Laman

Rabu, 23 Maret 2011

ISU KUDETA TERHADAP PRESIDEN SBY SEMAKIN SANTER DI DALANGI PARA JENDRAL

JAMBI EKSPRES:

Isu Kudeta, SBY Mau Digulingkan Jenderal?


Isu Kudeta, SBY Mau Digulingkan Jenderal?

Rabu, 23/03/2011 | 14:24 WIB
Isu Kudeta, SBY Mau Digulingkan Jenderal?

Jakarta - Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto mengatakan sudah mengetahui pemberitaan televisi Qatar, Al Jazeera mengenai upaya penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh jenderal purnawirawan.

Menurutnya, berita itu terlalu mengada-ngada. "Aya, aya wae," ujar Djoko di Jakarta Convention Center, Rabu (23/3/2011). Ia menyatakan itu dalam bahasa Sunda yang berarti, “Ada-ada saja”.

Dia mengatakan, tidak terganggu dengan pemberitaan tersebut. Karena itu, pemerintah belum melakukan tindakan apa-apa. “Saya sudah baca. Saya sudah tahu itu. Saya mendengar berita dan informasi itu seminggu atau 10 hari lalu. Tanya ke mereka yang namanya disebut, jangan tanya saya," ujar Menko Polhukam.

Dalam pemberitaan Al Jazeera itu, sejumlah pihak diwawancari. Antara lain, Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (GARIS) Haji Chep Hernawan dan Mantan KSAD Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto. Para purnawirawan itu juga mengaku mendukung revolusi damai. Dalam tayangan Selasa (22/11/2011) itu, Al Jazeera menurunkan laporan ekslusif tentang adanya purnawirawan jenderal yang mendukung kelompok Islam garis keras untuk menggulingkan SBY. Salah satu indikasinya adalah penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.

Para jenderal menggunakan kelompok Islam garis keras itu untuk menggulingkan SBY. Disebutkan, para purnawirawan itu mendukung penggulingan SBY oleh kelompok Islam dengan cara revolusi. Namun, revolusi yang dimaksud berbeda dengan upaya yang dilakukan oleh kelompok Islam garis keras. “Kalau mereka berjuang atas nama Islam, kami lewat politik. Kami ingin menyelamatkan negeri, bukan menghancurkannya. Revolusi itu harus damai, bukan berdarah,” ujar Tyasno.

Menurut Djoko, pemerintah sudah mengembangkan demokrasi, sehingga penggulingan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan. Tahapan demokrasi sudah ditentukan dan itu diatur oleh undang-undang. "Kita ikuti saja tahapan demokrasi itu. Demokrasi kita menuju kematangan. Jadi, kalau di sana sini masih ada yang kurang kita ikuti proses itu," kata dia sembari menambahkan, tahapan demokrasi yang sudah disepakati bersama dalam rangka reformasi sudah ada UU, tahapan, dan proses politik.

Djoko menyampaikan ha,l ini menanggapi pemberitaan media internasional Al-Jazeera yang juga dikutip surat kabar berbahasa Inggris di Jakarta menyebut adanya beberapa mantan jenderal yang mendukung kelompok garis keras untuk menggulingkan Presiden. "Mengganggu? Mengganggu siapa? Kamu merasa terganggu tidak? Saya tidak merasa terganggu," kata Djoko di sela acara Jakarta Internasional Defense Dialogue di JCC, Rabu (23/3).

Terkait pemberitaan soal kudeta itu, Djoko mengaku sudah membaca. "Saya mendengar berita dan informasi itu seminggu, sepuluh hari lalu, yah tanya ke mereka yang namanya disebut. Jangan tanya saya," kata Djoko.

Di tempat yang sama, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menegaskan akan menghadang upaya pihak-pihak yang ingin menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kalaupun ada akan kita hadapi," ujar Menhan.

Namun, menurutnya, dugaan penggulingan sebagaimana diberitakan media asing Al-Jazeera tidaklah benar. Jika ada jenderal purnawirawan yang berencana mengkudeta SBY, tentu akan dipantau pergerakannya melalui sistem yang ada. "Kita punya perangkat yang kita bisa memantau perkembangan di lapangan dan kita juga tahu persis seberapa besar itu," ucapnya.

Kementerian Pertahanan, tidak akan memberikan pernyataan klarifiksi terhadap pemberitaan media asing tersebut. "Saya kira kalau kita melakukan klarifikasi ya bahaya sekali, kan kita punya data punya informasi. Kementerian Pertahanan itu punya direktur intelijen, ada BIN, ada Bais, ada mata dan telinga kita," tandasnya.

Sebelumnya, televisi yang berbasis di Qatar, Al Jazeera menurunkan laporan tentang adanya purnawirawan jenderal yang mendukung kelompok Islam garis keras untuk menggulingkan SBY. Salah satu indikasinya adalah penyerangan terhadap Jemaah Ahamadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, ada analisa yang mengatakan bahwa Presiden SBY dan pejabat-pejabat di sekitarnya termakan skenario yang dikembangkan kubu Sri Mulyani dan kelompok neoliberal pendukung mantan Menteri Keuangan itu.

Seorang mantan pejabat di salah satu dinas intelijen Indonesia mengatakan, cerita tentang ancaman penggulingan yang akan dilakukan para purnawirawan jenderal senior seperti yang dimuat di Aljazeera merupakan bagian dari skenario pembusukan dan adu domba yang mulai dikembangkan beberapa waktu belakangan ini. “Ini mainan SMI (Sri Mulyani Indrawati) dan AS. Jangan keliru,” ujarnya Rabu (23/3/2011), seperti dilansir Rajkyat Merdeka Online.

Menurutnya, cerita tentang Dewan Revolusi Islam (DRI) memiliki motif yang sama dengan pemberitaan mengenai nota diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat yang diperoleh dan dibocorkan WikiLeaks di dua media Australia, Sydney Morning Herald dan The Age.

Dalam tulisan Philip Dorling, jurnalis Australia yang mendapatkan dokumen-dokumen itu dari WikiLeaks, disebutkan tentang sejumlah kasus yang melilit Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono, baik yang berbau korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan dan tekanan politik ke pihak-pihak lain.

Selain SBY, berita media Australia itu juga memojokkan Jusuf Kalla, mantan wakil presiden, yang disebutkan membeli suara untuk memenangkan pemilihan ketua umum Partai Golkar tahun 2005. Terakhir, nama Boediono pun disinggung dalam skandal dana talangan Bank Century.

Sementara kalangan menilai, keluarga Cikeas adalah salah satu lawan potensial yang akan dihadapi Sri Mulyani dalam pemilihan presiden tahun 2014 mendatang. Adapun Jusuf Kalla dianggap sebagai pihak yang paling sulit ditaklukkan karena terkenal blak-blakan dalam bersikap, serta sigap dan tegas dalam mengambil keputusan. JK juga kerap berseberangan dengan SMI dalam pemerintahan SBY periode pertama.

Namun kalangan lain menilai, JK berpeluang menggantikan SBY bila pemerintahan SBY-Boediono kandas di tengah jalan. Dan untuk mencegah hal itu, tidak ada cara lain kecuali menghabisi JK sedari kini.

Bagaimana dengan Boediono? Boediono dan Sri Mulyani menurut banyak kalangan tidak berada di sisi yang berbeda. Hanya saja, keduanya memiliki jam tayang yang tidak sama. Boediono bisa jadi disiapkan untuk menggantikan SBY di tengah jalan bila hanya SBY yang harus lengser. Tetapi, bila kejatuhan SBY juga menggeret Boediono, maka harus ada skenario canggih yang bisa membuat kekuasaan di Indonesia tidak jatuh ke tangan-tangan orang seperti JK atau malah ke tangan "kaum nasionalis yang sesungguhnya", yang menjadi musuh utama kubu SMI dan neolib.

Kalau Boediono dan SMI berada dalam satu kubu, mengapa tulisan Dorling juga menyikat Boediono? Sementara pengamat dan pemerhati memperkirakan dua kemungkinan. Pertama, terjadi perubahan cara pandang di kalangan pendukung SMI yang melihat Boediono sudah tidak bisa diselamatkan, karena memiliki kasus yang terlalu akut. Kedua, ada keyakinan bahwa Boediono sengaja disinggung dalam tulisan Dorling sekadar untuk mengalihkan perhatian.

Adapun, susunan anggota atau pejabat DRI terkesan sangat mengada-ada. Tokoh-tokoh yang selama ini memiliki lapangan dan fokus kegiatan yang berbeda-beda dipaksakan masuk untuk memberikan stigma tertentu.

Bagian ini dipercaya sebagai bagian yang betujuan untuk mengalihkan perhatian publik. Sementara bagian lainnya, yang menyebut rencana penggulingan dan perebutan kekuasaan yang dilakoni jenderal purnawirawan senior, merupakan bagian yang bertujuan untuk memojokkan gerakan oposisi dimana beberapa purnawirawan jenderal memang terlibat aktif. Mengapa mereka terlibat aktif? Ini lebih karena mereka tidak puas dengan performa SBY yang terlalu lembek dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Tetapi, sekali lagi, maksud utama dari kesemua cerita itu adalah merusak peta di dalam negeri, sehingga memungkinkan pihak-pihak yang berorientasi menggadaikan negara ini dapat mengambil keuntungan maskimal.

Kembali ke mantan pejabat di salah satu lembaga intelijen Indonesia itu. “Skenario yang dimainkan kubu ini sangat sistematis dan mematikan. Bila tidak hati-hati negara ini akan rusak semakin parah,” paparnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar