Suhardi dan Prabowo Subianto
Gerindra: Ditawari Menteri, Kami Rapat Dulu
Fokus Gerindra bukanlah pada periode Pemerintahan kali ini. Tapi pemenangan 2014.
Rabu, 23 Februari 2011, 09:30 WIB
Suhardi dan Prabowo Subianto
Di luar dugaan, Partai Gerakan Indonesia Raya bulat mendukung kubu Partai Demokrat yang menolak usulan Angket Mafia Perpajakan. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, lalu menyatakan Gerindra pantas mendapat imbalan.
Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Gerindra, patut diberi kursi dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. “Reward-nya bisa saja Prabowo dikasih menteri,” kata Mubarok, Rabu, 23 Februari 2011.
Ketua Umum Gerindra, Suhardi, menyatakan, penolakan atas Angket Mafia Perpajakan bukan didasari keinginan mendapatkan kursi kabinet. "Niat kami seperti yang sudah dijelaskan Wakil Ketua Umum Fadli Zon," kata Suhardi. "Ada lima poin di sana."
Lalu kalau Gerindra ditawari kursi menteri? "Yang jelas, kami sebagai partai tentu rapat dulu," kata Guru Besar di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu.
Suhardi menyatakan, fokus Gerindra bukanlah pada periode Pemerintahan kali ini. Gerindra fokus pada pemenangan 2014. "Kami ingin Prabowo Subianto menjadi Presiden," kata Suhardi.
Terlepas dari apa yang dikatakan Suhardi, yang jelas sesudah sukses menekuk pengusul Pansus itu, Gerindra panen ucapan terima kasih. Syarif Hasan, anggota Dewan Pembina Demokrat, juga menyampaikan apresiasi terhadap Fraksi Partai Gerindra. “Kami sangat berterima kasih dan berikan penghargaan,” katanya.
Namun, ketika disinggung apakah penghargaan ini akan berupa posisi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, Syarif menegaskan bahwa semua itu tergantung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Priyo-Golkar: Koalisi Jangan Pecah Telur
"Saya yakin pimpinan teras Demokrat bisa memahami mengapa Golkar mendorong angket."
Rabu, 23 Februari 2011, 12:16 WIB
Priyo Budi Santoso
Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan partainya tak keluar dari koalisi hanya karena berbeda pandangan dengan mayoritas anggota Sekretariat Gabungan Koalisi Pemerintahan dalam hal Angket Mafia Pajak.
"Golkar tak ada rencana keluar dari Setgab Koalisi," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2011. "Kami memandang perbedaan pendapat kemarin adalah hal yang wajar saja."
Priyo mengatakan perbedaan itu tidak mesti mengakibatkan pecahnya kekuatan koalisi yang sudah dibangun sejak awal pemerintahan SBY-Boediono. "Masa harus pecah telur hanya karena perbedaan pandangan kemarin. Saya kira sayang sekali kalau itu harus terjadi."
Selain itu, Priyo melanjutkan, hubungan antara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap baik-baik saja. Begitu juga hubungan antar fungsionaris partai. "Hubungan kami dengan Mas Anas (Ketua Umum Partai Demokrat) pun baik," kata Priyo.
Priyo menyatakan memahami pernyataan Anas Urbaningrum tempo hari menjelang rapat paripurna DPR. Anas saat itu bicara kemungkinan ada bagian dari koalisi yang akan diikhlaskan karena selalu tak sejalan dengan pandangan Partai Demokrat.
"Saya yakin pimpinan teras Demokrat bisa memahami mengapa Golkar mengambil posisi mendorong angket," kata Priyo. "Ini berbeda mengenai cara memberantas mafia pajak saja. Kami yakin lewat angket semua akan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, Demokrat memandang tak perlu (angket) karena akan ada risiko-risiko lain."
Marzuki: Koalisi Harusnya Bak Rumah Tangga
"Jika hanya mengambil hak saja, tak ada kewajiban, bagaimana masa depan rumah tangga itu."
Rabu, 23 Februari 2011, 11:38 WIB
Anis Matta (Sekjen PKS) dan Marzuki Alie
Marzuki Alie, mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, melihat koalisi seperti rumah tangga. Sebuah rumah tangga, kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu, ada hak dan kewajiban.
"Dalam suatu rumah tangga, ada ikatan-ikatan normatif. Misalnya antar suami istri dalam perkawinan rumah tangga, ada hak-hak dan kewajiban," kata Marzuki di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 23 Februari 2011. "Kalau hanya mengambil hak saja, tidak ada kewajiban yang dilaksanakan, tentu bisa kita rasakan bagaimana kira-kira masa depan rumah tangga itu."
"Dalam perjalanan bahwa pernikahan ini masing-masing pihak mengambil hak saja, tidak memikirkan kewajibannya, tentu perlu dipikirkan apakah rumah tangga itu dipertahankan. Tidak ada satu pihak dalam rumah tangga yang powerful, mestinya saling melengkapi sehingga tujuan rumah tangga dapat tercapai," katanya.
Namun, soal apakah koalisi sudah ideal seperti itu, Marzuki menyerahkan penilaian kepada publik. Sementara soal jatah kabinet, tentu merupakan kewenangan Presiden sendiri.
"Kami sebagai partai yang mengusung beliau tentu bisa memberi masukan-masukan. Tapi bagaimana keputusannya, kami tunggu beliau. Tentu beliau akan sangat arif dan bijak. Dan beliau sangat tahu," kata Marzuki. "Kami juga tidak pada tempatnya untuk memaksakan kehendak. Tapi kami pahami apa pun keputusan SBY sebagai pimpinan Setgab."
Pernyataan Marzuki ini dipicu langkah Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera, dua anggota koalisi, yang bersikap berseberangan dengan Partai Demokrat dalam pembahasan usulan Angket Mafia Perpajakan. Namun usulan ini akhirnya kandas dalam adu voting.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar