PPP: DUKUNG AHMADIYAH JADI AGAMA

JAMBI EKSPRES:


Penyerangan jemaah Ahmadiyah
PPP Dukung Ahmadiyah Jadi Agama
Konflik antara umat Islam dan Ahmadiyah di Indonesia telah berlangsung selama 81 tahun.
Kamis, 10 Februari 2011, 13:28 WIB

Penyerangan jemaah Ahmadiyah

Dukungan agar Ahmadiyah menjadi agama sendiri, terus mengalir. Salah satunya datang dari PPP.

"Sebaiknya Ahmadiyah menjadi agama agar mereka tidak terganggu dan diganggu. Apalagi Al-Qur'an telah tegas menyatakan, bagiku agamaku dan bagimu agamamu," kata Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar dalam diskusi bertajuk 'Kekerasan Atas Nama Agama: Di Mana Peran Negara?' di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 10 Februari 2011.

Menurut Hasrul, Pakistan yang merupakan negeri kelahiran Ahmadiyah pun telah meresmikan Ahmadiyah sebagai agama. "Di Pakistan modelnya seperti itu. Ketika keyakinan Ahmadiyah dinyatakan dilarang, Ahmadiyah diresmikan menjadi agama sendiri," terang Hasrul.

Anggota Komisi VIII DPR itu berpendapat, selama Ahmadiyah tidak ditasbihkan menjadi agama baru di Indonesia dan tidak dilarang sebagai keyakinan, maka kekerasan yang menimpa jemaah Ahmadiyah kemungkinan akan sulit berhenti. "Jadi Presiden SBY harus tegas," tandas Hasrul.

Ia mengatakan, konflik antara umat Islam dan Ahmadiyah di Indonesia telah berlangsung selama 81 tahun, dimulai lima tahun sejak Ahmadiyah masuk ke Indonesia pada tahun 1925. "Apa keberatan SBY membubarkan Ahmadiyah sebagai keyakinan? SBY tidak tegas. Bubarkan Ahmadiyah, buat jadi agama baru, selesai persoalan," tukas Hasrul.

Semalam, dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Menteri Agama menyatakan akan mengkaji pembubaran Ahmadiyah. "Pemerintah belum mengambil keputusan tentang langkah apa yang diputuskan (terkait persoalan Ahmadiyah), karena masih dalam kajian. Tapi saran Komisi VIII DPR yang meminta Ahmadiyah dibubarkan adalah masukan berharga yang akan kami pertimbangkan," ujar Suryadharma, Rabu 9 Februari kemarin.

Sementara itu, Sekjen PAN Taufik Kurniawan menyatakan, PAN tidak dalam posisi melarang atau membiarkan Ahmadiyah sebagai keyakinan. "Harus ada kajian yang lebih mendalam, karena ini bukan soal persepsi perorangan, tapi keputusan institusi pemerintah," pungkas Wakil Ketua DPR itu.