecamatan di kota kabupaten Provinsi Jambi," kata Gubernur Hasan Basri Agus (HBA) seusai sidang di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (8/11).
Mantan Bupati Sarolangun ini menjelaskan seluruh kecamatan yang ada di Kota Jambi akan masuk dalam 50 kecamatan tersebut. Sementara setiap kabupaten akan mencapat jatah lima kecamatan. Namun kecamatan mana saja yang akan masuk list,dia mengtaakan belum diketahui karena akan dilihat dulu dan kemudian dinilai kelayakannya.
"Ada dana juga untuk penelitian di kecamatan," tambah HBA.
Program ini dilakukan uji cobda dan penelitian terlebih dahulu supaya untuk ke depannya tidak memberikan masalah. Setelah ada pilot project tahun depan akan dipakaikan secara full.
Sebelumnya, Program Samisake direncanakan untuk 131 kecamatan, dan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 104 miliar lebih. Namun setelah dilakukan pembahasan anggaran maka disepakati program mengambil sampel 50 kecamatan, sementara dana yang dianggarkan Rp 50 miliar.
Sementara itu, dalam laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi, dari dana Rp 50 miliar tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) mendapat alokasi paling besar, yaitu Rp 23,820 miliar. Sementara anggaran lainnnya untuk Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, Biro Umum, Biro Pemerintahan, Biro Keuangan dan Aset, Badan Kooordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
"Sisa anggaran dari rasionalisasi Samisake sebesar Rp 54,241 miliar dialokasikan untuk bidang pendidikan Rp 40 miliar dan sisanya infrastruktur Rp 14,241 miliar," tambah HBA.
Sementara itu, dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jambi Effendi Hatta, disepakati dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011, sisi pendapatan Rp 1,359 triliun dan belanja Rp 1,498 triliun. Dari anggaran belanja, belanja tidak langsung (BTL) dialokasikan sebesar Rp 679,009 miliar dan belanja langsung (BL) Rp 822,741 miliar.
Tujuh fraksi yang sebelumnya membacakan pandangan, secara aklamasi menyepakati Ranperda RAPBD dijadikan Perda APBD 2011 setelah Effendi Hatta mempertanyakannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar