Anis Matta: Tidak Ada Orang Suci di PKS
Dengan pengaduan Yusuf Supendi, PKS punya kesempatan menjelaskan mekanisme internal.
Senin, 21 Maret 2011, 16:51 WIB
Yusuf Supendi menuding sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera melakukan korupsi. Membawa dokumen yang disimpan di amplop cokelat, siang tadi Yusuf datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Banyak kasus yang dilaporkannya, termasuk soal penerimaan dana sumbangan dari Timur Tengah.
Bagaimana tanggapan petinggi PKS? "Ini berkah buat kami, karena ini panggung buat PKS untuk menjelaskan mekanisme internal partai," kata Anis Matta di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 21 Maret 2011.
Anis menjelaskan bahwa selama ini mekanisme internal partai tertutup untuk publik. Tapi dengan kasus ini, PKS memiliki peluang untuk memperkenalkan sistem internal PKS kepada khayalak ramai.
"Bahwa dalam PKS, sistem di atas individu. Tidak ada orang suci di PKS, siapa saja bisa kena hukuman begitu melanggar. Termasuk yang menimpa Yusuf Supendi," kata Anis.
Meski demikian, Anis enggan menjelaskan penyebab Yusuf Supendi dikeluarkan dari partai yang didirikannya. "Itu tidak bisa saya buka. Itu etika internal kami," tegasnya.
Sebelumnya, Yusuf mengadukan tiga petinggi PKS ke Badan Kehormatan DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yusuf menilai Presiden PKS Luthfi Hasan, Sekjen PKS Anis Matta, dan Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq melakukan berbagai pelanggaran termasuk korupsi.
Deklarator PKS Merangsek Terus, Melapor KPK
Yusuf melaporkan sumbangan Rp21 miliar dari salah satu calon presiden pada Pemilu 2009.
Senin, 21 Maret 2011, 22:00 WIB
Kiai Haji Yusuf Supendi merangsek terus. Satu dari 50 deklarator Partai Keadilan--yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)--melaporkan para petinggi partainya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 21 Maret 2011. Sebelumnya, dia telah mengadu ke Badan Kehormatan DPR RI.
Para petinggi yang dilaporkan ke KPK itu adalah Presiden PKS Luthfi Hasan, Sekjen PKS Anis Matta, dan Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq. Mereka dia tuding telah menerima dana asing dari Timur Tengah untuk partai. Selain itu, mereka juga dia tuduh telah menggelapkan dana Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2007 sebesar Rp10 miliar.
Apa motivasi Yusuf melaporkan kasus ini ke KPK?
"Ya, kalau tidak bisa diselesaikan secara internal, saya laporkan ke KPK." kata Yusuf sembari menenteng segepok dokumen di dalam amplop cokelat. Dokumen itu adalah bukti-bukti atas tuduhannya, yang menurut dia bisa dimanfaatkan KPK sebagai bukti awal.
"Saya juga akan memberikan nama-nama saksi yang masih aktif di PKS. Ada 11 saksi," kata Yusuf.
Yusuf menambahkan keputusannya untuk melapor ke KPK ini sudah bulat. Dia juga menyatakan siap bertanggung jawab dan tak gentar jika dilaporkan balik.
"Saya cuma pegang tiga hal: jujur, faktual, dan amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang saya katakan adalah yang sebenarnya," kata Yusuf.
Dia berpandangan jika para petinggi PKS bereaksi keras dan melaporkannya balik, itu justru akan menguntungkan dirinya. "Kalau saya diadukan, bagus. Karena sangat efektif apa yang saya katakan," katanya.
Apa yang dilaporkan Yusuf tidak main-main. Dia menyatakan memiliki bukti kuat terkait penggelapan dana Pilkada Jakarta senilai Rp10 miliar itu. Dia juga bilang mengantungi sejumlah nama saksi kunci dan pemegang bukti manipulasi laporan daftar donatur partai ke KPU.
Kepada KPK, Yusuf melaporkan sejumlah dana yang diterima PKS dari pihak tertentu, termasuk dari mantan Wakil Kapolri Komjen Pol. Adang Daradjatun. Menurut Yusuf, Adang pernah memberikan dana Rp40 miliar kepada PKS sebagai 'uang mahar' dicalonkan PKS sebagai gubernur Jakarta. "Dari jumlah itu, digelapkan Anis Matta Rp10 miliar," kata Yusuf, tanpa tedeng aling-aling.
Tak cuma itu, Yusuf juga melaporkan adanya sumbangan dana Rp21 miliar dari salah satu calon presiden pada Pemilu 2009, dan senilai Rp34 miliar dari salah satu calon wakil presiden saat Pemilu 2004. Dana itu, kata Yusuf, dikelola oleh Luthfi Hasan Ishaaq yang kini menjabat Presiden PKS.
Atas laporan ini, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, mengatakan KPK terbuka menerima pengaduan siapapun. "Nanti, kami lihat, apakah pengaduan itu masuk domain KPK atau tidak," katanya.
Johan pun belum bisa memastikan apakah pemimpin partai politik yang dilaporkan Yusuf masuk kategori penyelenggara negara--meski ketiganya saat ini merupakan anggota parlemen. "Kami telaah dulu," kata Johan.
Kepada wartawan, Yusuf mengungkapkan bahwa sejak mengutak-atik persoalan ini, sedari Oktober 2010 dia beberapa kali menerima teror. Ancaman itu bukan hanya ditujukan melalui telepon pribadi, tapi juga ke rumahnya. Salah satu tembok rumahnya pernah dicoret-coret tanda silang oleh orang tak dikenal. Karena ini, Yusuf bermaksud meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, setelah melapor ke KPK.
Langkah Yusuf tak berhenti sampai di situ. Dia juga berencana menggugat PKS ke Mahkamah Konstitusi dalam kasus sengketa partai.
Yusuf menuturkan, dia menganggap perlu mengambil langkah ini karena mengaku ikut bertanggung jawab sebagai salah satu deklarator PKS. "Saya pada dasarnya berniat menyelamatkan PK yang saya dirikan dari perilaku yang tidak benar," ujarnya, sembari menegaskan bahwa dia tidak ditunggangi oleh siapapun. "Bagaimana saya mau ditunggangi? Ini keyakinan saya sendiri sudah sejak lama."
Tanggapan PKS
Rentetan tudingan gawat Yusuf memicu beragam tanggapan dari petinggi PKS.
Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring hanya mengatakan, "Kalau dalam istilah saya, baju kotor jangan dicuci di rumah tetangga," kata Tifatul. Dia menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan secara internal partai dan kekeluargaan saja.
Sementara itu, Sekjen PKS Anis Matta menyatakan, "Sebagai warga negara, Beliau tentu bebas melaporkan siapa saja dan Beliau punya hak penuh untuk itu. Kami menghargai hak itu. Sepanjang tidak ada fakta hukum, maka kami tentu tidak akan menyikapinya secara serius. Kan baru tuduhan," kata Anis.
Menurut Anis, segala tuduhan itu sudah beredar sejak 2005-2006. "Kami sudah tahu dokumen itu, kami juga tidak kaget," ujarnya.
Anis lalu menyinggung soal pemecatan Yusuf dari PKS. "Beliau ini kan (Yusuf) pendiri PKS, mantan Wakil Ketua Dewan Syariah PKS. Boleh dibilang guru saya juga. Beliau juga ketua Mahkamah Syariah PKS. Tapi di PKS, sistem itu di atas individu. Jadi, pejabat siapapun yang melakukan pelanggaran pasti kena sanksi, tidak peduli siapa," kata dia sembari menolak mengungkapkan apa sebetulnya pelanggaran yang pernah dilakukan Yusuf itu.
Soal apakah akan menggugat balik, Wakil Ketua DPR ini menyatakan DPP PKS tidak berpikir ke arah itu. "Alasannya, karena kami memiliki adab internal di PKS, semua orang yang kena hukuman di PKS tidak disosialisasikan keluar. Kenapa? Karena kami tidak mau sanksi itu menjadi asasinasi karakter kepada yang bersangkutan. Kami menjaga keutuhan keluarga mereka."
Soal tuduhan Yusuf bahwa Anis menilap dana kampanye Pilkada DKI Jakarta sebesar Rp10 miliar, Anis sambil berseloroh berkomentar. "Kok, cuma sepuluh ya? Yang dilaporkan PKS ke KPUD itu Rp76 miliar.
Anis menduga, ada permainan politik di balik tuduhan Yusuf ini. Menurut dia, ini cuma rangkaian dari serangan terhadap PKS menyusul desakan untuk menendang PKS dari koalisi dan kabinet. "Secara logika, memang ada kesan serangan balik ke PKS, tapi detailnya seperti apa sedang kami pelajari."
Wakil Sekjen PKS yang juga ikut dilaporkan Yusuf, Mahfudz Siddiq, menambahkan PKS memang sedang mengkaji soal permainan politik di balik laporan Yusuf itu. "Sekarang, Fraksi sedang mengkaji semua pernyataan-pernyataan yang dia sudah sampaikan, baik ke BK, KPK, dan statement dia di tempat lain."
Setelah itu, Fraksi PKSI akan menentukan langkah apa yang akan diambil terhadap Yusuf Supendi, deklarator partai yang mengusung jargon 'bersih dan peduli' ini.
Yusuf Supendi Gugat PKS ke MK
"Saya pada dasarnya niat menyelamatkan PKS yang saya dirikan dari perilaku tak benar."
Senin, 21 Maret 2011, 18:05 WIB
Yusuf Supendi, salah satu deklarator Partai Keadilan (sekarang PKS) mengaku dirinya siap dengan segala konsekuensi akibat melaporkan petinggi elit PKS ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bahkan, mantan Wakil Ketua Dewan Syuro PKS itu siap menggugat PKS ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Saya akan mempersiapkan gugatan ke MK atas sengketa partai," ujar Yusuf di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin 21 Maret 2011.
Para petinggi PKS yang dilaporkan ke KPK yakni, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Luthfi Hasan, Sekjen PKS Anis Matta, dan Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq.
Laporan Yusuf tersebut, terkait dugaan penggelapan dana Pilkada DKI oleh Anis Matta dan penerimaan dana dari negara asing yakni Timur Tengah untuk partai.
Yusuf menuturkan, perlu melakukan langkah ini. Sebab, sebagai orang yang turut mendirikan PKS, dia mengaku punya tanggung jawab. "Saya pada dasarnya niat untuk menyelamatkan PKS yang saya dirikan dari perilaku yang tidak benar," ujarnya.
Sementara itu, kepada KPK, Yusuf memberikan sejumlah barang bukti permulaan terkait penggelapan dana Pilkada yang dilakukan Anis Matta yang saat itu menjabat anggota dewan.
Dia menuturkan, pada Pilkada 2007 lalu, calon dari PKS Adang Daradjatun memberikan dana pencalonan ke PKS sebesar Rp40 miliar.
Dana tersebut, lanjut Yusuf, diterima pengurus DPW. "Nah, Rp40 miliarnya itu diambil Anis. Setelah diinvestigasi Dewan Syariah wilayah DKI dan intervensi Ketua Dewan Syariah PKS, dan Ketua Dewan Majelis Syuro PKS, tapi itu tidak ditindaklanjuti. Atau istilahnya SP3," tuturnya.
Selain bukti permulaan, Yusuf juga menyerahkan nama 12 saksi yang dinilai mengetahui seluk beluk permasalahannya.
Sementara, Sekjen PKS, Anis Matta, mengaku tidak risau dengan tudingan dan pengaduan pendiri Partai Keadilan (sekarang PKS) Yusuf Supendi.
"Sebagai warga negara, beliau tentu bebas melaporkan siapa saja dan beliau punya hak penuh untuk itu. Kita menghargai hak itu. Sepanjang tidak ada fakta hukum, kita tentu tidak akan menyikapi secara serius. Kan baru tuduhan," kata Anis Matta di DPR, Senin 21 Maret 2011.
Menurut Anis, ancaman ini sudah ada sejak 2005-2006. Semua yang dilaporkan Yusuf sudah disebarkan ke kader PKS . "Kami sudah tahu dokumen itu, kami juga tidak kaget," ujarnya.
Partai Golkar Kantongi Tiga Nama Calon DKI 1
Ketiga calon itu akan disurvei untuk melihat tingkat popularitas.
Partai Golkar telah mengantongi tiga nama kandidat yang akan diusung dalam pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta. Dalam waktu dekat akan dilakukan survei melalui badan independen untuk melihat tingkat popularitasnya.
Tiga kandidat itu antara lain Ketua DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin, Anggota Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, dan Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Prya Ramadhani.
"Setelah survei dilakukan, barulah diketahui calon Gubernur DKI Jakarta yang resmi diusung Golkar. Bulan Juli-Agustus sudah selesai. Hasil survei akan menjadi rekomendasi partai," ujar Azis di Jakarta, Senin 14 Maret 2011. Diakui Azis, sosialisasi guna menyebarkan visi dan misi dan mengumpulkan aspirasi masyarakat terus dilakukan.
Pendekatan secara internal partai dianggap tidak terlalu berpengaruh secara signifikan pada pemilihan calon gubernur, sebab semua ditentukan berdasarkan survei.
"Tidak perlu lagi pendekatan (internal). Sekarang seluruh kandidat turun ke lapangan agar masyarakat bisa memberikan penilaian yang
baik kepada kami. Jadi, dari penilaian masyarakat akan mempengaruhi rekomendasi partai," ungkapnya. Azis mengaku sudah memiliki pasangan calon wakil gubernurnya nanti, akan tetapi dia menolak menyebutkannya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali mengatakan, suara DPD Golkar DKI Jakarta bulat mendukung Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Prya Ramadhani. Menurutnya, Prya memenuhi lima kriteria pemimpin yang diperlukan Jakarta.
"Pemimpin yang akan datang selain memiliki kemampuan dan keberanian, pertama harus komitmen untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini yang paling penting," ujarnya.
Kedua, lanjutnya, seorang pemimpin harus dapat berkoordinasi dengan baik dengan sektor dan instansi terkait sehingga tidak terjadi polemik. Ketiga, seorang pemimpin harus mempunyai kepribadian yang baik, bersedia mendengar aspirasi masyarakat, turun ke bawah dan membantu yang lemah.
"Keempat punya kecerdasan karena masyarakat Jakarta sangat heterogen. Kelima, memiliki keberanian dan tanggung jawab serta ketegasan. Dari seluruh kriteria ini, Prya memilikinya," katanya.
Janji Tantowi Yahya Jika Jadi Gubernur DKI
Tiga program Tantowi bagi Ibukota: transportasi publik, ruang terbuka, dan banjir.
Selasa, 22 Maret 2011, 06:52 WIB
Tantowi Yahya siap bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 mendatang. Calon Gubernur yang diusung oleh Partai Golkar ini telah menyiapkan tiga program yang akan dilakukannya jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Macet dan banjir masih menjadi top of mind masalah dalam kepala warga Jakarta," kata Tantowi dalam siaran tertulis yang diterima VIVAnews.com Senin malam, 21 Maret 2011.
Untuk itu, Tantowi telah menyiapkan tiga program dalam mengatasi masalah yang ada di benak warga Ibukota selama ini. Program tersebut yaitu, pertama, pembenahanan transportasi publik; kedua, ruang terbuka publik dan ketiga; antisipasi banjir.
"Penyelesaian masalahnya tidak bisa lagi yang merupakan program rutinitas atau kelanjutan dari yang sebelumnya, harus ditangani secara out of the box dan perlu pemikiran revolusioner," kata Tantowi.
Menurut Tantowi, dalam memimpin Jakarta harus ada terobosan baru. Yakni, diperlukan dua konsep besar memimpin Jakarta masa depan. Yang pertama, radikalisme. Yaitu harus berani membuat aturan, tidak selalu normatif tapi harus mengandung makna positif untuk masyarakat.
Kedua, konsistensi. Tanpa adanya konsistensi akan sulit mengubah Jakarta dan Gubernur Jakarta jangan sampai disandera oleh berbagai kepentingan politik.
Dia juga meyakini bahwa warga Jakarta saat ini semakin rasional. Tidak lagi mengedepankan masalah kesukuan melainkan lebih kepada keyakinan diri sendiri dan tidak atas pengaruh orang lain.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar