JAMBI EKSPRES:BY TONI SAMRIANTO
"Wujud demokrasi di Indonesia masih menimbulkan berbagai permasalahan yaitu ketidakadilan sosial dalam masyarakat, hegemoni kekuasaan asing dan sekelompok elite politik, krisis identitas bangsa dan ketimpangan-ketimpangan produk hukum yang tidak berpihak pada masyarakat miskin," kata Ketua Badan Pengurus YLBHI Erna Ratnaningsih di Jakarta, Kamis.
Dikatakannya, negara demokratis bukan hanya ditandai pemilihan umum yang bebas, namun juga dijalankannya prinsip-prinsip demokrasi lainnya yaitu peradilan yang independen, pers yang bebas, pemerintahan yang konstitusional, serta perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
Pemilu langsung yang sudah dilaksanakan di Indonesia pun masih perlu diberi catatan karena fakta menunjukkan suara rakyat hanya dijadikan alat melegitimasi segelintir elite untuk mencapai kekuasaan.
Biaya sangat besar yang dikeluarkan sebagai syarat prosedural demokrasi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh karena masih jauh dari harapan rakyat dan substansi dari demokrasi itu sendiri, bahkan tak jarang menimbulkan ekses berupa konflik horisontal.
Kondisi yang lebih menyedihkan, lanjut Erna, terjadi pada pelaksanaan pronsip-prinsip demokrasi lainnya.
Pengadilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir melawan ketidakadilan, ternyata tidak berdaya, bahkan terkesan terjebak dengan kerangka kerja normatif positifistik yang pada esesensinya berwatak menindas, serta terbelit persoalan mafia peradilan.
"Seharusnya lembaga ini mempunyai keberanian untuk mengadili kasus berdasarkan empati terhadap inti keadilan, bukan malah sebaliknya," katanya.
Negara juga dinilai masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap warga negara dan kebebasan pers, yang seharusnya dipenuhi sebuah negara demokratis.
"Kekerasan, intimidasi, ancaman, dan pembunuhan terhadap jurnalis serta pegiat HAM dan anti korupsi menunjukkan negara tidak mampu melindungi kebebasan pers dan masyarakat yang kritis terhadap realitas ketimpangan di Indonesia," kata Erna.
Negara, lanjutnya, juga belum mampu menjamin kesetaraan di antara warga negara, bahkan tak jarang terjadi politik diskriminatif oleh negara melalui perangkat aparat penegak hukum yang didasarkan pada hubungan mayoritas dan minoritas.
Dengan adanya berbagai fakta tersebut, YLBHI menyatakan adanya ancaman terhadap demokrasi di Indonesia.
Oleh sebab itu, YLBHI mendesak negara untuk memberikan ruang dan perlindungan terhadap unsur-unsur di dalam demokrasi untuk menjalankan perannya, dijalankannya prinsip-prinsip peradilan yang fair, serta pembenahan dalam kebijakan sistem politik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar